Bandung Conference Series: Sharia Economic Law

Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Minuman di Daily Milk Bandung

Nur Haliza, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti — Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The ownership of a halal certificate is mandatory according to Law Number 33 of 2014 concerning the Assurance of Halal Products. The halal status of Daily Milk becomes uncertain due to the absence of a halal certificate. While public awareness of halal certification is increasing, it is not matched by the awareness of business operators in providing assurance of the halal status of their products. The research aims to identify the implementation of Article 4 of the JPH Law and the ownership of halal certificates in Daily Milk Bandung. This study discusses the ownership of halal certificates in Daily Milk and analyzes the legal awareness of business owners regarding the ownership of halal certificates, as well as protection for Muslim consumers. The research uses a normative-empirical legal research approach. The data collection method involves field research using primary sources such as observation and interviews. Secondary sources include regulations, books, and relevant journals. The data collection process uses literature review, observation, and interviews, with data analysis through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show the absence of halal certificate ownership in Daily Milk as stipulated in Article 4 of the JPH Law and the lack of legal awareness among the business owners of Daily Milk regarding the obligation of halal certificate ownership. However, the business owners have provided protection for Muslim consumers in accordance with the JPH Law and Consumer Protection Law.

Abstrak. Kepemilikan sertifikat halal adalah wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehalalan produk Daily Milk menjadi tidak pasti karena tidak adanya kepemilikan sertifikat halal. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal menjadi meningkat, namun tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan produknya. Penelitian bertujuan untuk mengindentifikasi penerapan Pasal 4 UUJPH dan kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk Bandung. Penelitian ini membahas mengenai kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk dan analisis kesadaran hukum pemilik usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal, serta perlindungan bagi konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara dengan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk sebagaimana Pasal 4 UU JPH dan tidak adanya kesadaran hukum pemilik usaha Daily Milk terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat halal, namun pemilik usaha telah memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim yang mengacu kepada UUJPH dan UUPK.

Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Fitriana Wulandari Zulkarnaen, Siska Lis Sulistiani, Popon Srisusilawati — Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Law no. 41 of 2004 concerning waqf is intended to create legal order and administration of waqf in order to protect waqf assets. To protect waqf assets, Law no. 41 of 2004 concerning Waqf stipulates that legal actions relating to waqf must be recorded and stated in the waqf pledge deed, registered and announced, and their implementation carried out in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations governing waqf, so that there are no incidents. Things that are not desired in the future include problems that occur if the party demands the waqf land. Therefore, this research aims to analyze waqf assets according to law no. 41 of 2004 at the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta. This research uses normative juridical research methods with primary and secondary data sources using data collection methods, interviews, and analyzed using qualitative descriptive methods, then the results of this research are that the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, which stands on waqf land, has not been registered according to Law No. 41 of 2004. According to the administrator of the Jamie Al-Falah Karang Layung Mosque, Purwakarta, who Mr. Adang Sumarna, when asked why he didn't have a certificate, said that due to the lack of information about waqf land certificates, especially processing waqf land certificates which is quite complicated. There are many requirements that we can't fulfill and it costs quite a lot of money. They also said that the most important thing is that it is valid. According to Islamic law, especially the registration fee and process takes a very long time and a Nazir has minimal knowledge regarding the terms and conditions that must be submitted.

Abstrak. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Untuk melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa tindakan hukum yang berkaitan dengan wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan dan diumumkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, agar tidak adanya hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari salah satunya masalah yang terjadi jika pihak menuntut tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset wakaf menurut undang-undang no.41 tahun 2004 di Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan analisis deskriftif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid jamie al-falah karang layung purwakarta yang berdiri di atas tanah wakaf belum tercatat menurut undang-undang no.41 tahun 2004. Menurut pengurus Masjid Jamie Al-Falah Karang Layung Purwakarta yang bernama bapak Adang Sumarna ketika ditanya kenapa belum memiliki sertifikat beliau mengatakan bahwa Dikarenakan minimnya informasi tentang seputar sertifikat tanah wakaf apalagi pengurusan sertifikat tanah wakaf cukup rumit Banyak persyaratan yang belum bisa kami penuhi Dan memakan biaya yang lumayan besar, mereka juga mengatakan bahwa yang terpenting sudah sah secara hukum islam, apalagi biaya pendaftaran dan prosesnya memakan waktu yang sangat lama dan minimnya pengetahuan seorang nazir dalam informasi tentang bagaimananya syarat dan ketentuan apa saja yang harus di serahkan.

Teori Penetapan Harga Menurut Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peningkatan Harga Jual Tanaman Hias Janda Bolong

Ine Yuanisa, Maman Surahman, Eva Misfah Bayuni — Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Business transactions must be carried out at fair prices as well as in price determination, because this is a commitment of Islamic economic law to comprehensive justice. In general, a fair price is a price that does not cause oppression (tyranny) so that it harms one party and benefits the other party. One selling price that suddenly jumped high because it followed the trend was the buying and selling of ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The implementation of buying and selling ornamental plants at the Gentong Flowers Shop is not in accordance with Islamic economic studies. The aim of this research is to find out how the theory of pricing according to an Islamic economic perspective increases the selling price of Janda Bolong ornamental plants at the Gentong Flowers Shop. The research method used is a qualitative descriptive method. Data sources are primary and secondary. The sample in this research was 2 sellers and 3 buyers from a population of 5 people. Data collection techniques use observation and interview methods. The data analysis technique used is interactive analysis. The results of this research indicate that the implementation of buying and selling price determination at the Gentong Flowers Shop has not been implemented properly. There are still certain sellers who inflate prices, so this is not in accordance with Islamic economic studies.

Abstrak. Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil begitupun dalam penetapan harga, sebab hal tersebut merupakan komitmen syariat ekonomi Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. Salah satu penetapan harga jual yang tiba-tiba melonjak tinggi karena mengikuti tren adalah jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers. Pelaksanaan jual beli tanaman hias di Toko Gentong Flowers belum sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teori penetapan harga menurut perspektif ekonomi Islam terhadap peningkatan harga jual tanaman hias janda bolong di Toko Gentong Flowers. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 penjual dan 3 pembeli dari jumlah populasi sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga jual beli di Toko Gentong Flowers belum dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat penjual tertentu melakukan pelambungan harga, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kajian ekonomi Islam.

Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2018 di Baznas Kota Cimahi

Amila Vindi Oktaviana, Ramdan Fawzi, Popon Srisusilawati — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The purpose of this study is to examine in more depth the management of professional zakat and also in the review of Islamic law and also look at the PERWALI Cimahi. The research method used is a normative qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, and secondary data referring to books, journals that will complement the results of existing interviews. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat in accordance with Islamic Law as stated by a 2003 fatwa collecting from salaries, and is also collected in accordance with opinions with a nishab of 2.5%. There are also several health, educational, humanitarian, economic, da'wah and advocacy programs for the distribution and utilization of zakat to people who are entitled to receive zakat 8 mustahik in accordance with the Qur'an Surat At-Tawbah verse 6. Baznas Kota Cimahi already manages professional zakat. Baznas Kota Cimahi has managed professional zakat in accordance with the Mayor of Cimahi City Number 18 of 2018, namely collecting according to Article 6 ASN who has income that has reached nishab must issue professional zakat, the income of civil servants for 1 (one) year that reaches nishab. Then collect the amount / nishab In accordance with Article 9, the amount of professional zakat collected is 2.5% (two point five percent) of the income received by ASN every month. Then report the results of collecting professional zakat, infaq, and shodaqoh from ASN Cimahi City local government to the Mayor through the Regional Secretary.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat profesi dan juga dalam tinjauan hukum Islam dan juga melihat dalam PERWALI Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif normatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder mengacu pada buku, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara yang ada. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai syariat Hukum Islam seperti yang disebutkan oleh fatwa tahun 2003 menghimpun dari gaji, dan juga dipungut sesuai dengan pendapat dengan nishab 2,5 %, juga diadakannya beberapa program kesehatan, pendidikan, kemanusiaan,ekonomi,dakwah dan advokasi untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat 8 mustahik sesuai dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 6. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi. Baznas Kota Cimahi sudah mengelola zakat profesi sesuai dengan PERWALI Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 yaitu menghimpun sesuai Pasal 6 ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi, penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab. Lalu memungut dengan besaran/ nishab Sesuai Pasal 9 besaran zakat profesi yang dipungut sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Lalu melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop

Fitri Oktaviani, Asep Ramdan Hidayat, Popon Srisusilawati — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. In Indonesian society, an online buying and selling system has developed, namely buying and selling using a dropship system. This dropship system process is carried out offline and online. As is the case with Youthland.Ltd, namely a dropship that buys and sells online and sells offline. The principle of buying and selling according to Islamic law is that there is a right for both parties carrying out a transaction to continue or cancel the transaction. The rights mentioned are khiyar. The aim of this research is to analyze the implementation of the dropshipper buying and selling system on the shoppe application on Youthland.Ltd accounts and analyze the review of DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 on khiyar practices in buying and selling on Youthland.Ltd accounts. The method used is normative with qualitative research and also field research. Primary data in the research is interviews with Youthland.Ltd account owners, while secondary data is in the form of books, journals, regarding DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship and khiyar. Data collection techniques were carried out by means of documentation, interviews, observation and literature study. The author uses descriptive analysis and triangulation. The research results show that the implementation of Youthland.Ltd has a two-way buying and selling system using an online dropship system and an offline dropship system. The contracts that are appropriate for Youthland.Ltd are the greeting contract and also the wakalah contract. Khiyar is something that is owned by one or other parties to the contract to continue the contract or not. Meanwhile, Youthland.Ltd's practice of khiyar is not in accordance with DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 concerning dropship because they have their own khiyar rules.

