Bandung Conference Series: Sharia Economic Law

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah secara Taksiran di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

2025-02-24T09:42:38+08:00

Abstract. This research discusses buying and selling estimates (speculation). This explains that all types of buying and selling transactions are permissible except usury, and if the conditions and pillars of buying and selling in Islam are not fulfilled, especially in transactions, therefore Allah regulates to limits and provides direction in various types of buying and selling transactions which are permitted and which are prohibited. This research uses qualitative research methods. The practice of buying and selling shallots by estimation in Tawangsari Village, Losari District, Cirebon Regency shows that this transaction. However, there are challenges in assessing the quality of shallots that are still in the field, this kind of transaction is to meet the daily needs of the community. Judging from Islamic Law, the estimated buying and selling of shallots in Tawangsari Village, Losari District, Cirebon Regency is not in accordance with Islamic Law because the object of the sale and purchase must be known clearly by both parties, this is not fulfilled. Then there is a prohibited transaction, namely gharar (uncertainty) in the estimated buying and selling of shallots because at harvest time they do not use scales as a measuring tool to determine the amount of shallots that have been produced.

Absrak. Penelitian ini membahas tentang jual beli taksiran (spekulasi). Hal ini menjelaskan bahwa segala jenis transaksi jual beli dihalalkan kecuali riba, dan tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam Islam, terutama dalam transaksi, maka dari itu Allah mengatur untuk membatasi dan memberikan arahan dalam berbagai jenis transaksi jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Praktik jual beli bawang merah secara taksiran di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon menunjukan bahwa transaksi ini meskipun terdapat tantangan dalam penaksiran kualitas bawang merah yang masih dilahan, transaksi semacam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa transaksi jual beli bawang merah secara taksiran di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan dalam objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas, hal tersebut tidak terpenuhi. Kemudian adanya transaksi yang dilarang yaitu gharar (ketidakpastian) pada transaksi jual beli bawang merah secara taksiran ini dikarenakan pada saat panen tidak menggunakan timbangan sebagai alat ukur untuk menentukan jumlah banyaknya bawang merah yang telah dihasilkan.

Analisis Konsep Jual Beli Imam Hanafi dan UU Perlindungan Konsumen terdahap Jual Beli Album K-Pop Melalui Media Sosial X

2025-02-24T09:42:35+08:00

Abstract. This research is motivated by the buying and selling of K-pop albums through social media X, where K-pop albums sold by the seller have contents that are given randomly. Therefore, there are buyers who feel disappointed because the contents of the K-pop album they have bought do not match what they want. The purpose of this research is to find out the concept of Imam Hanafi's sale and purchase of K-pop albums through social media X and the Consumer Protection Law. The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. By using data sources obtained through field observations on social media X and interviews with fans who have bought K-pop albums through social media X and literature studies such as journals, articles, and so on. The discussion in this study is related to Imam Hanafi's concept of buying and selling against buying and selling K-pop albums through social media X and the Consumer Protection Law. The results of this study are that the sale and purchase of K-pop albums on social media X in its pillars have been fulfilled but the conditions have not been fully met because there are still buyers who feel disappointed with the contents of the albums obtained randomly and cause losses. In the Consumer Protection Law, buyers are entitled to compensation if the goods they buy are not suitable. So it can be concluded that the sale and purchase of K-pop albums according to Imam Hanafi does not meet the requirements and in the Consumer Protection Law the buyer has the right to compensation.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli album K-pop melalui media sosial X yang dimana album K-pop yang dijual oleh pihak penjual terdapat isi yang diberikan secara acak. Oleh karena itu, terdapat pembeli yang merasa kecewa karena isi album K-pop yang telah dibelinya tidak sesusai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep jual beli Imam Hanafi terhadap jual beli album K-pop melalui media sosial X serta Undang-undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Dengan menggunakan sumber data yang didapat melalui observasi lapangan pada media sosial X dan wawancara kepada penggemar yang pernah membeli album K-pop melalui media sosial X serta studi literatur seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Pembahasan dalam penelitian ini terkait konsep jual beli Imam Hanafi terhadap jual beli album K-pop melalui media sosial X serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini jual beli album K-pop dalam media sosial X dalam rukunnya sudah terpenuhi tetapi dalam syaratnya belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat pembeli yang merasa kecewa dengan isi album yang didapat secara acak dan menimbulkan kerugian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembeli berhak mendapatkan ganti rugi apabial barang yang dibelinya tidak sesuai. Sehinggan dapat disimpulkan jual beli album K-pop menurut Imam Hanafi tidak memenuhi syarat dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembeli memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Analisis Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Garut

