Kajian Tingkat Pencapaian Penerapan Smart Government Menurut OPD dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang
Abstract
Abstract. The Smart Government concept in Sumedang Regency has derivatives, including government administration, bureaucracy, and public services. The implementation of Smart Government in Sumedang Regency still has several weaknesses including public awareness of existing services, besides the need for improvement in optimizing digital services. So this research is to get the value of the achievement level of Smart Government implementation in Sumedang Regency. For this research method, namely qualitative, with observation and questionnaires. It can be seen that Smart Government Sumedang Regency has a final score of 61% - 80%, which means that the score is included in the Integrated category. where according to OPD there is still a lack in terms of sensors in Sumedang Regency, besides that according to the community, technological support in Sumedang Regency in implementing Smart Government is still lacking. Therefore, it is necessary to make adjustments to the needs of the community in providing services in order to facilitate the community in Sumedang Regency, then there is more maintenance in infrastructure to support services and socialization and training for the community and ASN in Smart Government in order to maximize services.
Abstrak. Konsep Smart Government di Kabupaten Sumedang memiliki turunan, diantaranya penyelengaraan pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik. Penerapan Smart Government di Kabupaten Sumedang masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya mengenai kesadaran masyarakat terhadap layanan - layanan yang ada, selain itu perlunya peningkatan dalam mengoptimalkan layanan digital. Maka penelitian ini untuk mendapatkan nilai tingkat pencapaian penerapan Smart Government di Kabupaten Sumedang menggunakan metode Garuda Smart City Framework. Untuk metode penelitian ini yaitu mix method, dengan observasi dan kuesioner. Dapat diketahui Smart Government Kabupaten Sumedang memiliki skor akhir 61% - 80% yang artinya skor tersebut masuk kedalam ketegori Integrated. dimana menurut OPD masih kekurangan dalam segi sensor yang terdapat di Kabupaten Sumedang, selain itu menurut masyarakat dukungan teknologi pada Kabupaten Sumedang dalam menerapkan Smart Government masih kurang. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian mengenai kebutuhan masyarakat dalam penyediaan layanan agar dapat memudahkan masyarakat di Kabupaten Sumedang, lalu adanya pemeliharaan lebih dalam infrastruktur untuk penunjang pelayanan dan adanya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan ASN dalam Smart Government agar dapat memaksilmalkan pelayanan.
References
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 53 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 1689 (2020).
Abimanyu, M., Prawiradipura, H. J., Banuara, S., Kahfi, I. H., Artika, Y., & Dimas, G. (2023). Buku 2 Masterplan Transformasi Digital Sumedang ver Final 280920.
Afandi, S. A. (2024). Open Government : Studi Kasus di Cotabato Selatan. 486–497.
Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajamen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 6(1), 42–60. https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837
Akadun, A. (2023). Sosialisasi WA KEPO Di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sebelas April.
Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. Historis, 5(2), 146–150.
Ami, A., Idah, W., & Wibowo, T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Journal GEEJ, 3(2), 147–158.
Bahtera, P. T., & Jaya, A. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. 6, 5490–5500. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3020
Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. Matra Pembaruan, 7(2), 99–110. https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.99-110
Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). The Responsive City. In NBER Working Papers. http://www.nber.org/papers/w16019
Cahyana, A. (2023). Akselerasi Pembangunan E-Government di Daerah: Analisis Praktik Baik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Jurnal Dialektika Politik, 7(2), 139–169. www.sumedang.go.id,
Cibro. (2021). SMART GOVERNANCE : STRATEGI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM MENUJU SUBULUSSALAM SMART CITY.
Cindi, U., & Altjie, T. (2017). {engaruh Stres, Motivasi dan Kepuasan Kinerja Terhadap Kinerja Pegaiwai : Studi Pada Pegawai Non Medis di RS Bhayangkara Manado. 369–378.
Effendy, Z., & Subowo, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan E-Government di Kota Semarang. EJurnal Undip, 1(1), 1–15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/22675/20742
Fadhlurrahman, R., Saputra, M. C., & Herlambang, A. D. (2018). Evaluasi Penerapan E-government Di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemeringkatan E-government Indonesia ( PeGI ). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya, 2(12), 5977–5982.
Fatmasari, F., Yuliangsih, E., Panjaitan, F., & Silvana, D. (2022). Evaluasi Implementasi E-Government Menggunakan Metode Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI). Journal of Information Technology Ampera, 3(2), 267–276. https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/article/view/304
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna UT, October.
Ginanjar, R., Supriadi, F., Junaedi, D. I., & Agustino, B. (2024). Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Aplikasi E-Office Desa di Kecamatan Cibugel Menggunakan User Experience Questionnaire. 1–8.
Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). At-Taqaddum, 8(1), 21. https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163
Herlambang, A. D., Putra, W. H. N., & Saputra, M. C. (2018). Evaluasi Kesiapan Implementasi Program Smart City Di Smart City Di Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Menggunakan E Readiness. Tecnoscienza, 2(2), 1–19.
I Setiawan, & Dkk. (2022). Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(1), 97–116.
Imtiyas, S. (2023). Evaluasi tingkat maturitas smart governance di Kota Surakarta. 18. https://doi.org/10.20961/region.v18i2.62946.
Pamungkas MR, Indratno I. Persepsi Masyarakat Berbasis Neurosains di Desa Wisata Rawabogo. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota. 2021 Oct 24;1(1):38–46.
Yuniar N, Indratno I. Pengukuran Motivasi Masyarakat terhadap Keberlangsungan Ekologi di Desa Wisata Rawabogo Berbasis Neurosains. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota. 2022 Dec 20;91–100.
Virgi Fathurrahman, Ina Helena Agustina, Riswandha Risang Aji. Partisipasi Masyarakat Desa Jagara dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK). 2024;4(1).
Pambudi HDA, Kurniasari N. Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota. 2021 Dec 23;1(2):107–14.