Abstrak. Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship. Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline. Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline.. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah. Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar dalam Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel X di Belitung Timur

Ikrima Azkury Nabella, Popon Srisusilawati, Akhmad Yusup — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Labor and employment issues continue to receive the attention of many groups, including work agreements, working time, inadequate wages and health insurance. Such as the issue of wages and working time that occurred at Workshop "X". This research aims to analyze how the rights of Workshop "X" workers in East Belitung are implemented and analyze the Islamic Law Review of the Rights of Workshop "X" Workers in East Belitung. This research uses a normative empirical approach, qualitative data comes from observation, interviews, documentation and literature study. The results of the research show that the rights of workers in Workshop "X" have not been fully felt in terms of Islamic Law, namely in the DSN MUI Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the ijarah agreement that the work agreement is carried out verbally but between the owner and workers in the Workshop. "X" there is a discrepancy in the fatwa, namely a discrepancy in the seventh provision, namely the time period (working hours) is not clearly stated in the agreement and in the eighth provision the musta'jir as the contracting party does not explain the amount of wages which is not clearly stated in terms of the amount or nominally, the discrepancy in the fatwa causes an element of jahalah and is not justified because it ignores the hadith texts regarding workers, giving work loads that must not exceed the worker's abilities.

Abstrak. Permasalahan buruh dan ketenagakerjaan terus mendapatkan perhatian banyak kalangan dari persoalan Perjanjian kerja, waktu kerja, upah yang tidak layak dan jaminan kesehatan terus menjadi perhatian. Seperti masalah upah dan waktu kerja yang terjadi di Bengkel "X". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap hak-hak pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Bengkel "X" di Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data kualitatif bersumber dari observasi,wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa hak pekerja di Bengkel "X" belum sepenuhnya dirasakan ditinjau dari Hukum Islam yaitu dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah bahwa bahwa perjanjian kerja dilakukan secara lisan namun antara pemilik dan pekerja di Bengkel "X" ada ketidaksesuaian dalam fatwa tersebut, yaitu ketidaksesuaian dalam ketentuan ketujuh yaitu jangka waktu (jam kerja) tidak diketahui secara jelas dalam kesepakatan dan dalam ketentuan kedelapan musta’jir sebagai pihak yang berakad tidak menjelaskan besaran upah (ujrah) yang tidak disebutkan secara jelas baik dari besaran atau nominalnya ketidaksesuaian dalam fatwa menyebabkan adanya unsur jahalah (ketidakjelasan) berdasarkan hukum Islam hal ini membuat tidak sah atau batalnya akad ijarah karena tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah, tidak adanya pemberian cuti atau libur untuk para montir Sehingga dari apa yang terjadi di Bengkel "X" mengenai waktu kerja dan tidak adanya pemberian libur tentunya tidak dibenarkan karena sudah mengabaikan salah teks-teks hadis tentang buruh yaitu pemberian beban tidak boleh melebihi kemampuan pekerja.

Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Fuad Malik Al Faqih, Zaini Abdul Malik, Liza Dzulhijjah — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from conventional financial institutions because conventional financial institutions dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use. So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example, when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that comes from income from current account services or interest from conventional banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes. This type of research uses field research, using primary and secondary data sources. Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this research are the factors of using conventional banks and receiving funds from conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be detrimental.

Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan bank konevnsional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensioanal maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penggunaan bank konevnsional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisi Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih dianggap terdapat mudharat nya.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X di Kota Bandung

Ayuningtyas Bastman, Maman Surahman, Siska Lis Sulistiani — Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange objects or goods that have value voluntarily between the two parties in accordance with the agreement of sharia law. In buying and selling there are pillars and shara that must be fulfilled, namely the existence of people who have an agreement (aqid), the existence of shigat (ijab and qabul), the existence of goods or money. The implementation of the sale and purchase of food that occurs at Restaurant X in Bandung City is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely his own will (without coercion). The objectives of this study are: First, knowing the Implementation of Service Charge at Restaurant X. Second, to know the Muamalah Jurisprudence Review of the Implementation of Service Charge at Restaurant X. The research method used is qualitative descriptive analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field research. Based on the results of research that has been conducted by the author are: First, the implementation of the service charge at restaurant x is the absence of prior socialization to consumers. Second, the sale and purchase is still valid, but there is a mild gharar.

Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian hukum syara. Dalam jual beli terdapat rukun dan syara yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad (aqid), adanya shigat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang atau uang. Pelaksaan jual beli makanan yang tejadi di Restoran X di Kota Bandung dugaan sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui Implementasi Service Charge pada Restoran X. Kedua, mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Service Charge pada Restoran X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, pelaksanaan service charge di restoran x ini tidak adanya sosialisasi diawal kepada konsumen. Kedua, jual belinya tetap sah hanya saja terjadi gharar ringan.

Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Layanan Hotel Syariah Pasir Putih Kota Jambi

Dara Suci Amalia, Asep Ramdan Hidayat, Siska Lis Sulistiani — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Sharia tourism is a tour by visiting a place to see the natural beauty that Allah SWT created, considering the number of Indonesian Muslim population is the largest in the world. Sharia hotel is one of the accommodations in tourism that provides an attractive form of additional service in order to improve moral quality and noble character. The implementation of services at Pasir Putih hotel is suspected while there is still one condition that has not been fulfilled, namely facilities. The purpose of this study is first to analyse the sharia hotel services in Pasir Putih, the facilities provided are in accordance with the guidelines, the second is to find out the analysis of the implementation of the sharia hotel in Pasir Putih based on the DSN MUI Fatwa. The method used is qualitative, the data used are primary and secondary data. Based on the results of research conducted by the author at Pasir Putih Sharia Hotel based on DSN MUI Fatwa No.108 / DSN-MUI / X / 2016, regarding guidelines for organising tourism based on sharia principles is based on seven points which are requirements for the fulfilment of hotel standards based on sharia principles. There are several conditions that have not been fulfilled.

Abstrak. Wisata syariah adalah wisata dengan mengunjungi suatu tempat untuk melihat keindahan alam yang Allah SWT ciptakan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia. Hotel syariah merupakan salah satu akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang luhur. Pelaksanaan layanan di hotel Pasir Putih di duga sementara masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu fasilitas. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis pelayanan hotel syariah pasir putih fasilitas yang di sediakan sudah sesuai dengan pedoman, yang kedua untuk mengetahui analisis implementasi hotel syariah pasir putih berdasarkan Fatwa DSN MUI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Hotel Syariah Pasir Putih berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan tujuh poin yang menjadi syarat agar terpenuhinya standar hotel yang berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa syarat yang masih belum terpenuhi.

Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung

Diana Rusdianawati, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping. adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism.

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.

Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Produk Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung

Salsabila Rafidah, Zaini Abdul Malik, Intan Manggala Wijayannti — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Baitul Maal Wattamwil (BMT) is a microfinance institution whose operations are based on sharia principles. Financing in BMT involves the provision of funds by the institution to the community which must be returned in accordance with established sharia principles. Supervision is the process of observing all organizational activities. One of the sharia microfinance products owned by BMT Tamzis, especially in the mudharabah contract, has reached 600 members. Therefore, researchers are interested in knowing the suitability of supervision of Islamic microfinance products at BMT Tamzis. This study aims to analyze the mechanism and implementation of financing supervision on these products at BMT Tamzis Bandung. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and uses a type of field research. Data were obtained through observation, interviews, literature studies, documentation, and analyzed using qualitative descriptive techniques. Research findings show that there are several factors that cause the lack of implementation of the supervision system with established SOPs. These factors include: the supervisory team only consists of account officers and marketing collectors, while supervision should involve various parties such as DPS, the finance team and the financing committee team. Not effective in the ball pickup system and the number of officers is less when compared to the number of customer members. Budget limitations for travel money. Lack of awareness of customer members paying financing installments. Then the lack of participation of customer members in the coaching program that has been organized by BMT Tamzin.

Abstrak. Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan di BMT melibatkan pemberian dana oleh lembaga kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Salah satu produk pembiayaan mikro syariah yang dimiliki oleh BMT Tamzis, khususnya pada akad mudharabah telah mencapai 600 anggota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kesesuaian pengawasan terhadap produk pembiayaan mikro syariah di BMT Tamzis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi pengawasan pembiayaan pada produk tersebut di BMT Tamzis Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi sistem pengawasan pembiyaan dengan SOP yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tesebut meliputi : tim pengawas hanya terdiri account officer dan marketing kolektor saja, sementara seharusmya pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti DPS, tim keuangan dan tim komite pembiayaan. Tidak efektif dalam sistem jemput bola dan jumlah petugas terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggota nasabah. Keterbatasan anggaran biaya untuk uang perjalanan. Kurangnya kesadaran para anggota nasbah membayar angsuran pembiayaan. Kemudian kurangnya partisipasi anggota nasabah dalam program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BMT Tamzis.

Analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid di Kopsyahmas Mungsolkanas Bandung

Tri Ambarwati, Zaini Abdul Malik, Arif Rijal Anshori — Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Empowerment is a development process that makes people take the initiative in social activities to improve their situation and conditions. MSMEs are business activities carried out by individuals or groups but with small businesses. Minister of Cooperatives and UMKM Regulation No. 3 of 2021 which explains the convenience and protection of Cooperatives and MSMEs. One of the Kopsyahmas Mosque Cooperatives has approximately thirty MSME business actors who provide financing and carry out empowerment, so the author wants to know about the empowerment practices carried out by the Mungsolkanas Cooperative and the analysis of Permenkop MSMEs No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. The aim of this research is to analyze Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach and the type of research is field research. The data collection methods used were interviews, literature study, observation and documentation. Research results The empowerment practice carried out is very easy both in terms of the terms and process and the contract used is explained in advance and mutually agreed upon by both parties. The analysis of Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative is less than optimal because article 12 in Permenkop UMKM No. 3 of 2021 is not implemented comprehensively by the Kopsyahmas Mosque Cooperative.