2025-02-24T09:42:32+08:00

Abstract. This writing is motivated by the issue encountered in Pameungpeuk Village, Pameungpeuk Subdistrict, Garut Regency, where a waqf land was given by the waqif to the nadzir with the intention to be used as a burial ground in 2022. However, the nadzir repurposed the land into a parking lot, which does not align with the original purpose of the waqf declaration. The income from this parking lot is being used for the personal benefit of the nadzir. Additionally, there is no written waqf deed as the waqf was declared orally by the waqif and nadzir based on mutual trust.The aim of this research is to analyze the management of the waqf land according to Islamic Law and to evaluate it in the context of Law No. 41 of 2004 on waqf, particularly regarding the management of waqf land. The research uses a qualitative method with a descriptive-normative approach. Primary and secondary data were collected through interviews, documentation, and literature studies, and were analyzed using descriptive qualitative data analysis methods.The findings indicate that the management of waqf land in Pameungpeuk Village, according to Islamic Law, meets most of the essential requirements, but there are some aspects that are considered invalid. Specifically, in terms of the distribution, the mawqūf 'alayh (beneficiary) is not trustworthy, as the land that was supposed to be used as a burial site is instead being used as a parking lot by the nadzir, generating personal profit. Furthermore, the waqf deed exists only in oral form and lacks formal documentation, relying solely on trust. The waqif wishes to reclaim the waqf land, but the nadzir refuses, resulting in a dispute over the management of the waqf. The waqif and nadzir are unable to reach an agreement regarding the use of the waqf property, and while the waqif is considering further action, the family has suggested mediation first.According to Law No. 41 of 2004 on waqf, the nadzir, as the manager of the waqf land, has failed to fulfill his duties as prescribed in Article 4, Article 5, Article 11, Article 12, and Article 44 (1) and (2), as he did not properly manage the waqf land according to the law

Abstrak. Penulisan ini dilatarbelakangi Permasalahan yang dialami di desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut yaitu tanah wakaf yang diberikan oleh Wakif kepada Nadzhir tujuan dijadikan tanah kuburan pada tahun 2022 namun nadzhir menjadikannya lahan parkir yang kepentingannya tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf dan hasil dari lahan parkir tersebut digunakan untuk kepentingan nadzhir, dan disamping itu tidak adanya bukti akta ikrar wakaf karena wakif dan nadzhir melakukan ikrar wakaf secara lisan.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis menurut Hukum Islam tentang wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf dan menganalisis menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu pengelolaan tanah wakaf yang berada di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, menurut Hukum Islam rukun sudah sah dipenuhi semua tetapi ada beberapa unsur yang dianggap belum sah, yaitu didalam aspek penyaluran yaitu mauquf alaih tidak amanah seharusnya diterima oleh masyarakat adalah kuburan tetapi dijadikan lahan parkir oleh pihak nadzhir dan menghasilkan keuntungan untuk pribadi dan tidak adanya bukti akta ikrar hanya melalui lisan atas dasar kepercayaan, wakif ingin mengembalikan tanah wakaf tersebut, namun Nadzhir menolak untuk dikembalikannya tanah wakaf maka terjadilah masalah pengelolaan antara wakif dengan nadzhir dimana wakif dan nadzhir tidak saling sepakat dalam peruntukan harta wakaf lalu wakif ingin bertindak lebih jauh dengan adanya kasus ini tetapi dari pihak keluarga wakif menyarankan adanya mediasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Nadzhir sebagai pengelola tanah wakaf tersebut tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 4, Pasal 5,Pasal 11, Pasal 12, Pasal 44 ayat 1 dan 2.

