Bandung Conference Series: Law Studies

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Melakukan Tindak Pidana Kesehatan Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak Pasien

2025-02-20T00:14:41+08:00

Abstract. Criminal law accountability can be explained that punishment of a person is not sufficient if a person has fulfilled the elements of a criminal offense alone. This study aims to provide in-depth insight into the importance of legal liability in health practice to improve the quality of health services and protect patient rights. This research uses a normative juridical approach method, which is carried out by examining book materials, health-related legislation and relevant legal theories. Data were collected through a literature study that included primary legal materials such as the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as supporting secondary and tertiary legal materials. This research shows that the responsibility of medical personnel and health workers is crucial to maintain patient safety. Negligence in medical practice can be fatal, demanding both criminal and civil liability. This study identified that violations of the code of ethics and standard operating procedures can result in legal sanctions, reflecting the need for integrity in healthcare practice. In addition, the relationship between rights and obligations in healthcare must be maintained to protect patients' rights and human rights in healthcare.

Abstrak. Pertanggungjawaban hukum pidana dapat dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum , serta tidak ada alasan pembenar.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam praktik kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan serta teori-teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan sangat krusial untuk menjaga keselamatan pasien. Kelalaian dalam praktik medis dapat berakibat fatal, menuntut adanya pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelanggaran terhadap kode etik dan standar operasional prosedur dapat mengakibatkan sanksi hukum, mencerminkan perlunya integritas dalam praktik kesehatan. Selain itu, hubungan antara hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan harus dijaga untuk melindungi hak-hak pasien dan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Kajian Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Sukabumi dan penegakan Hukumnya

2025-02-25T16:06:35+08:00

Abstract.. According to the results of mapping conducted by West Java Regional Police, Sukabumi is one of the areas with the largest, most and quite vulnerable to human trafficking crimes. The purpose of this research is to find out the factors causing the occurrence of human trafficking in the Sukabumi Police area and to find out how law enforcement is carried out by Sukabumi Police. In this research, the method used is normative juridical, using descriptive analytical research specifications. Data sources and data collection techniques used through literature studies, and supported by interviews as primary data. The results of this study indicate that the factors causing the crime of trafficking in persons in the Sukabumi Police area are factors of the lure of work with large salaries and easy conditions, the factor of easy departure with the mode of calling visa, the factor of lack of employment opportunities, the factor of the perpetrator who was previously a victim of trafficking the law enforcement carried out by Sukabumi Police against the crime of trafficking in persons in the Sukabumi Police area is with ensnare the perpetrators with the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Migrant Workers

Abstrak. Menurut hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polda Jabar menunjukkan daerah Sukabumi menjadi salah satu daerah dengan terbesar, terbanyak dan cukup rawan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dan Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, serta didukung dengan wawancara sebagai data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi adalah faktor iming-iming pekerjaan dengan gaji besar dan syarat yang mudah, faktor mudahnya pemberangkatan dengan modus calling visa, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, faktor pelaku yang sebelumnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sukabumi terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Sukabumi adalah Menjerat pelaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Urgensi Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia

2025-02-20T00:19:27+08:00

Abstract. This study examines the urgency of regulating justice collaborators in premeditated murder crimes in Indonesia. justice collaborators are willing to cooperate with law enforcement by providing important information about crimes involving themselves and other parties. Although their role is potentially significant, regulations related to justice collaborators in the context of premeditated murder have not been specifically regulated, which causes various problems in their implementation. The purpose of this study is to identify the need for clear legal regulations regarding justice collaborators and their obstacles. The method used in this study is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The types and techniques of data collection are carried out through literature studies, utilizing secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that regulating justice collaborators in premeditated murder crimes is very needed to provide legal certainty and increase the effectiveness of disclosing these cases. Obstacles in its implementation, include regulatory disharmony, lack of understanding among law enforcers, and minimal protection for justice collaborators. Therefore, strategic steps are needed to strengthen the legal framework and implementation of justice collaborators to support fair and transparent law enforcement

Abstrak. Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. justice collaborator adalah individu yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi penting terkait kejahatan yang melibatkan dirinya dan pihak lain. Meskipun peran ini memiliki potensi yang signifikan, regulasi terkait justice collaborator dalam konteks pembunuhan berencana masih belum diatur secara spesifik, yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pengaturan hukum yang jelas mengenai justice collaborator dan kendala dalam penerapan regulasi justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, memanfaatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus-kasus tersebut. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, termasuk ketidakharmonisan regulasi, kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, serta minimnya perlindungan terhadap justice collaborator. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerangka hukum dan implementasi justice collaborator demi mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu dan Kebijakan Kriminalnya

2025-02-20T00:22:28+08:00

Abstract. This research analyzes law enforcement against counterfeit money circulation in Indonesia, focusing on existing criminal policies. Counterfeiting is a serious crime that harms individuals and threatens economic stability and public confidence in the monetary system. The rise in counterfeiting cases, especially in the digital era, complicates law enforcement challenges. This study compares Majalengka Regency, Bandung City and Makassar City to evaluate the effectiveness of law enforcement and the role of the community in preventing this crime. Through case studies, it was found that Majalengka, despite having limited resources, experienced a significant increase in counterfeit money circulation cases. Meanwhile, Bandung City and Makassar City also faced similar challenges. Cooperation between law enforcement officials and the community proved key in improving the effectiveness of prevention and handling of cases. However, weaknesses in the legal substance, such as the lack of a clear definition of electronic money counterfeiting, are an obstacle. Low public awareness of the dangers of counterfeit money also exacerbates the situation. An analysis of Law No. 7/2011 on Currency and the Criminal Code reveals weaknesses that need to be corrected. This research emphasizes the importance of cooperation between law enforcement officials and the community to increase awareness and participation in the prevention of counterfeit money circulation. By identifying causal factors and challenges in law enforcement, the results are expected to contribute to the development of criminal policies that are more responsive to the dynamics of counterfeiting crimes in the future.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan kriminal yang ada. Pemalsuan uang adalah kejahatan serius yang merugikan individu dan mengancam stabilitas ekonomi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Meningkatnya kasus pemalsuan, terutama di era digital, memperumit tantangan penegakan hukum. Penelitian ini membandingkan Kabupaten Majalengka, Kota Bandung dan Kota Makassar untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan peran masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini. Melalui studi kasus, ditemukan bahwa Majalengka, meskipun memiliki sumber daya terbatas, mengalami peningkatan signifikan dalam kasus peredaran uang palsu. Sementara itu, Kota Bandungdan Kota Makassar juga menghadapi tantangan serupa. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat terbukti kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus. Namun, kelemahan dalam substansi hukum, seperti kurangnya definisi jelas mengenai pemalsuan uang elektronik, menjadi hambatan. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya uang palsu juga memperburuk situasi. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP menunjukkan adanya kelemahan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam pencegahan peredaran uang palsu. Dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan tantangan dalam penegakan hukum, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kriminal yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan pemalsuan uang di masa depan.

Penjatuhan Pidana terhadap Oknum TNI dalam Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencucian dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan (Studi Putusan Nomor: 278-K/PM.II-08/AD/X/2022)

2025-02-20T00:25:27+08:00

Abstract. Indonesian National Army as a state instrument has an important responsibility in maintaining security and public order. The verdict of the Jakarta Military Court No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 sentenced a TNI officer to 4 months in prison for attempted theft with aggravation. This research analyzes the verdict which is considered not fulfilling a sense of justice, using a normative juridical approach through case studies and legislation. Primary data was obtained from court decisions and laws and regulations, while secondary data was sourced from relevant law books and journals. The analysis was conducted qualitatively to examine the judge's consideration and aspects of justice in the imposition of punishment. The results showed that the sentence of 4 months imprisonment was considered too light and disproportionate, considering the impact on the image of the TNI and public trust. This verdict has not reflected the aspects of agency development, deterrent effect, and justice in society. In terms of the theory of punishment, the sanction does not fulfill the deterrent aspect and is not proportional between the action and the punishment given. It is necessary to adjust the judge's consideration by taking into account substantive justice, the purpose of punishment, and the impact of the decision when determining the severity or leniency of criminal sanctions to ensure the realization of justice and legal certainty. Aggravating factors such as damaging the honor of TNI institutions and the potential for decreased public confidence need to be considered.

Abstrak. TNI sebagai alat negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan Militer Jakarta No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada oknum TNI dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder bersumber dari buku-buku hukum dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dan aspek keadilan dalam penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman 4 bulan penjara dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional, mengingat dampaknya terhadap citra TNI dan kepercayaan masyarakat. Putusan ini belum mencerminkan aspek pembinaan instansi, efek jera, dan keadilan dalam masyarakat. Ditinjau dari teori pemidanaan, sanksi tersebut tidak memenuhi aspek penjeraan serta tidak proporsional antara tindakan dengan hukuman yang diberikan. Perlunya penyesuaian pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadilan substantif, tujuan pemidanaan, dan dampak putusan saat menentukan berat atau ringannya sanksi pidana untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Faktor pemberat seperti merusak kehormatan instansi TNI dan potensi menurunnya kepercayaan publik perlu dipertimbangkan lebih teliti untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

2025-02-20T00:27:41+08:00

Abstract. This research is motivated by the forest management conflict between the Ompu Umbak Siallagan customary law community and PT Toba Pulp Lestari in Simalungun Regency, North Sumatra. This conflict arose due to the overlapping of the company's concession area with customary land covering an area of 235.71 hectares out of a total of 851 hectares of customary land claims. This research aims to examine the legal protection for customary land in the concession area of PT Toba Pulp Lestari based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and analyze how the position of indigenous forest management after the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and case analysis. The results show that Law No. 41/1999 on Forestry and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 have not been maximized in providing protection to the customary rights of indigenous peoples in North Sumatra, especially the Ompu Umbak Siallagan indigenous community. The requirement for formal recognition from the local government is the main obstacle in fulfilling the rights of indigenous peoples over the management of their customary forests.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik pengelolaan hutan antara masyarakat hukum adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih wilayah konsesi perusahaan dengan tanah adat seluas 235,71 Ha dari total 851 Ha klaim tanah adat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi tanah adat yang berada pada wilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menganalisis bagaimana kedudukan pengelolaan hutan masyarakat adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Sumatera Utara, khususnya masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan. Syarat pengakuan formal dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat mereka.

Restorative Justice terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Perundungan Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

2025-02-20T00:29:42+08:00

Abstract. This research examines the application of Restorative Justice for repeat offenders of bullying crimes in relation to the purpose of punishment. Restorative Justice offers an alternative to the conventional criminal justice system by emphasizing the restoration of relationships between the perpetrator, victim, and community. It prioritizes offender rehabilitation and victim recovery while aiming to reduce recidivism. In bullying cases, this approach seeks to foster offender accountability and provide victims with a sense of justice. Using a doctrinal legal research method and a descriptive-analytical approach, data were collected through a review of legal frameworks such as the Child Protection Law, ITE Law, and Juvenile Criminal Justice System Law, alongside case studies on bullying recidivism. The findings indicate that Restorative Justice can mitigate recidivism when supported by effective rehabilitation and oversight. However, challenges persist in Indonesia, including limited community involvement, inadequate education on empathy, and weak deterrent effects on offenders. This study recommends enhancing Restorative Justice implementation through comprehensive rehabilitation programs, social value education, and collaboration across government, educational institutions, and communities. By adopting a holistic approach, the legal system can better prevent bullying recidivism and promote humane justice.

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice pada pelaku pengulangan tindak pidana perundungan terkait tujuan pemidanaan. Restorative Justice adalah pendekatan alternatif dalam peradilan pidana yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menekankan rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Dalam kasus perundungan, pendekatan ini bertujuan mencegah residivisme dengan meningkatkan kesadaran pelaku terhadap dampak perbuatannya dan memberi ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui kajian terhadap UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta analisis kasus residivisme perundungan. Hasilnya menunjukkan Restorative Justice berpotensi mengurangi residivisme jika didukung rehabilitasi dan pengawasan efektif. Namun, implementasinya di Indonesia terkendala minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya edukasi nilai empati, dan lemahnya efek jera.Penelitian ini merekomendasikan penguatan Restorative Justice melalui program rehabilitasi, pendidikan nilai sosial, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik, diharapkan sistem hukum lebih efektif mencegah pengulangan perundungan dan menciptakan keadilan manusiawi.

Analisis Kepastian Hukum Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Sistem Pembiayaan Kreatif Di Indonesia

2025-02-20T00:33:44+08:00

Abstract. The concept of intellectual property as a fiduciary guarantee has so far been accommodated by the government and has tried to formulate a policy that explains that copyright can be an object of fiduciary guarantee. This deserves appreciation with the issuance of PP No. 24 of 2022 concerning implementing regulations for the creative economy, however, of course the existence of this policy needs to be studied further, because in fact there are still several obstacles, namely regarding the valuation of intellectual property that will be used as an object of guarantee. So far, the regulations made by the government regarding this valuation have not been able to provide a sense of security for both creditors and fiduciaries, especially the copyright of YouTube content which is in digital form and its economic value is based on viewers which of course will be very complicated in determining its valuation so that more comprehensive regulations are needed and touch on more technical matters so that in the future it is hoped that the regulations made by the government can provide legal certainty.