Abstrak. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat mempunyai inisiatif dalam kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok namun dengan usaha kecil-kecilan. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 3 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang kemudahan dan perlindungan Koperasi dan UMKM. Salah satu Koperasi Masjid Kopsyahmas mempunyai kurang lebih tiga puluh pelaku usaha UMKM yang memberikan pembiayaan dan melakukan pemberdayaan, sehingga penulis ingin mengetahui praktik pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Mungsolkanas dan analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Permenkop UMKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Praktek pemberdayaan yang dilakukan sangat mudah baik dari segi syarat dan prosesnya serta kontrak yang digunakan dijelaskan terlebih dahulu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Analisis terhadap Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung kurang optimal karena pasal 12 pada Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tidak diterapkan secara komprehensif oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Preloved pada Shopee

Nisrina Jameela, Eva Misfah Bayuni, Nanik Eprianti — Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Buying and selling is a form of social interaction that is often carried out by all humans. Doing business must adhere to the basic principles of Islamic business ethics. Business and ethics should not be seen as two opposing things in Islamic economics, in fact buying and selling using online systems tends to ignore ethics. Even though there are many free trade ideas emerging, debates and competition which ultimately give rise to enthusiasm among business people to justify various ways of selling their products in online shops. Prelovedboo online shop buying and selling practices on Shopee describe the product as having "no minuses" but after the product arrives to the buyer there are stains. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through interviews, documentation, literature study, and observation, then with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are reviewed from the basic principles of Islamic business ethics, regarding the Islamic business ethics implemented by Prelovedboo at Shopee revealing business practices that reflect the basic principles of Islamic business ethics. The shop owner, Salsabila Hana, runs a business by integrating ethical business values into every aspect of its operations. However, Islamic business ethics regarding buying and selling Prelovedboo on Shopee does not meet the principles of Islamic business ethics, namely at the balance point where the Prelovedboo online shop is not specific in providing descriptions of goods sold on Shopee. This can be a challenge in implementing the principles of balance or fairness, because buyers must be able to trust the information provided by the seller.

Abstrak. Jual beli merupakan bentuk interaksi sosial yang sering dilakukan semua manusia. Berbisnis harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Bisnis dan etika tidak boleh dilihat sebagai dua hal yang berlawanan dalam ekonomi Islam, dalam kenyataannya jual beli yang menggunakan sistem online cenderung mengabaikan etika. Bahkan sekalipun ada banyak muncul gagasan perdagangan bebas, perdebatan, dan persaingan yang pada akhirnya memunculkan gairah dari para pembisnis untuk menghalalkan berbagai cara dalam menjual produknya di online shop. Praktik jual beli online shop Prelovedboo di Shopee mendeskripsikan produk “no minus” namun setelah produk sampai kepada pembeli terdapat noda. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenasi, studi pustaka, dan observasi, kemudian dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditinjau dari prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, mengenai etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Prelovedboo di Shopee mengungkapkan praktik bisnis yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Pemilik toko, Salsabila Hana, menjalankan bisnis dengan mengintegrasikan nilainilai etika bisnis dalam setiap aspek operasionalnya. Namun, etika bisnis Islam terhadap jual beli online shop Prelovedboo di Shopee belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam yaitu pada poin keseimbangan dimana online shop Prelovedboo tidak spesifik dalam memberikan deskripsi barang yang dijual di Shopee. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menjalankan prinsip keseimbangan atau keadilan, karena pembeli harus dapat mempercayai informasi yang diberikan oleh penjual.

Analisis Putusan Hakim Nomor 86/PdtG/2023/PA Mrs tentang Pembebanan Biaya Operasional pada Pembiayaan Mudharabah di Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan

Esti Apriliani Permata Sari, Zaini Abdul Malik, Neng Dewi Himayasari — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. There are different views regarding the burden of operational costs in mudharabah financing between the DSN-MUI Fatwa and the Sharia Economic Law Compilation. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) What is the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) What is the analysis of the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/ Pdt.G/2023/PA Mrs. Researchers use qualitative research methods with data collection techniques using triangulation (combining various data sources). Data analysis was carried out inductively. The approach in this research uses a normative juridical approach. This type of research is a literature study. If analyzed in the context of the relationship between KHES and the DSN-MUI Fatwa, it appears that there is a lack of harmony in the regulations between the two. This of course can damage legal certainty. As a result, confusion will arise in determining the legal guidelines that must be followed. Furthermore, if we consider the roles of both, it can be seen that they have different focuses, where KHES is specifically aimed at resolving sharia economic disputes in the Religious Courts, while the DSN-MUI Fatwa focuses more on the operational arrangements of the system.

Abstrak. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pembebanan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah antara Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) Bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data dilakukan secara induktif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Jika dianalisis dalam konteks hubungan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, terlihat adanya ketidakselarasan dalam regulasi di antara keduanya. Hal ini tentu saja dapat merusak kepastian hukum. Akibatnya, akan timbul kebingungan dalam menentukan panduan hukum yang harus diikuti. Selanjutnya, jika kita mempertimbangkan peran keduanya, terlihat bahwa mereka memiliki fokus yang berbeda, di mana KHES ditujukan khusus untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sedangkan Fatwa DSN-MUI lebih menitikberatkan pada pengaturan operasional sistemnya.

Analisis Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap Penyewaan Lahan PT KAI

Azmi Filhaq, Zaini Abdul Malik, Muhammad Yunus — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. In Islam, muamalah is an activity or activity carried out by humans to fulfill their daily needs, one of which is through renting or ijarah. Ijarah is a contract whose object is the exchange of benefits for a certain period, namely ownership of benefits in return or what can be called selling benefits. A lease or ijarah can be said to be valid if it meets certain pillars and conditions. The people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, carry out activities for renting land belonging to PT KAI, so the author wants to know the suitability of the pillars and conditions according to muamalah jurisprudence or government regulations carried out by the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District.The aim of this research is to determine the practice of leasing land owned by PT KAI and to analyze muamalah jurisprudence and Government Regulation No. 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property regarding the leasing of government-owned land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. . The research framework focuses on the theory of ijārah contracts according to muamalah jurisprudence on the practice of leasing PT KAI land and the provisions of Government Regulation No. 28 of 2020 in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research uses a qualitative approach that is normative juridical in nature. The data sources for this research use primary data in the form of interviews and secondary data obtained from journals, articles, books and other sources.The research results found that in practice the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency did not ask for permission to lease back PT KAI's land and did not pay rent to PT KAI, thereby causing losses to one of the parties, namely PT KAI. Therefore, the practice of leasing PT KAI's land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, results in the ijāh contract being invalid according to muamalah jurisprudence as well as according to Government Regulations.

Abstrak. Dalam Islam muamalah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan atau dapat disebut menjual manfaat. Sewa-menyewa atau ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk melakukan aktivitas sewa-menyewa lahan milik PT KAI sehingga penulis ingin mengetahui kesesuaian rukun dan syarat baik menurut fikih muamalah ataupun peraturan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa-menyewa lahan milik PT KAI dan untuk menganalisis fikih muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap penyewaan lahan milik pemerintah di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Kerangka pemikiran pada penelitian berfokus mengenai teori akad ijārah menurut fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan PT KAI dan ketentuan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktiknya masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tidak meminta izin untuk menyewakan kembali lahan PT KAI dan tidak membayar uang sewa kepada PT KAI, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu PT KAI. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa lahan PT KAI di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk mengakibatkan akad ijarāh tidak sah menurut fikih muamalah begitupun menurut Peraturan Pemerintah

Analisis Akad Mukhabarah pada Perkebunan Bunga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Annisa Nurul Fauziah, Zaini Abdul Malik , Neng Dewi Himayasari — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Islam emphasizes the importance of muamalah in accordance with the principles of sharia taught. One important aspect of muamalah is cooperation, which can be realized in various systems such as musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, and mukhabarah. In this research, there is a phenomenon of cooperation in Sukajaya village, Lembang subdistrict, the production sharing cooperation system in flower plantations, which is better known as paro plantation, generally uses a cooperation agreement. However, even though this collaboration was carried out verbally, it did not fully meet the requirements for cooperation. The formulation of the research problem is what the concept of mukhabarah is in Islam, what is the practice of paro cooperation in flower plantations in Sukajaya Village, and how to analyze the mukhabarah agreement on the profit sharing system. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach that views religion in terms of its basic and original teachings from God in which there is no human reasoning. Data was collected through interviews and observations. The research results show that the practice carried out by the community in Sukajaya Village is a cooperation system with a mukhabarah agreement. However, in practice, this collaboration is not fully in accordance with the concept taught by Islam, because there are conditions that have not been fulfilled, such as the distribution of results that is not in accordance with the initial agreement and the lack of specific time limits by the parties. Apart from that, the contract was carried out orally without any written evidence. Thus, the cooperation carried out by the community is not fully in accordance with the mukhabarah or fasid agreement.

Abstrak. Islam menekankan pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah kerjasama, yang dapat diwujudkan dalam berbagai sistem seperti musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dalam penelitian ini terjadi fenomena kerjasama di desa Sukajaya kecamatan Lembang, sistem kerjasama bagi hasil dalam perkebunan bunga, yang lebih dikenal dengan istilah paro perkebun, umumnya menggunakan akad kerjasama. Namun, kerjasama ini meskipun dilakukan secara lisan, belum sepenuhnya memenuhi syarat kerjasama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep mukhabarah dalam Islam, bagaimana praktek kerjasama paro dalam perkebunan bunga di Desa Sukajaya, serta bagaimana analisis akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Sukajaya adalah sistem kerjasama dengan akad mukhabarah. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ketidakspesifikasian batas waktu oleh para pihak. Selain itu, akad dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan akad mukhabarah atau fasid.