Analisis Kompilasi Hukum Ekononomi Syariah terhadap Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Barang Defect pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur

2025-02-24T09:42:30+08:00

Abstract. Currently, a new practice in buying and selling that is popular in Indonesia, one of which is buying and selling defective goods, where products with certain defects are sold at more affordable prices. However, it is also important to ensure that this transaction follows the khiyar principle so that the rights between consumers and sellers are protected and fair. The practice of buying and selling defective goods carried out by the Cianjur Branch Mayoutfit Store on Sunday (car free day) is quite attractive to new customers because it is sold at a low price and customers are free to choose the products they want to buy. This study uses a qualitative method with a normative descriptive type, data sources and data collection methods carried out including observation, interviews, documentation and literature studies. Based on the analysis of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the right of khiyar 'adis in the practice of buying and selling defective goods at the Cianjur Branch Mayoutfit Store is said to be null and void in its khiyar, because it is not in accordance with Article 281 paragraph 3, that the seller is obliged to return money to the buyer due to additional defects caused by the seller's negligence, so that the sale and purchase contract can be continued/not.

Abstrak. Saat ini, praktik baru dalam jual beli yang sedang populer di Indonesia, salah satu nya adalah jual beli barang defect, yang dimana produk dengan cacat tertentu dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa transaksi ini mengikuti prinsip khiyar agar hak antara konsumern dengan penjual terlindungi dan adil. Praktik Jual beli barang defect yang dilakukan oleh Store Mayoutfit Cabang Cianjur pada hari Minggu (car free day) cukup menarik perhatian para new customer karena dijual dengan harga murah dan customer pun bebas untuk memilih produk yang ingin dibelinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif normatif, sumber data dan metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hak khiyar ‘aib pada praktik jual beli barang defect pada Store Mayoutfit Cabang Cianjur dikatakan batal demi hukum dalam khiyarnya, karena tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat 3, bahwa pihak penjual wajib mengembalikan uang kepada pembeli karena adanya cacat tambahan yang disebabkan karena kelalaian penjual, sehingga akad jual belinya bisa diteruskan/tidak.

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Konsep Jual Beli Tanah di Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

2025-02-24T09:42:27+08:00

Abstract. In today's modern era, land sale practices often find themselves caught in a dilemma between economic necessity and adherence to Islamic law principles. This research focuses on the community of Panyocokan Village, Ciwidey District, Bandung Regency, which faces land sale transactions that violate these regulations. The research questions address the implementation of land sale practices in the village and the relevant perspectives of fiqh muamalah and positive law. The aim of this study is to identify the issues arising from land sale practices and to analyze their compliance with the principles of fiqh muamalah and positive law. The methodology employed is field research, with primary data collected through direct interviews with sellers and buyers. The analysis is conducted descriptively and qualitatively, linking the obtained data with other facts to achieve a deeper understanding. The findings indicate that although a sale agreement is made, there are stipulations binding the seller to repurchase the land and prohibiting the buyer from selling it to others. This practice reflects urgent economic needs; however, it contradicts the concepts of fiqh muamalah and positive law, which emphasize the enduring nature of sale transactions.

Abstrak. Dalam era modern ini, praktik jual beli tanah sering kali terjebak dalam dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang menghadapi transaksi jual beli tanah yang melanggar aturan syariat. Rumusan masalah yang diangkat mencakup pelaksanaan praktik jual beli tanah di desa tersebut serta tinjauan fikih muamalah dan hukum positif yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dari praktik jual beli tanah dan menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip fikih muamalah dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan penjual dan pembeli. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, mengaitkan data yang diperoleh dengan fakta-fakta lain untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad jual beli dilakukan, terdapat perjanjian yang mengikat penjual untuk membeli kembali tanah dan melarang pembeli untuk menjual kepada pihak lain. Praktik ini mencerminkan kebutuhan mendesak dalam perekonomian, namun bertentangan dengan konsep fikih muamalah dan hukum positif yang menekankan sifat abadi dari transaksi jual beli.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pasal 103 Ayat 4 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja

2025-02-24T09:42:24+08:00

Abstract. This study examines the implementation of Article 103, Paragraph (4), Letter (e) of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for married adolescents. This policy has sparked controversy, particularly regarding the potential misinterpretation of the term "provision of contraceptives." Government clarification emphasized that the aim of this policy is to prevent unwanted pregnancies, not to encourage promiscuity. Therefore, clear socialization and counseling that includes an understanding of the social and health impacts are key to ensuring proper implementation. A comprehensive approach involving various parties is necessary to achieve societal welfare. Furthermore, this study analyzes the policy from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), based on the principles of Islamic law, such as the principles of mubah, halal, mashlahah, benefit, consent, balance, trustworthiness, documentation, and justice. In this context, the provision of contraceptives is expected to provide tangible benefits while considering social and moral justice. Additionally, this policy can be viewed as a form of hibah (gift) aimed at public welfare, reducing unintended pregnancies, and supporting healthy family planning, in line with Islamic legal principles. This study illustrates that the policy's implementation must be conducted with transparency, full awareness, and consideration of justice and public welfare principles to achieve better social well-being.

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan potensi penyalahartian istilah "penyediaan alat kontrasepsi". Klarifikasi pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, bukan untuk mendorong pergaulan bebas. Oleh karena itu, sosialisasi yang jelas dan konseling yang menyertakan pemahaman tentang dampak sosial dan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan penerapan yang tepat. Pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif fikih muamalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip mubah, halal, mashlahah, manfaat, kerelaan, keseimbangan, amanah, tertulis, dan keadilan. Dalam konteks ini, penyediaan alat kontrasepsi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan moral. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai hibah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, mengurangi kehamilan tidak direncanakan, dan mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan transparansi, kesadaran penuh, dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemotongan Upah Pegawai Akibat Terjadinya Kerugian karena Kelalaian dan Kedisiplinan Kerja di Kawasan Cicalengka

2025-02-24T09:42:22+08:00

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods as compensation for their work. However, in reality, in the transaction process there are still many discrepancies made by the perpetrators, both from the employer and the employee. As is the case with the practice of reducing wages carried out by CV MEGA AGRO JAYA, where the wages received by workers can be reduced if they do certain things. This transaction raises problems, including how to implement the provision of wages to workers and how to review Islamic law regarding the provision of wages to workers from the deduction of part of their wages. The aim of this research is to examine the implementation of wage deductions and examine the views of Islamic law regarding the implementation of employee wage deductions. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques. This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods were used with deductive thinking methods. The results of this research explain that CV MEGA AGRO JAYA employs workers and as a service for their work the workers are given wages, however the wages given by CV MEGA AGRO JAYA were found to be a practice of deducting wages from the results of the workers' performance. The absence of a written agreement indicates a non-compliance with these principles. To correct this practice, companies should draft employment agreements that comply with Islamic law. Deductions from wages without a written agreement regarding this provision may be considered a violation of the conditions of a valid contract in Ijarah, especially regarding sighat and willingness

Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pemotongan upah yang dilakukan oleh CV MEGA AGRO JAYA, dimana upah yang diterima pekerja dapat dikurangi apabila melakukan hal-hal tertentu. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada pekerja dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada pekerja dari hasil pemotongan sebagain upah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemotongan upah dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemotongan upah pekerja. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitain ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa CV MEGA AGRO JAYA mempekerjakan pekerja dan sebagai jasa atas pekerjaanya pekerja diberi upah, namun upah yang diberikan oleh CV MEGA AGRO JAYA didapati praktik pemotongan upah dari hasil kinerja pekerja. ketiadaan perjanjian tertulis menunjukkan ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Untuk memperbaiki praktik tersebut, perusahaan harus menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan hukum Islam. Pemotongan gaji tanpa perjanjian tertulis mengenai ketentuan ini dapat dianggap melanggar syarat akad yang sah dalam Ijarah, khususnya terkait sighat dan kerelaan.