Abstrak. Konsep kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia sejauh ini oleh pemerintah mulai diakomodir dan mencoba merumuskan kebijakan yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi dengan terbitnya PP No. 24 tahun 2022 tentang paraturan pelaksana ekonomi kreatif, namun demikian tentu saja keberadaan kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, karena pada faktanya masih ditemukannya beberapa hambatan yaitu mengenai valuasi kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai objek jaminan sejauh ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait valuasi ini belum bisa memberikan rasa aman baik bagi kreditur dan juga pemberi fidusia, terlebih lagi hak cipta konten youtube yang berbentuk digital dan nilai ekonomi nya didasarkan pada viewers yang tentunya akan sangat rumit dalam menentukan valuasinya sehingga diperlukannya regulasi yang lebih komprehensif dan menyentuh hal yang lebih teknis lagi sehingga kedepannya diharapkan regulasi yang di buat oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum.

Akibat Hukum Keterlambatan Pembayaran dalam Perjanjian Hutang Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr

2025-02-20T00:35:41+08:00

Abstract. A debt and credit agreement is a form of agreement that is often found in various sectors, whether banking, business, or between individuals. In practice, debt and credit agreements do not always go according to plan. Sometimes there is negligence or inability of one of the parties to fulfill its obligations as agreed in the agreement, as in the case decided in Decision Number 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. This study aims to determine and analyze the legal consequences of late payment in a debt agreement in the Civil Code and to determine and analyze the judge's consideration in the case of late payment in a debt agreement in Decision Number 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. The research method used in this research is the normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, the legal consequences arising from defaults in debt and credit agreements are claims for compensation. Compensation that can be demanded in cases of default according to Article 1243 of the Civil Code includes costs, losses, and interest. In his consideration, the judge did not grant interest and fines. This is because the judge has not yet reached the theory of legal ideals, both from justice, legal certainty, and benefit.

Abstrak. Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering ditemui dalam berbagai sektor, baik perbankan, bisnis, maupun antara individu. Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang terjadi kelalaian atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian seperti pada perkara yang diputus pada Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus keterlambatan pembayaran dalam perjanjian utang-piutang dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN. Jmr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yaitu tuntutan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata meliputi biaya, rugi, dan bunga. Dalam pertimbangannya, hakim tidak mengabulkan mengenai bunga dan denda. Hal ini hakim belum mencapai teori cita hukum, baik dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaataan.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Penggunaan Jasa Joki Skripsi di Kalangan Mahasiswa

2025-02-20T00:38:15+08:00

Abstract. In the world of higher education to be declared completed and competent in the lecture period, a mandatory requirement is imposed for undergraduate students who want to achieve their academic degree, namely they must complete a final project or thesis. In the process, the thesis must be done independently without the intervention of a third party, but in the current technological era, the rampant practice of jockeying is increasingly accessible. Many students use the services of a thesis jockey as a shortcut to complete their final project. The purpose of this research is to find out and understand the legal responsibility for the perpetrators of using thesis jockey services among students, as well as to know and understand the criminological review of the position of the practice of using thesis jockey services among students. The research method used is a normative juridical approach with descriptive research specifications, analysis, the type of data used is secondary data, the data collection method uses literature studies and interviews as supporting materials and is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research produced are known that the perpetrators of using thesis jockey services are prohibited acts and can be held legally accountable such as criminal, civil and administrative sanctions that are quite serious. The practice of thesis jockeys is also included in the form of crime. The conclusion was found that there is actually no special provision that regulates the prohibition of the practice of thesis jockeying, but this act can still be legally accounted for.

Abstrak. Dalam dunia perguruan tinggi untuk dinyatakan telah selesai dan kompeten dalam masa perkuliahan diberlakukan suatu persyaratan wajib bagi mahasiswa sarjana yang ingin meraih gelar akademiknya, yaitu harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dalam pengerjaannya, skripsi harus dikerjakan secara mandiri tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, namun dalam era teknologi saat ini maraknya praktik perjokian semakin mudah untuk diakses. Banyak mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penggunaan jasa joki skripsi dikalangan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu diketahui bahwa pelaku penggunaan jasa joki skripsi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum seperti pidana, perdata dan sanksi administratif yang cukup serius. Praktik joki skripsi juga termasuk kedalam bentuk kejahatan. Kesimpulannya ditemukan bahwa sebenarnya belum ada ketentuan khusus yang mengatur larangan praktik perjokian skripsi ini, namun perbuatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu melalui Forum Jual Beli di Grup Facebook sebagai Kejahatan Siber

2025-02-20T00:49:53+08:00

Abstract. Money has an important role in society's economy, so it is often the target of currency crimes. Everyone is competing to get money either by lawful means or by unlawful means, one of which is the criminal act of counterfeiting money. The criminal act of money counterfeiting is an unlawful act committed by imitating currency as if it were real money, circulating and storing the money and using it for economic transactions in everyday life. The perpetrators are currently using the sophistication of digital technology to imitate the original form of the rupiah and then distribute it to the public in various ways, one way is to use social media, especially Facebook, as a means of buying and selling fake money. This research aims to determine the factors that cause perpetrators to commit crimes of counterfeiting money and efforts to overcome them. This research uses qualitative methods and normative juridical methods by examining Law Number 7 of 2011 concerning Currency and the Criminal Code in connection with Criminological Theory. The results of this research found several Facebook groups as a means of buying and selling counterfeit money. The causal factors are divided into internal factors, such as low legal awareness, poverty and psychological conditions. Meanwhile, external factors such as technological developments and the social environment. Mitigation efforts include preventive, preemptive and repressive steps to maintain economic stability.

Abstrak. Uang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, sehingga sering menjadi sasaran kejahatan mata uang. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang baik dengan cara yang halal maupun dengan cara melawan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu tindak melawan hukum yang dilakukan dengan meniru suatu mata uang seolah-olah seperti uang asli, mengedarkan, dan menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kecanggihan teknologi digital saat ini dimanfaatkan para pelaku untuk meniru bentuk asli dari rupiah kemudian mengedarkannya ke masyarakat dalam berbagi cara, salah satu caranya yaitu menjadikan media sosial khususnya Facebook sebagai sarana jual beli uang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pemalsuan uang dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Teori Kriminologi. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa grup facebook sebagai sarana transaksi jual beli uang palsu. Faktor-faktor penyebab terbagi menjadi faktor internal, seperti rendahnya kesadaran hukum, kemiskinan, dan kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan lingkungan sosial. Upaya penanggulangannya mencakup langkah preventif, preemtif, dan represif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Tanggung Jawab terhadap Investor akibat Manipulasi Pasar PT MCash Integrasi Tbk menurut KUHP dan UU Pasar Modal

2025-02-20T00:43:39+08:00

Abstract. Indonesia's capital market faces serious challenges regarding stock manipulation practices that can harm investors. This research examines market manipulation crimes committed by PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) through a pump and dump scheme utilizing social media influencers. The study analyzes legal regulations on market manipulation and issuer accountability towards affected investors. The research employs a normative juridical approach through literature study, examining primary, secondary, and tertiary legal materials, including Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Criminal Code, and related regulations. Data analysis was conducted qualitatively to produce systematic legal knowledge construction. The findings reveal that MCAS's actions fulfilled the elements of prohibited market manipulation by using influencers to create artificial impressions about stock prospects. These violations can be subject to criminal liability under Articles 91, 92 of Capital Market Law and Article 378 of the Criminal Code, as well as accountability through restitution and compensation mechanisms. The research recommends strengthening Financial Services Authority (OJK) supervision, strict law enforcement, and investor education to prevent manipulative practices. The conclusion emphasizes the importance of legal protection for investors and creating a transparent, fair, and accountable capital market ecosystem.

Abstrak. Pasar modal Indonesia menghadapi tantangan serius terkait praktik manipulasi saham yang dapat merugikan investor. Penelitian ini mengkaji tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) melalui skema pump and dump dengan memanfaatkan influencer media sosial. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum mengenai manipulasi pasar dan tanggung jawab emiten terhadap investor yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan konstruksi pengetahuan hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan MCAS memenuhi unsur manipulasi pasar yang dilarang dengan menggunakan influencer untuk menciptakan kesan semu tentang prospek saham. Pelanggaran ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 91, 92 Undang-Undang Pasar Modal dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta melalui mekanisme restitusi dan ganti rugi. Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan hukum yang tegas, serta edukasi investor untuk mencegah praktik manipulatif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi investor dan penciptaan ekosistem pasar modal yang transparan, adil, dan akuntabel.

Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Nomor 36/ Pid.Sus/ 2024/ Pn Dps Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.

2025-02-20T00:47:11+08:00

Abstract. The perpetrators of the crime of abortion consist of two parties: those who want to terminate the pregnancy and those who help. In Decision No. 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, the perpetrator who was convicted was the assisting party. This party can come from the general public or medical personnel, with different criminal sanctions. This study aims to understand the criminal sanctions for abortion perpetrators in accordance with Law Number 17 Year 2023 on Health, as well as the judge's consideration in the case in North Kuta District, Badung Regency, Bali. The method used is normative juridical with secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that abortion regulations in Indonesia are contained in the Criminal Code for the general public and the Health Law for medical personnel. In this decision, the defendant as a medical worker was charged with the Health Law. The judge's consideration was in accordance with the law, but was considered less careful because it ignored the fact that the defendant had repeatedly committed this crime in 2006 and 2009, so the purpose of punishment was not achieved in the decision.

Abstrak. Pelaku tindak pidana aborsi terdiri dari dua pihak: pihak yang ingin menggugurkan kandungan dan pihak yang membantu. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, pelaku yang divonis adalah pihak yang membantu. Pihak ini bisa berasal dari masyarakat umum atau tenaga medis, dengan sanksi pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan memahami sanksi pidana bagi pelaku aborsi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pertimbangan hakim dalam kasus di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi aborsi di Indonesia terdapat dalam KUHP untuk masyarakat umum dan Undang-Undang Kesehatan untuk tenaga medis. Dalam putusan ini, terdakwa sebagai tenaga medis dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinilai kurang cermat karena mengabaikan fakta bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana ini pada 2006 dan 2009, sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: Aborsi, Pengulangan tindak pidana, Tujuan pemidanaan

Penerapan Prinsip Utmost Good Faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending

2025-02-20T00:52:44+08:00

Abstract. Fintech lending, operated by PT iGrow Resources Indonesia, has become one of the innovative solutions in providing easier and faster access to financing for the community. By utilizing technology, fintech lending allows individuals and small businesses to obtain loans without having to go through the complicated and lengthy processes that are common in traditional financial institutions. However, behind this convenience, there are significant challenges related to the application of the principle of utmost good faith in the standard contract used in the transaction. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to explore the issues that arise in the practice of fintech lending, particularly with regard to standardized contracts. The data collected includes secondary data, such as relevant laws and regulations, legal literature, and related documents. Through this analysis, it was found that some clauses in iGrow's standardized contracts, such as risk transfer and lack of transparency, are potentially harmful to lenders. These clauses can create dissatisfaction among lenders and undermine the principle of fairness in transactions, which should be the cornerstone of any agreement. Despite the legal protection regulations set out in POJK Number 6/POJK.07/2022, which includes preventive and repressive mechanisms, unfair practices can still occur.

Abstrak. Fintech lending, yang dioperasikan oleh PT iGrow Resources Indonesia, telah menjadi salah satu solusi inovatif dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech lending memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit dan panjang seperti yang biasa terjadi di lembaga keuangan tradisional. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan yang signifikan terkait penerapan prinsip utmost good faith dalam kontrak baku yang digunakan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul dalam praktik fintech lending, khususnya yang berkaitan dengan kontrak baku. Data yang dikumpulkan mencakup data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang relevan. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa beberapa klausula dalam kontrak baku iGrow, seperti pengalihan risiko dan kurangnya transparansi, berpotensi merugikan lender. Klausula-klausula ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan lender dan menggugurkan prinsip keadilan dalam transaksi, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian. Meskipun terdapat regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang mencakup mekanisme preventif dan represif, praktik yang tidak adil tetap bisa terjadi.

