Bandung Conference Series: Law Studies merupakan wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Ilmu Hukum yang telah dipresentasikan pada Seminar Nasional UNISBA yang diselenggarakan tahunan oleh UPT Publikasi Ilmiah Universitas Islam Bandung. BCSLS ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2828-2493 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan <a title="DOAJ" href="https://doaj.org/search/journals?ref=quick-search&source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22bibjson.publisher.name.exact%22%3A%5B%22Universitas%20Islam%20Bandung%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22universitas%20islam%20bandung%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%2C%22default_field%22%3A%22bibjson.publisher.name%22%7D%7D%7D%7D%7D" target="_blank" rel="noopener">DOAJ. Terbit setiap Maret dan September.
Akibat Hukum Pembatalan Akta PKR dan Tanggung Jawab Notaris
Abstract. As investment activities continue to increase, the role of notaries has become increasingly important in the establishment and amendment of Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT). However, the nature of a partij deed, which is based solely on formal truth, may be exploited by parties acting in bad faith. This study aims to analyze the legal consequences of the annulment of the Deed of Statement of Shareholders' Resolution (Pernyataan Keputusan Rapat/PKR) and the limits of a notary's liability based on the South Jakarta District Court Decision Number 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, concerning the unilateral reduction of the plaintiff's majority shareholding through a forged Circular Resolution. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings indicate that the annulment of the PKR Deed requires the company's legal status to be restored to its original condition (status quo ante), including the restoration of corporate records in the Legal Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH). A notary's legal liability is limited to formal truth; therefore, liability for document forgery rests entirely with the appearing parties, provided that the notary has complied with the principle of prudence and the applicable legal requirements in performing official duties. Abstrak. Seiring meningkatnya aktivitas investasi, peran notaris menjadi penting dalam pembentukan dan perubahan Perseroan Terbatas (PT). Namun, karakteristik akta partij yang hanya memuat kebenaran formal berpotensi disalahgunakan oleh penghadap yang beriktikad buruk. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) serta batas tanggung jawab notaris berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan pengurangan saham mayoritas Penggugat melalui Keputusan Sirkuler palsu. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan Akta PKR mengakibatkan keadaan hukum perseroan harus dipulihkan ke kondisi semula (status quo ante), termasuk pemulihan data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Tanggung jawab notaris dibatasi pada kebenaran formal, sehingga pemalsuan dokumen menjadi tanggung jawab penghadap sepanjang notaris telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Copyright (c) 2026 Bandung Conference Series: Law Studies
Kewenangan Penyidikan Tipikor Antara Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Abstract. The overlapping authority of the Police and the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes has created legal uncertainty due to the lack of clear regulations defining the boundaries of each institution's authority. This study aims to analyze the investigative authority held by the Police and the Prosecutor's Office and the government's efforts to address this issue. The results indicate that the investigative authority of both institutions stems from statutory attribution. However, the lack of clear regulations in the Corruption Eradication Law regarding the Prosecutor's investigative authority has given rise to dual authority and potential inter-institutional conflict. Government efforts through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between law enforcement agencies and the revision of the Criminal Procedure Code (KUHAP) have not fully resolved this issue. Therefore, harmonization of laws and regulations and clarification of the boundaries of investigative authority are needed to create an effective, efficient, and legally certain law enforcement system. Abstrak. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami overlapping menimbulkan ketidakpastian hukum akibat belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan masing-masing lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidikan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan kedua lembaga berasal dari atribusi undang-undang. Namun, belum adanya pengaturan yang tegas dalam UU Tipikor mengenai kewenangan penyidikan Kejaksaan menimbulkan dualisme kewenangan dan potensi konflik antarlembaga. Upaya pemerintah melalui penandatanganan MoU antar penegak hukum dan pembaruan KUHAP belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan batas kewenangan penyidikan guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkepastian hukum.
Hukum Acara Perdata: Validitas Bukti Elektronik Sengketa Individu Melawan Badan Hukum
The advancement of information technology has transformed societal interactions and transactions into digital forms, giving rise to new types of evidence such as emails, digital signatures, and other electronic documents. This shift poses challenges to Indonesia's civil procedural law, which normatively adheres to a limitative system of evidence as regulated under the HIR, RBg, and the Civil Code. This research aims to analyze the legal standing and evidentiary weight of electronic evidence in civil contract disputes, as well as to identify the formal and material requirements for electronic evidence to be declared valid and used as a basis for judicial consideration, using the case of the dispute between Nataniel Biring and PT Dunia Kimia Jaya under Decision Number 23/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively. The findings show that the panel of judges recognized the email as valid evidence in accordance with Article 5(1) of the Electronic Information and Transactions Law; however, its evidentiary value remained complementary rather than standalone, as its strength was only affirmed when corroborated by other evidence. Furthermore, the validity of electronic evidence in this case was assessed more on the substance of its information than on technical authentication aspects (authenticity, integrity, non-repudiation), indicating that it does not yet fully reflect modern electronic evidence authentication principles. This study recommends the establishment of clearer technical authentication standards to ensure legal certainty in resolving civil disputes based on electronic evidence. Keywords: Electronic Evidence, Civil Procedural Law, Legal Certainty, Authentication Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat ke dalam bentuk digital, sehingga memunculkan bentuk-bentuk baru alat bukti seperti surat elektronik (email), tanda tangan digital, dan dokumen elektronik lainnya. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang secara normatif menganut sistem pembuktian limitatif sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum bukti elektronik dalam sengketa perdata kontrak, serta mengidentifikasi syarat-syarat formil dan materil agar bukti elektronik dapat dinyatakan sah dan dijadikan dasar pertimbangan hakim, dengan mengambil studi kasus sengketa antara Nataniel Biring melawan PT Dunia Kimia Jaya berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengakui email sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE, namun penilaiannya masih bersifat komplementer dan tidak berdiri sendiri, karena kekuatan pembuktiannya baru diakui ketika didukung oleh alat bukti lain. Selain itu, keabsahan bukti elektronik dalam perkara ini lebih banyak dinilai dari aspek substansi informasi daripada aspek autentikasi teknis (authenticity, integrity, non-repudiation), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip autentikasi bukti elektronik modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan standar autentikasi teknis yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata berbasis bukti elektronik. Kata Kunci: Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Kepastian Hukum, Autentikasi
Kewenangan Baznas dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat
Abstract. Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management established the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) as an institution granted broad authority over national zakat management, encompassing planning, implementation, coordination, control, reporting, as well as guidance and supervision over Zakat Amil Institutions (LAZ). This concentration of multiple functions within a single institution raises legal questions regarding its conformity with authority theory, the principle of the rule of law, and the position of LAZ as a representation of public participation in zakat management. This research aims to analyze the conformity of the centralization of zakat management authority in BAZNAS and to examine BAZNAS's authority over LAZ under Law Number 23 of 2011, using a normative juridical method with a statutory approach through qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials by means of content analysis. The findings show that BAZNAS's authority satisfies the element of legality, as it derives from statutory attribution, thereby fulfilling the aspect of the legitimacy of the source of authority (rechtmatigheid van oorsprong). However, the regulation has not yet fully satisfied the aspect of limitation on the exercise of authority (rechtmatigheid van gebruik), due to the absence of clear limits on the scope, substance, and supervisory mechanisms governing BAZNAS's cumulative functions—conditions that also produce a subordinative relationship between BAZNAS and LAZ, falling short of institutional equality. The study recommends restructuring the boundaries of BAZNAS's authority and separating the recommendation function from the guidance and supervision functions, in order to achieve a more proportional and accountable zakat management system. Keywords: Authority, BAZNAS, Zakat Amil Institution. Abstrak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang diberi kewenangan luas dalam pengelolaan zakat nasional, mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemusatan berbagai fungsi tersebut pada satu lembaga memunculkan persoalan hukum terkait kesesuaiannya dengan teori kewenangan, prinsip negara hukum, dan kedudukan LAZ sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan pemusatan kewenangan pada BAZNAS serta mengkaji kewenangan BAZNAS terhadap LAZ berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BAZNAS telah memenuhi unsur legalitas karena bersumber dari atribusi undang-undang, sehingga memenuhi aspek keabsahan sumber kewenangan (rechtmatigheid van oorsprong). Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek pembatasan penggunaan kewenangan (rechtmatigheid van gebruik) akibat belum tegasnya batas materi, ruang lingkup, dan mekanisme pengawasan atas kumulasi fungsi BAZNAS, yang turut menciptakan relasi subordinatif antara BAZNAS dan LAZ dan belum mencerminkan kesetaraan kelembagaan. Penelitian merekomendasikan penataan ulang batas kewenangan BAZNAS serta pemisahan fungsi rekomendasi dari fungsi pembinaan dan pengawasan, guna mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang proporsional dan akuntabel. Kata Kunci: Kewenangan, BAZNAS, Lembaga Amil
Analisis Viktimologi terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berbasis SARA oleh Selebgram AC di Media Sosial
Abstract. The rapid development of social media has increased the dissemination of hate speech based on ethnicity, religion, race, and intergroup affiliation (SARA), particularly when committed by public figures with broad influence. The case involving social media influencer AC demonstrates that SARA-based hate speech not only violates criminal law but also causes psychological and social victimization to individuals and communities. This study analyzes the legal protection afforded to victims from a victimological perspective and examines crime prevention efforts under Indonesian legislation. This research employs a normative juridical method using a qualitative approach through library research. The findings indicate that victims are legally protected under the Electronic Information and Transactions Law, the Indonesian Criminal Code, the Witness and Victim Protection Law, the Human Rights Law, and the Law on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. However, the implementation of these regulations remains more focused on punishing offenders than on restoring victims' rights. Crime prevention should therefore integrate penal and non-penal approaches through effective law enforcement, digital literacy, cyber patrol, and public education to ensure stronger victim protection and create a safe, inclusive digital environment. Keywords: Victimology, Hate Speech, SARA, Social Media, Legal Protection. Abstrak. Perkembangan media sosial telah meningkatkan penyebaran ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), terutama apabila dilakukan oleh figur publik yang memiliki pengaruh luas. Kasus ujaran kebencian berbasis SARA yang dilakukan oleh selebgram AC menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan viktimisasi psikologis dan sosial bagi individu maupun kelompok yang menjadi sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan perspektif viktimologi serta upaya penanggulangan kejahatannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun, implementasinya masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal yang didukung penegakan hukum, peningkatan literasi digital, patroli siber, dan edukasi masyarakat guna mewujudkan ruang digital yang aman serta perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Kata Kunci: Viktimologi, Ujaran Kebencian, SARA, Media Sosial, Perlindungan Hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Wanprestasi Promotor Dalam Pengembalian Dana Pembelian Tiket Konser Day 6 Jakarta Ditinjau Dari Hukum Perdata Positif Di Indonesia
Abstract. Concert organization creates a contractual relationship between promoters and consumers. The DAY6 Jakarta case, promoted by Mecimapro, clearly shows default due to unilateral venue change from JIS to Stadion Madya GBK and significant refund delays. This study analyzes promoter liability under the Indonesian Civil Code and consumer remedies under Law No. 8/1999. This is normative juridical research using a qualitative approach and library research. The findings confirm the ticket purchase agreement satisfies Article 1320 of the Civil Code. The promoter committed default through non-conforming performance and delays, thus Articles 1238, 1243, and 1267 impose liability to provide full compensation. Available consumer remedies include formal warnings, BPSK dispute settlement, and court lawsuits based on Articles 7(g) and 19 of the Consumer Protection Law. This study concludes that consumer protection against promoter default demands timely and complete fulfillment of refund rights in accordance with prevailing laws. Keywords: Legal Liability, Default, Consumer Protection, Promoter, Refund. Abstrak. Penyelenggaraan konser musik merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan kontraktual antara promotor dan konsumen. Kasus konser DAY6 Jakarta yang dipromotori Mecimapro menunjukkan wanprestasi akibat perubahan venue secara sepihak dari JIS ke Stadion Madya GBK dan keterlambatan pengembalian dana. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum promotor berdasarkan KUHPerdata serta upaya hukum konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tiket telah memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata. Promotor terbukti melakukan wanprestasi berupa pelaksanaan prestasi tidak sesuai perjanjian dan keterlambatan, sehingga berdasarkan Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUHPerdata wajib memberikan ganti rugi. Upaya hukum konsumen meliputi somasi, penyelesaian melalui BPSK, dan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 7 huruf g dan Pasal 19 UUPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen harus diwujudkan melalui pemenuhan hak refund secara tepat waktu dan penuh. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, Promotor, Pengembalian Dana.
