Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pasal 103 Ayat 4 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja

Abstract

Abstract. This study examines the implementation of Article 103, Paragraph (4), Letter (e) of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for married adolescents. This policy has sparked controversy, particularly regarding the potential misinterpretation of the term "provision of contraceptives." Government clarification emphasized that the aim of this policy is to prevent unwanted pregnancies, not to encourage promiscuity. Therefore, clear socialization and counseling that includes an understanding of the social and health impacts are key to ensuring proper implementation. A comprehensive approach involving various parties is necessary to achieve societal welfare. Furthermore, this study analyzes the policy from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), based on the principles of Islamic law, such as the principles of mubah, halal, mashlahah, benefit, consent, balance, trustworthiness, documentation, and justice. In this context, the provision of contraceptives is expected to provide tangible benefits while considering social and moral justice. Additionally, this policy can be viewed as a form of hibah (gift) aimed at public welfare, reducing unintended pregnancies, and supporting healthy family planning, in line with Islamic legal principles. This study illustrates that the policy's implementation must be conducted with transparency, full awareness, and consideration of justice and public welfare principles to achieve better social well-being.

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan potensi penyalahartian istilah "penyediaan alat kontrasepsi". Klarifikasi pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, bukan untuk mendorong pergaulan bebas. Oleh karena itu, sosialisasi yang jelas dan konseling yang menyertakan pemahaman tentang dampak sosial dan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan penerapan yang tepat. Pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif fikih muamalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip mubah, halal, mashlahah, manfaat, kerelaan, keseimbangan, amanah, tertulis, dan keadilan. Dalam konteks ini, penyediaan alat kontrasepsi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan moral. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai hibah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, mengurangi kehamilan tidak direncanakan, dan mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan transparansi, kesadaran penuh, dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih baik.