Praktek Kerjasama Pertanian Sawah Ditinjau dari Aspek Al-Adalah

Aef Faturahman, Asep Ramdan Hidayat, Muhammad Yunus — Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. This study aims to review the practice of rice field farming cooperation in Cikondang Ciawigebang Kuningan Village which indicates injustice to one party. Where the injustice is in the form of sharing results that feel not enough to cover all the costs experienced by farmers. In such cases, the researcher reviews the problem through a review of the principles of the concept of al-adlah (justice). This research was examined using qualitative type research methods with an Empirical Normative approach, namely to unravel a problem based on reality phenomena that occur in the field. The results of observations and interviews that research found that there was a mistake in responding to an agreement on muzara’ah experienced by farmers. Basically, this is an unexpected field risk that causes the farmers to weigh the inadequacy of the density obtained so that the farmers feel unfair and benefited. In addition, there are also several factors for the sustainability of the sense of injustice because the farmers have not had time to discuss this issue with the owner of the child because the landowner is no longer domiciled in the village and the landowner rarely comes or meets with the farmer. This has led to the absence of a good communication related to the cooperation experienced by farmers and landowners.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik kerjasama pertanian sawah di Desa Cikondang Ciawigebang Kuningan yang terindikasinya ketidakadilan bagi salah satu pihak. Yang dimana ketidakadilan tersebut berupa pembagian hasil yang terasa belum cukup untuk menutupi segala biaya yang dialami oleh pihak petani. Dalam kasus tersebut peneliti meninjau permasalah tersebut melalui tinjauan prinsip konsep al-‘adalah (keadilan). Penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitan berjenis kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris yaitu untuk mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi di lapangan. Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa adanya kekeliruan dalam menanggapi sebuah perjanjian akan muzara’ah yang dialami oleh pihak petani. Yang pada dasarnya hal tersebut adalah sebuah resiko lapangan yang tidak terduga sehingga menyebabkan beratnya pihak petani akan ketidak cukupan pendapadatan yang didapat sehingga pihak petani merasa tidak adil serta di untungkan. Selain itu pun ada beberapa faktor keberlanjutannya rasa ketidakadilan tersebut dikarenakan pihak petani belum sempat membicarakan masalah ini dengan pihak pemilik tanak dikarenakan pihak pemilik tanah sudah tidak berdomisili di desa tersebut dan pemilik tanah pun jarang datang atau bertemu dengan pihak petani. Hal ini menyebabkan tidak terjalinnya sebuah komunikasi yang baik terkait kerjasama yang di alami oleh pihak petani dan pihak pemilik tanah.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi

Putri Salsabila, Iwan Permana, Arif Rijal Anshori — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. This study aims to review the practice of business ethics in the Centra Aqiqah catering business in Cimahi City which according to the business is not in accordance with Islamic business ethics which can cause a loss to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of this study are indeed Central Aqiqah business actors found several indications that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics where there is no transparency in the number of portions that have been promised with consumers, not only that transparency related to the scales of aqiqah meat from goats that are slaughtered for consumption. This causes losses experienced by the consumer because he feels aggrieved after he incurs considerable costs but the results of the catering are not in accordance with the order agreement. In this phenomenon obtained during interviews and observations, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics which is explained that it can be seen from the absence of honesty from the caterer regarding the remaining meat, even the excess is used to cover the shortage for other consumers. In addition, the caterer does not confirm to the consumer regarding the amount and nominal of the sale of leather carried out by the caterer, and the distribution of the money is handed over or donated to whom.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik etika bisnis pada usaha katering Centra Aqiqah di Kota Cimahi yang menurut peniti usaha tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian pada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini memang pelaku usaha Central Aqiqah ditemukan beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana tidak adanya transparasi jumlah porsi yang telah di janjiakan dengan konsumen, tidak hanya itu transparasi terkait timbangan daging aqiqah dari kambing yang di sembelih untuk di jadikan konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan setelah dia mengeluarkan biaya yang cukup besar namun hasil dari katering tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Dalam fenomena terssebut yang didapatkan pada saat wawancara serta observasi hal tersubut tidak sesuai dengan prinsip ektika bisnis islam yang dimana dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak katering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain itu pihak catering juga tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai jumlah dan nominal penjualan kulit yang dilakukan pihak catering, serta pembagian uang tersebut diserahkan atau dihibahkan kepada siapa.

Pemetaan Prioritas Kendala dan Solusi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara

Delia Dwiyanti Hasanah, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The practice of waqf in Indonesia is not yet running in an orderly manner. The North Cimahi area has waqf assets that do not have AIW. Nadzir competence, the role of PPAIW, and waqf asset management are the main obstacle factors in making this Waqf Pledge Deed. The aim of this research is to understand the mechanism and practice of making AIW in accordance with applicable law, understand the obstacles and priority solutions in making AIW, the obstacles that arise include a lack of public awareness of the legality of waqf, negligence of nadzir in management, and waqf not having a valid Waqf Pledge Deed. the main cause. The method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Types of data sources used are qualitative data and quantitative data, primary data sources and secondary data. The collection methods are questionnaires, interviews, literature studies, and documentation. The data analysis method used is Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of his research showed that the priority obstacles to making waqf pledge deeds at KUA North Cimahi were the competency of nadzir at 70.9%, lack of knowledge and awareness of nadzir at 68.9%, PPAIW did not socialize the making of AIW at 67.7%, there was no legality of 70.1%. In priority solutions, providing knowledge and awareness in making AIW was 70.4%, increasing socialization of making AIW by 69.3%, providing education on the importance of making AIW by 69.5%.

Abstrak. Praktik wakaf di Indonesia belum berjalan dengan tertib. Daerah Cimahi Utara terdapat aset wakaf yang tidak mempunyai AIW, kompetensi nadzir, peran PPAIW, dan manajemen aset wakaf menjadi faktor utama kendala dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini. Tujuan penelitian ini untuk memahami mekanisme dan praktik pembuatan AIW sesuai hukum yang berlaku, memahami kendala serta solusi prioritas dalam pembuatan AIW, kendala yang muncul mencakup kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas wakaf, kelalaian nadzir dalam pengelolaan, dan wakaf tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf yang sah menjadi penyebab utamanya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis sumber data yang digunakan data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulannya kuisioner, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan Analytical Hierarchy Procces (AHP). Hasil penelitiannya, prioritas kendala pada pembuatan akta ikrar wakaf di KUA Cimahi Utara yang menjadi prioritas adalah kompetensi nadzir sebesar 70,9%, kurangnya pengetahuan dan kesadaran nadzir sebesar 68,9%, PPAIW kurang mensosialisasikan pembuatan AIW sebesar 67,7%, tidak adanya legalitas sebesar 70,1%. Pada prioritas solusi memberikan pengetahuan dan kesadaran nadzir dalam pembuatan AIW sebesar 70,4%, meningkatkan sosialisasi pembuatan AIW sebesar 69,3%, memberikan edukasi terhadap pentingnya pembuatan AIW sebesar 69,5%.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah yang Bersumber dari Peserta Perlombaan Bola Voli di Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung

Muhammad Rayhan Fadhilah, Zaini Abdul Malik, Encep Abdul Rojak — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. To get rid of the feeling of tiredness and tiredness that people get after working, people need entertainment as a means of refreshing. One of the entertainment that people do as a means of refreshing after work is exercising. Apart from aiming to maintain body health, sport is also often done as a means of competition. Volleyball competitions where there are prizes must be taken into account regarding the status of the prizes, so that there should be no Maisir elements. However, researchers found that the prize money that the competition winners would receive came from the registration fees of the teams participating in the competition. This research aims to find out and understand how volleyball competitions are practiced and understand the Islamic Law review of prizes that come from volleyball competition participants. This type of research is qualitative research using a juridical-normative approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection used interview, observation, documentation and literature study methods. Then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the research show that according to Islamic law in volleyball competitions there are discrepancies in terms of awarding competition prize money. Because all the registration money from the participating teams was apparently used by the committee for cash prizes, even though the participants paid the registration money and it was not intended to give prizes to the winners of the competition, the participating teams paid the registration money only as one of the conditions for taking part in the volleyball competition.

Abstrak. Untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang didapatkan setelah bekerja manusia membutuhkan hiburan sebagai sarana penyegaran, Salah satu hiburan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana penyegaran setelah bekerja adalah berolahraga. Selain bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga juga sering dilakukan sebagai sarana kompetisi, Perlombaan bola voli yang terdapat hadiah, harus diperhatikan mengenai status dari hadiah tersebut, jangan sampai terdapat unsur Maisir. Namun, peneliti menemukan bahwa uang hadiah yang akan diterima oleh pemenang perlombaan berasal dari uang pendaftaran tim peserta perlombaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perlombaan bola voli dan memahami tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah yang bersumber dari peserta perlombaan bola voli. Jenis peneltian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang di dapat di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Tinjauan menurut hukum Islam Perlombaan bola voli ada ketidaksesuaian dari sisi pemberian uang hadiah perlombaan. Karena semua uang pendaftaran tim peserta ternyata digunakan oleh pihak panitia untuk hadiah uang tunai, padahal peserta membayar uang pendaftaran bukan dimaksudkan untuk memberi hadiah kepada pemenang perlombaan, tim peserta membayar uang pendaftaran hanya sebagai salah satu syarat untuk mengikuti perlombaan bola voli.

Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022

Hilman Nurul Aripin, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Over the last few years, financial accounting standards in Indonesia have experienced significant developments with the issuance of Statement of Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI). All financial transactions must be recorded and documented in accordance with the provisions of applicable financial accounting standards, namely Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revision 2022 accounting for zakat, infaq and alms as well as other relevant Statements of Financial Accounting Standards (PSAK). The aim of this research is to find out the provisions regarding Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 of 2022 after the implementation of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The results of this research are that there are rules or regulations that have been added and replaced by new regulations due to updates so that there is a comparison between Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 revised in 2022 and Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) no. 109 of 2010.