Pertanggungjawaban dan Upaya Hukum atas Kebocoran Soda Api oleh CV Yasindo
Abstrak. Kasus kebocoran soda kaustik (NaOH) oleh CV Yasindo Multi Pratama di Kabupaten Bandung Barat telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan isu mengenai tanggung jawab korporasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum CV Yasindo Multi Pratama dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Materi hukum dianalisis secara deskriptif dan analitis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dituntut secara pidana jika unsur-unsur tanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUPPLH terpenuhi. Dari aspek perdata, korban berhak atas kompensasi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak jika persyaratan hukum terpenuhi. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui sanksi administratif, gugatan perdata, dan proses pidana untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan. Abstract. The soda leak (NaOH) leak case by CV Yasindo Multi Pratama in West Bandung Regency caused losses to the community and raised issues regarding corporate liability and legal remedies that can be taken. This study aims to analyze the form of legal liability of CV Yasindo Multi Pratama and legal remedies that can be taken to protect the rights of the affected community. This study uses a normative juridical method with a legal approach and a case approach. The legal material is analyzed descriptively and analytically based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and related laws and regulations. The results of the study indicate that corporations can be held criminally liable if the elements of liability as stipulated in the Criminal Code and the UUPPLH are met. From a civil aspect, victims are entitled to compensation based on the principle of strict liability if legal requirements are met. The government also has the authority to enforce the law through administrative sanctions, civil lawsuits, and criminal proceedings to ensure the protection of community rights and encourage corporate compliance with environmental protection provisions.
Pemberian Abolisi oleh Presiden kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Impor Gula di Kementerian Perdagangan
Abstract. Corruption is a very serious crime causes the government to lose money, messes up how the government runs, and makes the public lose trust in the law. One case that many people are talking about is about corruption in importing sugar, involving a man named Thomas Trikasih Lembong and a decision made by the President to forgive his crime. This study looks at why the President decided to forgive him, how this affects fighting corruption, and what the judges considered when making their decision in case number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The study uses ideas about how laws are enforced, what corruption crimes are, and how the President has special powers in the law. The results show President’s decision forgive Thomas Lembong followed the rules in Indonesia’s laws because House of Representatives agreed with the decision. People think it’s a controversial choice because it was serious crime like corruption. This make the law less clear, reduce the fear of getting caught, affect fair judging, and make people doubt efforts to stop corruption. The judges decided Thomas Lembong was guilty of corruption because he broke the law, gained benefits, caused the government to lose money, and was involved in illegal sugar import policies. Abstrak.Korupsi adalah kejahatan serius yang menyebabkan pemerintah kehilangan uang, mempersulit penegakan hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu kasus terkenal adalah impor gula di Kementerian Perdagangan, yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, di mana Presiden memberikan amnesti dan kemudian membatalkannya. Studi ini meneliti mengapa Presiden memberikan amnesti, bagaimana hal itu memengaruhi pemberantasan korupsi, dan apa yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan. Studi ini menggunakan gagasan tentang bagaimana hukum ditegakkan, apa yang menjadikan suatu tindakan kriminal, dan kekuasaan khusus Presiden dalam hukum. Studi ini menemukan bahwa pemberian amnesti kepada Thomas Trikasih Lembong sesuai dengan aturan Konstitusi Indonesia dan undang-undang lama tentang amnesti, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebagian orang masih tidak setuju karena amnesti tersebut diberikan untuk kejahatan serius seperti korupsi, yang dapat membuat hukum kurang jelas, mengurangi hukuman untuk tindakan buruk, dan merusak kepercayaan dalam pemberantasan korupsi. Hakim memutuskan bahwa Thomas Trikasih Lembong memang melanggar hukum karena ia menguntungkan orang lain, menyebabkan pemerintah kehilangan uang, dan terlibat dalam rencana impor gula yang melanggar aturan. Oleh karena itu, ketika Presiden menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan undang-undang atau memberikan amnesti, hal itu harus dilakukan secara terbuka dan hati-hati, dengan aturan yang jelas, untuk memastikan keadilan dan kes fairness tetap terjaga.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Dugaan Transaksi Investasi Kripto Ilegal Nasabah Berdasarkan Know Your Customer’s Customer
This study aims to examine the forms of banks' legal liability concerning customer transactions allegedly involved in illegal cryptocurrency investments and to analyze the implementation of the Know Your Customer’s Customer (KYCC) principle by banks in preventing customer transactions from being associated with illegal crypto asset investments. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal sources consist of primary legal materials, including regulations governing the banking sector, anti-money laundering, and crypto asset trading, as well as secondary legal materials comprising books, scholarly journals, and other relevant legal literature. The data were analyzed qualitatively through the interpretation and harmonization of legal provisions related to banks' legal liability and the implementation of customer due diligence principles. The findings indicate that legal liability for customer transactions involving illegal cryptocurrency investments rests with the party responsible for conducting the unlawful activities. Banks are obligated to protect customers and prevent the misuse of the banking system. Weak implementation of the Know Your Customer (KYC) principle reflects deficiencies in banks' internal control systems, while the application of the KYCC principle can strengthen transaction monitoring and risk mitigation. Strengthening both KYC and KYCC is essential to maintaining the integrity and stability of the banking system. The implementation of KYC by Bank BCA and Bank Mandiri has not yet been fully optimized, as suspicious transaction patterns should be identified and monitored in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 8 of 2023.
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha atas Penahanan Dana Penjualan Sepihak di TikTok Shop
Abstract. The rapid growth of social commerce in Indonesia has positioned TikTok Shop as one of the fastest-growing digital trade platforms, yet numerous business actors have reported unilateral withholding of their sales proceeds without clear justification. This research aims to analyze the form of legal protection granted to business actors whose sales proceeds are withheld unilaterally by TikTok Shop, and to examine the legal responsibility of TikTok Shop as an Electronic System Operator under Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The method used is normative juridical with a descriptive-explanative specification, collecting data through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results show that business actors are entitled to preventive and repressive legal protection, including administrative complaints to the Ministry of Communication and Digital Affairs, lawsuits for tort and breach of contract under the Indonesian Civil Code, and alternative dispute resolution. TikTok Shop is also legally obliged to operate its system reliably, safely, and responsibly, and remains liable when fund withholding is carried out without adequate notice, clear grounds, or a proportionate time limit. Keywords: legal protection, fund withholding, electronic system operator. Abstrak. Pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia menjadikan TikTok Shop sebagai salah satu platform perdagangan digital dengan pertumbuhan tercepat, namun sejumlah pelaku usaha melaporkan adanya penahanan dana hasil penjualan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha atas penahanan dana hasil penjualan secara sepihak oleh TikTok Shop, serta mengkaji tanggung jawab TikTok Shop sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-eksplanatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki hak atas perlindungan hukum preventif dan represif, di antaranya pengaduan administratif kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penyelesaian sengketa alternatif. TikTok Shop juga secara hukum wajib menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab, serta tetap bertanggung jawab apabila penahanan dana dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai, dasar yang jelas, maupun batas waktu yang proporsional. Kata Kunci: perlindungan hukum, penahanan dana, penyelenggara sistem elektronik.
Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Melalui Prinsip Negara Demokrasi
Abstract. This study is motivated by the fact that the Constitutional Court's authority to adjudicate political party dissolution cases has never been exercised since its establishment, reflecting a gap between legal norms (das sollen) and factual implementation (das sein). This condition is primarily caused by the limitation of applicants' legal standing under Constitutional Court Regulation (PMK) Number 12 of 2008, which grants such authority exclusively to the Government and limits public participation in safeguarding constitutional democracy. This research aims to analyze the Constitutional Court's authority in political party dissolution and examine the urgency of reformulating legal standing from the perspective of participatory democracy. This study employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exclusive legal standing arrangement makes the implementation of the Court's constitutional authority entirely dependent on the Government's political will, resulting in ineffective constitutional oversight. Therefore, reformulating legal standing is essential to broaden access to constitutional justice for parties with legitimate constitutional interests while ensuring accountability. The study concludes that revising PMK Number 12 of 2008 is necessary to strengthen democratic governance, uphold the rule of law, and balance constitutional democracy with the protection of human rights. Keywords: Constitutional Court, Dissolution of Political Parties, Legal Standing, Participatory Democracy. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik yang belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi faktual (das sein) akibat pembatasan legal standing pemohon. Masalah utama dalam penelitian ini adalah monopoli kedudukan hukum oleh Pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 yang menumpulkan fungsi pengawasan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta mengkaji urgensi reformulasinya melalui perspektif demokrasi partisipatif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing secara sempit menyebabkan efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung secara mutlak pada kehendak politik pemerintah, sehingga reformulasi hukum acara pembubaran partai politik mendesak dilakukan guna memperluas akses keadilan konstitusional bagi subjek hukum yang memiliki kepentingan konstitusional secara proporsional dan akuntabel. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi legal standing dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 diperlukan untuk mewujudkan mekanisme peradilan yang demokratis dan partisipatif. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi bersama pembentuk undang-undang segera menyempurnakan hukum acara pembubaran partai politik demi menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi konstitusional (militant democracy), supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pembubaran Partai Politik, Legal Standing, Demokrasi Partisipatif.
Perlindungan Hukum Korban Child Grooming di Ruang Siber (Perspektif Viktimologi)
Abstract. The rapid development of digital communication has increased children's interaction in cyberspace while also creating opportunities for sexual violence, including child grooming. This crime is committed through gradual approaches, manipulation, and the formation of trust toward children for the purpose of sexual exploitation. This article examines the legal protection of child victims of child grooming in cyberspace under Indonesian laws and the efforts to address the crime from a victimological perspective. This research uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, relying on secondary data obtained from legislation, legal literature, journal articles, and relevant reports. The results show that legal protection for child victims is regulated through the Constitution, the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, and the Electronic Information and Transactions Law. However, the legal framework remains dispersed and has not specifically regulated child grooming from its earliest manipulative stages. Therefore, protection must combine penal and non-penal measures by prioritising victim recovery and preventing repeated victimisation. Keywords: Legal Protection, Children, Child Grooming, Cyberspace, Victimology. Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas interaksi anak di ruang siber, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan seksual seperti child grooming. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan, manipulasi, dan pembentukan kepercayaan terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming di ruang siber berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya penanggulangannya dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE. Namun, pengaturannya masih tersebar dan belum secara khusus mengatur child grooming sejak tahap awal manipulasi. Oleh karena itu, perlindungan perlu dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal dengan mengutamakan pemulihan korban dan pencegahan viktimisasi berulang. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Child Grooming, Ruang Siber, Viktimologi.
Penerapan Kebijakan Penanaman Modal Berbasis ESG di Bidang Pertambangan Batu Bara
Abstract. Investment in the coal mining sector plays a strategic role in national development, but it often faces challenges regarding environmental and social sustainability. This study aims to analyze the implementation of investment policies integrated with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, known as green investment, within coal mining companies. The research also examines the legal consequences for companies that inconsistently apply these principles. The method used is a normative judicial approach with descriptive-analytical specifications, utilizing secondary data from library research and document studies. Data analysis was conducted using a deductive method. The results indicate that while Indonesian regulations, such as the Investment Law and the Environmental Protection and Management Law, have mandated sustainability, implementation remains suboptimal. Many companies still show poor ESG scores, particularly in the environmental aspect. Legal consequences for non-compliance include administrative sanctions ranging from written warnings to the revocation of business licenses, civil liability for environmental restoration, and corporate criminal liability. To strengthen ESG implementation, the study recommends institutionalizing ESG audits through new regulations and providing fiscal incentives for compliant companies to ensure national economic growth aligns with environmental preservation. Keywords: Green Investment, ESG, Coal Mining, Investment Law. Abstrak. Penanaman modal di bidang pertambangan batu bara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, namun seringkali menghadapi tantangan terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan penanaman modal yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau investasi hijau (green investment) pada perusahaan pertambangan batu bara. Selain itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum bagi perusahaan yang tidak konsisten dalam menerapkan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia seperti UU Penanaman Modal dan UU Lingkungan Hidup telah mewajibkan keberlanjutan, implementasinya masih belum optimal. Banyak perusahaan masih menunjukkan skor ESG yang buruk, terutama pada aspek lingkungan. Akibat hukum bagi ketidakpatuhan meliputi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, sanksi perdata berupa pemulihan lingkungan, sanksi pidana korporasi seperti denda dan penjara. Untuk memperkuat penerapan ESG, penelitian ini merekomendasikan perlunya audit ESG yang diatur dalam regulasi baru serta pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh agar pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan kelestarian lingkungan. Kata Kunci: Investasi Hijau, ESG, Pertambangan Batu Bara, Hukum Penanaman Modal.
Mekanisme Hak Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Abstract. The enactment of local regulations (Perda) is a crucial aspect of the implementation of regional autonomy, involving the Regional People's Representative Council (DPRD) as the regional legislative body. The DPRD has the right of initiative to propose draft local regulations (Ranperda) as a means of channeling public aspirations. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, based on library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively and normatively with deductive reasoning. The results show that the exercise of the right of initiative in the West Java Provincial DPRD tends to be suboptimal and is still dominated by proposals from the executive branch. This condition is related to the DPRD's internal mechanisms, which are based on the collective-collegial principle but have not been fully balanced with accountability to the public. Although the right of initiative is regulated by law, its implementation still faces obstacles such as the limited capacity of expert staff, the complexity of internal mechanisms, and low public participation. The collective-collegial principle in decision-making has been implemented formally, but has not yet been fully accompanied by adequate transparency and accountability, so that the resulting local regulations do not yet fully reflect the needs of public.
Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pemegang SHM dalam Kasus Penertiban Lahan di Bantaran Kali Baru Bekasi Ditinjau dari PP No. 19 Tahun 2021
Abstract. Land in the legal sense is part of the earth’s surface that can be controlled and utilized by individuals or legal entities based on rights recognized by the state. In practice, these regulations do not always operate as intended, particularly in land acquisition for public interest, as seen in the land clearance along the Kali Baru Bekasi riverbank in 2025. This study aims to examine the implementation of land acquisition and legal protection for holders of Certificates of Ownership (SHM) based on Government Regulation Number 19 of 2021. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches, relying on secondary data analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the implementation has not fully complied with applicable regulations, especially regarding compensation. Some SHM holders did not receive proper compensation, and legal protection has not been optimally implemented. Therefore, there remains a gap between legal norms and practice, requiring a more transparent and procedurally compliant land acquisition process. Abstrak. Tanah dalam arti hukum merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh individu maupun badan hukum berdasarkan hak yang diakui oleh negara. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti yang terjadi pada penertiban lahan di bantaran Kali Baru Bekasi tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah serta perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pemberian ganti kerugian. Sebagian pemegang SHM tidak memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya dan perlindungan hukum belum berjalan optimal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih transparan dan sesuai prosedur.
Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
ABSTRAK Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kewenangan administrasipertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPN serta akibat hukum atas penerbitan SHM yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan konservasi bertentangandengan prinsip legalitas dan asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari penerbitan tersebut meliputi hapusnya hak atas tanah, pengembalian tanah kepada negara, serta adanya tanggung jawab administratif dan hukum bagi pejabat pertanahan yang menerbitkan sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pertanahan dan perlindungan kawasan hutan konservasi. Kata Kunci : Badan Pertanahan Nasional, Taman Nasional Tesso Nilo, Sertipikat ABSTRACT The issuance of a Certificate of Ownership (SHM) by the National Land Agency (BPN) in the conservation forest area of Tesso Nilo National Park raises legal problems, especially related to land administration authority andlegal certainty of land rights. This study aims to analyze the form of legal accountability of BPN and the legalconsequences of the issuance of SHM in conservation forest areas, reviewed from the provisions of GovernmentRegulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the issuance of SHM in conservationforest areas is contrary to the principles of legality and the principle of prudence in land registration, so the certificates issued have the potential to be legally defective and can be canceled. The legal consequences of theissuance include the abolition of land rights, the return of land to the state, and the existence of administrative andlegal responsibilities for land officials who issue certificates. This research is expected to contribute to land law enforcement and the protection of conservation forest areas. Keywords : National Land Agency, Tesso Nilo National Park, Certificates
Keabsahan Perjanjian Fintech dan Akibat Hukumnya Perspektif KUHPerdata
Abstract. Economic developments supported by advances in information technology have spurred the emergence of various innovations in the financial services sector, one of which is financial technology (fintech) services in the form of buy now pay later (paylater). The presence of this service makes it easier for people to conduct transactions in the marketplace. However, in practice, legal issues still arise, particularly when a sale and purchase transaction is canceled after the financing funds from the fintech provider have been disbursed to the seller. This study uses a normative juridical approach by examining the provisions of laws and regulations, doctrines, and other legal materials related to information technology-based loan agreements, the validity of the agreement, and the legal consequences of transaction cancellation. The results show that a loan agreement through fintech related to a sale and purchase transaction in the marketplace becomes null and void if the principal transaction is canceled. Reviewed based on Article 1320 of the Civil Code, such cancellation causes the objective requirement of the existence of a certain thing to be unfulfilled because the object that formed the basis for the birth of the financing relationship has been removed. Consequently, the agreement loses its object of engagement and is considered null and void, thus giving rise to no rights or obligations for the parties. Therefore, fintech providers have no legal basis to continue imposing installment payment obligations on consumers. Keywords: Fintech, Validity of Agreements, Civil Code. Abstrak. Perkembangan ekonomi yang didukung kemajuan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi pada sektor jasa keuangan, salah satunya layanan financial technology (fintech) berupa buy now pay later (paylater). Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi di marketplace. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan hukum, khususnya ketika transaksi jual beli dibatalkan setelah dana pembiayaan dari penyelenggara fintech telah dicairkan kepada penjual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, keabsahan perjanjian, dan akibat hukum pembatalan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang melalui fintech yang berkaitan dengan transaksi jual beli di marketplace menjadi batal demi hukum apabila transaksi pokok dibatalkan. Ditinjau berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan tersebut menyebabkan syarat objektif berupa adanya suatu hal tertentu tidak terpenuhi karena objek yang menjadi dasar lahirnya hubungan pembiayaan telah hapus. Akibatnya, perjanjian kehilangan objek perikatannya dan dianggap tidak pernah ada sejak semula (null and void), sehingga tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, penyelenggara fintech tidak memiliki dasar hukum untuk tetap membebankan kewajiban pembayaran cicilan kepada konsumen. Kata Kunci: Fintech, Keabsahan Perjanjian, KUHPerdata
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Tata Ruang oleh PT Eigerindo Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Abstract. This study examines the application of criminal sanctions for spatial planning violations committed by PT Eigerindo in the North Bandung Area following the enactment of the Job Creation Law. This area is designated for conservation purposes; however, the construction of Eiger Camp in Zone L-1 contravenes West Java Regional Regulation No. 2 of 2016. The methodology employed is a normative legal approach. The findings indicate that PT Eigerindo has breached Article 61(b) of the Spatial Planning Act by utilising land contrary to the spatial plan and converting a conservation area into a tourist destination, thereby fulfilling the elements of a criminal offence under Article 70 of the Job Creation Act, which carries a penalty of up to three years’ imprisonment and a fine of Rp1 billion. The application of criminal sanctions faces obstacles such as ambiguous legal provisions, reductions in corporate fines, and a shift in paradigm towards administrative sanctions. The study concludes that criminal sanctions remain necessary to serve as a deterrent and to protect the environment.. Keywords: Criminal Sanctions, Spatial Planning Violations, North Bandung Area, Job Creation Law Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata ruang oleh PT Eigerindo di Kawasan Bandung Utara pasca UU Cipta Kerja. Kawasan ini memiliki fungsi lindung, namun pembangunan Eiger Camp di zona L-1 melanggar Perda Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan PT Eigerindo melanggar Pasal 61 huruf b UU Penataan Ruang karena memanfaatkan ruang tidak sesuai rencana tata ruang dan mengubah fungsi kawasan lindung menjadi wisata, sehingga memenuhi unsur pidana dalam Pasal 70 UU Cipta Kerja dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp1 miliar. Penerapan sanksi pidana menghadapi kendala seperti perubahan norma yang multitafsir, penurunan denda korporasi, dan pergeseran paradigma ke sanksi administratif. Penelitian menyimpulkan sanksi pidana tetap diperlukan untuk efek jera dan perlindungan lingkungan. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran Tata Ruang, Kawasan Bandung Utara, UU Cipta Kerja.
Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Siar Pay-Per-View atas Pembajakan Live Streaming (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)
The rapid growth of the Pay-Per-View (PPV) broadcasting model in Indonesia's combat-sports entertainment industry has been accompanied by rising live streaming piracy on social media, illustrated by the illegal rebroadcast of Byon Combat Showbiz Vol. 5 PPV content through a TikTok account with roughly 518,000 followers. This study examines the legal responsibility of TikTok as an Electronic System Operator under the Safe Harbor doctrine, and the forms of legal protection available to PPV broadcasting-rights holders under Indonesia's Copyright Law (UUHC). The research applies a normative juridical method with a case approach and descriptive-analytical specification, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show TikTok bears an active duty to monitor content under Article 15 of the Electronic Information and Transactions Law and Government Regulation No. 71/2019, yet its Safe Harbor protection is potentially forfeited due to indications of financial benefit from virtual gifts and a slow response in removing the infringing broadcast. Rights holders are protected through two complementary regimes: copyright under Articles 9 and 25 of the UUHC, and preventive-repressive protection theory. The study concludes that normative protection is adequate, but implementation remains reactive and requires more proactive platform oversight.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Abstract. Sexual violence in higher education institutions is a legal and institutional issue related to unequal power relations between individuals with academic authority and vulnerable parties. This condition requires law enforcement that not only focuses on punishing perpetrators but also ensures victim protection and recovery. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against sexual violence in higher education institutions and examine the role of educational institutions in handling, protecting, and recovering victims. This research uses a qualitative method with a descriptive-exploratory approach through documentation and literature studies of legal regulations, institutional policies, academic journals, reports, and relevant sources. Data were analyzed using thematic analysis. The results show that law enforcement against sexual violence in higher education is supported by Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 55 of 2024. However, challenges remain, including reporting barriers, risks of revictimization, and limited institutional coordination. Higher education institutions play an important role in providing safe reporting mechanisms, victim assistance, academic protection, prevention efforts, and sustainable recovery services. Keywords: sexual violence; law enforcement; higher education. Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki kewenangan akademik dan pihak yang berada dalam posisi rentan. Kondisi tersebut membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta mengkaji peran institusi pendidikan dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif melalui studi dokumentasi dan kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan lembaga, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pelaporan, risiko reviktimisasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menyediakan mekanisme pelaporan, pendampingan korban, perlindungan akademik, pencegahan kekerasan, serta pemulihan korban secara berkelanjutan. Kata kunci: kekerasan seksual; penegakan hukum; perguruan tinggi.
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Penutupan Pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35
Pemutusan hubungan kerja massal akibat penutupan pabrik menimbulkan persoalan hukum mengenai kualifikasi alasan PHK, besaran hak pekerja, pertanggungjawaban pengusaha, serta akibat hukum apabila hak pekerja tidak dipenuhi. Penelitian ini mengkaji kasus penutupan pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta tahun 2024, yang memicu PHK massal terhadap 233 pekerja. Penelitian bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis alasan PHK massal tersebut, bentuk pertanggungjawaban pengusaha dalam memenuhi hak pekerja, serta akibat dan upaya hukum apabila kewajiban tidak dipenuhi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan simpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan pabrik Purwakarta tidak dapat disamakan dengan penutupan seluruh entitas perseroan, karena yang berhenti adalah fasilitas produksi tertentu dalam rangka restrukturisasi, sementara PT Sepatu Bata Tbk sebagai perseroan tetap beroperasi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan auditan, perseroan mencatat rugi bersih berturut-turut pada 2021–2023, sehingga kualifikasi yuridis alasan PHK yang paling tepat adalah efisiensi karena kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021, dengan pengali minimum 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Pembayaran perseroan dengan formula 1 kali ketentuan berada di atas minimum tersebut, sehingga pemenuhan hak pekerja telah melampaui standar minimum yang mengikat. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, timbul perselisihan hak yang diselesaikan melalui bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi khusus anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai subjek hukum yang hak-hak fundamentalnya wajib dilindungi oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konsep dasar pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan perkara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak berinisial D.P.P. di wilayah Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tetap mengacu pada unsur-unsur umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Namun demikian, penerapannya wajib dilandasi oleh prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Dalam perkara yang diteliti, bentuk pertanggungjawaban berupa pembinaan dalam lembaga dinilai lebih proporsional dibandingkan pidana penjara karena mempertimbangkan masa depan anak dan tujuan rehabilitasi. Kendala-kendala yang ditemukan meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang kuat, sulitnya penerapan diversi pada perkara yang menimbulkan korban, keterbatasan sarana pembinaan dan pengawasan, risiko stigmatisasi sosial terhadap anak, serta belum optimalnya implementasi pendekatan rehabilitatif di lapangan.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam SHGB untuk Terwujudnya Kepastian Hukum
Abstrak. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) HGB adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam praktik, terjadi sengketa tanah HGB yang dimana pihak satu memiliki sertifikat, pihak kedua tidak menguasai tanahnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa HGB, selanjutnya untuk mengetahui memahami kepastian hukum dalam sengketa kepemilikan HGB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum bagi para pihak, PT Sentul yang memiliki Sertifikat HGB seluas 8 hektar Nomor B 2414 dan 2411 tanpa penguasaan secara fisik yang telah terdaftar pada tahun 1994. Bagi pihak kedua, memiliki bukti berupa dokumen jual beli tanah pada 21 Juni 2009, melakukan pembayaran PBB seluas 800 meter persegi yang terdaftar pada agenda Desa Bojong Koneng. Dan adanya oper alih garapan dari H. Andi Junaedi kepada pihak kedua. Kepastian hukum diwujudkan melalui jalur non-litigasi dengan pencapaian kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kepastian hukum tersebut diimplementasikan melalui kebijakan pembagian lahan dan konsep green living. Kata Kunci: HGB, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Otomotif Cacat Tersembunyi Toyota Kijang Innova Reborn Berdasarkan Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel
Consumer protection constitutes an essential element in ensuring legal certainty within commercial transactions involving goods and services. In the automotive industry, disputes frequently arise due to allegations of hidden defects that cannot be identified during ordinary inspections before purchase. One prominent case concerns the dispute between consumer Ernald Peter and Toyota regarding the alleged hidden defect in the steering system of the Toyota Kijang Innova Reborn, which was decided in South Jakarta District Court Decision Number 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers against hidden defects and examine the implications of the court’s decision on legal certainty and consumer rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that consumer protection is implemented through preventive measures, including the obligation of business actors to provide accurate information, quality assurance, warranties, and after-sales services, as well as repressive measures through litigation and non-litigation dispute settlement. Nevertheless, consumers continue to face difficulties in proving hidden defects due to unequal access to technical information controlled by manufacturers. Consequently, although the court decision provides procedural legal certainty, substantive protection of consumer rights remains less than optimal. Perlindungan konsumen merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam industri otomotif, sengketa sering muncul akibat dugaan adanya cacat tersembunyi (hidden defect) yang tidak dapat diketahui pada saat transaksi dilakukan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah sengketa antara Ernald Peter dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengenai dugaan cacat tersembunyi pada Toyota Kijang Innova Reborn yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk otomotif yang memiliki cacat tersembunyi serta implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, menjamin mutu produk, menyediakan garansi, dan pelayanan purna jual, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pembuktian cacat tersembunyi masih menjadi hambatan utama karena ketimpangan penguasaan informasi teknis antara produsen dan konsumen. Akibatnya, meskipun putusan pengadilan telah memberikan kepastian hukum secara prosedural, perlindungan substantif terhadap hak-hak konsumen masih belum optimal.