Penegakan Hukum Pidana yang Menyebarluaskan Data Pasien OD HIV Dihubungkan dengan Hak-Hak Pasien oleh Tenaga Medis

2025-02-20T00:57:39+08:00

Abstract. Law enforcement against the dissemination of ODHIV patients' data by medical personnel is an important issue in the context of protecting patients' rights. This thesis examines the impact of violating the confidentiality of personal data of ODHIV patients and the legal liability of doctors involved. This research refers to Law No. 17 of 2023 on Health, which regulates the protection of patients' personal data and sanctions for violators, as well as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, which emphasizes the prohibition of data collection and dissemination without permission. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach to understand the related social and legal context. The results show that data confidentiality violations can lead to social stigma, psychological impact, and loss of public trust in health services. Strict law enforcement is needed to protect patients' rights and prevent similar violations in the future.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap penyebaran data pasien ODHIV oleh tenaga medis merupakan isu penting dalam konteks perlindungan hak-hak pasien. Skripsi ini mengkaji dampak dari pelanggaran kerahasiaan data pribadi pasien ODHIV dan mempertanggungjawaban hukum bagi dokter yang terlibat. Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur perlindungan data pribadi pasien dan sanksi bagi pelanggar, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan larangan pengumpulan dan penyebaran data tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks sosial dan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan data dapat menyebabkan stigma sosial, dampak psikologis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Pertanggungjawaban Hukum Bidan atas Kelalaian terhadap Kematian Bayi Berat Lahir Rendah

2025-02-25T16:07:32+08:00

Abstract. Maternal and newborn health services, including the treatment of Low Birth Weight Infants (BBLR), are an important focus in reducing the infant mortality rate in Indonesia. This study aims to examine the authority of midwives in giving birth to Low Birth Weight Babies (BBLR) and to find out the legal responsibility of midwives for negligence in health services for Low Birth Weight Babies (BBLR) that result in death, by referring to Law Number 17 of 2023 concerning Health. Using a juridical-normative approach and qualitative analysis, this study delves into regulations, literature, and case studies to provide understanding and recommendations for improving the quality of maternal and child health services. This study provides results that the actions of midwives who are negligent in handling BBLR neonates and do not make referrals as they should reflect violations of authority and competence that result in infant death. In this case, the victim's family has the right to demand compensation for material and immaterial losses based on the Civil Code and Article 58 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Abstrak. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, termasuk penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), menjadi fokus penting dalam menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan bidan dalam melakukan persalinan terhadap Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) serta mengetahui pertanggungjawaban hukum bidan atas kelalaian dalam pelayanan kesehatan terhadap Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang mengakibatkan kematian, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mendalami regulasi, literatur, serta studi kasus untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tindakan bidan yang lalai dalam menangani neonatus BBLR dan tidak melakukan rujukan sebagaimana mestinya mencerminkan pelanggaran kewenangan dan kompetensi yang mengakibatkan kematian bayi. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil berdasarkan KUHPerdata dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedar dan Penyalahgunaan Obat Keras Jenis Hexymer

2025-02-20T01:03:39+08:00

Abstract. Hexymer drug abuse among teenagers in Ciamis Regency is a serious problem affecting individual health and social stability. This drug, which should be used with a doctor's prescription, is often misused for non-medical purposes, triggering health risks and increased crime rates. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of Hexymer distribution and abuse and identify the main causal factors behind this case. Using normative juridical method and descriptive approach, this research evaluates the criminal law regulation based on Law No. 17 of 2023 on Health, the effectiveness of law enforcement by Ciamis Police, and the influence of social factors on Hexymer abuse. The results show that the main obstacles in law enforcement include lack of public understanding, weak supervision of illegal drug circulation, and limited resources of law enforcement officers. This study recommends preventive efforts through public education, awareness campaigns on the dangers of hard drugs, and increased cooperation between law enforcement agencies and health agencies. Effective law enforcement is expected to minimize Hexymer abuse, create a healthier environment, and support the development of future criminal law policies.

Abstrak. Penyalahgunaan obat keras jenis Hexymer di kalangan remaja di Kabupaten Ciamis menjadi masalah serius yang memengaruhi kesehatan individu dan stabilitas sosial. Obat yang seharusnya digunakan dengan resep dokter ini sering disalahgunakan untuk tujuan nonmedis, memicu risiko kesehatan dan peningkatan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Hexymer serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang melatarbelakangi kasus ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengevaluasi regulasi hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, efektivitas penegakan hukum oleh Polres Ciamis, dan pengaruh faktor sosial terhadap penyalahgunaan Hexymer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap peredaran obat ilegal, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan upaya preventif melalui edukasi publik, kampanye kesadaran akan bahaya obat keras, dan peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan Hexymer, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mendukung pengembangan kebijakan hukum pidana di masa depan.

Implementasi Prinsip Mengenal Karyawan (Know Your Employee) pada Bank BRI Cabang Pasar Ciawi terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Fraud dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

2025-02-20T15:36:40+08:00

Abstract. Banks are business entities used by the public to save and distribute funds. One of their strategic roles is through the People's Business Credit (KUR) product that supports small and medium enterprise financing, introduced by bank employees known as mantri. However, banking prudential principles in KUR implementation often face challenges, such as fraud risk by bank employees. This research examines the responsibility of bank employees who commit fraud in KUR distribution and the implementation of the Know Your Employee principle according to POJK Number 12 of 2024. This study uses a normative juridical approach and analyzes fraud cases at Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar Ciawi Unit, Tasikmalaya Regency, which involved data manipulation by unit head RR. At BRI Ciamis Branch, this principle has not been implemented optimally, resulting in fraud cases by employees FI and ANN. These cases violated Article 1365 of the Civil Code and Article 49 Paragraph (2) letter a of Law Number 10 of 1998. This fraud caused losses to customers, financial institutions, and the state. Strengthening anti-fraud strategies is needed to prevent similar incidents in the future.

Abstrak. Bank merupakan badan usaha yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dan menyalurkan dana. Salah satu peran strategisnya adalah melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, diperkenalkan oleh pegawai bank bernama mantri. Namun, prinsip kehati-hatian perbankan dalam pelaksanaan KUR sering menghadapi tantangan, seperti risiko fraud oleh pegawai bank. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pegawai bank yang melakukan fraud dalam penyaluran KUR serta penerapan prinsip Know Your Employee sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menganalisis kasus fraud di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, yang melibatkan manipulasi data oleh kepala unit RR. Di BRI Cabang Ciamis, prinsip ini belum diterapkan secara optimal, sehingga kasus fraud oleh pegawai FI dan ANN terjadi. Kasus tersebut melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998. Fraud ini menyebabkan kerugian bagi nasabah, lembaga keuangan, dan negara. Diperlukan penguatan strategi anti-fraud untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Tanggung Jawab Bea Cukai atas Pengenaan Penilaian Barang Hibah Taptilo yang Bukan Merupakan Objek Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

2025-02-20T15:41:52+08:00

Abstract. This study examines the responsibility of the Directorate General of Customs and Excise in imposing an assessment of Taptilo grant goods that are not included in tax objects, based on Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The main focus of the study is on the case of imposing import duties on Braille keyboards that were donated to children with disabilities at Special Schools (SLB), which were detained for two years before being handed over to the recipient. This study aims to analyze the mechanism of imposing import duties and the legal responsibility of Customs in the context of grant goods, as well as the impact of this policy on grant recipients. The method used is a case study with a qualitative approach, involving an analysis of applicable regulations and practices. The results of the study indicate that the lack of understanding of the status of grant goods among related parties contributes to errors in taxation, which has the potential to harm recipients. This study is expected to provide recommendations for improving the Indonesian customs system, especially in protecting the rights of people with disabilities and more effective law enforcement in imposing taxes on grant goods.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengenaan penilaian barang hibah Taptilo yang tidak termasuk dalam objek pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Fokus utama penelitian adalah pada kasus pengenaan bea masuk terhadap keyboard Braille yang dihibahkan untuk anak-anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB), yang mengalami penahanan selama dua tahun sebelum diserahkan kepada penerima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengenaan bea masuk dan tanggung jawab hukum Bea Cukai dalam konteks barang hibah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap penerima hibah. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis peraturan dan praktik yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai status barang hibah di kalangan pihak terkait berkontribusi pada kesalahan pengenaan pajak, yang berpotensi merugikan penerima bantuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kepabeanan Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengenaan pajak atas barang hibah.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Extrajudicial Killing oleh Penegak Hukum di Kalimantan Barat

2025-02-20T15:40:24+08:00

Abstract. Extrajudicial killing refers to the act of killing carried out outside of a court's decision by state officials, characterized by actions that result in death, conducted without proper legal process, perpetrated by state officials, and performed not in self-defense or in the execution of lawful orders. This research focuses on a specific case of violence leading to the death of a suspect, RF, in Ketapang, West Kalimantan. The research employs a normative juridical method. The legal study involves analyzing secondary data through a review of regulations and literature relevant to the issue under investigation. The findings indicate that the violence perpetrated by investigators against RF qualifies as an act of extrajudicial killing. Consequently, the criminal liability for police investigators involved in extrajudicial killings is governed by Article 354 Paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 of the Penal Code, carrying a criminal penalty of 10 (ten) years' imprisonment. Furthermore, pursuant to the explanation of Article 104 of the Human Rights Law, extrajudicial killing constitutes a gross violation of human rights. Therefore, police investigators who commit extrajudicial killings must be prosecuted in a human rights court to be held accountable for their actions.

Abstrak. Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan diluar putusan pengadilan oleh aparat negara dengan karakteristik melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara, dan tindakan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Peneliti lebih memfokuskan pada kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada tersangka RF di Ketapang, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat adalah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap RF masuk kedalam kualifikasi tindakan extrajudicial killing sehingga pertanggungjawaban pidana bagi penyidik kepolisian yang melakukan tindakan extrajudicial killing adalah dikenakan Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP dengan sanksi pidana 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang HAM, extrajudicial killing termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, maka penyidik kepolisian yang melakukan extrajudicial killing harus diadili di pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penerapan Asas Aman dalam Proses Pendaftaran Tanah untuk Mencegah Penerbitan Sertifikat Ganda

2025-02-20T15:43:31+08:00

Abstract. Land as an important asset in social and economic life is often the object of legal disputes in Indonesia. One of the problems that often arises is the issuance of multiple certificates, which threatens the legal certainty of land owners. This research examines the application of the principle of security in the land registration process. The background of this research is the rise of double certificate cases that cause legal uncertainty and harm legitimate land rights holders. The purpose of the research is to analyze the application of the safe principle by the National Land Agency (BPN) in preventing the issuance of double certificates. The research method used is normative juridical with statutory approach and case approach. The data used is secondary data obtained through literature study. Data analysis is done qualitatively. The results showed that the application of the principle of security in the process of land registration by the BPN has not been optimal, especially in terms of verification of physical and juridical land data. This can be seen from the issuance of multiple certificates that cause land disputes.

Abstrak. Tanah sebagai ase penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi sering kali menjadi objek sengketa hukum di Indonesia. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah penerbitan sertifikat ganda, yang mengancam kepastian hukum pemilik tanah. Penelitian ini mengkaji penerapan asas aman dalam proses pendaftaran tanah. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kasus sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pemegang hak atas tanah yang sah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan asas aman oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terbitnya sertifikat ganda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas aman dalam proses pendaftaran tanah oleh BPN belum optimal, terutama dalam hal verifikasi data fisik dan yuridis tanah. Hal ini terlihat dari masih terbitnya sertifikat ganda yang menimbulkan sengketa pertanahan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Konser Musik yang Merugikan Konsumen Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Barbar Festival di Banyuwangi

2025-02-20T15:44:57+08:00

Abstract. The high interest in music concerts encourages people to attend concerts, this makes many event organizers compete to present music concerts. One of them is EO 9 Naga Production which presents a music concert called "BarBar Festival". This concert is highly anticipated by the public, especially fans of Happy Asmara and Gilga Sahid. However, unfortunately there was a sudden cancellation of the event by the organizers on the day the event took place. It turned out that the reason for the cancellation of the event was due to an administrative problem that had not been resolved by the organizers with Gildcoustic management. This then creates conflict between the audience and management. Therefore, the aim of this research is to find out the provisions that form the legal basis regarding the cancellation of music concerts. This research uses a normative juridical approach method by studying secondary legal materials in the form of statutory regulations, legal theory and opinions from scholars and uses a qualitative data analysis method which is carried out by interpreting the legal materials that have been processed. Thus, it is important to adjust the implementation of the concert and the applicable regulations so that actions that are detrimental to consumers do not occur because the state has provided protection for the Indonesian people through regulations that have been made, this is a form of preventive legal protection. So the organizers have an obligation to be responsible based on the Consumer Protection Law Number 8 of 1999.