Analisis Konsep Maslahah Mursalah dan Dampak Sosial Masyarakat terhadap Implementasi Zakat Profesi Karyawan Bank Muamalat Melalui Baitulmaal Muamalat

2025-02-24T09:42:20+08:00

Abstract. Bank Muamalat, in distributing the professional zakat of its employees through Baitulmaal Muamalat, has implemented various programs in fields such as social outreach, education, health, economy, and humanitarian efforts. In this study, the researcher aims to explore how the concept of maslahah mursalah influences the approach to professional zakat adopted by the Baitulmaal Muamalat zakat institution. This research aims to analyze the concept of maslahah mursalah and the social impacts arising from the implementation of professional zakat by employees of Bank Muamalat through Baitulmaal. Maslahah mursalah, as a principle in Islamic law, serves to achieve the good and welfare of the community. The professional zakat collected from employees is expected not only to fulfill religious obligations but also to make a significant contribution to society's welfare. The research employs a qualitative approach, utilizing interviews and document studies for data analysis. The findings indicate that the implementation of professional zakat at Bank Muamalat through Baitulmaal creates positive social impacts, such as improved access to education and healthcare for beneficiaries (mustahik). Additionally, it strengthens social solidarity among employees and the community. This study concludes that the application of professional zakat based on maslahah mursalah can be an effective instrument for enhancing community welfare and recommends the need for increased educational programs about zakat for the broader public.

Abstrak. Bank Muamalat dalam penyaluran zakat profesi karyawan melalui Baitulmaal Muamalat telah melaksanakan berbagai program di berbagai bidang seperti sosial dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana konsep maslahah mursalah mempengaruhi pendekatan zakat profesi karyawan yang diadopsi oleh Lembaga amil zakat baitulmaal muamalat tersebut. Hal ini dapat Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maslahah mursalah dan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap implementasi zakat profesi karyawan Bank Muamalat melalui Baitulmaal. Maslahah mursalah, sebagai prinsip dalam hukum Islam, berfungsi untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat. Zakat profesi yang dipungut dari karyawan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban religius, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di Bank Muamalat melalui Baitulmaal menciptakan dampak sosial positif, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi mustahik. Selain itu, terdapat penguatan solidaritas sosial di antara karyawan dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan zakat profesi yang berlandaskan maslahah mursalah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merekomendasikan perlunya peningkatan program edukasi mengenai zakat untuk masyarakat luas.

Analisis Harga dalam Fikih Muamalah terhadap Penerapan Dynamic Pricing pada Kereta Cepat Whoosh

2025-02-24T09:42:17+08:00

Abstract. This research analyzes the concept of pricing from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah) regarding the implementation of dynamic pricing on the whoosh high-speed train. Dynamic pricing is a pricing strategy where the prices of products or services are not fixed and can fluctuate based on certain factors, such as market demand, time, competition, geographic location, or consumer behavior. This strategy is widely employed by companies to maximize revenue and profitability while adjusting prices in real-time according to market conditions. In the context of fiqh muamalah, the concepts of fair pricing and mutually beneficial transactions are essential foundations in buying and selling. This study explores how the implementation of dynamic pricing in transportation services, such as the whoosh high-speed train, can align with or contradict sharia principles. This research employs a qualitative method with a normative legal approach. The normative legal approach is used to review the implementation of this pricing from the Islamic legal perspective, focusing on the principles underlying economic transactions in fiqh muamalah. The research findings indicate that the application of dynamic pricing on the whoosh high-speed train can be accepted from the perspective of fiqh muamalah because it meets the principles of justice, transparency, mutual agreement, and avoidance of gharar (uncertainty). With clear and transparent mechanisms, as well as guarantees of fair pricing, dynamic pricing can be an effective solution that aligns with the principles of Islamic law.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konsep harga dalam perspektif fikih muamalah terhadap penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh. Dynamic pricing merupakan strategi penentuan harga di mana harga produk atau jasa tidak tetap dan dapat berubah-ubah berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti permintaan pasar, waktu, kompetisi, lokasi geografis, atau perilaku konsumen. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan dan profitabilitas, serta menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar secara real-time. Dalam konteks fikih muamalah, konsep harga adil dan transaksi yang saling menguntungkan menjadi landasan penting dalam jual beli. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan dynamic pricing pada layanan transportasi seperti kereta cepat whoosh dapat sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meninjau penerapan tarif ini dari sisi hukum Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang mendasari transaksi ekonomi dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dynamic pricing pada kereta cepat whoosh dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah karena memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesepakatan, dan penghindaran gharar. Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, serta jaminan harga yang adil, dynamic pricing dapat menjadi solusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Cash dan Kredit pada Penjualan Kendaraan Bermotor di Kota Bandung