Abstrak. Selama beberapa tahun terakhir, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 revisi 2022 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK-IAI). Seluruh transaksi keuangan harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi 2022 akuntansi zakat, infaq dan sedekah serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) lain yang relevan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2022 setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan diaturan yang baru karena adanya pembaharuan sehingga terjadi perbandingan antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 revisi tahun 2022 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tahun 2010.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Destinasi Wisata Land of Wakaf Teras Lembang

Diah Nur Padilah, Zaini Abdul Malik, Intan Manggala Wijayanti — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Sharia tourism is an activity supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs, government and local governments that comply with Islamic law. The facilities and services provided are no different from other public facilities, only the facilities and services provided do not conflict with Islamic religious values. The sharia-based tourist attraction in this research is the Land of Waqf Teras Lembang. Which was founded on waqf land and is classified as a productive waqf where the management of waqf assets used as tourist destinations must meet halal criteria, so the problem of this research is to find out whether the Teras Lembang Land of Waqf tourist destination has fulfilled the provisions contained in the Fatwa DSN-MUI Number 108/DSN-MUI/Ⅹ/2016. The purpose of this research is to determine the implementation of tourist destination management carried out by Land of Wakaf Teras Lembang and to review DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 regarding the implementation of tourist destination management carried out at Land of Wakaf Teras Lembang The method used in this research is qualitative research with a normative approach and data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study. From the results of this research, conclusions can be drawn: 1) The implementation of tourist destination management carried out by Land of Wakaf Teras Lembang is based on sharia principles, characterized by the existence of sharia-based products and facilities 2) Review of DSN MUI fatwa no. 108/DSN/MUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia principles in Land of Waqf Teras Lembang is still not fully compliant, this is indicated by low awareness of cleanliness, male and female tourists still mingling and food and drinks that do not yet have halal certificates from the MUI.

Abstrak. Wisata syariah merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam. Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Tempat wisata berbasis syariah dalam penelitian ini yaitu Land of Wakaf Teras Lembang. Yang didirikan di atas tanah wakaf dan digolongkan sebagai wakaf yang produktif yang dimana pengelolaan asset wakaf yang dijadikan destinasi wisata tersebut harus memenuhi kriteria halal, maka masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah destinasi wisata Land of Wakaf Teras Lembang sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/Ⅹ/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata yang dijalankab oleh Land of Wakaf Teras lembang dan untuk meninjau Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata yang dijalankan di Land of Wakaf Teras Lembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitan ini dapat ditarik kesimpulan 1) Pada pelaksanaan pengelolaan destinasi wisata yang dijalankan oleh Land of Wakaf Teras Lembang sudah berdasarkan prinsip syariah ditandai dengan adanya produk dan fasilitas berbasis syariah. 2) Tinjauan fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Land of Wakaf Teras Lembang masih belum sepenuhnya sesuai, hal tersebut ditandai masih rendahnya kesadaran akan kebersihan, masih berbaurnya wisatawan laki-laki dan perempuan serta makanan dan minuman belum terdapat sertifikat halal dari MUI.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah terhadap Bisnis Mikro Kedai Kopi

Mohamad Dandi Maulana, Panji Adam Agus Putra, Intan Nurrachmi — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstrack. In the Islamic point of view business is based on the norms and concepts of sharia in carrying it out, sharia itself is the provisions of Allah that must be obeyed both regarding the issue of aqidah (tawhid), worship (relationship to Allah), and muamalah (relationship between people). Sharia business can also be interpreted as a series of buying and selling activities in various forms, not limited to the amount of ownership of both goods and services, but limited to how to obtain and use them. Fatuha Coffee runs on a family basis and profit sharing as the basis for its success, while the discrepancy in the concept of profit sharing in Fatuha Coffee lies in the distribution of the percentage of results based on the amount of capital of each person in it. This is a special attraction for researchers to examine more deeply about the practice of suitability of the implementation of the shirkah contract carried out by Fatuha Coffee Bandung City with related legal sources, in this case researchers use legal sources in the form of Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Syirkah Akad as a comparison. Then a qualitative method with an empirical juridical approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of implementing shirkah that occurred in Fatuha Coffee Bandung City with related Fatwas so that it could be concluded that in practice Fatuha Coffee Bandung City carried out this Shirka with the distribution of proceeds based on the amount of initial capital from each syarik and this was not in accordance with the concept of revenue sharing in the scheme Shirkah as stated in Fatwa DSN-MUI No.114 of 2017 concerning Akad Syirkah which says that the distribution of proceeds should not be based on the percentage of working capital.

Abstrak. Dalam sudut pandang islam bisnis didasarkan kepada norma dan konsep syariah dalam menjalankannya, syariah sendiri adalah ketentutan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik menyangkut masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah), dan muamalah (hubungan antar manusia). Bisnis syariah juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartnaya baik barang ataupun jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Fatuha Coffee berjalan dengan landasan kekeluargaan serta pembagian hasil sebagai landasan bermuamalahnya, adapun ketidaksesuaian konsep bagi hasil di Fatuha Coffee terletak pada pembagian persentase hasil yang didasarkan kepada besaran modal dari masing masing orang didalamnya. Hal tersebut menjadi tarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktik kesesuaian pelakasanaan akad syirkah yang dilakukan Fatuha Coffee Kota Bandung dengan sumber hukum terkait, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum berupa Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah sebagai perbandingannya. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik pelaksaan syirkah yang terjadi di Fatuha Coffee Kota Bandung dengan Fatwa terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya Fatuha Coffee Kota Bandung melaksanakan Syirkah ini dengan pembagian hasil berdasarkan besaran modal awal dari setiap syarik dan hal ini tidak sesuai dengan konsep pembagian hasil dalam skema syirkah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah yang mengatakan bahwa pembagian hasil tidak boleh berdasarkan angka persentase modal usaha.

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Sistem Pelayanan Hotel di Gaia Hotel Syariah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Muh. Ikbal Bh. Lewa, Zaini Abdul Malik, Ira Siti Rohmah Maulida — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Facing business competition in the hotel sector, several hotel entrepreneurs have developed service concepts that have unique characteristics with the aim of providing optimal customer (guest) satisfaction. One of the efforts made by hotel business actors is to develop a sharia-based hotel concept. Hotel Gaia Ternate has the desire to transform Hotel Gaia into one of the best Sharia Hotels in Ternate. Regarding this matter, the implementation of services at sharia hotels must of course be in accordance with the values of service ethics in Islam. Based on this background, the research problem is formulated in the form of a question as follows: What are the values of Islamic service ethics in providing accommodation in sharia hotels How are the criteria for organizing hotel facilities at Gaia Syariah Hotel Ternate City implemented And what is the review of the values of Islamic Service Ethics in the implementation of tourist accommodation at the Gaia Hotel Syariah, Ternate City The objectives of this research are 1) To find out the service provisions at sharia hotels according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles. 2) To find out the implementation of the hotel service system at Gaia Syariah Hotel Ternate City. 3) For analysis, understand the DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles regarding the hotel service system at the Gaia Syariah Hotel, Ternate City. The research method used in this research is to use a descriptive analytical method with a qualitative approach. This method is used to explain and analyze the implementation of accommodation and hotel service implementation at the Gaia Syariah Hotel in terms of Islamic service ethics values. The operation of sharia-based hotels at Gaia Syariah Hotel Ternate City, especially in the general service aspect, is in accordance with sharia service values. the research results show that Gaia Syariah Hotel Ternate City still does not meet some of the absolute criteria contained in the ministerial regulations, both in product, service and management aspects. Thus, this hotel cannot yet be called a sharia hotel business according to DSN MUI Fatwa Number: 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles and cannot be classified as a hilal-1 or hilal-2 hotel business.

Abstrak. Menghadapi persaingan bisnis pada sektor perhotelan, beberapa pengusaha hotel mengembangkan konsep pelayanan yang memiliki ciri khas dengan tujuan memberikan kepuasan pada para pelanggan (tamu) secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku bisnis perhotelah adalah dengan mengembangkan konsep hotel berbasis syariah. Hotel Gaia Ternate memiliki keinginan untuk mengubah Hotel Gaia menjadi salah satu Hotel Syariah terbaik di Ternate. Terkait hal tersebut, pelaksanaan pelayanan pada hotel syariah tersebut tentu saja harus sesuai dengan nilai-nilai etika pelayanan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1)Bagaimana nilai-nilai etika pelayanan Islam dalam penyelenggaraan akomodasi pada hotel syariah 2)Bagaimana penerapan kriteria penyelenggaraan fasilitas hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate Dan 3)bagaimana tinjauan nilai-nilai Etika Pelayanan Islam terhadap penyelenggaraan akomodasi wisata di Gaia Hotel Syariah Kota Ternate Adapun tujuan penelitian ini 1)Untuk mengetahui ketentuan pelayanan pada hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 2)Untuk mengetahui penerapan sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. 3)Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap sistem pelayanan hotel di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi penyelenggaraan akomodasi dan pelaksanaan pelayanan hotel di Hotel Gaia Syariah yang ditinjau dari nilai-nilai etika pelayanan dalam Islam. Penyelenggaraan hotel berbasis syariah di Gaia Syariah Hotel Kota Ternate khususnya dalam aspek pelayanan secara umum telah sesuai dengan nilai-nilai pelayanan syariah. Hasil penelitian menujukkan bahwa Gaia Syariah Hotel Kota Ternate masih belum memenuhi sebagian kriteria mutlak yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut, baik dalam aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan. Sehingga, hotel ini belum dapat disebut sebagai usaha hotel syariah menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum bisa digolongkan menjadi golongan usaha hotel hilal-1 maupun hilal-2.