Abstrak. Tingginya minat konser musik mendorong masyarakat untuk mendatangi konser, hal ini membuat banyak penyelenggara event yang berkompetisi untuk menghadirkan konser musik. Salah satunya EO 9 Naga Production yang menghadirkan konser musik dengan nama “BarBar Festival”. Konser ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama penggemar Happy Asmara dan Gilga Sahid. Namun, sayangnya terjadi pembatalan acara secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari acara terlaksana. Ternyata alasan pembatalan acara tersebut yaitu karena adanya masalah administrasi yang belum selesai oleh penyelenggara kepada manajemen Gildcoustic. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara penonton dan manajemen. Karenanya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan konser musik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat dari sarjana serta menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menginterpretasi bahan- bahan hukum yang telah diolah. Dengan demikian, menjadi penting untuk menyesuaikan antara pelaksanaan konser dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi tindakan yang merugikan konsumen karena negara telah memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia melalui peraturan yang dibuat, hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum preventif. Sehingga pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pertanggungjawaban Dokter atas Kecacatan Ibu Akibat Operasi Caesar

2025-02-20T15:48:56+08:00

Abstract. Health care practices are in the spotlight, especially related to negligence by medical personnel in caesarean operations that can endanger the patient's condition, such as the risk of disability in the mother. The importance of the legal relationship between doctors and hospitals, both of which have the responsibility to ensure patient safety. An in-depth analysis of the case of a mother experiencing disability after a caesarean operation is important to determine the doctor's responsibility in the event of failure or disability that occurs in the hospital, as well as the legal relationship between doctors and hospitals in health services. This study uses a normative legal approach method. The data analysis method uses a qualitative analysis method by taking data related to the problems to be studied, identifying data that has been collected and arranging it systematically. The results of the study of the legal relationship between doctors and hospitals in health services are employment relationships or partnership relationships. The hospital is responsible for patient losses caused by the doctor's negligence, in accordance with Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. In this case, the victim's family has the right to claim compensation for material and immaterial losses.

Abstrak. Praktik pelayanan kesehatan menjadi sorotan, terutama terkait kelalaian oleh tenaga medis dalam operasi caesar yang dapat membahayakan kondisi pasien seperti risiko cacat pada ibu. Pentingnya hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit yang keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien. Analisis mendalam terhadap kasus seorang ibu mengalami kecacatan setelah dilakukannya operasi caesar menjadi penting untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan yang terjadi di rumah sakit, serta bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan serta disusun secara sistematis. Hasil penelitian hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan pekerjaan atau hubungan kemitraan. Pertanggungjawabannya dilakukan oleh rumah sakit karena kerugian pasien yang diakibatkan oleh kelalaian dokter, sesuai dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil.

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

2025-02-20T15:49:56+08:00

Abstract. Indonesia's state revenue as a developing country, one of which comes from customs. Cigarettes are one of the commodities that contribute large revenues to the country from its excise. So that its circulation is supervised by definite regulations. Illegal cigarettes that are not subject to official excise are sold at much cheaper prices, which not only harms state revenues but also encourages consumption among more vulnerable communities. The circulation of illegal cigarettes shows the ineffectiveness of Law Number 39 of 2007 concerning Excise. So this study aims to determine the factors inhibiting law enforcement and to find solutions to the weak law enforcement against the circulation of illegal cigarettes. On the other hand, the method used in this study is the normative juridical method using laws and regulations and literature studies as well as analytical descriptive methods that function to describe or provide an overview of the object being studied through data that has been collected as it is and make generally applicable conclusions. Solutions that include increasing supervision, providing intensive training to law enforcement officers, and transparency in the legal process. From this problem, it is important to conduct an evaluation of the articles in Law No. 39 of 2007, it is important to revise and draft more specific implementing regulations to close existing legal loopholes.

Abstrak.Pendapatan negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, salah satunya berasal dari bea cukai. Rokok menjadi salah satu komoditas yang menyumbang pendapatan besar kepada negara dari cukainya. Sehingga peredarannya diawasi dengan regulasi yang pasti. Rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai resmi dijual dengan harga yang jauh lebih murah, yang tidak hanya merugikan penerimaan negara tetapi juga mendorong konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih rentan. Peredaran rokok ilegal menunjukan belum efektifnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dan untuk mengetahui solusi dari lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Disisi lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka serta metode deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagai adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Solusi yang mencakup peningkatan pengawasan, pemberian pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum, serta transparansi dalam proses hukum. Dari permasalahan ini, menjadi penting untuk dilakukannya evaluasi terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, penting untuk melakukan revisi dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik guna menutup celah hukum yang ada.

Tanggung Jawab PT. X Jakarta atas Ketidakmampuan Membayar Upah kepada Pekerja

2025-02-20T16:04:39+08:00

Abstract. Work is a means of fulfilling the needs of society to support a person's economy and finances. The law has regulated the rights and obligations of companies and workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This employment relationship can cause problems if the company cannot fulfil the rights of workers, namely wages, as happened at PT. X Jakarta. Workers at PT. X did not receive their rights according to the agreement that had been agreed upon in the initial work agreement with the company. This includes the non-fulfillment of employee rights by not paying wages to workers which was done unilaterally by the company. Thus, this study aims to determine the position of workers at PT. X and the responsibility of PT. X towards its employees. On the other hand, the method used in this study is the normative legal method using laws and regulations and literature studies as well as analytical descriptive methods that function to describe or provide an overview of the object being studied through data that has been collected by conducting analysis and making generally applicable conclusions. To solve this problem, employees of PT. X has filed for compensation and demanded payment of wages to PT. X. By employment laws, the worker has the right to demand his rights until PT. X can compensate for the losses.

Abstrak. Pekerjaan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan msyarakat untuk menunjang ekonomi dan finansial seseorang. Hukum telah mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja ini dapat menimbulkan masalah apabila perusahaan tidak dapat memenuhi hak tenaga kerja yaitu upah seperti yang terjadi di PT. X Jakarta. Para pekerja di PT. X tidak mendapat hak-hak mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kerja diawal dengan perusahaan. Termasuk didalamnya adalah tidak terpenuhinya hak karyawan dengan tidak dibayarkannya upah kepada pekerja yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pekerja pada PT. X dan tanggungjawab PT. X terhadap karyawan nya. Disisi lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka serta metode deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, karyawan PT. X telah mengajukan ganti rugi dan menuntut pembayaran upah kepada PT. X. Sesuai dengan undang-undangan ketenagakerjaan, maka tenaga kerja tersebut berhak untuk menuntut hak nya sampai PT. X dapat mengganti kerugian.

Tanggung Jawab PT. Fikasa Group terhadap Kasus Investasi Promissory Note Ilegal

2025-02-25T16:06:38+08:00

Abstract. Investment is the process of placing funds by individuals, groups, or legal entities to obtain future profits. The general objective of investing is to increase wealth or earn multiple returns, as well as regular income. However, investments carry significant risks, especially from unrealistic offers that can lead to losses. This research analyzes the legal responsibility of PT Fikasa Group towards investors in the case of illegal promissory note investment based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of PT Fikasa Group to investors in the case of illegal Promissory Note investment based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The approach method used in this research is Normative Juridical with descriptive analysis type of research, which is carried out by analyzing library sources or secondary materials that emphasize the study of legislation, legal documents, and legal literature to understand and/or explain existing legal phenomena. The technique used is literature study, through reviewing books, literature, and reports related to the problem to be solved. The results show that PT Fikasa Group has a legal responsibility to protect investors regarding illegal promissory note investment practices. This analysis of the UUPT shows that the directors and commissioners have a fiduciary duty to manage the company in good faith and maintain the security of investor funds. In addition, the importance of transparency and accountability in the management of investment funds is also emphasized to prevent illegal investment practices that harm the public.

Abstrak. Investasi adalah proses penempatan dana oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan umum investasi adalah meningkatkan kekayaan atau mendapatkan pengembalian berganda, serta penghasilan rutin. Namun, investasi memiliki risiko signifikan, terutama dari penawaran yang tidak realistis yang bisa menyebabkan kerugian. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group terhadap investor dalam kasus investasi promissory note ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Fikasa Group kepada investor dalam kasus investasi Promissory Note (surat sanggup) ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder yang menekankan studi terhadap perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami dan/atau menjelaskan fenomena hukum yang ada. Teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, melalui penelaahan buku, literatur, dan laporan terkait masalah yang ingin dipecahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Fikasa Group memiliki tanggung jawab hukum melindungi investor terkait praktik investasi promissory note ilegal. Analisis terhadap UUPT ini menunjukkan direksi dan komisaris memiliki fiduciary duty untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan menjaga keamanan dana investor. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi juga ditekankan untuk mencegah terjadinya praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Penjualan Smartphone Terkait Pemblokiran IMEI Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2025-02-22T10:30:33+08:00

Abstract. research examines and describes the legal protection for consumers related to IMEI blocking in smartphone purchases related to smartphone consumers who are blocked by the government based on Permenkominfo No.1 of 2020 concerning IMEI (International Mobile Equipment Identity) Registration and Control which is connected with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is done to protect consumers in purchasing smartphones related to blocked IMEI based on the consumer protection law. This research method uses a normative juridical approach with descriptive analysis spesifications. The data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary materials collected through literature studies and interviews which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal consequences in the sale and purchase transaction of smartphones in IMEI blocking violate the principle of freedom of contract, good faith, and the principle of legal certainty. The author also analyzes how consumer protection mechanisms can be carried out. This protection mechanism can be in the form of preventive law against consumers regarding the purchase of blackmarket smartphones based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which provides the rights that consumers should get as stated in Article 4. Repressive legal protection is carried out with legal liability, because business actors have violated statutory provisions.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian smartphone terkait smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No.1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone terkait IMEI yang diblokir berdasarkan UU perlindungan konsumen. Metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara yang kemudian di analisis yuridis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dalam transaksi jual beli smartphone dalam pemblokiran IMEI ini melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan asas kepastian hukum. Penulis juga menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dapat dilakukan. Mekanisme perlindungan ini dapat berupa hukum preventif terhadap konsumen berkaitan pembelian smartphone black market berdasar pada ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan seperti tercantum dalam Pasal 4. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan pertanggungjawaban hukum, karena pelaku usaha telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Ikan yang Mengakibatkan Luka Berat

2025-02-20T16:28:24+08:00

Abstract. Indonesia, as the world's largest archipelagic state, possesses a vast maritime area and significant fishery resources. However, this immense potential poses challenges, particularly regarding criminal activities in the fisheries sector, including the illegal possession and use of explosives for fishing. Law Number 31 of 2004 on Fisheries and Emergency Law Number 12 of 1951 explicitly prohibit such actions. Despite these regulations, cases of illegal possession of explosives persist, such as the explosions in Pandeglang and Sumenep in 2024, which resulted in property damage and serious injuries. This study aims to examine the criminal liability of offenders involved in such crimes and the enforcement of relevant laws. Using a normative juridical approach, the study reveals that the criminal liability of offenders is based on the fulfillment of elements of a crime, including culpability, the capacity to be held accountable, and the absence of exculpatory reasons. However, weak oversight, limited facilities, and low public legal awareness remain significant obstacles to law enforcement. The research underscores the need to strengthen the legal culture within society and enhance the effectiveness of oversight mechanisms to prevent similar violations. Thus, this study provides a critical contribution to the development of criminal law science, particularly regarding accountability and law enforcement in Indonesia.

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas wilayah laut yang signifikan dan sumber daya perikanan yang potensial. Namun, potensi besar ini menghadirkan tantangan berupa tindak pidana dalam dunia perikanan, termasuk kepemilikan dan penggunaan bahan peledak ilegal untuk menangkap ikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara tegas melarang tindakan tersebut. Meskipun demikian, kasus kepemilikan bahan peledak ilegal terus terjadi, seperti ledakan di Pandeglang dan Sumenep pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan dan luka berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, meliputi kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan pemaaf. Namun, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan budaya hukum masyarakat dan peningkatan efektivitas pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait pertanggungjawaban dan penegakan hukum di Indonesia.

Akibat Hukum terhadap Pelaku Penayangan Film Komersial pada Platform Media Sosial

2025-02-20T18:55:52+08:00

Abstract. The development of technology continues to be very rapid, causing people to be increasingly dependent on social media which provides easy communication services and even entertainment. The number of applications used turns out to cause many new violations that occur such as illegal commercial film viewing. This certainly causes losses for the copyright owner of the film work. Copyright is an exclusive granted to a person when creating a work that arises automatically. In Law Number 28 of 2014 concerning copyright stipulates that the creator has economic rights to his creation and if someone else duplicates, distributes, or rearranges his creation, it is mandatory to have prior permission from the copyright owner. This research uses qualitative research methods by collecting data through literature studies. It is not uncommon for illegal movie screenings to be carried out openly which makes it easier for people to watch movies illegally. This research aims to find out what is the background of the rampant airing of illegal commercial films and what are the legal consequences of the perpetrators who aired it.

Abstrak. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan masyarakat semakin ketergantungan kepada media sosial yang memberikan layanan kemudahan komunikasi bahkan hiburan. Banyaknmya aplikasi yang digunakan ternyata menimbulkan banyak pelanggaran baru yang terjadi seperti penayangan film komersil ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta karya film. Hak cipta merupakan eksklusif yang diberikan kepada seseorang ketika menciptakan suatu karya yang timbul secara otomatis. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila ada orang lain yang menggandakan, mendistribusikan, atau mengaransemen ulang ciptaannya, maka wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Tak jarang penayangan film ilegal ini dilakukan secara terang-terangan yang mempermudah orang-orang untuk menonton film secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang maraknya penayangan film komersil ilegal dan apa akibat hukum dari pelaku yang menayangkan hal tersebut.

