Keadilan dalam Praktik Sewa Kos di Kelurahan Tamansari Perspektif Quraish Shihab

Abstract

Abstract. Room-rental (kos) practices in Tamansari Sub-district, Bandung City, are largely based on unwritten agreements between owners and tenants, creating room for disputes when tenants add occupants without the owner's consent. This qualitative field research aims to describe the practice of room-rental in Tamansari and to analyze it using the concept of justice (al-adl) formulated by M. Quraish Shihab, which comprises equality of treatment, balance between rights and obligations, fulfillment of individual rights, and divinely-grounded justice. Data were collected through in-depth interviews with twelve informants, consisting of six room-rental owners and six tenants in RT 02 RW 14, complemented by observation and documentation, then analyzed following Miles and Huberman's interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that most agreements are oral, and that unauthorized addition of occupants is common, ranging from brief visits to extended, unsanctioned stays. Judged against Shihab's four indicators, the practice generally fails to meet the standard of balance and rights fulfillment, mainly because compensation is rarely adjusted when occupancy increases. The absence of a clear written agreement is identified as the root cause of the recurring imbalance between the two parties.

Abstrak. Praktik sewa kos di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, sebagian besar didasarkan pada kesepakatan lisan antara pemilik dan penyewa, sehingga membuka ruang perselisihan ketika penyewa menambah penghuni tanpa persetujuan pemilik. Penelitian kualitatif lapangan ini bertujuan mendeskripsikan praktik sewa kos di Kelurahan Tamansari dan menganalisisnya menggunakan konsep keadilan (al-adl) menurut M. Quraish Shihab, yang mencakup persamaan perlakuan, keseimbangan hak dan kewajiban, pemenuhan hak individu, serta keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan, terdiri atas enam pemilik kos dan enam penyewa kos di RT 02 RW 14, dilengkapi observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perjanjian dilakukan secara lisan, dan penambahan penghuni tanpa izin merupakan hal yang lazim terjadi, mulai dari kunjungan singkat hingga tinggal dalam waktu lama tanpa izin. Ditinjau dari empat indikator keadilan Shihab, praktik tersebut secara umum belum memenuhi prinsip keseimbangan dan pemenuhan hak, terutama karena kompensasi jarang disesuaikan ketika jumlah penghuni bertambah. Ketiadaan perjanjian tertulis yang jelas diidentifikasi sebagai akar persoalan dari ketimpangan yang berulang antara kedua belah pihak.