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung BKO Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999
Abstract. The distribution of illegal natural medicines containing Chemical Drug Substances (BKO) remains a significant issue in Indonesia because it endangers public health and violates consumer rights. This study aims to analyze legal protection for consumers against the distribution of illegal natural medcontaining BKO under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to examine the role of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in supervising these products. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications. Data were collected through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and supported by interviews as supplementary data. The findings show that consumer protection is regulated by Law Number 8 of 1999, which provides consumer rights, business actors' obligations, and sanctions for violations. However, implementation remains ineffective due to the continued circulation of illegal natural medicines containing BKO. BPOM conducts supervision through pre-market and post-market monitoring, laboratory testing, public education, product recalls, and law enforcement. Nevertheless, limited resources, broad supervisory responsibilities, and the growth of digital commerce continue to hinder effective enforcement. Therefore, stronger supervision, improved inter-agency coordination, and greater public participation are essential to enhance consumer protection and ensure the safety of natural medicines. Keywords: Consumer Protection, Natural Medicine, Chemical Drug Substances (BKO), BPOM, Illegal Medicines. Abstrak. Peredaran obat bahan alam ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menganalisis peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan peredaran produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi atas pelanggaran. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO. BPOM melakukan pengawasan melalui pengawasan pre-market dan post-market, pengujian laboratorium, edukasi kepada masyarakat, penarikan produk, serta penegakan hukum. Pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, luasnya cakupan pengawasan, dan meningkatnya perdagangan melalui platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan perlindungan konsumen Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Bahan Alam, Bahan Kimia Obat (BKO), BPOM
Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 j.o Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Implementasinya di Pasar Gedebage Kota Bandung.
Pengelolaan sampah merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak pertama kali dihasilkan sampai dengan pemrosesan akhir dari sampah. Sampah muncul dari aktivitas hunian warga, lokasi umum, dan tempat usaha seperti pasar tradisional, dengan menghasilkan sampah yang sangat banyak. Fenomena penumpukan sampah di kawasan Pasar Gedebage Kota Bandung yang sangat krusial pada tahun 2025 menunjukanperlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan komersial tersebut. Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan sampah dengan baik untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan pihak pengelola pasar terkait sampah yang dihasilkan oleh kawasan komersial seperti Pasar Gedebage Kota Bandung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai realita penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa instrumen yuridis dalam pengelolaan sampah di Pasar Gedebage Kota Bandung secara regulasi telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan secara optimal sehingga dapat melumpuhkan pengelolaan.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Artis Dan Label Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Ghea Yhoubi)
Abstract. Breach of contract in agreements between artists and management companies frequently occurs in Indonesia's entertainment industry, particularly through unilateral termination of contracts before the agreed contractual period expires. Such conduct creates legal disputes concerning the fulfillment of contractual obligations and civil liability arising from non-performance. This study aims to analyze the form of breach of contract committed by an artist against the management company and to examine the artist’s legal liability under Indonesian civil law through the case of Ghea Youbi. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through literature review supported by relevant court decisions and secondary legal materials, then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the unilateral termination of the management agreement before the expiration of the contractual period constitutes a breach of contract under Articles 1238, 1239, and 1243 of the Indonesian Civil Code because the artist failed to perform contractual obligations without valid legal justification. Furthermore, the legal consequence of such breach is civil liability in the form of compensation to the management company, as reflected in Decision Number 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, which declared the artist in breach of contract and ordered payment of material damages. The decision demonstrates the application of the principles of pacta sunt servanda, good faith, and legal certainty in resolving contractual disputes within Indonesia’s entertainment industry. Abstrak Wanprestasi dalam perjanjian antara artis dan perusahaan manajemen merupakan salah satu bentuk sengketa kontraktual yang sering terjadi dalam industri hiburan Indonesia, terutama akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pemenuhan prestasi serta pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyanyi terhadap pihak manajemen serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan hukum perdata melalui studi kasus Ghea Youbi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung oleh analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian hubungan kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya masa kontrak memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena penyanyi tidak memenuhi kewajiban kontraktual tanpa alasan hukum yang sah. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum perdata, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil. Putusan tersebut menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian antara artis dan perusahaan manajemen.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Perederadan Barang Pakaian Bekas Impor Menurut UU Penanaman Modal
Peredaran pakaian bekas impor tanpa izin kepabeanan masih menjadi permasalahan hukum di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan kepabeanan serta berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat dan iklim penanaman modal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengaturan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran barang impor ilegal telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha yang mengedarkan pakaian bekas impor tanpa izin kepabeanan dapat dimintai tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab tersebut, prinsip kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pakaian Bekas Impor, Penanaman Modal
Abstract. The “17+8 People’s Demands” movement emerged in late August 2025, reflecting public discontent regarding the performance of the House of Representatives (DPR), allowances for DPR members, the public’s economic situation, government policies, and the conduct of security forces in handling demonstrations. This study aims to analyze the mechanisms for public expression within the “17+8 People’s Demands” movement and the associated legal protections under Law Number 9 of 1998. The findings indicate that the expression of views was carried out through demonstrations and social media; such actions remained legally protected provided there was written notification to the police, a designated person in charge, coordination with security forces, and a peaceful, orderly execution. Legal protection for the movement took the form of preventive measures through the regulation of rights and obligations and security coordination and repressive measures, including legal aid, investigations into alleged excessive use of force, and redress for victims. In practice, however, this protection has not been fully realized, as evidenced by mass arrests, injuries, fatalities, and allegations of repressive actions by security forces. Abstrak. Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul pada akhir Agustus 2025 sebagai bentuk keresahan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tunjangan anggota DPR, kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta tindakan aparat dalam menangani demonstrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyampaian pendapat di muka umum dalam Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat serta perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian pendapat dilakukan melalui demonstrasi dan media sosial, dan tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang disertai pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, adanya penanggung jawab aksi, koordinasi dengan aparat keamanan, serta pelaksanaan yang damai dan tertib. Perlindungan hukum terhadap gerakan ini berbentuk perlindungan preventif, melalui pengaturan hak dan kewajiban serta koordinasi pengamanan, dan perlindungan represif, melalui bantuan hukum, pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, serta pemulihan bagi korban. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana terlihat dari penangkapan massal, korban luka, korban meninggal, dan dugaan tindakan represif aparat.
Penegakan Hukum Pengelolaan Kebun Binatang Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 di Jawa Barat
Abstract. Indonesia, as a megabiodiverse country, bears a constitutional duty to preserve its biological resources through ex-situ conservation institutions such as zoos. Law Number 32 of 2024, amending Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, strengthens zoo management regulation and sanctions. Yet incidents such as the 2025-2026 governance crisis at Bandung Zoo and the escape of a leopard from a quarantine cage at Lembang Park and Zoo in August 2025 reveal a persistent gap between legal norms and field practice. This study examines how zoo management and law enforcement are regulated under Law Number 32 of 2024 and implemented at zoos in West Java. Using a normative juridical approach, data were gathered through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented with verified media reports, and analyzed by comparing legal norms (das sollen) with field reality (das sein). Results show the regulation is normatively comprehensive, covering licensing, cage safety standards, facility maintenance, shared responsibility among government levels and the public, and layered sanctions. However, implementation at both zoos remains suboptimal due to overlapping supervisory authority, vague technical standards, absence of strict liability for corporate managers, and non-operational conservation funding. Keywords: Conservation, Zoo, Law Enforcement. Abstrak. Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab konstitusional menjaga kelestarian sumber daya alam hayati melalui lembaga konservasi ex-situ seperti kebun binatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem memperkuat pengaturan pengelolaan kebun binatang serta memperberat sanksi. Namun, krisis tata kelola Kebun Binatang Bandung pada 2025-2026 dan lepasnya macan tutul dari kandang karantina Lembang Park and Zoo pada Agustus 2025 menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Penelitian ini mengkaji pengaturan pengelolaan kebun binatang dan penegakan hukumnya berdasarkan undang-undang tersebut, serta implementasinya di kebun binatang Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta pemberitaan media terverifikasi, dianalisis dengan membandingkan norma hukum (das sollen) dan kenyataan lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pengelolaan kebun binatang secara normatif cukup komprehensif, mencakup kewajiban perizinan, standar sarana kandang, pemeliharaan fasilitas, tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, serta sanksi berlapis. Namun implementasinya di Kebun Binatang Bandung dan Lembang Park and Zoo belum optimal akibat tumpang tindih kewenangan pengawasan, kekaburan standar teknis keamanan, belum dirumuskannya asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi korporasi, serta belum operasionalnya instrumen pendanaan konservasi. Kata Kunci: Konservasi, Kebun Binatang, Penegakan Hukum.