Implementasi GCG PT. Indofarma Terkait Kasus Fraud Berdasarkan Permen BUMN No. Per-2/MBU/2023

2025-02-20T19:02:11+08:00

Abstract. This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT Indofarma related to fraud cases that occurred in the company based on the Regulation of the Minister of SOEs No. Per-2/MBU/2023. The background of this research is motivated by fraud findings identified by the Supreme Audit Agency (BPK) in the audit report on PT Indofarma, which showed significant state losses. This research uses a qualitative method with a case study approach, with primary data obtained from interviews with company managers and financial statement documents. The data analysis process is carried out by examining the application of GCG principles listed in the BUMN regulation and its impact on the occurrence of fraud in the company. The results showed that there were weaknesses in the implementation of GCG at PT Indofarma, which contributed to the occurrence of various irregularities and losses. Based on these findings, it is recommended that PT Indofarma strengthen the implementation of GCG through improving internal control mechanisms, transparency of financial reports, and increasing the competence of company managers in avoiding fraudulent practices. This research is expected to provide insight into the importance of good GCG implementation in preventing fraud practices in state-owned companies.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Indofarma terkait dengan kasus fraud yang terjadi dalam perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/MBU/2023. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan fraud yang teridentifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pemeriksaan terhadap PT Indofarma, yang menunjukkan kerugian negara yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan manajer perusahaan dan dokumen laporan keuangan. Proses analisis data dilakukan dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam regulasi BUMN serta dampaknya terhadap terjadinya fraud di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam penerapan GCG di PT Indofarma, yang berkontribusi terhadap terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar PT Indofarma memperkuat implementasi GCG melalui perbaikan mekanisme pengawasan internal, transparansi laporan keuangan, serta peningkatan kompetensi pengelola perusahaan dalam menghindari praktik kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight terkait pentingnya penerapan GCG yang baik dalam mencegah praktik fraud di perusahaan BUMN.

Tanggung Jawab Hukum Agent Command Center atas Fraud dalam Perspektif Hukum Perbankan

2025-02-20T19:07:58+08:00

Abstract. Bank employees have an important role in the implementation of bank operations, this is a way for banks to maintain bank health and avoid losses. This study aims to identify the actions of the command center agent on the approval of the opening of dormant accounts to the contact center specialist so as to cause the withdrawal of customer funds including in the fraud category and understand the responsibility of the command center agent referring to the Banking Law linked to POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions. The research method used is normative juridical research, which is research conducted by analyzing a case through secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The theories used are the theory of responsibility and the theory of fraud to answer the main problem. Based on the results of the research, it was found that the bank did not provide Information related to the responsibilities that must be borne by the Command Center agent that is the cause of fraud committed by the Contact Ceter Specialist. Based on Article 40 paragraph (1) of Law No. 10 of 1998 concerning Banking states that banks are obliged to keep confidential information about their depositors and depositors, except in cases permitted in this Law.

Abstrak. Pegawai bank memiliki peranan penting dalam pelaksanaan operasional bank, hal ini menjadi cara bagi bank untuk memelihara kesehatan bank serta terhindar dari kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan agent command center atas persetujuan pembukaan rekening dormant kepada contact center specialist sehingga menyebabkan penarikan dana nasabah termasuk kedalam kategori fraud dan memahami tanggung jawab agent command center merujuk pada Undang-Undang Perbankan dihubungkan dengan POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis suatu kasus melalui data sekunder yang terdiri dari bbahan hhukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab dan teori fraud untuk menjawab pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa pihak bank tidak memberikan keterangan terkait tanggung jawab yang harus dipikul oleh agent command center yang menjadi sebab terjadinya fraud yang dilakukan oleh contact ceter specialist. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam UU ini.

Peralihan Hak atas Tanah Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 dalam Perspektif Hukum Positif

2025-02-25T16:06:46+08:00

Abstract. The issue of transferring rights to inherited land in Indonesia becomes complex in the context of religious plurality, especially if the heirs are of different religions. The Compilation of Islamic Law states that religious differences preclude inheritance, so non-Muslim heirs are not entitled to receive inheritance. However, Supreme Court Decision No. 721 K/AG/2015 introduced the concept of wajibah wills as an inclusive solution, allowing non-Muslim heirs to inherit. This research analyzes the content and impact of the verdict on the transfer of interfaith inheritance land rights and its compatibility with positive law, including the 1945 Constitution and UUPA, in creating legal certainty.The research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, through a literature study including regulations, legal literature, and court decisions. The results show that religious differences are no longer an absolute barrier to inheritance. Supreme Court Decision No. 721 K/AG/2015 provides a legal basis for non-Muslim heirs through mandatory wills, reflecting an inclusive and fair approach. This decision sets an important precedent in inheritance law reform, enhancing legal certainty and supporting harmony in Indonesia's plural society.

Abstrak. Masalah peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia menjadi kompleks dalam konteks pluralitas agama, terutama jika ahli waris berbeda agama. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perbedaan agama menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima warisan. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/AG/2015 memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai solusi inklusif, memungkinkan ahli waris non-Muslim mendapatkan bagian warisan. Penelitian ini menganalisis isi dan dampak putusan tersebut terhadap peralihan hak atas tanah warisan lintas agama serta kesesuaiannya dengan hukum positif, termasuk UUD 1945 dan UUPA, dalam menciptakan kepastian hukum.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan mencakup peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak lagi menjadi penghalang absolut dalam pewarisan. Putusan MA Nomor 721 K/AG/2015 memberikan landasan hukum bagi ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah, mencerminkan pendekatan inklusif dan keadilan. Putusan ini menjadi preseden penting dalam reformasi hukum waris, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung harmoni dalam masyarakat plural Indonesia

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2025-02-20T19:23:06+08:00

Abstract. The development of technology and the Internet in Indonesia has increased significantly, with the number of Internet users reaching 221.5 million people in 2024. Although it has a positive impact, new challenges have emerged regarding individual security, such as the increasing number of cybercrime cases, including sextortion. This study focuses on legal protection for victims of sextortion on social media based on Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), and law enforcement against perpetrators of sextortion by the same law. This study aims to analyze legal protection for victims of sextortion on social media, as well as law enforcement against perpetrators of sextortion based on the TPKS Law. The method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. Data were collected through literature studies from various legal sources. The results of the analysis show that although the TPKS Law provides a legal basis to protect victims of sextortion, many victims have not received adequate access to assistance and protection services due to social stigma and victim blaming. Law enforcement against sextortion perpetrators through the TPKS Law is more relevant than the provisions in the Criminal Code, Pornography Law, and ITE Law which have not prioritized the victim aspect. This study identifies the need for an evaluation of the implementation of the TPKS Law in providing comprehensive protection for sextortion victims and optimal law enforcement against perpetrators of the crime

Abstrak. Perkembangan teknologi dan internet di Indonesia meningkat signifikan, dengan jumlah pengguna internet mencapai 221,5 juta jiwa pada tahun 2024. Meskipun membawa dampak positif, tantangan baru muncul terkait keamanan individu, seperti meningkatnya kasus kejahatan cyber, termasuk sextortion. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban sextortion di media sosial berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan penegakan hukum terhadap pelaku sextortion sesuai dengan UU yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban sextortion di media sosial, serta penegakan hukum terhadap pelaku sextortion berdasarkan UU TPKS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan dasar hukum untuk melindungi korban sextortion, namun banyak korban yang belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan bantuan dan perlindungan akibat stigma sosial dan victim blaming. Penegakan hukum terhadap pelaku sextortion melalui UU TPKS lebih relevan dibandingkan ketentuan dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang belum mengedepankan aspek korban. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya evaluasi terhadap penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban sextortion serta penegakan hukum yang optimal terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Penipuan dalam Budidaya Ikan Lele

2025-02-20T19:28:12+08:00

Abstract. Crime as a complex phenomenon must be understood from various aspects, including fraud that often occurs in society. Investment fraud, especially in catfish cultivation, has become a serious problem in Indonesia that disrupts public trust. The case experienced by Indra Saputra in Sukabumi illustrates the modus operandi of the perpetrator who offers large profits but ends in embezzlement and the disappearance of the perpetrator without accountability. This study aims to determine the law enforcement against the crime of catfish cultivation fraud at the Sukabumi City Police and identify the obstacles faced in law enforcement in this case. The method used is an empirical-normative approach, namely combining legal theory with empirical data to understand legal phenomena in practice. This study is descriptive, namely describing and analyzing data from interviews, documents, and field notes. The results of the study indicate that law enforcement against catfish cultivation fraud cases at the Sukabumi City Police experienced many obstacles, including minimal evidence and witness participation. The investigation process was hampered by the perpetrator's lack of cooperation and limited law enforcement resources. Although investigators have taken initial steps, the process is slow and has not produced significant developments. This study highlights the importance of understanding the elements of criminal acts of fraud and embezzlement in order to achieve fair and effective law enforcement.

Abstrak. Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai aspek, termasuk penipuan yang kerap terjadi di masyarakat. Penipuan investasi khususnya pada budidaya ikan lele telah menjadi masalah serius di Indonesia yang mengganggu kepercayaan masyarakat. Kasus yang dialami Indra Saputra di Sukabumi menggambarkan modus operandi pelaku yang menawarkan keuntungan besar namun berujung pada penggelapan dan hilangnya pelaku tanpa pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Kota Sukabumi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada kasus ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris-normatif, yaitu menggabungkan teori hukum dengan data empiris untuk memahami fenomena hukum dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data dari hasil wawancara, dokumen, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penipuan budidaya ikan lele di Kepolisian Resor Kota Sukabumi mengalami banyak kendala, antara lain minimnya alat bukti dan keikutsertaan saksi. Proses penyidikan terhambat oleh ketidak kooperatifan pelaku dan keterbatasan sumber daya penegak hukum. Meskipun penyidik telah melakukan langkah awal, namun prosesnya berjalan lambat dan belum menghasilkan perkembangan yang signifikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan agar dapat mencapai penegakan hukum yang adil dan efektif.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Satwa Liar yang Dilindungi

2025-02-20T19:35:14+08:00

Abstract. Enforcing criminal laws against illegal wildlife trade is critical to conserving Indonesia's biological resources and ecosystems, which contain around 300,000 species of wildlife, including many endemic species. This wealth is threatened by high market demand and weak law enforcement. This study analyses the effectiveness of criminal law in protecting protected wildlife and preventive measures to curb illegal trade. The research used a normative juridical approach and found that Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources has not provided an adequate deterrent effect. The maximum penalty of five years' imprisonment and a fine of IDR100 million is not proportional to the huge profits of this trade. Weak inter-agency supervision and coordination, as well as low public awareness, exacerbate the situation. Research recommendations include revision of laws to increase sanctions, intensive training for law enforcement, and widespread public awareness campaigns. Collaboration between government, NGOs and local communities is needed to support conservation efforts. With a holistic approach, the sustainability of Indonesia's ecosystems and biodiversity can be maintained for future generations.

Abstrak. Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia, yang memiliki sekitar 300.000 jenis satwa liar, termasuk banyak spesies endemik. Kekayaan ini terancam oleh tingginya permintaan pasar dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pidana dalam melindungi satwa liar yang dilindungi dan langkah preventif untuk menekan perdagangan ilegal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati belum memberikan efek jera memadai. Ancaman pidana maksimum lima tahun penjara dan denda Rp100 juta tidak sebanding dengan keuntungan besar perdagangan ini. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran publik, memperburuk situasi. Rekomendasi penelitian meliputi revisi undang-undang untuk meningkatkan sanksi, pelatihan intensif bagi penegak hukum, dan kampanye kesadaran publik secara luas. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal diperlukan untuk mendukung upaya konservasi. Dengan pendekatan menyeluruh, keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Garis Sempadan Bangunan oleh Burger Bangor untuk Pembangunan Restoran Cepat Saji dan Dampaknya Berdasarkan Prinsip Keadilan

2025-02-20T19:39:20+08:00

Abstract. Sustainable development will be formed if the use of space in it is regulated properly but there is a problem in the construction of the Burger Bangor fast food restaurant. The construction of the restaurant does not pay attention to the spatial planning of the area above the boundary line. This is in line with this study which aims to determine the regulation of spatial utilization control and examine the impacts arising from development related to the principle of justice based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. In line with this, this study uses a normative legal research method which is carried out by analyzing secondary data which is continued by analyzing primary data as supporting data. The approach method for this research is a literature study using laws and regulations, books, journals, and other secondary materials. Development that pays attention to spatial planning should not trigger conflict between the parties because development has regulations. However, the Burger Bangor fast food restaurant ignores this, so administrative sanctions are given to the building owner. This was triggered by the owner's negligence in meeting technical standards and awareness to pay attention to spatial planning. This is contrary to the principle of justice and applicable regulations. So this study is relevant to examine this

Abstrak. Pembangunan berkelanjutan akan terbentuk jika penggunaan ruang di dalamnya diatur secara tepat tetapi terjadi permasalahan dalam pembangunan restoran cepat saji Burger Bangor. Pembangunan restoran tersebut tidak memperhatikan tata ruang wilayah atas garis sempadan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dan mengkaji dampak yang timbul dari pembangunan dikaitkan dengan prinsip keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap data sekunder yang dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer sebagai data pendukung. Metode pendekatan penelitian ini ialah studi kepustakaan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan sekunder lain. Pembangunan yang memperhatikan tata ruang seharusnya tidak memicu konflik diantara para pihak karena pembangunan mempunyai regulasi. Namun, restoran cepat saji Burger Bangor mengindahkan hal tersebut, sehingga diberikan sanksi administrasif kepada pemilik bangunan. Hal ini dipicu karena kelalaian pemilik dalam pemenuhan standar teknis dan kesadaran untuk memperhatikan tata ruang. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku. Sehingga relevan penelitian ini untuk mengkaji hal tersebut.