Analisis Akad Ijarah pada Praktik Usaha Jahit Home Industri di Kecamatan Coblong Kota Bandung

Nuri Rufaidah Al Anshariyah, Zaini Abdul Malik, Maman Surahman — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. According to the concept of muamalah fiqh, the act of renting or paying wages is called an ijarah contract. A practical example of an ijarah contract is in the sewing business. This research relates to ijarah contracts in sewing business practices that occur in Coblong District, Bandung City. There is a phenomenon in sewing business practices, that during the course of running the business, several times it has happened that sewing orders that have been completed have not been taken by sewing customers. The sewing customer has handed over the fabric/clothing to the tailor, but after the sewing is finished the customer has not returned to collect the sewing results. The research method used is a qualitative method. Types of research data with types of field data. Research data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this research are that there is a discrepancy in the ujrah, namely wages that have not been paid by the musta'jir, this causes injustice for the tailors. According to Hanafiyah Ulama, this contract is said to be valid but is a fasid contract.

Abstrak. Menurut konsep fikih muamalah, perbuatan sewa-menyewa atau upah-mengupah dinamakan dengan akad ijarah. Contoh praktik dari akad ijarah yaitu dalam usaha jahit. Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah pada praktik usaha jahit yang terjadi di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ada sebuah fenomena pada praktik usaha jahit, bahwa selama menjalankan usaha nya, beberapa kali terjadi dimana pesanan jahit yang sudah selesai tidak kunjung diambil oleh pelanggan jahit. Pelanggan jahit sudah menyerahkan kain/pakaian pada penjahit, tetapi setelah jahitan selesai pelanggan tersebut belum kembali untuk mengambil hasil jahitannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis data penelitian dengan jenis data lapangan. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian dalam ujrah yaitu upah yang belum juga dibayar oleh musta’jir, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penjahit. Menurut Ulama Hanafiyah, akad ini dikatakan sah tetapi termasuk akad fasid.

Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif

Aditya Rivani Lesmana, Sandy Rizki Febriadi, Liza Dzulhijjah — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue.

Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kendala dan Solusi pada Penunggakan Pembayaran di MI Darul Hikmah Full Day School Kota Cirebon Menurut Etika Konsumen Islam

Nathifa Zahra, Titin Suprihatin, Liza Dzulhijjah — Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The role of Islamic education is one of instilling Islamic values, to provide and improve services of course MI Darul Hikmah Full Day School requires funds. MI Darul Hikmah Full Day School in the city of Cirebon is one of the private madrasah ibtidaiyah that receives regular and city BOS funds, but relying on funds from BOS alone is not enough, so the school needs additional school financing funds from the contribution of parents of students. The purpose of this research is to find out the practice of paying tuition fees, obstacles and solutions to delinquent tuition payments at MI Darul Hikmah Full Day School in Cirebon city according to consumer ethics in Islam. The research method used is qualitative with an empirical normative approach. The type of data used is primary and secondary data by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation. The results showed that the arrears in payment of tuition fees that occurred had occurred for a long period of time. The percentage of parents of students in arrears is 30% of all students, arrears occur due to economic problems. The solution taken by the foundation is to ease payments for orphaned students or bankrupt parents' businesses, the school has the right to withhold collateral other than certificates or enforce written agreements. Both parties have complied with the principles of tawhid, justice, free will, and responsibility to continue to fulfill one of the children's obligations to pursue a level of education, but there are still some parents who are not optimally responsible for continuing to meet with the school even though they have not been able to pay off the payment.

Abstrak. Peran pendidikan Islam salah satu bentuk penanaman nilai-nilai Islam, untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan tentu MI Darul Hikmah Full Day School membutuhkan dana. MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah swasta yang mendapatkan bantuan dana BOS reguler dan kota saja, namun mengandalkan dana dari BOS saja belum cukup, sehingga pihak sekolah membutuhkan penambahan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari kontribusi orang tua wali murid. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pembayaran biaya pendidikan, kendala serta solusi pada penunggakan pembayaran biaya pendidikan di MI Darul Hikmah Full Day School kota Cirebon menurut etika konsumen Islam. Metode penelitan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penunggakan pembayaran biaya pendidikan yang terjadi sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Persentase orang tua murid yang menunggak adalah 30% dari keseluruhan murid, penunggakan terjadi karena permasalahan ekonomi. Solusi yang dilakukan pihak yayasan yaitu dengan meringankan pembayaran bagi murid yatim piatu atau usaha orang tua bangkrut, pihak sekolah berhak untuk menahan jaminan selain ijazah atau memberlakukan perjanjian secara tertulis. Kedua pihak telah sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, berkehendak bebas, dan bertanggung jawab untuk tetap memenuhi salah satu kewajiban anak untuk menempuh jenjang pendidikan, namun masih terdapat beberapa orang tua yang belum bertanggung jawab secara optimal untuk tetap menemui pihak sekolah walaupun belum dapat melunasi pembayaran.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No 07∕DSN MUi∕IV∕2000 pada Akad Mudharabah di BMT X Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Ilyassa Anzani Sopiani — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Sharia banking in Indonesia is experiencing rapid development in the banking world, but existing financial institutions basically only pay attention to certain groups with large projects so that people face various obstacles to accessing capital, so there is often an awareness of self-help and The increasing determination to create an economic system that is fairer, cleaner and in accordance with sharia, then at the beginning of the nineties sharia financial institutions emerged that prioritized services to small communities, namely Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), one of the institutions that was seen as being able to provide a solution to this problem. The problem faced by the micro businesses above is the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative BMT Al - Maslahah District, West Bandung, through mudharabah product loans. The problem that will be studied in this research is how mudharabah financing is implemented and how the development of Pasar Lembang MSMEs after getting mudharabah financing at BMT Al - Maslahah District, West Bandung. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of mudharabah financing and the development of MSMEs after getting mudharabah financing . because this institution is a community economic institution that is oriented towards helping micro businesses in developing their businesses. The implementation of the Fatwa on MSMEs at BMT has been carried out appropriately, but there is one part that is not appropriate.

Abstrak. Perbankan syariah di indonesia sedang mengalami perkembangan didunia perbankan secara pesat, namun lembaga keuangan yang ada pada dasarnya hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan, maka seringnya muncul kesadaran untuk menolong diri sendiri (self help) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluh muncul lembaga -lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) salah satu lembaga yang di pandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi usaha mikro diatas adalah koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, melalui pinjaman produk mudharabah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah serta bagaimana perkembangan UMKM Pasar Lembang setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Al – Maslahah Kab, Bandung Barat, Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui serta menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. karena lembaga ini merupakan Lembaga perekonomian umat yang berorientasi membantu usaha mikro dalam mengembangkan usahannya yang mana penerapan Fatwa pada UMKM di BMT sudah melakukan sesuai, tetapida satu bagaian yang tidak sesuai.

Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah

Ananda Reynaldi Ruhiat, Ifa Hanifia Senjiati, Arif Rijal Anshori — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. This research discusses the opportunities and challenges of implementing Intellectual Property Rights (IPR) as debt collateral in Islamic banking, with a focus on creative economy products. Regarding the latest regulations, such as Government Regulation no. 24/2022, which allows the use of IPR as fiduciary collateral, this research explores its impact on creative economy actors, especially in the context of YouTube content. The research results show that although the opportunity for implementing IPR as debt collateral is wide open, there are still significant challenges, especially related to assessing the economic value of IPR and execution procedures in accordance with sharia principles. The implications of this research include the need to strengthen regulations, establish an independent assessment institution, and develop execution mechanisms that are in accordance with sharia principles to support creative economic growth and sustainability of financial transactions in sharia banking.

Abstrak. Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah, dengan fokus pada produk ekonomi kreatif. Terkait regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah No. 24/2022, yang memungkinkan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam konteks konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peluang penerapan HKI sebagai jaminan utang terbuka lebar, masih ada tantangan signifikan, terutama terkait penilaian nilai ekonomis HKI dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, pembentukan lembaga penilai independen, dan pengembangan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan transaksi keuangan di perbankan syariah.

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Pencatatan Hibah Aset Berharga

Agnia Ruslani Muftin, Nandang Ihwanudin, Popon Srisulawati — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. In Cangkuan District, Bandung Regency, the grant process is carried out at the KUA Office, which provides a place only for implementing grant contracts. The legal basis for grants refers to the provisions in KHI and KHES. The practice of giving is often characterized by the withdrawal of gifts by givers for various reasons, such as urgent needs or an increase in the value of the objects donated. The research uses the action case study method to reveal the grant process and practice of recording valuable assets in Cangkuan District. The research results show that lack of recording of grants can lead to disputes, and although there is no text provision, the maslahah murlah method suggests the need for recording to avoid potential conflicts in the future.

Abstrak. Di Kecamatan Cangkuan, Kabupaten Bandung, proses hibah dilakukan di Kantor KUA, yang menyediakan tempat hanya untuk pelaksanaan akad hibah. Dasar hukum hibah mengacu pada ketetapan dalam KHI dan KHES. Praktik hibah seringkali diwarnai oleh penarikan kembali hibah oleh para pemberi dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak atau kenaikan nilai benda yang dihibahkan. Penelitian menggunakan metode studi kasus tindakan untuk mengungkapkan proses hibah dan praktik pencatatan aset berharga di Kecamatan Cangkuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pencatatan hibah dapat menyebabkan sengketa, dan meskipun tidak ada ketentuan nash, metode maslahah mursalah menyarankan perlunya pencatatan untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Tanah Sengketa

Sani Khairil, Sandy Rizki Febriadi, Maman Surahman — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Basically, the concept of buying and selling is valid if it follows the applicable pillars and conditions, where the result of the buying and selling is ownership rights to an item or object purchased. But in reality, it does not rule out the possibility that the ownership rights obtained can be separated from a dispute caused by many factors, one of which is personal need or interest. Basically, the validity of the sale and purchase of disputed land cannot be assessed and is even null and void. But in the Islamic religion, it is known by a term, namely maqashid sharia, one of the objects of study of which is safeguarding property, which aims to create prosperity or justice for all Muslims. Therefore, land which should be owned must be fought for until the end which gives complete ownership rights and has an impact on the termination of the buying and selling process which is included in the scope of maqashid sharia in safeguarding property. This research aims to determine the maqashid sharia review of the sale and purchase of land disputes over land X in the city of Bandung. This research uses an empirical juridical approach that directly examines the problem of buying and selling disputed land which is reviewed using the maqashid sharia theory. The findings from this research are that maqashid sharia is a basis for terminating the sale and purchase of disputed land based on the sake of protecting property where the ownership rights should be fully controlled without the presence of other parties who deliberately seize it without any connection at all, and this is carried out for the sake of creating a mashlahat or prosperity that is in line with the objectives of the maqashid sharia itself..