Keabsahan Hibah Tanah Antara Mantan Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Notaris dalam Praktik Pertanahan di Indonesia
Abstract. This article analyses the validity of an oral land grant between former spouses and the court jurisdiction over the dispute by examining Cirebon District Court Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through a literature review and analysed qualitatively. The study finds that an oral promise to grant land does not satisfy the formal requirements of a land grant because it is not embodied in an authentic deed made by an authorised official. Consequently, it does not transfer land rights, cannot support certificate registration, and does not establish a complete obligation for a breach of contract claim. The disputed land nevertheless remains subject to joint marital property settlement. When the parties are Muslims, the grant dispute generally falls within the absolute jurisdiction of the Religious Court. The District Court decision is materially cautious regarding the absence of a deed, but its reasoning is incomplete because it does not expressly examine absolute jurisdiction. Keywords: absolute jurisdiction, authentic deed, joint marital property, land grant, Religious Court. Abstrak. Artikel ini menganalisis keabsahan hibah tanah secara lisan antara mantan suami dan istri serta kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketanya melalui Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Cbn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji lisan untuk menghibahkan tanah tidak memenuhi syarat formal karena tidak dituangkan dalam akta autentik oleh pejabat berwenang. Akibatnya, tidak terjadi peralihan hak, hibah tidak dapat digunakan sebagai dasar balik nama sertifikat, dan belum terbentuk perikatan sempurna sebagai dasar wanprestasi. Hak atas tanah tetap dapat diselesaikan melalui pembagian harta bersama. Apabila para pihak beragama Islam, sengketa hibah pada dasarnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Negeri tepat dalam menilai ketiadaan akta, tetapi belum lengkap karena tidak mempertimbangkan kompetensi absolut secara tegas. Kata Kunci: akta autentik, harta bersama, hibah tanah, kompetensi absolut, Pengadilan Agama.
Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Praktik Pungutan Liar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kepariwisataan
The practice of unauthorized levies (pungli) in tourist destinations remains a recurring issue in Indonesia that severely undermines tourist rights as consumers of tourism services. This study examines legal protection for tourists who fall victim to illegal levies, analyzing the legal framework under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in conjunction with Law No. 18 of 2025 on Tourism. Using a normative juridical research methodology supported by literature and case study analysis specifically focusing on Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) and Curug Bidadari in Bogor Regency this research evaluates business liability and local government policy gaps. The findings reveal that illegal levies infringe upon fundamental consumer rights, including rights to comfort, safety, accurate information, and compensation (Article 4 Law No. 8/1999). Under the principle of strict liability, tourism business operators and area managers bear civil liability for systemic negligence in maintaining safe environments free from extortive activities. Furthermore, local regulatory frameworks require structural enhancement through explicit anti-pungli bylaws, digital non-cash ticketing systems, and integrated inter-agency supervision tasks. Praktik pungutan liar (pungli) di kawasan destinasi wisata merupakan permasalahan berulang di Indonesia yang secara nyata merugikan hak-hak wisatawan sebagai konsumen jasa pariwisata. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi wisatawan korban pungli ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung studi kepustakaan dan analisis kasus khususnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Curug Bidadari Kabupaten Bogor penelitian ini mengevaluasi tanggung jawab pelaku usaha serta kesenjangan regulasi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungli melanggar hak-hak fundamental konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta ganti rugi (Pasal 4 UU No. 8/1999). Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability), pengelola kawasan wisata tetap bertanggung jawab secara keperdataan atas kelalaian sistemik dalam menyediakan lingkungan yang bebas dari pungli. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi daerah melalui Perda khusus anti-pungli, digitalisasi sistem tiket nontunai, serta pembentukan Satgas pengawasan terpadu lintas instansi.
Tanggung Jawab BPN atas Sertifikat Hak Milik Tanah Ganda
Abstract. Land is a strategic asset; its control, ownership, and utilization are guaranteed by the state under Article 33, Paragraph (3) of the 1945 Constitution, which served as the foundation for Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. Land registration provisions, originally governed by Government Regulation Number 24 of 1997, were refined through Government Regulation Number 18 of 2021, which authorizes the National Land Agency (BPN) to conduct land registration to ensure legal certainty. However, administrative shortcomings persist in practice, leading to instances of multiple certificates—as seen in Court Decision Number 237/Pdt.G/2024/PN Smg, where a Right of Ownership Certificate overlapped with two Right to Build Certificates on the same plot of land. This study employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical approach, examining legislation, legal doctrine, and court rulings. The findings indicate that the BPN fulfills its responsibility by cancelling overlapping certificates in accordance with the fault liability principle; meanwhile, the court ruled that the certificate issued earlier holds superior legal force, thereby declaring the overlapping certificate legally void to ensure legal certainty and orderly land administration. Abstrak. Tanah merupakan aset strategis yang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatannya dijamin oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan pendaftaran tanah yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih terjadi kelemahan administrasi yang mengakibatkan sertifikat ganda, sebagaimana dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg, ketika Sertifikat Hak Milik bertumpang tindih dengan dua Sertifikat Hak Guna Bangunan pada objek tanah yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BPN diwujudkan melalui pencoretan sertifikat yang bertumpang tindih sesuai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability principle), sedangkan hakim menyatakan sertifikat yang terbit lebih dahulu memiliki kekuatan hukum lebih kuat sehingga sertifikat yang bertumpang tindih dinyatakan tidak berkekuatan hukum demi menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Dugaan Pencemaran Chromium-6 oleh PT Harita Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Environmental pollution caused by corporate activities remains one of the major challenges in environmental law enforcement in Indonesia. One of the cases that has attracted public attention is the alleged Chromium-6 (Cr6) pollution resulting from mining and nickel processing activities conducted by PT Harita in Obi Island, North Maluku. Chromium-6 is classified as a hazardous heavy metal with carcinogenic properties that pose significant risks to ecosystems and public health. This study aims to analyze the implementation of corporate criminal liability in the alleged Chromium-6 pollution case under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by secondary legal materials consisting of legislation, legal doctrines, scientific journals, and relevant literature. The findings indicate that the alleged environmental pollution fulfills the legal elements of environmental crimes regulated under the Environmental Protection and Management Law. Corporate criminal liability may be imposed through the doctrines of identification, vicarious liability, and corporate culture. Nevertheless, the implementation of criminal law enforcement remains constrained by difficulties in proving corporate fault, limitations in scientific evidence, and conflicts between environmental protection and economic interests. Therefore, strengthening environmental law enforcement institutions, improving scientific evidence mechanisms, and optimizing corporate criminal liability policies are necessary to ensure environmental justice and sustainable development
Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Google Play Billing
The expansion of Indonesia’s digital economy has placed Google LLC in a dominant position through its control over the Android ecosystem and Google Play Store. Since June 2022, the mandatory use of Google Play Billing (GPB) with a 15%–30% commission rate eliminated domestic payment gateways and harmed local developers. This practice was adjudicated by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision No. 3/KPPU-I/2024. This normative legal study utilizes statute, case, and conceptual approaches to examine KPPU’s jurisdiction over foreign entities and the legal consequences of its sanction. Findings indicate that KPPU’s extraterritorial jurisdiction over Google LLC is valid under the effects doctrine, as the policy created tangible anti-competitive impacts in Indonesia despite Google’s lack of physical presence. Substantively, Google LLC was proven to have violated Article 17 (monopolistic practices) and Article 25(1)(b) (abuse of dominant position) of Law No. 5/1999. Conversely, alleged violations of Article 19(a) and (b) were not established. KPPU imposed an administrative fine of IDR 202.5 billion and required the implementation of User Choice Billing (UCB). However, UCB remains substantively ineffective due to accumulative fee structures and dark pattern designs in the Alternative Billing API, rendering compliance merely formal (paper compliance). Keywords: Antitrust Law, Abuse of Dominant Position, Google Play Billing, KPPU. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menempatkan Google LLC dalam posisi dominan melalui ekosistem Android dan Google Play Store. Kebijakan wajib penggunaan tunggal Google Play Billing (GPB) sejak Juni 2022 dengan komisi 15%–30% menyingkirkan payment gateway domestik dan merugikan pengembang lokal. Praktik ini diadili Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 3/KPPU-I/2024. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual ini bertujuan menganalisis keabsahan yurisdiksi persaingan usaha terhadap pelaku usaha asing serta akibat hukum sanksinya. Hasil penelitian menunjukkan yurisdiksi KPPU atas Google LLC sah berdasarkan asas ekstrateritorial melalui effects doctrine, sebab kebijakan tersebut berdampak antipersaingan nyata di Indonesia meski tanpa kehadiran fisik. Secara substansi, Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b (penyalahgunaan posisi dominan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b tidak terbukti karena Google bukan pesaing pada pasar bersangkutan. Atas pelanggaran tersebut, Google LLC dijatuhi denda administratif sebesar Rp202,5 miliar dan diwajibkan menerapkan skema User Choice Billing (UCB). Namun, penelitian menemukan bahwa skema UCB belum efektif akibat struktur biaya akumulatif dan desain dark patterns pada Alternative Billing API, sehingga kepatuhan Google LLC masih sebatas formalitas (paper compliance). Kata Kunci: Persaingan Usaha, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Google Play Billing, KPPU.
Tinjauan Viktimologi Akun Tiktok Menjadi Korban Doxing Melalui Media Sosial DiIndonesia
Abstract. Describe The rapid development of information technology has significantly transformed social interaction through digital platforms. TikTok, as one of the largest social media platforms, not only facilitates communication and entertainment but also creates opportunities for various forms of cybercrime. One emerging cybercrime is doxing, namely the act of collecting and disseminating an individual's personal information without consent. Such conduct violates the right to privacy and may result in psychological, social, economic, and security-related harm to victims. This study aims to examine the legal protection provided to victims of doxing under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to analyze the position of victims from a victimological perspective. The research employs a normative juridical method supported by an empirical approach with descriptive analytical specifications. Data were collected through statutory, conceptual, and literature studies, complemented by interviews relevant to the research topic. The findings indicate that Indonesia has established a legal framework through the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and legislation concerning witness and victim protection. Nevertheless, the implementation of these legal instruments remains constrained by limited digital literacy, evidentiary challenges in cybercrime investigations, and inadequate coordination among law enforcement agencies and electronic system providers. From a victimological perspective, victims of doxing experience multidimensional harm, requiring comprehensive legal protection and recovery mechanisms.
Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Label Makanan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Abstract. Food label falsification is a criminal offense in the field of consumer protection that continues to occur in Indonesia. Such practices include altering expiration dates, replacing product packaging, or providing information that does not correspond to the actual condition of the product. These acts violate consumers' right to obtain accurate, clear, and honest information as guaranteed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to examine the criminological factors that encourage food label falsification and to analyze the criminal liability of offenders under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The study relies on secondary data obtained through library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively by correlating legal provisions, criminological theory, and relevant legal facts. The findings reveal that food label falsification is primarily motivated by the pursuit of economic gain through unlawful means. This phenomenon is consistent with Robert K. Merton's Anomie Theory, particularly the innovation mode of adaptation. From a legal perspective, such conduct constitutes a violation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, consistent law enforcement, effective government supervision, and increased legal awareness among business actors and consumers are essential to preventing the recurrence of this crime. Abstrak. Pemalsuan label makanan merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang masih terjadi di Indonesia, seperti pengubahan tanggal kedaluwarsa, penggantian kemasan, atau pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Perbuatan tersebut melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor kriminologis yang mendorong terjadinya pemalsuan label makanan serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, teori kriminologi, dan fakta hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan label makanan umumnya didorong oleh motif memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Fenomena ini sesuai dengan Teori Anomie Robert K. Merton, khususnya bentuk adaptasi innovation. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan pemerintah yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.
penyalahgunaan Penyalahgunaan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Jo UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika
Abstrak Penelitian ini mengkaji Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan penanganan secara khusus mengingat anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Pengaturan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dibandingkan dengan penerapan pidana penjara. Pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikis anak dari ketergantungan narkotika, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Meskipun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai penerapan rehabilitasi, terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum.
Perlindungan Hukum Produk Pinkflash yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Abstract. The case of Pinkflash cosmetic products containing hazardous substances such as Acid Orange 7 and Rhodamine B (Red K10) has caused serious harm to consumers, including eye irritation, swelling, and incision surgery. This study aims to analyze legal protection for consumers who suffer losses due to the use of Pinkflash products and the form of business actor responsibility based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications, sourced from secondary data analyzed qualitatively. The results show that preventive protection has not run optimally because business actors violate Article 7 letter b and Article 8 of the UUPK by not providing correct information and trading products containing hazardous substances and without distribution permits. Repressive protection has been carried out through BPOM administrative actions, but the compensation provided is only twice the product price and does not cover health care costs as regulated in Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPK. Forms of business actor responsibility include civil, criminal, and administrative liability, but their implementation has not been optimal. This research recommends strengthening BPOM supervision, implementing strict sanctions, and providing compensation covering all victims' health care costs. Keywords: Consumer Protection, Business Actor Responsibility, Hazardous Cosmetics Abstrak. Kasus produk kosmetik Pinkflash yang mengandung bahan berbahaya seperti Acid Orange 7 dan Rhodamin B (Merah K10) telah menimbulkan kerugian serius bagi konsumen, termasuk iritasi mata, bengkak, hingga tindakan operasi insisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk Pinkflash serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan optimal karena pelaku usaha melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 UUPK dengan tidak memberikan informasi yang benar dan memperdagangkan produk mengandung bahan berbahaya serta tanpa izin edar. Perlindungan represif telah dilakukan melalui tindakan administratif BPOM, namun kompensasi yang diberikan hanya sebesar dua kali lipat harga produk dan tidak mencakup biaya perawatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPK. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif, namun implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan BPOM, penerapan sanksi tegas, dan pemberian ganti rugi yang mencakup seluruh biaya perawatan kesehatan korban. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kosmetik Berbahaya
Pembaharuan KUHP Baru Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia
Dilihat dari sudut pandang historis, KUHP yang masih berlaku saat ini merupakan hasil pembaruan hukum pada awal masa kemerdekaan yang bertujuan menggantikan hukum pidana warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie). KUHP baru dirancang untuk membangun kembali sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, berbeda dengan undang-undang biasa yang hanya mengatur sebagian aspek dan masih terkait dengan kerangka hukum lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif sebagai dasar utama dalam analisisnya. Kerangka penelitian dikembangkan melalui pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dasar hukum serta struktur normatif yang melandasinya. Penulis menarik kesimpulan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru oleh pimpinan negara merupakan keputusan kenegaraan yang berlandaskan pertimbangan filosofis serta kajian konstitusional yang mendalam. KUHP lama yang berasal dari masa kolonial Belanda dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka, demokratis, dan berlandaskan Pancasila.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Repacking di E-Commerce
Abstract. The widespread circulation of repackaged food products on e-commerce platforms that fail to meet food-safety and labeling standards poses health risks and threatens consumer rights guaranteed under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers, the role and responsibility of sellers, and the shift in the locus of responsibility from individual sellers toward e-commerce platform operators regarding the circulation of repackaged products. The study employs a normative juridical method with an analytical-descriptive specification, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by non-participant observation and electronic document study of two store cases on e-commerce platforms, analyzed through qualitative normative analysis. The results show that legal protection is normatively available in the UUPK, both preventive and repressive, yet implementation remains ineffective due to weak BPOM oversight and platform verification systems, while seller liability in practice remains fault-based rather than fully strict. Both stores examined were found marketing products without complete labeling and continued operating for years without takedown action, with sales volumes in the thousands of units. This study concludes that strengthening upstream-to-downstream BPOM oversight, reinforcing platform due-diligence obligations, and a normative shift toward full strict liability for high-risk food products are needed to achieve effective consumer protection in e-commerce. Keywords: consumer protection, repackaged products, e-commerce, Law Number 8 of 1999, platform liability. Abstrak. Maraknya peredaran produk makanan repacking di platform e-commerce yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan pelabelan menimbulkan risiko kesehatan sekaligus mengancam hak-hak konsumen yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, peran dan tanggung jawab penjual, serta pergeseran locus tanggung jawab dari penjual individual menuju penyelenggara platform e-commerce atas peredaran produk repacking tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi observasi non-partisipan dan studi dokumen elektronik pada dua kasus toko di platform e-commerce, yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia dalam UUPK, baik preventif maupun represif, namun pelaksanaannya belum efektif akibat lemahnya pengawasan BPOM dan sistem verifikasi platform, sementara tanggung jawab penjual pada praktiknya masih bersifat fault-based liability, bukan strict liability penuh. Dua toko yang diteliti terbukti memasarkan produk tanpa label lengkap dan tetap beroperasi bertahun-tahun tanpa tindakan takedown, dengan volume penjualan ribuan unit. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan BPOM dari hulu ke hilir, penegasan kewajiban due diligence platform, serta afirmasi normatif ke arah strict liability penuh untuk produk pangan berisiko tinggi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif di e-commerce. Kata Kunci: perlindungan konsumen, produk repacking, e-commerce, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab platform.
Perlindungan Anak Korban Sextortion Elektronik dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Abstract. This research examines the legal issues that arise when the direct perpetrator of child sexual exploitation is a parent who claims to have acted under a third party's sextortion threat, as occurred in the 2023 South Tangerang case, in which a mother identified as R allegedly produced and transmitted sexually explicit material involving her five-year-old child after being threatened with the distribution of her private photographs. This study analyzes the legal protection available to the child victim and the criminal liability of R and of the party allegedly controlling the digital threat. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively, with the South Tangerang case as reported in official police and child-protection sources as its object. The findings show that the child is entitled to preventive and repressive protection, while R's liability under the Child Protection Law, the Pornography Law, and the Electronic Information and Transactions Law remains applicable because the threat she experienced does not satisfy the cumulative requirements of duress as a full excuse. The party controlling the digital account must be held separately liable according to its proven role. Keywords: Child Protection, Sexual Exploitation, Sextortion, Criminal Liability, Duress. Abstrak. Penelitian ini mengkaji persoalan hukumyang timbul ketika pelaku langsung eksploitasi seksualanak adalah orang tua yang mengaku bertindak di bawah ancaman sextortion pihak ketiga, sebagaimanaterjadi dalam kasus Tangerang Selatan tahun 2023, ketika seorang ibu berinisial R diduga membuat dan mengirimkan video bermuatan seksual yang melibatkananak kandungnya yang berusia lima tahun setelahmenerima ancaman penyebaran foto pribadi melaluisebuah akun Facebook. Penelitian ini bertujuanmenganalisis perlindungan hukum bagi anak korban serta pertanggungjawaban pidana R dan pihak yang diduga mengendalikan ancaman digital. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Objekpenelitian adalah kerangka perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana yang berlaku atas kasusTangerang Selatan berdasarkan keterangan resmikepolisian dan lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan anak berhak atas perlindunganpreventif dan represif, sedangkan pertanggungjawabanR atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE tetapberlaku karena ancaman yang dialaminya belummemenuhi syarat kumulatif daya paksa sebagai alasanpemaaf penuh. Pihak yang mengendalikan akun digital harus dimintai pertanggungjawaban tersendiri sesuaiperan yang terbukti. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sextortion, Eksploitasi Seksual, Pertanggungjawaban Pidana, Daya Paksa.
Perlindungan Hukum Pembeli Lelang Objek Hak Tanggungan Akibat Pembatalan Sepihak oleh Penjual
Abstract. This article analyzes legal protection for a good-faith buyer of a Mortgage Right auction when the auction transaction is subsequently cancelled and the buyer does not obtain full restoration of the rights arising from the auction. The discussion is limited to the first research problem of the thesis and uses the Dewi Saraswati case as the main factual basis. The study applies a normative juridical method with statutory and case approaches. Legal materials are obtained through literature and document study and are analyzed qualitatively. The results show that the buyer’s position as a good-faith auction purchaser is supported by the legality of the auction procedure, the auction minutes, proof of payment, and the absence of prior knowledge of a hidden legal defect. Preventive protection is provided through administrative and juridical examination before the auction, but this mechanism has structural limits because it cannot always detect concealed defects that are disputed years later. Consequently, repressive protection becomes decisive. It includes challenging the legal basis of the cancellation, filing civil claims against PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. based on breach of contract and unlawful act concerning the acknowledged but unrepaid net auction proceeds, submitting complaints to the financial-services authority, and seeking institutional accountability from state bodies involved in the auction and land-administration process. The available mechanisms are complementary and must be read cumulatively to restore the buyer’s position effectively. Keywords: Legal Protection, Auction Buyer, Mortgage Right, Good Faith, Auction Cancellation. Abstrak. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli lelang objek Hak Tanggungan yang beritikad baik ketika lelang kemudian dibatalkan dan hak pembeli tidak dipulihkan secara penuh. Pembahasan dibatasi pada identifikasi masalah pertama dalam skripsi dengan kasus Dewi Saraswati sebagai dasar faktual utama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pembeli lelang beritikad baik ditopang oleh keikutsertaan dalam prosedur lelang yang sah, risalah lelang, bukti pembayaran, serta tidak adanya pengetahuan mengenai cacat yuridis tersembunyi. Perlindungan preventif tersedia melalui pemeriksaan yuridis dan administratif sebelum lelang, tetapi memiliki keterbatasan karena tidak selalu dapat mendeteksi cacat yang baru dipersoalkan bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, perlindungan represif menjadi penentu pemulihan hak. Bentuknya meliputi upaya hukum atas pembatalan lelang, gugatan perdata terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait hasil bersih lelang yang telah diakui namun belum dikembalikan, pengaduan kepada otoritas sektor jasa keuangan, serta tuntutan pertanggungjawaban kelembagaan terhadap instansi negara yang terkait dengan proses lelang dan administrasi pertanahan. Seluruh mekanisme tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dibaca secara kumulatif agar perlindungan pembeli lelang tidak berhenti pada pengakuan normatif semata. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli Lelang, Hak Tanggungan, Itikad Baik, Pembatalan Lelang.