Pertanggungjawaban atas Penjualan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2025-02-25T16:08:15+08:00

Abstract. The development of time and life triggers a variety of new diseases due to viral mutations and increasingly dynamic lifestyles. This has an impact on the emergence of various treatment procedures ranging from medical and non-medical. One of the most popular non-medical treatments is traditional medicine. This treatment is believed to be very effective by some people who are reluctant to do medical treatment due to deviant issues against medicine. Technological developments then support the circulation of traditional medicine in the community. But recently in the circulation of traditional medicine, the Bandung City Food and Drug Management Agency has several illegal and unregistered medicinal products that contain hazardous ingredients. After checking, it turned out that many traditional medicinal products were sold without a distribution permit and had violated the rules because they could not show the requirements that the medicinal products were properly produced and met the applicable standards.Departing from this, it is necessary to study the legal liability for the sale of traditional medicines without a distribution permit available in e-commerce and how legal efforts for market organizers overcome the widespread circulation of traditional medicines through e-commerce without a distribution permit. For this reason, this research uses a normative juridical approach method by examining legal materials sourced from literature and legislation in force in Indonesia associated with appropriate theories.

Abstrak. Seiring berkembangnya zaman dan kehidupan memicu berbagai macam penyakit baru akibat mutasi virus dan pola hidup yang kian dinamis. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai prosedur pengobatan dari mulai medis maupun nonmedis. Pengobatan nonmedis yang paling populer salah satunya adalah pengobatan tradisional. Pengobatan ini dipercaya sangat ampuh oleh sebagian orang yang enggan melakukan pengobatan medis karena isu-isu menyimpang terhadap dunia kedokteran. Perkembangan teknologi kemudian mendukung beredarnya obat tradisional di masyarakat. Namun baru-baru ini dalam peredaran obat tradisional, Badan Pengelola Obat dan Makanan Kota Bandung beberapa produk obat ilegal yang dijual dan tidak terdaftar yang mengandung bahan berbahaya. Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak produk obat tradisional dijual yang tanpa izin edar dan sudah melanggar aturan karena tidak dapat menunjukkan persyaratan kalau produk obat tersebut memang diproduksi secara benar dan memenuhi standar yang berlaku. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum atas penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang tersedia di e-commerece dan bagaimana upaya hukum bagi penyelenggara marketpkace dalam mengatasi beredarnya obat tradisional yang tersebar luas melalui e-commerce tanpa izin edar. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan dna perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai.

Tindak Pidana Penipuan Modus Penggalangan Donasi: Hukum Pidana dan Hukum Islam

2025-02-25T16:08:11+08:00

Abstract. Fraud with the mode of raising donations or charity is increasingly widespread, utilizing technological advances to create a modus operandi that harms victims materially and morally. This mode utilizes public compassion with a lack of transparency, so that donations that should be positive become a means of fraud. This research analyzes this phenomenon from the perspective of Indonesian criminal law and Islamic law. Using a normative juridical approach, data was collected through literature study, document review, and direct interviews. The results of the analysis show that in Indonesian criminal law, perpetrators can be punished under Article 378 of the Criminal Code with a maximum threat of four years in prison. Meanwhile, Islamic law considers fraud as a grave sin subject to ta'zir sanctions according to the severity of the crime. The mode of fraud in Bandung shows that the perpetrators take advantage of people's ignorance and legal awareness for personal gain. This research emphasizes the importance of harmonizing Indonesian criminal law and Islamic law as a comprehensive solution to tackle crime. The principles of Islamic law, such as the prohibition of taking other people's rights unlawfully, support strict law enforcement against the crime of fraud, ensuring the protection of the public.

Abstrak. Penipuan dengan modus penggalangan donasi atau charity semakin marak, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan modus operandi yang merugikan korban secara materiil dan moral. Modus ini mengeksploitasi rasa iba masyarakat dengan kurangnya transparansi, sehingga donasi yang seharusnya positif menjadi alat penipuan. Penelitian ini menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi literatur, kajian dokumen, dan wawancara langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pelaku dapat dihukum berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara. Sementara itu, hukum Islam menganggap penipuan sebagai dosa besar yang dikenai sanksi ta’zir sesuai beratnya kejahatan. Modus penipuan di Bandung menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan ketidaktahuan dan kesadaran hukum masyarakat untuk keuntungan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sebagai solusi komprehensif untuk menanggulangi kejahatan. Prinsip hukum Islam, seperti larangan mengambil hak orang lain secara batil, mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penipuan, memastikan perlindungan terhadap masyarakat.

Mekanisme Pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN SBY

2025-02-25T16:08:06+08:00

Abstract. The mode of defamation crime will become more sophisticated along with the increasingly sophisticated information and communication technology. Like the incident experienced by a woman named Stella Monica Hendrawan in December 2021. Stella Monica Hendrawan complained about the L'VIORS clinic service that did not meet her expectations. Not accepting the post, L'VIORS then sent a warning. However, the warning was ignored by her. This study aims to determine the evidence of the criminal act of defamation committed by Stella Monica and to analyze the judge's considerations regarding the acquittal in this case. The type of research that will be carried out is descriptive analytical which functions to describe or provide an overview of the object being studied through the data or samples that have been collected. The conclusion of this study can be explained as follows: first, the mechanism for proving the crime of defamation in Indonesia adheres to a negative evidence system as regulated in criminal procedure law. This system requires at least two valid pieces of evidence to build the judge's confidence in determining the verdict. The judge's consideration in giving an acquittal in this case was based on the incomplete elements of the criminal act charged. The judge found that the substance of the accusation did not fully meet the criteria for defamation as stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).

Abstrak. Modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seperti kejadian yang dialami oleh seorang wanita bernama Stella Monica Hendrawan pada bulan Desember 2021. Stella Monica Hendrawan mengeluhkan layanan klinik L’VIORS yang tidak sesuai harapannya. Tidak terima dengan postingan tersebut, pihak L’VIORS kemudian mengirim somasi. Namun, somasi tidak dihiraukan olehnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Stella Monica dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dalam kasus ini. Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul Kesimpulan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai pertama, mekanisme pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Sistem ini mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti sah untuk membangun keyakinan hakim dalam menetapkan putusan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas pada kasus ini didasarkan pada ketidaklengkapan unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim menemukan bahwa substansi tuduhan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perlindungan Konsumen dalam Pengembalian Dana Produk Cacat E-Materai Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2025-02-25T16:06:49+08:00

Abstract. Through the development of electronic media as a convenience in conducting transactions, of course there are obstacles in its use, such as the emergence of losses on product transactions that are not in accordance with what was promised, obstacles in accessing media in transactions, to weak and inadequate operational systems. Thus the need for legal protection of consumers from the risk of losses suffered either intentionally or unintentionally in regulating consumer rights and responsibilities by business actors to provide compensation for damages. The purpose of this study is to analyze the protection of consumers in the purchase of E-stamp defective products based on the GCPL Law. This research uses normative juridical methods, methods or data collection techniques used through literature studies. This research uses a qualitative data analysis method, namely using systematic interpretation that connects one regulation with other regulations. The results show that although Law No. 8 of 1999 provides clear protection for consumers, there are still obstacles in the implementation of the refund process caused by the existence of standard clauses in electronic transactions.

Abstrak. Melalui Perkembangan media elektronik sebagai kemudahan dalam melakukan transaksi tentunya terdapat hambatan dalam penggunaannya, seperti timbulnya kerugian atas transaksi produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kendala dalam penagksesan media dalam transaksi, hingga sistem operasional yang lemah dan tidak cukup memadai. Dengan demikian perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen dari adanya resiko timbul kerugian yang diderita baik secara secara sengaja ataupun tidak di sengaja dalam mengatur hak-hak konsumen dan tanggung jawab oleh pelaku usaha untuk memberikan kompenasasi ganti kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan terhadap konsumen dalam pembelian produk cacat E-materai berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan melalui literatur studi kepustakaan. Penelitian ini menggunaan metode analisis data kualitiatif yaitu menggunakan penafsiran sistematik yang menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan yang jelas bagi konsumen, masih terdapat kendala dalam implementasi proses pengembalian dana yang disebabkan dengan adanya klausua baku dalam transaksi elektronik.

Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perjanjian Tukar Menukar Tanah Akibat Pengubahan Perjanjian Secara Sepihak

2025-02-25T16:08:02+08:00

Abstract. The issue of default, which includes non-compliance with obligations in agreements, is a key focus, given its impact on land ownership and transfer. There was a dispute over a house swap agreement where the plaintiff alleged that the defendant had defaulted by refusing to pay the remaining agreed payment, increasing the payment price in the middle of performance and refusing to transfer the land until the payment was made to his satisfaction. The defendant also argued that the agreement was invalid because it violated the rights of his children as heirs who were not involved in the agreement. In addition, the land that was the object of the transfer was pledged to a bank. This research discusses defaults in land swap agreements that are pledged from the perspective of treaty law and national land law. The main problem in collateralized land swap agreements can lead to ownership conflicts and prolonged disputes. This research discusses defaults in collateralized land swap agreements from the perspective of treaty law and national land law. The main problem in collateralized land swap agreements can lead to ownership conflicts and prolonged disputes. This research uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach to analyze the legal provisions governing land swap agreements in Indonesia, especially those involving pledged land. The results show that defaults in such agreements often occur because a party does not fulfill its obligations, which has an impact on the rights of other parties. Thus, a better understanding of national land and covenant law can provide effective legal solutions and support the development of fair land rights transfer practices that comply with national regulations and fulfill material and formal requirements

Abstrak. Masalah wanprestasi, yang mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian, menjadi fokus utama, mengingat dampaknya terhadap kepemilikan dan pengalihan tanah. Terdapat sengketa perjanjian tukar tambah rumah dimana pihak penggugat menyebut bahwa tergugat melakukan wanprestasi dengan menolak melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati, menaikkan harga pembayaran di tengah pelaksanaan prestasi dan enggan mengalihkan tanahnya hingga pembayaran tersebut dituruti sesuai dengan keinginannya. Tergugat pun berargumen bahwa perjanjian tidak sah karena melanggar hak anak-anaknya sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan. Selain itu, adapun tanah yang menjadi objek peralihan berupa tanah yang diagunkan atau dijaminkan kepada bank. Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian tukar menukar tanah yang diagunkan ditinjau dari perspektif hukum perjanjian dan hukum pertanahan nasional. Masalah utama dalam perjanjian tukar-menukar tanah yang diagunkan dapat mengarah pada konflik kepemilikan dan sengketa yang berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tukar-menukar tanah di Indonesia, khususnya yang melibatkan tanah yang diagunkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian tersebut seringkali terjadi karena adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada hak-hak pihak lain. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perjanjian dan pertanahan nasional dapat memberikan solusi hukum yang efektif dan mendukung pengembangan praktik peralihan hak atas tanah yang adil dan sesuai dengan peraturan nasional serta memenuhi syarat materil dan formil.

Akibat Hukum AJB PPATS yang Tidak Ditandatangani Seluruh Ahli Waris

2025-02-25T16:07:58+08:00

Abstract. PPATS is an official authorized by the minister to make an authentic deed regarding land in accordance with Government Regulation No. PPATS that makes AJB without being signed by some heirs violates the subjective conditions, the validity of the agreement, and results in invalid AJB. This research is descriptive analytical, meaning it provides an overview of the problems that occur due to AJB that are not signed by some of the heirs. From the results of this study, the validity of the deed of sale and purchase of land ownership made by PPATS without the signature of some of the heirs is contrary to the provisions of Article 1320 of the Civil Code.The deed of sale and purchase of land ownership made by PPATS that is invalid because it violates Article 1320 of the Civil Code will cause civil and criminal legal consequences.

