Implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dalam Kebijakan Penjualan Produk Afiliasi Israel di Koperasi Karyawan Dosen Unisba
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcssel.v6i1.22587Keywords:
Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, sadd al-dzari‘ah, maqāṣid al-syarī‘ahAbstract
Abstract. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 affirms the obligation of Muslims to support the Palestinian struggle and prohibits any form of involvement that benefits Israel, including the consumption of products affiliated with it. This study aims to analyze the implementation of the fatwa in product sales policies at the Lecturer and Employee Cooperative (KOPKARDOS) of Universitas Islam Bandung (UNISBA), focusing on normative, ethical, and institutional dimensions. The research employs a normative juridical approach, examining the foundations of Islamic law through the Qur’an, Hadith, and fiqh principles, particularly the method of sadd al-dzari‘ah and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings reveal that the application of the fatwa in KOPKARDOS faces challenges such as limited public understanding, consumer resistance to product changes, and economic considerations of the cooperative. Nevertheless, product selection policies based on the fatwa hold strategic potential in shaping an ethical consumption culture within the campus environment, provided they are supported by education, dissemination, and institutional commitment. Thus, the implementation of MUI Fatwa No. 83 of 2023 functions not only as a legal guideline but also as a moral and social instrument that strengthens Muslim solidarity with the Palestinian cause through consumption practices aligned with justice and Islamic values.
Abstrak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina serta melarang segala bentuk keterlibatan yang memberikan keuntungan bagi Israel, termasuk konsumsi produk yang berafiliasi dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa tersebut dalam kebijakan penjualan produk di Koperasi Karyawan Dosen (KOPKARDOS) Universitas Islam Bandung (UNISBA), dengan fokus pada dimensi normatif, etis, dan kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah landasan hukum Islam melalui Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqhiyyah, khususnya metode sadd al-dzari‘ah dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa di KOPKARDOS menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, resistensi konsumen terhadap perubahan produk, serta pertimbangan ekonomi koperasi. Namun, kebijakan seleksi produk berbasis fatwa memiliki potensi strategis dalam membentuk budaya konsumsi etis di lingkungan kampus apabila didukung oleh edukasi, sosialisasi, dan komitmen kelembagaan. Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memperkuat solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina melalui praktik konsumsi yang sesuai dengan nilai keadilan dan syariah.
References
Fatwa, K. (2003). Keputusan Ijtima Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. https://fatwamui.com/storage/561/PEDOMAN-PENETAPAN-FATWA.pdf
Haryati, Y., Ibrahim, M. A., & Maulida, I. S. R. (2021). Pengaruh Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bandung. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(1), 59–62. https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.197
Imadah Thoyyibah, Dwiputri Maharani, S., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2024). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama, 9(2), 41–54. https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013
Moh. Mundzir. (2023). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). 3, 21–26.
Mochammad Agus, Metode Penelitian Hukum,” n.d., 37–47.
Muhammad Wildan. (2024). ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF SADD AZ-Zariah. 83.
MUI ord. (n.d.). Konsistensi NU dan Muhammadiyah Dukung Perjuangan Palestina tak Goyah. 1–17.
Nurrachmi, I., & Putra, P. A. A. (2025). Pesantren sebagai Agen Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Jalanan: Perspektif Fikih Sosial. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 133–140. https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7871
Pertahanan, K. (2019). Bicara di Konferensi Tingkat Tinggi, Menhan Prabowo Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza. 7(2), 109–122. https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.258
RIFQI ANDRIO. (2024). DAMPAK BOIKOT PRODUK ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DI UNIT USAHA KAMPUS UIN JAKARTA. In Αγαη (Vol. 15, Issue 1).
Rosita, M., & Purbasari, I. (2024). Inkoherensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dan Sertifikasi Produk Halal. 22(1), 75–87.
Salwa, Z. A., Febriadi, S. R., & Dzulhijjah, L. (2025). Analisis Hukum Taflis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 163–172. https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8650
Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