Abstrak. Pada dasarnya, konsep daripada jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang berlaku, yang dimana akibat dari jual beli tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu barang atau objek yang dibeli. Tetapi pada kenyataanya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya hak kepemilikan yang diperoleh tersebut dapat terlepas dari sebuah persengketaan yang disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kebutuhan atau kepentingan pribadi. Pada dasarnya memang jual beli tanah sengketa tidak dapat dinilai keabsahannya bahkan batal demi hukum. Tetapi dalam agama Islam, dikenal dengan sebuah istilah yaitu maqashid syariah yang salah satu dari objek kajiannya adalah menjaga harta, yang didalamnya bertujuan demi terwujudnya sebuah kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu tanah yang seharusnya menjadi hak milik haruslah diperjuangkan sampai akhir yang memberikan hak milik seutuhnya dan memberikan dampak terhadap pemutusan dalam pemutusan untuk proses jual beli yang dimana hal ini termasuk ke dalam cakupan maqashid syariah dalam menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa tanah X di Kota Bandung. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang meninjau secara langsung permasalahan jual beli tanah sengketa yang ditinjau dengan teori maqashid syariah. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu maqashid syariah menjadi sebuah landasan bagi pemutusan atas jual beli tanah sengketa yang didasarkan demi menjaga harta yang dimana sudah seharusnya hak milik tersebut dikuasai penuh tanpa adanya pihak lain yang dengan sengaja merampas tanpa adanya keterkaitan sama sekali didalamnya, dan hal tersebut dilakukan atas demi terciptanya sebuah mashlahat atau kesejahteraan yang selaras dengan tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma

Ega Maulana, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate.

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Barang di Jasa Pengiriman Barang JNE Cabang Bandung Dikaitkan dengan Permenhub No 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan

Fauzi Nur Faudhilah, Panji Adam Agus Putra, Shindu Irwansyah — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. In determining the price of PT. JNE Main Branch Bandung City which is located at Komp. Ruko Batu Nunggal Indah Jl. Batununggal Raya 201-203 Soekarno-Hatta, looking from a distance at the destination of the goods to be sent. One of the pricing systems at PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandung City Main Branch uses a package weight system per kilo gram (Kg), then if the weight does not match the scales per kilo gram, JNE Bandung City Main Branch collects the weight. This research aims to determine and analyze the practice of rounding scales on goods delivery services at PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Bandung City Branch and to find out Muamalah Fiqh analysis regarding rounding of goods scales on JNE goods delivery services Bandung City Branch in relation to Minister of Transportation Regulation Number 5 of 2005 concerning the Implementation of Custody Services. The research method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach. The result of this research is that the practice of rounding off scales in buying and selling turns out to be that many people commit fraud or do not obey the regulations in an orderly manner, and in the analysis of muamalah fiqh regarding the practice of rounding off scales. rounding scales for goods delivery services at PT Jalur Nugraha Ekakurir Cab. The city of Bandung is not allowed or can be said to be canceled, because it is not in accordance with the concept of Islamic contracts and does not fulfill the requirements of ijarah.

Abstrak. Pada penentuan tarif, PT. JNE Cabang Utama Kota Bandung yang beralamat di Komp. Ruko Batu Nunggal Indah Jl. Batununggal Raya 201-203 Soekarno-Hatta, melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan dikirimkan. Salah satu sistem penetapan tarif PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Kota bandung menggunakan sistem berat paket barang per-kilo gram (Kg), kemudian jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilo gram, maka JNE Cabang Utama Kota Bandung membulatkan berat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Bandung serta untuk mengetahui analisis Fikih muamalah terhadap pembulatan timbangan barang di jasa pengiriman barang JNE Cabang Kota Bandung dikaitkan dengan Permenhub Nomor 5 Tahun 2005 Tentang penyelenggaraan Jasa Titipan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik pembulatan timbangan dalam jual beli ternyata masih banyak yang melakukan sebuah kecurangan atau tidak tertibnya mematuhi peraturan serta dalam analisi fikih muamalah tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cab.Kota Bandung adalah tidak di perbolehkan atau bisa dikatakan batal, karena tidak sesuai konsep perjanjian islam dan tidak sesuai dengan syarat ijarah.

Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Properti Syariah di PT Eshan Realty International

Melani Nur Khuzaifah, Redi Hadiyanto, Neng Dewi Himayasari — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. The sale and purchase of Sharia property with istishna' contracts is increasingly popular in Indonesia. The istishna' contract offers a solution for buyers who want to own property without usury and in accordance with Islamic law. However, there are several questions about the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Sharia property, especially related to the compliance with Sharia economic law. This research aims to analyze the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property at PT Eshan Realty International Bandung. This research will also examine compliance with sharia economic law in the implementation of the istishna' contract in the company. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants at PT Eshan Realty International Bandung, observation, and documentation. The data were analyzed using normative-empirical analysis techniques. The results showed that PT Eshan Realty International Bandung has implemented the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property. The implementation of the istishna' contract in the company is generally in accordance with Islamic economic law. The implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Islamic property at PT Eshan Realty International Bandung has shown positive results. The company has implemented the istishna' contract properly and in accordance with Islamic economic law.

Abstrak. Jual beli property Syariah dengan akad istishna’ semakin popular di Indonesia. Akad istishna’ menawarkan slusi bagi pembeli yang ngin memiliki property tanpa riba dan sesuai dengan syariat islam. Namun, terdapat beberapa pertanyaan tentang implementasi akad istishna’ dalam jual beli property syaria, terutama terkait dengan keputuhanterhadap hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung. Penelitian ini juga akan mengkaji kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah dalam implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di PT Eshan Realty International Bandung, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Eshan Realty International Bandung telah menerapkan akad istishna' dalam jual beli properti syariah. Implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung telah menunjukkan hasil yang positif. Perusahaan tersebut telah menerapkan akad istishna' dengan baik dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pengaruh Sertifikasi Halal UMKM terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung

Azzahra Fatimah Rahayu Paramita, Iwan Permana, Deden Gandana Madjakusumah — Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. This research aims to analyze the effect of MSME halal certification on halal tourism in the Al Jabar Mosque area in Bandung City, where many MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area are not yet halal certified. This is an important urgency in having the prospect of becoming a big tourism destination. In this research, the author analyzes using quantitative research methods using random sampling analysis to find out whether halal certification can influence MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area. The results of observations and distribution of questionnaires in the field that have been carried out show that 76% of MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area have not been halal certified and the role of BPJH in certifying halal in the area has not been implemented comprehensively. Apart from that, the role of MSMEs in the area does not affect tourism at the Al Jabbar Grand Mosque because tourists only focus on the tourist attractions, not the MSMEs. It can be concluded that based on the T test in the analysis of this research data, the results obtained show that the variables of halal certification and halal tourism have an influence. The halal certification variable for the halal certification variable is 0.000 < 0.050, while the calculated t value is 3.808 > t table (1.99300). Therefore, from the results of the research that has been carried out, it can be concluded that halal certification and halal tourism have no effect on tourists visiting. The better the creation of halal certification evenly for MSMEs, the greater the satisfaction of tourists or prospective tourists who decide to visit the Al Jabbar Grand Mosque.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Al Jabar di Kota Bandung yang dimana UMKM berada di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar tersebut banyak yang belum tersertifikasi halal. Yang dimana hal tersebut menjadi sebuah urgensi penting dalam memiliki prospek untuk menjadi pariwisata yang besar. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan metode penelitian berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis random sampling untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dapat mempengaruhi UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar. Hasil dari observasi serta penyebaran kuesioner di lapangan yang telah dilakukan bahwa ditemukan bahwasanya UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar sebanyak 76% belum tersertifikasi halal serta peran BPJH dalam mensertifikasi halal di Kawasan tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Selain itu peran UMKM di Kawasan tersebutpun tidak mempengaruhi pariwisata Masjid Raya Al Jabbar dikarenakan para wisatawan hanya berfokus kepada tempat wisatanya bukan kepada UMKM nya. Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uji T pada analisis data penelitian ini didapat hasil yang menunjukan bahwa variabel sertifikasi halal serta pariwisata halal berpengaruh. Variabel sertifikasi halal terhadap variabel sertifikasi halal sebesar 0,000 < 0,050 sedangkan untuk nilai t hitung sebesar 3,808 > t table (1.99300). Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal dan pariwisata halal tidak berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkujungan. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisataan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar.

Penerapan Ijarah dalam Sewa Menyewa Peralatan Hiking dan Camping Toko Cantigi Outdoor Shop Kabupaten Bandung

Faisal Zidan Fadlillah, Deden Gandana Madjakusumah, Zia Firdaus Nuzula — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstrack. The current trend of mountain climbing has become a source of income for many people, in terms of camping equipment or outdoor equipment rental services. Lease in fiqh is also called ijārah. There are several definitions of ijarah put forward by fiqh scholars. According to Shafi'iyah scholars, ijarah is a contract for a benefit with a replacement. The discussion in this research consists of two core points, the first is to find out the rental practices carried out at the Cantigi outdoor shop, and the second is to analyze the application of ijarah in the rental practices at the shop whether it meets the terms and conditions or not. The main theory used in this research comes from the Al-Qur'an, hadith and DSN-MUI fatwa. In this research, the type of research used is field research, namely how to study in depth the background and conditions that occur in society. As devout and good Muslims, it would be wonderful if we obeyed the commands of Allah SWT, whether they come from the Koran or hadith, the opinion of Ulama and it would be good for us to stay away from his prohibitions. The rental activity in Islamic law is called an ijārah contract. In the ijārah contract there are conditions and pillars for doing so. Without conditions and pillars, the ijārah contract cannot be said to be valid. It can be concluded that the rental practice carried out in the shop is easy to practice, the ijarah contract has been used well, in accordance with the pillars and terms of the ijarah contract, and finally, in the pillars of ujrah, the fine given is only notified verbally, not in writing. So it can be concluded that the rental practice that occurs at the Cantigi outdoor shop in Bandung Regency is legal, however, in the mechanism for applying fines, misunderstandings can occur between the two parties to the contract.