Abstrak. PPATS adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh menteri untuk membuat Akta autentik mengenai tanah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta Jual beli adalah salah satu jenis akta autentik yang dibuat oleh PPAT.Ahli Waris adalah seseorang berhak mendapatkan harta waris dari si Pewaris. Beradasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian harus memenuhi sepakat,cakap, hal tertentu, klausa yang halal.PPATS yang membuat AJB dengan tidak ditandatangani oleh sebagian ahli waris melanggar syarat subjektif syarat sahnya perjanjian dan berakibat AJB tidak sah.Tujuan penelitian ini untuk memahami keabsahan dan akibat AJB tanah hak milik adat yang tidak ditanda tangani oleh sebagian pewaris .Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, yaitu pendekatan dengan penelitian data sekunder, disamping penelitian terhadap data primer yaitu data yang penulis peroleh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya memberikan gambaran permasalahan yang terjadi akibat AJB yang tidak ditanda tangani oleh sebagian ahli waris. Dari Hasil Penelitian ini keabsahan akta jual beli tanah hak milik yang dibuat oleh PPATS tanpa tanda tangan sebagian ahli waris bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta jual beli tanah hak milik yang dibuat oleh PPATS yang tidak sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata akan menyebabkan akibat hukum secara Perdata dan Pidana

Penerapan Asas Adil, Cepat dan Murah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2025-02-25T16:07:53+08:00

Abstract. Indonesia has the right to survival, including the right to work, legal protection, and fair remuneration as stipulated in the 1945 Constitution. Harmonious working relationships between workers and employers require fair agreements and conflict resolution mechanisms. The case at PT X shows violations of the rules of termination, such as notification that is not in accordance with procedures and untimely severance payments which are included in industrial relations disputes. The purpose of this study is to determine the application of fair, fast and cheap principles in settlement of disputes between workers and employers of PT.X through the Industrial Relations Court of Semarang City. To find out the fulfillment of rights given by PT.X to workers after termination of employment. The research method uses a sociological juridical approach. Data collection techniques with interviews, observation. Data analysis techniques using interactive analysis methods. It can be concluded that the settlement of industrial relations disputes between workers and PT. X has followed the principles of fair, fast, and cheap according to Law Number 2 of 2004, through bipartite negotiations and mediation and the fulfillment of rights given by PT.X to workers who have been fulfilled even though gradually.

Abstrak. Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan hidup, termasuk hak atas pekerjaan, perlindungan hukum, dan imbalan yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja membutuhkan kesepakatan serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Kasus di PT. X Kota Semarang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan PHK, seperti pemberitahuan yang tidak sesuai prosedur dan pembayaran pesangon yang tidak tepat waktu yang mana termasuk kedalam perselisihan hubungan industrial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas adil, cepat dan murah dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan Pengusaha PT.X Kota Semarang melalui Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang.dan untuk mengetahui pemenuhan hak yang diberikan oleh PT. X Kota Semarang kepada pekerja setelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif. Dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan PT. X Kota Semarang telah mengikuti asas adil, cepat, dan murah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, melalui perundingan bipartit dan mediasi serta pemenuhan hak yang diberikan oleh PT.X terhadap pekerja yang telah dipenuhi meskipun secara berangsur.

Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup PT. KCIC yang Mengakibatkan Kerugian di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat

2025-02-25T16:07:50+08:00

Abstract. Transportation is one of the most important infrastructures needed by the community to support all daily activities. The development of transportation infrastructure that is currently being touted as the fastest mode of transportation is the Indonesia-China Fast Train (KCIC). The development of KCIC has left behind various environmental problems such as pollution, dust, noise, and even inviting flooding to local residents. In fact, ideally, development should be able to pay attention to the impact on the surrounding environment. So this study aims to determine the environmental civil liability of PT. KCIC due to development that is detrimental to the community and the implementation of liability for losses that cause flooding. Based on this objective, this study uses a normative legal approach method which is carried out by examining library materials or secondary materials as a basis for research. This study is also analyzed based on applicable laws and regulations with analytical descriptive research specifications containing theories concerning the problems studied. Referring to the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, PT. KCIC's civil liability is to replace losses directly without the need to prove any errors and negligence. To avoid similar problems in the future, every company needs to commit to analyzing the environmental impact or AMD AL before carrying out construction and predicting the damage caused, then paying compensation if necessary.

Abstrak. Transportasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang digadang-gadang menjadi moda transportasi tercepat adalah Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Pembangunan KCIC ini menyisakan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, debu, kebisingan, bahkan mengundang bencana banjir terhadap warga setempat. Padahal idealnya pembangunan seharusnya dapat memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup PT. KCIC akibat pembangunan yang merugikan masyarakat dan impelementasi pertanggungjawaban atas kerugian yang menyebabkan banjir. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yurids normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Penelitian ini juga dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis memuat teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pertanggungjawaban perdata PT. KCIC adalah mengganti kerugian secara langsung tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan dan kelalaian. Untuk menghindari permasalahan yang sama di kemudian hari, maka setiap perusahaan perlu berkomitmen untuk menganalisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum melakukan pembangunan dan memprediksi kerusakan yang ditimbulkan, kemudian membayar ganti kerugian apabila dibutuhkan

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Kasus Potensi Delisting PT Capitalinc Investment Tbk. di Bursa Efek Indonesia

2025-02-25T16:07:46+08:00

Abstract. Capital markets play an important role in providing long-term funding for companies and investment opportunities for society. However, legal protection for minority shareholders in the capital market, especially in the context of potential delisting, is a crucial issue. This research aims to analyze the regulatory mechanism for delisting by the Indonesian Stock Exchange (BEI) and the legal protection provided to minority shareholders in the case of PT Capitalinc Investment Tbk. The research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, referring to regulations such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. The research results show that information disclosure, supervisory mechanisms, and implementation of capital market regulations are the keys to protecting minority shareholders from the risk of losses due to delisting. This study is expected to contribute to the development of Indonesian capital market law and improvement of corporate governance

Abstrak. Pasar modal memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Namun, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pasar modal, khususnya dalam konteks potensi delisting, menjadi isu krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme regulasi delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam kasus PT Capitalinc Investment Tbk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengacu pada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan implementasi peraturan pasar modal adalah kunci untuk melindungi pemegang saham minoritas dari risiko kerugian akibat delisting. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pasar modal Indonesia dan peningkatan tata kelola perusahaan.

Penegakan Hukum dalam Mencegah Peredaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Ilegal bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2025-02-25T16:07:43+08:00

Abstract. The circulation of illegal pharmaceutical drugs is a serious problem faced by Indonesia, especially when it comes to abuse by drug users. The problem studied in this study is how effective law enforcement is in preventing the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs used as an alternative to narcotics and how the implementation of Law No. 17 of 2023 concerning Health is in the context of handling cases of circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs by drug users. This study aims to determine the role and responsibilities of law enforcement in preventing criminal acts of circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs for drug users and to determine the mechanisms, institutions involved, and criminal sanctions for the circulation and abuse of narcotics according to Law No. 17 of 2023 concerning Health. This study uses a juridical-empirical research method, which combines a doctrinal approach with field research. The conclusion of this study is that the role of law enforcement in preventing the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs in Indonesia involves various institutions working in a coordinated manner. Law No. 17 of 2023 concerning Health presents significant changes in handling the circulation and abuse of illegal pharmaceutical drugs.

Abstrak. Peredaran obat farmasi ilegal merupakan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, terutama ketika berkaitan dengan penyalahgunaan oleh pengguna narkotika. Masalah yang dikaji dari penelitian ini yaitu, bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal yang digunakan sebagai alternatif narkotika dan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal oleh pengguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam mencegah tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal bagi pengguna narkotika dan untuk mengetahui mekanisme, lembaga yang terlibat, dan sanksi pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yang mengkombinasikan pendekatan doktrinal dengan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran penegak hukum dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang bekerja secara terkoordinasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menghadirkan perubahan signifikan dalam penanganan peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi ilegal.

Implementasi Pengaturan Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagai Salah Satu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Perusakan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

2025-02-25T16:06:37+08:00

Abstract. The foundation of the Indonesian constitution, has regulated the environment, which states that everyone has the right to a good and healthy environment. This study aims to find out and understand the implementation of guarantee fund arrangements for the restoration of environmental functions. Many communities allow violations that cause adverse consequences in the form of pollution and/or destruction of the environment. In carrying out business activities, business actors who hold approvals are required to provide guarantee funds for the restoration of environmental functions. This Guarantee Fund for environmental restoration is provided if at any time the Company pollutes and/or destroys the environment. In practice, the implementation of guarantee funds for the restoration of environmental functions is not carried out optimally by the person in charge of the business. This can be proven by the inhibition of payment of compensation sanctions and recovery costs. Therefore, for those in charge of businesses whose business activities have an impact on the environment, it is necessary to implement guarantee funds for the restoration of environmental functions. Basically, these companies have a legal responsibility to maintain the sustainability of environmental functions in every business activity. This study uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. Data collection in this study through literature studies.

Abstrak. Landasan konstitusional Indonesia, telah mengatur mengenai lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengaturan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Banyak masyarakat yang memungkinkan melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan akibat buruk berupa pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku usaha pemegang persetujuan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana Penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup ini disediakan apabila sewaktu-waktu Perusahaan melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Praktiknya, implementasi dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak dilaksanakan dengan optimal oleh penanggung jawab usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhambatnya pembayaran sanksi ganti rugi dan biaya pemulihan. Oleh karena itu, bagi penanggung jawab usaha yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan hidup perlu untuk mengimplementasikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan

Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek Terhadap Penggunaan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor 360 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

2025-02-25T16:07:39+08:00

Abstract. Legal subjects who have owned a trademark and then registered it, will get rights to the trademark. To obtain rights to the trademark, the trademark must be registered. The trademark registration process is regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Trademark registration is carried out by the DJKI which is under the Ministry of Law and Human Rights. The concept of trademark ownership in Indonesia contains the principle of first to file, meaning that trademark protection will arise if the trademark owner has registered it first. This study aims to determine the legal protection of trademark registration against the use of trademarks in bad faith and to determine the judge's consideration in deciding the case of trademark registration disputes based on the first to file principle. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. The data collection technique of this writing uses literature study method with secondary data and data analysis used is qualitative analysis method. The result of this research is that trademarks need to be protected through preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection, which is an effort to prevent the occurrence of trademark disputes, such as by fulfilling the requirements of trademark registration in accordance with the Trademark Act. While repressive legal protection, which is an effort to resolve trademark disputes that have occurred, such as the settlement of trademark disputes through litigation and non-litigation.

Abstrak. Subjek hukum yang telah memiliki merek lalu mendaftarkannya, maka akan mendapat hak atas merek. Untuk mendapatkan hak atas merek, maka merek tersebut perlu didaftarkan. Proses pendaftaran merek telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses pendaftaran merek ini dilakukan oleh DJKI di bawah Kemenkumham. Konsep kepemilikan merek di Indonesia mengandung prinsip first to file, artinya perlindungan merek akan timbul apabila pemilik merek tersebut telah mendaftarkannya terlebih dahulu. Perlindungan hukum merek ini sebagai jaminan untuk tidak ditiru ataupun digunakan secara salah ataupun tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya oleh pihak lain. Pada praktiknya sengketa merek masih terjadi, salah satunya dalam pendaftaran merek dagang oleh pihak lain dengan unsur itikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pendaftaran merek terhadap penggunaan merek dagang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa pendaftaran merek dagang berdasarkan prinsip first to file. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa merek perlu dilindungi melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya untuk mencegah adanya sengketa merek, seperti dengan cara memenuhi persyaratan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang Merek. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan

2025-02-25T16:07:36+08:00

Abstract. Narcotics etymologically come from the English words "narcoseatau" and "narcuis" which means to put to sleep and anesthesia. The problems studied are, how are the efforts to overcome drug abuse in Class II B Penitentiary in Purwakarta and how are the perpetrators involved in drug transactions in the Class II B Penitentiary environment in Purwakarta. This study aims to determine efforts to overcome drug abuse in Penitentiary and to find out how the accountability is given to the perpetrators for acts of abuse in Class II B Penitentiary in Purwakarta. This study uses an empirical legal approach. Namely, this research is conducted on real conditions that occur in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed and then leading to problem identification which ultimately leads to problem solving. The conclusion of this study is that efforts to overcome drug abuse in Class II B Purwakarta Penitentiary involve two main aspects, namely rehabilitation and strict supervision of drug trafficking. The accountability of perpetrators involved in drug transactions in Penitentiary (Lapas) is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Abstrak. Narkotika secara etimologi berasal dari kata bahasa inggris “narcoseatau” dan “narcuis” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Permasalahan yang dikaji adalah, bagaimana upaya Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B di Purwakarta dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi narkotika di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban yang di berikan kepada Pelaku atas Tindakan Penyalahgunaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian ini yang di lakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang di butuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta melibatkan dua aspek utama, yaitu rehabilitasi dan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika. Pertanggungjawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Studi Kasus Perilaku Aparat TNI dalam Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

2025-02-25T16:07:29+08:00

Abstract. The behavior of the Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel involved in common crimes can be understood through the perspective of criminology, particularly strain theory. The theory can explain the tension between social expectations and the reality experienced by individuals, which influences criminal behavior. This research analyzes various cases of TNI personnel committing general criminal offenses, with an emphasis on the factors influencing their behavior. The analysis results show that external pressures, such as heavy task demands, as well as internal tensions within the organization, play a significant role in driving deviant behavior. These results enhance the understanding of the reasons behind the criminal behavior of TNI personnel and its impact on legal policies in Indonesia by emphasizing the importance of reforming the training and supervision systems.

