Aktivitas Komunikasi Digital Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung Pascarestrukturisasi

Abstract

Abstract. The development of digital media encourages local governments to implement more open, responsive, and interactive public communication through social media, including Instagram. The Bandung Regency Government in July 2025 conducted a restructuring by separating the Tourism and Culture Office into the Tourism and Creative Economy Office. The consequences of the restructuring brought changes to the organizational structure, division of tasks, and management of digital media in the institution. This study aims to describe the digital media activities of the Bandung Regency DISPAREKRAF post-restructuring which include managing public communication messages, managing digital media, and determining human resources as digital media managers. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation of the activities of the official Instagram account @disbudpar.kabbdg, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with validity tests using source triangulation. The results of the study indicate that digital media activities are carried out systematically through message planning, determining themes based on work programs and current issues, packaging content according to Instagram characteristics, verification before publication, and evaluation based on audience engagement. Digital media management is supported by interdisciplinary coordination, the use of digital technology, and the competence of media managers, but still faces obstacles such as limited human resources, high workloads, and lengthy content approval processes. This study concludes that post-restructuring digital media activities can still support the effective dissemination of public information if supported by systematic communication planning, good organizational coordination, and human resource readiness.

Abstrak. Perkembangan media digital mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan komunikasi publik yang lebih terbuka, responsif, dan interaktif melalui media sosial, diantaranya melalui Instagram. Pemerintah Kabupaten Bandung pada Juli 2025 melakukan Restrukturisasi dengan memisahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Konsekwensi rekstrukturisasi membawa perubahan pada struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengelolaan media digital pada lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas media digital DISPAREKRAF Kab. Bandung pascarestrukturisasi yang meliputi pengelolaan pesan komunikasi publik, pengelolaan media digital, serta penetapan sumber daya manusia sebagai pengelola media digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap aktivitas akun Instagram resmi @disbudpar.kabbdg, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas media digital dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan pesan, penentuan tema berdasarkan program kerja dan isu aktual, pengemasan konten sesuai karakteristik Instagram, verifikasi sebelum publikasi, serta evaluasi berdasarkan keterlibatan audiens. Pengelolaan media digital didukung oleh koordinasi antarbidang, pemanfaatan teknologi digital, dan kompetensi pengelola media, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, serta proses persetujuan konten yang memerlukan waktu lebih panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas media digital pascarestrukturisasi tetap mampu mendukung penyebaran informasi publik secara efektif apabila didukung oleh perencanaan komunikasi yang sistematis, koordinasi organisasi yang baik, dan kesiapan sumber daya manusia.