Abstrak. Tren pendakian gunung saat ini menjadi ladang rezeki bagi banyak orang, dalam hal usaha jasa sewa-menyewa peralatan camping atau peralatan outdoor. Sewa-menyewa di dalam fiqih disebut juga dengan ijārah. ada beberapa definisi ijarah yang di kemukakan oleh ulama fiqih. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui praktek sewa yang dilakukan di toko cantigi outdoor shop, dan yang kedua untuk menganalisa penerapan ijarah dalam praktik sewa menyewa di toko tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat atau belum. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan fatwa DSN-MUI. Dalam peneltian ini jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan atau field research yaitu bagaimana mempelajari secara mendalam tentang latar belakang, kondisi yang berlangsung di masyarakat. Sebagai umat muslim yang taat dan baik, alangkah indahnya jika kita mentaati perintah Allah swt baik itu yang bersumber dari al-Qur’an atau hadis, Pendapat Ulama dan ada baiknya kita untuk menjauhi larangannya. Kegiatan sewa menyewa dalam hukum islam disebut akad ijārah. Dalam akad ijārah terdapat syarat dan rukun untuk melakukannya. Tanpa adanya syarat dan rukun, maka akad ijārah tidak dapat dikatakan sah. Dapat disimpulkan praktik sewa menyewa yang dilakukan di toko tersebut mudah untuk di praktekan, telah menggunakan akad ijarah dengan baik, sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah, dan yang terakhir pada rukun ujrah, denda yang diberikan hanya di beritahukan secara lisan tidak secara tertulis. Sehingga dapat di simpulkan, praktik sewa menyewa yang terjadi di toko cantigi outdoor shop Kabupaten Bandung adalah sah, namun dalam mekanisme penerapan denda tersebut kesalahpahaman bisa saja terjadi diantara kedua belah pihak yang berakad.

Analisis Ganti Rugi tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999

M Abnan SA, Maman Surahman, Redi Hadiyanto — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Indonesia, as a country that is experiencing growth, is actively implementing development in various sectors, including economic, social, cultural, political and other fields. As a public servant, it is important to have strong faith and a spirit that is fair, honest, accountable and transparent. Currently, small businesses have a quite significant role in the economy. One of the service sectors that is currently developing is the Moza Laundry business or also known as laundry services. The increasingly high economic needs of society require people to increase their income, so that inevitably people are required to be more efficient in utilizing their time or working hours. In this research, the author discusses the role and influence of consumer protection in dealing with damage and loss of goods that have been dry cleaned, which itself has pro-con policies for consumers. In this research, interviews were conducted openly, namely interviews conducted by researchers by asking questions that were not limited to answers by Moza Laundry employees. The resolution effort most often made by Moza Laundry business actors and consumers is by using deliberation. This is because deliberative settlement is more efficient, practical, and most importantly does not involve excessive costs. Too big so that deliberation between the disputing parties is used to resolve the dispute so that business actors and consumers agree.

Abstrak. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai seorang pelayan publik, penting untuk memiliki keimanan yang kuat dan jiwa yang adil, jujur, akuntabel, dan transparan. Saat ini keberadaan usaha kecil memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Salah satu sektor jasa yang sedang berkembang adalah bisnis Laundry Moza atau yang juga dikenal dengan jasa penatu. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau jam kerjanya. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran dan pengaruh terhadap perlindungan konsumen dalam menangani kerusakan dan kehilangan barang yang sudah dry cleaning sendiri memiliki kebijakan-kebijakan yang pro-kontra terhadap konsumen.Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya karyawan Laundry Moza. Upaya penyelesaian yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha Laundry Moza dan konsumen adalah dengan menggunakan musyawarah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara musyawarah lebih efisien, praktis, dan yang terpenting tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Terlalu besar sehingga dengan cara musyawarah para pihak yang bersengketa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga pelaku usaha dan konsumen penyelesaian dengan musyawarah yang digunakan.

Analisis Prinsip Muamalah terhadap Transaksi Online dalam Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung

Yolanda Fadilah Rafika, Zaini Abdul Malik , Muhammad Yunus — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. In the current era of globalization, the role of technology has become very important because it helps and makes it easier for humans to carry out various life activities. Many businesses use online processes, including in the culinary sector. Gojek is an application that provides online food delivery services called Gofood. The problem with this application is the use of Gofood service features by irresponsible parties by placing orders or fictitious orders. In this problem, researchers want to analyze according to the muamalah principle of online transactions between consumers, drivers and companies. The research method used is qualitative research. This research reveals the principles of muamalah in online transactions via Gofood services at PT Gojek by involving direct observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that although online transactions make customer access easier, the principle of muamalah remains the main basis. It was found that Gojek has paid attention to aspects of benefit, justice and balance, although certain challenges still need to be overcome, such as the case of this fictitious order, because one party received unfair treatment which caused time and financial losses.
Abstrak. Pada era globalisasi yang berkembang saat ini, peran teknologi menjadi sangat penting karena membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Banyak usaha yang menggunakan proses secara online termasuk dalam bidang kuliner. Gojek merupakan salah satu aplikasi penyedia layanan jasa pesan antar makanan secara online yang disebut Gofood. Permasalahan dari aplikasi ini yaitu penggunaan fitur layanan gofood oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan order tau pesanan fiktif. Pada permasalahan ini peneliti ingin menganalisis menurut prinsip muamalah pada transaksi online antara konsumen, driver, dan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . penelitian ini mengungkapkan bagaiman prinsip-prinsip muamalah pada transaksi online melalui layanan gofood di PT Gojek dengan melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi online memudahkan akses pelanggan, tetapi prinsip muamalah tetap menjadi landasan utama. Di temukan bahwa Gojek telah memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan, meskipun tantangan tertentu masih perlu diatasi seperti kasus order fiktif ini, dikarenakan salah satu pihak mendapatkan perlakuan tidak adil yang menyebabkan kerugian secara waktu dan finansial.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Penyaluran Air Bersih untuk Warga di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Arban Baghiz Febrian, Arif Rijal Anshori, Neng Dewi Himayasari — Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Business, if interpreted in a simple context, can be interpreted as an activity in carrying out an activity or work that can provide benefits to someone. Meanwhile, in another sense, business is an activity organized by people involved in commerce and industry who provide goods and services for the needs of maintaining and improving their standards and quality of life. The definition of business according to Islam is a trade that is controlled by halal and haram rules both in terms of how it is obtained and how it is utilized. It can be concluded that business has the meaning of an activity or organization of an individual or group whose aim is to maintain and improve their standard of living. Islamic business ethics is used as a practical framework that will functionally form a religious awareness in carrying out every economic activity. In fact, the Prophet himself stated that nine out of ten doors of sustenance are through the door of trade. This means that through these trade routes, the doors of sustenance will be opened, so that you will receive favors and gifts from Allah.

Abstrak. Bisnis jika diartikan dalam konteks sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesibukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan kepada seseorang. Sedangkan dalam pengertian yang lain bisnis merupakan kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Pengertian bisnis menurut islam adalah sebuah perniagaan yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram baik dari cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Dapat disimpulkan bisnis mempunyai pengertian sebuah kegiatan atau organisasi dari seorang individu atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar hidup mereka. Etika bisnis islam dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan-jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga akan memperoleh nikmat dan karunia dari Allah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lansia

Vina Nurul Latifah, Eva Fauziah, Arif Rijal Anshori — Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 +0800

Abstract. Along with the increase in human living standards, the number of elderly populations throughout the world is increasing rapidly. However, the fact on the ground is that social security efforts for the elderly are still limited because the focus is only on neglected elderly, and is not ideal for dealing with all elderly welfare problems. The aim of the research is to examine in more depth the review of sharia economic law and law number 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly regarding the implementation of economic welfare guarantees for the elderly (case study in the Cigondewah Kaler sub-district). The research method used is a qualitative method, the type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the economic welfare of the elderly in the Cigondewah Kaler sub-district is still not well guaranteed. According to Sharia Economic Law, there are still many elderly people who are economically disadvantaged in meeting their daily needs. In Law no. 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly, it is considered that there are still many elderly people who have not received their rights as elderly people and there are still many whose welfare is not guaranteed.

Abstrak. Seiring dengan peningkatan taraf hidup manusia, jumlah populasi lanjut usia (Lansia) di seluruh dunia semakin meningkat pesat. Namun fakta di lapangan bahwa upaya jaminan sosial untuk lansia masih terbatas karena fokusnya hanya pada lansia yang terlantar, dan tidak ideal untuk menangani semua masalah kesejahteraan lansia. tujuan penelitian untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia terhadap pelaksanaan jaminan kesejahteraan ekonomi lansia (studi kasus di kelurahan cigondewah kaler). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler masih belum terjamin dengan baik. Dalam Hukum Ekonomi Syariah masih banyak masyarakat lansia yang kekurangan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam UU no. 13 tahung 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dinilai masih banyak masyarakat lanjut usia yang belum mendapatkan haknya sebagai lansia dan masih banyak yang belum terjamin kesejahteraannya.