2025-02-24T09:42:15+08:00

Abstract. Buying and selling motor vehicles cash and credit payment systems at Bandung City dealers. This buying and selling focuses on the comparison between cash and credit payment systems, with different selling prices depending on the system chosen with the intention of getting more profits. This system is implemented by several including X and Y. The method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, which prioritizes undersranding of the phenomena that occur in buying and selling transactions. Data collection in this study observation, interview, documentation and literature study methods. The results of the study show that X and Y dealers have implemented clear procedures for each payment system, cash transactions are simpler, while credit transactions involve more complex processes, including document verification and approvals that take longer. Although many consumers choose credit because of the ease of administration and insurance protection, there are challenges related to cost transparency that need to be improves to avoid negative perceptions from consumers. This study recommends that dealers provide better literacy to consumers regarding the difference in prices and costs associated cash dan credit system.

Abstrak. Jual beli kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran cash dan kredit di dealer Kota Bandung. Jual beli ini berfokus pada perbandingan antara sistem pembayaran cash dan kredit, dengan harga jual yang berbeda tergantung dengan sistem yang dipilih dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Sistem ini diterapkan oleh beberapa dealer diantaranya X dan Y. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengedepankan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam transaksi jual beli. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dealer X dan Y telah menerapkan prosedur yang jelas untuk masing-masing sistem pembayaran, transaksi cash berlangsung lebih sederhana, sementara transaksi kredit melibatkan proses yang lebih kompleks, termasuk verifikasi dokumen dan persetujuan yang memakan waktu lebih lama. Meskipun banyak konsumen memilih kredit karena kemudahan administrasi dan perlindungan asuransi, terdapat tantangan terkait transparansi biaya yang perlu ditingkatkan untuk menghindari persepsi negatif dari konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar dealer memberikan literasi yang lebih baik kepada konsumen mengenai perbedaan harga dan biaya yang terkait dengan sistem cash dan kredit.

Analisis Hukum Islam dan KUHPerdata tentang Pertanggungjawaban terhadap Korban Keracunan Makanan Olahan Rumah

2025-02-24T09:42:12+08:00

Abstract. This research is based on a case of poisoning that occurred to worshippers during the Friday Blessing which was held at the At-Taufiq Mosque in the Bojongloa Kidul area, Bandung City. Poisoning incidents occur because producers in processing dishes do not use good ingredients, or are not suitable for consumption, so many pilgrims are victims of these processed foods. The purpose of this study is to find out how to analyze according to Islamic law and how to analyze according to the Civil Code regarding the accountability that must be carried out for the event. The research approach uses Empirical Normatives with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the research are based on Islamic law, in doing business, if there is a disadvantaged party, the other party is required to be responsible for the losses experienced. Meanwhile, according to the positive law in Book II Chapter Three, Articles 1365 to 1380 of the Civil Code, it is explained related to Unlawful Acts (PMH) committed by food producers and the responsibilities given by producers to consumers, due to the inability of producers to guarantee their products, resulting in poisoning victims from their processed products.

