Komunikasi Protokol Pimpinan
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcspr.v6i2.25981Keywords:
Keprotokolan, Komunikasi Internal, Low Power DistanceAbstract
Abstract. Protocol activities in government institutions involve intense communication processes between regional leaders and protocol officers. In the Regional Secretariat of Bandung City, the leader's communication tends to show an open, flexible, and less hierarchical style. This study aims to identify and analyze the internal communication process, the implementation of a low power distance communication style, and its underlying reasons. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from five informants. The results indicate that protocol communication runs through preparation, execution, and evaluation phases. The low power distance communication style, driven by the leader's background in communication and media, successfully short-circuits bureaucratic rigidity, mitigates message distortion, and enhances team motivation while strictly respecting professional boundaries.
Abstrak. Kegiatan keprotokolan dalam lingkungan pemerintahan melibatkan proses komunikasi yang intens antara pimpinan daerah dan petugas protokol. Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, fenomena komunikasi pimpinan memperlihatkan kecenderungan gaya yang lebih terbuka, cair, dan tidak menonjolkan jarak hierarkis. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses komunikasi internal, penerapan komunikasi berjarak rendah, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus komunikasi keprotokolan terbagi atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan gaya komunikasi berjarak rendah (low power distance) dipengaruhi oleh latar belakang pimpinan di bidang media, yang efektif memotong kekakuan birokrasi, meningkatkan kinerja, serta motivasi staf tanpa mengabaikan batas profesionalitas.
References
Alkatiri, S. S. T. & J. (2021). Pola Komunikasi Protokol dalam Pelayanan Pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
BPK RI. (2010). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN.
Daulany, L. T. (2022). PERAN PROTOKOLER DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA KEPALA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
Hasmarini, T., & Yanto, A. (n.d.). Pencitraan Positif Dalam Aktivitas Keprotokolan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. In JURNAL KAGANGA (Vol. 4, Number 2).
Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(9), 462–469. https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129
KBBI. (n.d.). KBBI Protokol. Retrieved https://kbbi.web.id/protokol
Morissan, P. D. (n.d.). Komunikasi Organisasi.
Rhapsodyla, N., & Hernawati, R. (2022). Aktivitas Protokoler dalam Menunjang Kegiatan Harian Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2–6.
Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, N. S. (2023). Penelitian Kualitatif.
Widiantari, D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM KEGIATAN KEPROTOKOLAN PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA. (1910201072).