Pembelaan Terpaksa dan Perlindungan Hukum Tersangka: Studi Kasus Hogi Minaya
Abstract. This study examines the legal qualification of Hogi Minaya's act of chasing two perpetrators who had just snatched his wife's bag in Sleman, an event that ended in a traffic accident causing the perpetrators' deaths, and the legal protection afforded to Hogi after he was designated a suspect. The urgency of this research lies in determining whether a defensive pursuit following a crime in progress can be qualified as necessary defense (noodweer) under Article 49(1) of the old Criminal Code and Article 34 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and how legal protection should operate throughout the criminal process. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, this research analyzes secondary legal materials alongside verifiable case facts drawn from official statements and credible news reports. The findings indicate that Hogi's initial pursuit has a strong normative basis to be qualified as necessary defense, since it responded directly to an unlawful attack on his wife and property, although the elements of negligence under Article 310(4) and dangerous driving under Article 311 of the Traffic Law, as well as the tests of subsidiarity, proportionality, and causation, remain conditional on unavailable technical reconstruction. The study concludes that legal protection for persons invoking necessary defense must operate preventively from the investigation stage, not merely through the eventual termination of prosecution. Keywords: Necessary Defense, Criminal Responsibility, Legal Protection, Suspect Status, Termination of Prosecution. Abstrak. Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum tindakan Hogi Minaya yang mengejar dua orang yang baru saja menjambret tas istrinya di Sleman, peristiwa yang berakhir dengan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia, serta perlindungan hukum yang diterima Hogi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menentukan apakah pengejaran yang dilakukan segera setelah kejahatan berlangsung dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bagaimana perlindungan hukum seharusnya bekerja di sepanjang proses pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menganalisis bahan hukum sekunder bersama fakta kasus yang dapat diverifikasi dari keterangan resmi dan pemberitaan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengejaran awal Hogi memiliki dasar normatif yang kuat untuk dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa karena merupakan respons langsung terhadap serangan melawan hukum terhadap istri dan harta bendanya, meskipun unsur kelalaian dalam Pasal 310 ayat (4) dan cara mengemudi membahayakan dalam Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengujian subsidiaritas, proporsionalitas, dan kausalitas, masih bersifat bersyarat karena rekonstruksi teknis belum tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi orang yang mengajukan pembelaan terpaksa harus bekerja secara preventif sejak tahap penyidikan, bukan semata-mata melalui penghentian penuntutan pada akhir proses. Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Status Tersangka, Penghentian Penuntutan.
Ahmad Hekmatyar Maulana Afghani 10040022259
Kebijakan Perparkiran dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar di Masjid Al-Jabbar
Abstract. This study examines parking policy in Bandung City and criminal law enforcement against illegal levies in the parking area of Al-Jabbar Mosque, prompted by a viral case posted on the X account @petanirumah in April 2024. A normative juridical method with a descriptive-analytical specification was applied through literature study. Findings show Bandung City and West Java already have adequate regulations (Law No. 22/2009, Mayor Regulation No. 66/2021, and No. 121/2022), yet implementation still reveals a gap between das sollen and das sein. Based on Soerjono Soekanto's theory, weak coordination among law enforcement agencies, limited monitoring facilities, and low public legal awareness are the main causes. The attendants' conduct potentially fulfills extortion (Article 482) and fraud (Article 492), yet Saber Pungli's enforcement remains limited to administrative warnings. Abstrak. Penelitian ini mengkaji kebijakan perparkiran di Kota Bandung dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar di area parkir Masjid Al-Jabbar, dipicu kasus viral unggahan akun X @petanirumah pada April 2024. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bandung dan Jawa Barat telah memiliki regulasi memadai (UU No. 22/2009, Perwal No. 66/2021, dan Perwal No. 121/2022), namun implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, lemahnya koordinasi aparat, minimnya sarana pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama. Perbuatan juru parkir berpotensi memenuhi unsur pemerasan (Pasal 482 KUHP) dan penipuan (Pasal 492 KUHP), namun penindakan Tim Saber Pungli masih sebatas teguran administratif.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PEMALSUAN LABEL KEDALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pemalsuan label kedaluwarsa pada produk pangan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen karena dapat memberikan informasi yang menyesatkan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan pemalsuan label kedaluwarsa dan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha atas perbuatan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan label menjadi dasar hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pemalsuan label kedaluwarsa. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam kasus keracunan massal di Kabupaten Kediri, manipulasi label kedaluwarsa menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN TOOLS FOR HUMANITY DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.
Adinda Putri Mulya Pramaditha 10040022181
Perlindungan Demonstran Korban Kekerasan Polisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Masukan Abstract Disini dengan Format Abstract. tulisan abstract bahasa inggris Abstract. tulisan abstract bahasa indonesia
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Child Grooming melalui Manipulasi Artificial Intelligence Deepfake
Abstract. This article discusses the legal liability of perpetrators of child grooming who use Artificial Intelligence (AI) deepfake technology, based on the first research problem in the thesis and the case construction of SMAN 11 Semarang. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through literature study from legislation, criminal-law books, journal articles, and case materials, and were analyzed qualitatively. The discussion focuses on the relationship between the perpetrator’s conduct and culpability through the concepts of actus reus and mens rea. The results show that liability may arise from a series of actions consisting of collecting a child’s visual data, building manipulative digital communication, producing synthetic sexual content, and using that content for electronic sexual extortion. The perpetrator’s intent is reflected in the deliberate use of AI-generated content to pressure the child. The conduct can be assessed through the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, the Child Protection Law, and the Pornography Law. AI is positioned as a tool, while criminal responsibility remains attached to the human actor who intentionally controls and uses it. Abstrak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum pelaku child grooming yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) deepfakeberdasarkan identifikasi masalah pertama dalam skripsi dan konstruksi kasus SMAN 11 Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku hukum pidana, artikel jurnal, dan bahan kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada hubungan antara perbuatan pelaku dan kesalahannya melalui konsep actus reus dan mens rea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dapat dibangun dari rangkaian pengumpulan data visual anak, pendekatan manipulatif di ruang digital, pembuatan konten seksual sintetis, dan penggunaan konten tersebut untuk pemerasan seksual elektronik. Kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar menggunakan hasil rekayasa AI untuk menekan korban. Perbuatan tersebut dapat dianalisis melalui UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. AI ditempatkan sebagai sarana, sedangkan pertanggungjawaban tetap diarahkan kepada manusia yang mengendalikan dan menggunakannya secara sengaja.
Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Melindungi Situs Judi Online
Abstract. The digital transformation of government services has made the authority to monitor and block illegal online content increasingly important. This authority becomes a criminal-law issue when employees use access within the blocking system to keep online gambling sites accessible. This research aims to analyze the criminal liability of employees or former employees of the Ministry of Communication and Digital Affairs who abused their authority to protect online gambling sites under Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, and to analyze government efforts to combat online gambling through techno prevention and their comparison with Australia. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively. The main case is South Jakarta District Court Decision Number 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. The findings show that the conduct is most appropriately qualified as intentionally and unlawfully making electronic information containing gambling content accessible. Abuse of authority is not treated as an independent offense in this construction, but is relevant to the unlawful or without-right element. Criminal liability depends on the fulfillment of the offense, intent, the absence of grounds excluding criminal liability, and each defendant's individual contribution within participation. Indonesia's techno prevention measures have produced significant quantitative results, but the Komdigi case demonstrates that technology must be accompanied by internal governance, access controls, audit trails, and accountability. Australia provides a useful comparative model through integrated regulation, a specialized regulator, technological blocking, monitoring, and public transparency. Abstrak. Transformasi digital pemerintahan menjadikan kewenangan pemantauan dan pemblokiran konten ilegal semakin penting. Kewenangan tersebut menjadi persoalan hukum pidana ketika pegawai menggunakan akses dalam sistem pemblokiran untuk mempertahankan keteraksesan situs judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai atau mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi situs judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis upaya pemerintah memberantas judi online melalui pendekatan techno prevention dan perbandingannya dengan Australia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 279/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa paling tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penyalahgunaan kewenangan tidak berdiri sebagai delik tersendiri dalam konstruksi tersebut, tetapi berkaitan dengan unsur tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur delik, kesengajaan, tidak adanya alasan penghapus pidana, dan kontribusi individual masing-masing pelaku dalam penyertaan. Pendekatan techno prevention Indonesia telah menghasilkan capaian kuantitatif yang signifikan, tetapi perkara Komdigi menunjukkan bahwa teknologi harus disertai tata kelola internal, pembatasan akses, audit trail, dan akuntabilitas. Australia memberikan pembelajaran melalui integrasi regulasi, otoritas khusus, pemblokiran berbasis teknologi, pemantauan, dan transparansi publik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pegawai Komdigi, Judi Online, Penyertaan, Techno Prevention.