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada kasus keracunan yang terjadi pada jamaah saat Pemberkatan Jumat yang digelar di Masjid At-Taufiq di kawasan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Insiden keracunan terjadi karena produsen dalam mengolah hidangan tidak menggunakan bahan yang baik, atau dalam keadaan tidak layak dikonsumsi, sehingga banyak jamaah haji yang menjadi korban makanan olahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisis menurut syariat Islam dan bagaimana cara menganalisis menurut KUHPerdata terkait pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas peristiwa tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan Normatif Empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didasarkan pada hukum Islam, dalam berbisnis, jika ada pihak yang dirugikan, pihak lain diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Sementara itu, menurut hukum positif dalam Buku II Bab Tiga, Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdata, dijelaskan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh produsen pangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, karena ketidakmampuan produsen untuk menjamin produknya, sehingga mengakibatkan korban keracunan dari produk olahannya.

Analisis Prinsip Muamalah terhadap Pembatasan Subsidi Pupuk dalam Permentan No 01 Tahun 2024

2025-02-24T09:42:10+08:00

Abstract. Indonesia, as an agrarian country, relies heavily on the agricultural sector, which serves as the backbone of the national economy. The government provides fertilizer subsidies to support agricultural productivity; however, the subsidy limitation policy regulated in Government Regulation (PP) No. 01 of 2024 poses challenges for farmers, particularly regarding limited access and distribution. This study aims to analyze the fertilizer subsidy limitation policy based on the principles of muamalah in Sharia Economic Law. The research employs a normative juridical method with a legislative approach and an analysis of muamalah principles. Data were collected through literature studies and interviews with farmers and relevant stakeholders in Sagalaherang Kaler Village, Subang. The findings reveal that the fertilizer subsidy limitation policy has been well-regulated under Permentan No. 01 of 2024; however, its implementation is not fully aligned with the principles of muamalah, such as justice, benefit (maslahah), and trustworthiness (amanah). This policy has the potential to create inequities for small-scale farmers who are not registered as subsidy recipients. The study concludes that an evaluation and strengthening of the fertilizer subsidy policy are necessary to ensure its alignment with muamalah principles, thereby fostering justice and welfare for all farmers. This research is expected to contribute to the development of agricultural policies rooted in Sharia values.

Abstrak. Indonesia sebagai negara agraris bergantung pada sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mendukung produktivitas pertanian, namun kebijakan pembatasan subsidi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 01 Tahun 2024 menimbulkan tantangan bagi petani, terutama terkait keterbatasan akses dan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan subsidi pupuk berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis prinsip muamalah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petani serta pihak terkait di Desa Sagalaherang Kaler, Subang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan subsidi pupuk telah diatur dengan baik dalam Permentan No. 01 Tahun 2024, namun implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi petani kecil yang tidak terdaftar sebagai penerima subsidi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan subsidi pupuk untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh petani. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanian berlandaskan nilai-nilai syariah.

Analisis Akad Salam terhadap Transaksi Dropshipping Pakaian pada Studi Kasus di Resellerdropship.com Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 145/DSN-MUI-/XII/2021

