Peran Stakeholder dalam Pengendalian Lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung
Abstract
Abstract. Problems around the Upper Citarik Sub-watershed are caused by the conversion of land from agricultural land so that people open agricultural land around the upstream. This increases the erosion hazard, causing flooding during the rainy season and drought during the dry season. The purpose of this study was to examine the relationship between actors in land tenure in the Upper Citarik Sub-watershed in the Bandung Basin Region. The MACTOR analysis method is an analysis of the strengths between actors or stakeholders by looking for agreements and differences in problems and goals to be achieved. In this research technique used to determine respondents using a purposive sample, so that a sample of respondents whose representatives can be mapped from Stakeholders, namely BBWS Citarum, Public Works Office for Spatial Planning for Bandung Regency, Public Works Office for Spatial Planning for Sumedang Regency, Bappeda for Bandung Regency, Bappeda for Sumedang Regency, Bappeda for West Java Province, community leaders and academics. The sub-watershed has an area of 4,315.41 hectares which are located in five villages, namely Dampit Village, Tanjungwangi Village, Cimanggu Village, Sindulang Village and Tegalmanggung Village. MACTOR analysis results show that the most important actor is Bappeda Kab. Bandung, BBWS Citarum and Bappeda Kab. Sumedang.
Abstrak. Permasalahan di sekitar Sub-DAS Citarik Hulu disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian sehingga masyarakat membuka lahan pertanian di sekitar hulu. Hal ini meningkatkan bahaya erosi, menyebabkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini yaitu memetakan hubungan antar aktor dalam pengendalian lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung. Metoda analisis MACTOR yang merupakan analisis kekuatan antar aktor atau Stakeholder dengan mencari kesamaan dan perbedaan pada permasalahan dan tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk penentuan responden menggunakan purposive sample, sehingga dapat diambil sampel responden yang dapat dipetakan perwakilannya dari Stakeholder yaitu BBWS Citarum, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Sumedang, Bappeda Kabupaten Bandung, Bappeda Kabupaten Sumedang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tokoh Masyarakat dan Akademisi. Sub-DAS memiliki luas sebesar 4.315, 41 Ha, berada di lima desa yaitu Desa Dampit, Desa Tanjungwangi, Desa Cimanggu, Desa Sindulang, dan Desa Tegalmanggung. Hasil analisis MACTOR terpetakan bahwa aktor yang paling berperan yaitu Bappeda Kab. Bandung, BBWS Citarum dan Bappeda Kab. Sumedang.
References
Pramadhika, M. E., & Syaodih, E. (2022). Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota, 139–146. https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1318
Sopian, F. A. R., & Fardani, I. (2023). Pengembangan Geodatabase Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota, 75–82. https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1994
Wijayakusuma, B. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Kecamatan Cimenyan. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota, 29–38. https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1929
L. A. Ramayanti, B. Yuwono, and M. Awaluddin, “Pemetaan Tingkat Lahan Kritis dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (Studi Kasus : Kabupaten Blora),” Jurnal Geodesi Undip, vol. 4, no. 2, pp. 200–207, 2015.
H. Satriawan, “Alih Fungsi Lahan Kawasan Hulu dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air di Kawasan Hilir Daerah Aliran Sungai,” vol. 10, no. 2, pp. 54–58, Nov. 2010.
W. Kastolani, “Degradasi Lahan Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Citarik Hulu di Kab.Bandung dan Sumedang,” Jurnal Geografi, vol. 9, no. 2, 2009.
Zumrodi, “Strategi Kebijakan Pengelolaan Sub DAS Citarik (Sungai Citarum Hulu),” 2016.