2025-02-24T09:42:08+08:00

Abstract. This research is motivated by the fact that the parties in online clothing sales often practice gharar (unclarity) and tadlis (fraud), Maysir (gambling) that occurs on clothing objects that do not match the original size. This research method uses a descriptive qualitative approach using a literature study. In literature research, the method used to collect research data is in the form of selected, searched, presented and analyzed literature data. Using a normative juridical research approach, namely a legal research approach by processing primary and secondary data by examining existing literature data. The results of this study explain that the Resellerdropship.com dropship System buying and selling transactions are in accordance with the sharia principle review of the DSN-MUI Fatwa No.145/DSN-MUI/XII/2021 concerning Dropship Based on Sharia Principles, the contract used in the dropship system at Resellerdropship.com is in accordance with the fatwa, namely bai' al-salam, this is reinforced by the opinion of Ibn Qayyim Al-Jauziyyah who views that buying and selling with a dropship system with a salam contract is permissible and according to Syafiiyah, salam transactions are valid as long as they meet four conditions, namely cash in advance, clear goods criteria, clear time, and the goods are not certain, As long as these four things are met, dropshipping activities at resellerdropship.com are valid.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para Para pihak dalam melakukan jual beli online pakaian banyak melakukan praktek gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan), Maysir (Pertaruhan) yang terjadi pada objek pakaian yang tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi Pustaka, Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis,Menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Normartif yaitu sebuah pendekatan penelitian hukum dengan megolah data primer dan sekunder dengan cara meneliti data kepustakaan yang ada.Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Transaksi Jual beli sistem dropship Resellerdropship.com sudah sesuai dengan tinjauan prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, Akad yang digunakan pada sistem dropship di Resellerdropship.com sudah sesuai dengan fatwa yakni bai’ al-salam, hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa jual beli dengan sistem dropship dengan akad salam di hukumnya boleh dan menurut Syafiiyah transakasi salam adalah sah selama memenuhi empat syarat yaitu uang tunai di depan, kriteria barang jelas, waktunya jelas, dan barangnya tidak tertentu, Selama empat hal ini terpenuhi maka kegiatan dropshipping di resellerdropship.com adalah sah.

Analisis Etika Pemasaran Islam dalam Overclaim Merek Produk Skincare yang Viral di Media Sosial

2025-02-24T09:42:06+08:00

Abstract. This research is based on the rise of skincare products that are marketed with claims that often do not match reality. With the development of technology and social media, consumers are now more easily exposed to information about products, but also more vulnerable to misleading advertisements. The purpose of this study is to examine the marketing phenomenon of skincare products that go viral on social media, as well as to connect with the principles of Islamic marketing ethics in marketing. This study uses a qualitative method with a normative approach by observing the phenomenon of skincare marketing on social media with an analysis of Islamic marketing ethics. With data collection carried out such as, interviews, observations, and documentation that show skincare brands abhwa uses excessive claims without including scientific evidence. The results of the research findings show that many skincare brands still use overclaim practices. Overclaimed marketing strategies Known overclaimed marketing strategies such as endorsing an influencer by giving an exaggerated narrative to influencers, making advertisements with excessive language, including the best ingredients as product titles in packaging and doing black champaign. From this overclaim practice, it has a bad impact on consumers and it can be concluded that there are still many that are not in accordance with the principles of Islamic marketing ethics and the characteristics of Islamic timing. Business actors need to apply this principle, because this principle plays an important role in building consumer trust and reducing the risk of fraud due to overclaim practices.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya produk skincare yang dipasarkan dengan klaim yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Berkembangnya teknologi dan media sosial, konsumen kini lebih mudah terpapar informasi mengenai produk, namun juga lebih rentan terhadap iklan yang menyesatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena pemasaran pada produk skincare yang viral di media sosial, serta menghubungkan dengan prinsip etika pemasaran Islam dalam pemasaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dengan mengamati fenomena pemasaran skincare di media sosial dengan analisis etika pemasaran Islam. Dengan pengumpulan data yang dilakukan seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menunjukkan abhwa merek skincare menggunakan klaim berlebihan tanpa menyertakan bukti ilmiah. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan merek skincare masih banyak yang menggunakan praktik overclaim. Strategi pemasaran yang overclaim Strategi pemasaran yang overclaim yang diketahui seperti endorse seorang influencer dengan memberikan narasi berlebihan kepada influencer, membuat iklan dengan bahasa yang berlebihan, menyantumkan bahan terbaik sebagai judul produk dalam kemasan serta melakukan black champaign. Dari praktik overclaim ini memberikan dampak buruk pada konsumen dan dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak sesuai prinsip etika pemasaran Islam dan karakteristik pemasaan Islam. Pelaku usaha perlu menerapkan prinsip prinsip ini, karena prinsip ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko penipuan akibat praktik overclaim.