Abstrak. Perilaku aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana umum dapat dipahami melalui perspektif kriminologi, khususnya teori strain. Teori dapat menjelaskan adanya ketegangan antara harapan sosial dan kenyataan yang dialami individu, yang mempengaruhi perilaku kriminal. Penelitian ini menganalisis berbagai kasus aparat TNI yang melakukan tindak pidana umum, dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan eksternal, seperti tuntutan tugas yang berat, serta ketegangan internal dalam organisasi, memiliki peran yang besar dalam mendorong perilaku menyimpang. Hasil ini meningkatkan pemahaman tentang alasan perilaku kriminal aparat TNI dan dampaknya terhadap kebijakan hukum di Indonesia dengan menekankan pentingnya reformasi sistem pelatihan dan pengawasan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap SIM Swap akibat Kebocoran Data Pribadi pada Nomor Telepon Daur Ulang oleh Provider Indosat di Indonesia

2025-02-25T16:07:25+08:00

Abstract. SIM Swap is a form of cybercrime where the victim’s phone number is taken over by a third party through the recycling and reselling of phone numbers that still retain previous customers' data before being recycled. The practice of phone number recycling poses serious risks to the privacy and security of users’ personal data, especially when personal identification numbers (NIK) and family card numbers (KK) stored on the SIM card are not erased before the number is recycled by telecommunication operators. Cases of SIM Swap involving recycled phone numbers highlight weaknesses in the implementation of related regulations, such as Law No. 27/2022 on Personal Data Protection and Ministerial Regulation No. 5/2021. This study aims to analyze regulatory weaknesses, legal implications, and consumer protection against personal data breaches due to SIM Swap. This research employs a normative juridical method with a doctrinal approach through the analysis of legislation and legal documents. The data collection technique involves a library study using secondary data, while the data analysis method is qualitative. The results show that the practice of phone number recycling leads to data misuse and consumer harm due to regulatory gaps in personal data and consumer protection. Legal protection must be strengthened through preventive and repressive measures. Preventive legal protection involves proactive efforts by the state to prevent legal violations, whereas repressive legal protection addresses disputes that have occurred, including resolving trademark disputes through litigation and non-litigation channels.

Abstrak. SIM Swap adalah bentuk kejahatan siber di mana nomor telepon korban diambil alih oleh pihak ketiga melalui daur ulang nomor telepon dan penjualan ulang nomor telepon yang masih menyimpan data pelanggan sebelum nomor tersebut didaur ulang. Praktik daur ulang nomor telepon menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna, terutama jika data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) pada kartu SIM tidak dihapus sebelum nomor telepon didaur ulang oleh operator telekomunikasi. Kasus SIM Swap pada nomor telepon daur ulang oleh operator telekomunikasi menunjukkan kelemahan dalam implementasi regulasi terkait, seperti UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Permenkominfo No. 5/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi, implikasi hukum, dan perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi akibat SIM Swap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor telepon menyebabkan penyalahgunaan data, dan merugikan konsumen karena memiliki celah kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen yang perlu dilindungi oleh melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini yaitu upaya proaktif yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Dinamika Pemenuhan Hak Justice Collaboartor Irwan Hermawan dalam Kasus Base Tranceiver Station (BTS) 4G

2025-02-25T16:07:21+08:00

Abstract. This study analyzes the fulfillment of Justice collaborator rights in the corruption case of the 4G Base Transceiver Station (BTS) infrastructure project managed by the Ministry of Communication and Information. The focus of this study is decision number 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst, in which Irwan Hermawan, as a perpetrator witness, was not given Justice collaborator status even though he had met the requirements based on the Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2011. This study uses a normative juridical method with a case study and analytical descriptive approach to assess the conformity between legal regulations and their implementation in practice. The research findings reveal a discrepancy in the application of Justice collaborator rights, where perpetrator witnesses who have cooperated do not receive a reduction in their sentences as they should. This study highlights the importance of consistency between regulations and their implementation so that Justice collaborator status can function effectively, encouraging perpetrator witnesses to play an active role in assisting law enforcement and uncovering crimes more optimally.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak Justice collaborator dalam kasus korupsi proyek infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Fokus studi ini adalah putusan nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst, di mana Irwan Hermawan, sebagai saksi pelaku, tidak diberikan status Justice collaborator meskipun telah memenuhi syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan deskriptif analitis untuk menilai kesesuaian antara regulasi hukum dan implementasinya dalam praktik. Temuan penelitian mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hak Justice collaborator, di mana saksi pelaku yang telah bekerja sama tidak memperoleh pengurangan hukuman sebagaimana mestinya. Studi ini menyoroti pentingnya konsistensi antara peraturan dan penerapannya agar status Justice collaborator dapat berfungsi secara efektif, mendorong saksi pelaku untuk berperan aktif dalam membantu penegakan hukum dan mengungkap kejahatan secara lebih optimal.

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menyalahgunakan Artificial Intelligence (AI) Suara Artis untuk Endorsement

2025-02-25T16:07:18+08:00

Abstract. The development of Information Technology has achieved great achievements lately with information technology that we may often use in helping work or searching for something on google pages and we often call it Artificial intelligence (AI). individual against the AI. In the Indonesian criminal law does not contain the right legal umbrella in protecting crimes based on AI contained in Law Number 1 of 2024 ( UU ITE), Law Number 27 of 2022 (Personal Data Protection), Regulation of the Minister of Communications and Information Technology and also there are problems regarding No.5 of 2020 concerning private scope electronic system providers, and law no.28 of 2014 on copyright, the above regulation is less strong in overcoming the problems that will occur due to AI (Artificial intelligence), this is the point where the need for regulation in AI is based on the concept of criminal law in understanding AI-based crimes through Digital Actus Reus (deeds) which are actions that can be valued in crimes through digital technology

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mencapai pencapaian besar pada akhir-akhir tahun ini dengan adanya teknologi informasi yang mungkin sering kita gunakan dalam membantu pekerjaan atau mencari sesuatu di halaman google dan kita sering menyebutnya Artificial intelligence (AI). individu terhadap AI tersebut. Dalam hukum Pidana Indonesia belum bermuat payung hukum yang pas dalam melindungi kejahatan yang di dasari oleh AI yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ( UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga terdapat permasalahn mengenai No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan serta UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan di atas di nilai kurang kuat dalam mengatasi permasalah yangb akan terjadi akibat AI (Artificial intelligence ) hal tersebut menjadi titik dimana perlunya regulasi dalam AIBerdasarkan konsep hukum pidana dalam memahami kejahatan berbasis AI bisa melalui Digital Actus Reus (perbuatan) yang dimana tindakan yang dapat di nilai dalam kejahatan melalui teknologi digital.

Perizinan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Berdasarkan UU PPLH dan Implementasinya terhadap Usaha Peternakan Sapi di Desa Sukajya Kecamatan Lembang

2025-02-25T16:06:44+08:00

Abstract. Licensing as an instrument to prevent environmental pollution in Sukajaya Village, Lembang Subdistrict, where most of the people are cattle farmers. The practice of disposing cow dung waste directly into ditches causes environmental pollution. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), pollution can be prevented by good waste management, one of which is through licensing. This research uses a normative juridical method with a legal approach, including primary legal materials such as UUPPLH, the Job Creation Law, and West Bandung Regent Regulations, as well as secondary and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively with a descriptive approach and deductive thinking method. The results showed that licensing plays an important role in the supervision and prevention of environmental pollution. Although UUPPLH regulates waste management mechanisms, its implementation has not been effective, especially in the livestock sector in Sukajaya Village. The main contributing factors are the lack of supervision, law enforcement, and farmers' understanding of licensing and appropriate waste management. Therefore, improved supervision, education and collaboration between the government, farmers and the community are needed to ensure regulatory compliance and support environmentally friendly practices to create sustainable environmental management.

Abstrak. Perizinan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai peternak sapi. Praktik pembuangan limbah kotoran sapi secara langsung ke selokan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pencemaran dapat dicegah dengan pengelolaan limbah yang baik, salah satunya melalui perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, meliputi bahan hukum primer seperti UUPPLH, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Bupati Bandung Barat, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan berperan penting dalam pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Meskipun UUPPLH mengatur mekanisme pengelolaan limbah, implementasinya belum efektif, terutama di sektor peternakan di Desa Sukajaya. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan, penegakan hukum, serta pemahaman peternak tentang perizinan dan pengelolaan limbah yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendukung praktik ramah lingkungan guna menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Saat Kegiatan Demonstrasi

2025-02-25T16:07:15+08:00

Abstract. Indonesia is a country that upholds human rights, as evidenced by the inclusion of human rights in its constitution. Demonstrations are one manifestation of a democratic state; however, the prevalence of violence that threatens citizens' human rights during protests often hinders the state's objectives of protecting and fulfilling the fundamental rights of every citizen. This research employs a normative approach, utilizing descriptive qualitative analysis to delve deeper into literature obtained from books, legal journals, articles, and laws, supplemented by interviews related to violence in demonstrations. The findings indicate that violence perpetrated by authorities during demonstrations—such as kicking, hitting, coercion, and mobbing—can be prosecuted under Article 351 and Article 170 of the Criminal Code, as well as other legal provisions concerning violations of the code of ethics for the Indonesian National Police.

Abstrak. indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terbukti dari dimuatnya hak asasi manusia dalam konstitusi, Unjuk rasa merupakan salah satu terwujudnya negara yang demokrasi, namun banyaknya kekerasan-kekerasan yang timbul dan mengancam Hak Asasi warga negara dalam demonstrasi sering kali menjadi hambatan dalam terjalinnya suatu tujuan negara dalam melindungi, memenuhi dan hak-hak dasar setiap warga negara. penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang mengkaji lebih dalam mengenai literatur yang diperoleh seperti, Buku, Jurnal Hukum, artikel, Undang-Undang, dibantu dengan wawancara yang berkaitan dengan kekerasan dalam demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan aparat yang dilakukan saat kegiatan demonstrasi seperti menendang, memukul, pemaksaan, pengeroyokan dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP, 170 KUHP serta penerapan hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian negara republik Indoneisa.

Penerapan Doktrin Dolus Eventualis Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian

2025-02-25T16:07:11+08:00

Abstract. Nowadays, news on social media is very much discussing the crime of abuse. Abuse can be done by anyone and can happen to anyone. The acts of abuse that often occur include beatings and physical violence with injuries to parts of the victim's body. Furthermore, abuse can also cause death if it is carried out continuously and is carried out to kill or based on deliberate elements such as what was done by Ronald Tannur to his girlfriend. Referring to this case, this study aims to understand the application of the Dolus Eventualis Principle to the Crime of Abuse which resulted in the death of a person and to find out the judge's considerations regarding the decision in the form of acquittal for Decision Number 454/pid.b/2024/pn.sb. Based on this, the author uses a normative doctrinal or normative juridical legal approach method that focuses on the analysis of the basis of evidence referring to laws and regulations. On the other hand, the data collection technique uses library data or library research with secondary legal materials. This research method is the author's way to find out the element of intent carried out by the perpetrator in the act of abuse and the judge's responsibility in giving an acquittal to the perpetrator which raises questions in the community. Thus, it is necessary to optimize the performance of law enforcement by giving sanctions to law enforcement parties who seek profit and ignore the sense of justice.

Abstrak. Di masa ini, pemberitaan di media sosial sangat marak membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat menimpa siapa saja. Tindak penganiayaan yang sering terjadi diantaranya ialah pemukulan dan kekerasan fisik dengan cedera pada bagian tubuh korban. Lebih jauh dari itu, penganiayaan juga dapat menyebabkan kematian apabila dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan niat membunuh atau atas dasar unsur kesengajaan seperti yang dilakukan oleh Ronald Tannur terhadap kekasihnya. Merujuk pada kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Asas Dolus Eventualis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan berupa pembebasan terhadap Putusan Nomor 454/pid.b/2024/pn.sb. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif doktiner atau yuridis normatif yang memfokuskan pada analisis dasar pembuktian mengacu peraturan perundang-undangan. Disisi lain, teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan atau library research dengan bahan hukum sekunder. Metode penelitian ini menjadi cara penulis untuk mengetahui unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku dalam tindak penganiayaan tersebut dan tanggungjawab hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap pelaku yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Dengan demikian, perlu pengoptimalan kinerja penegak hukum dengan diberikan nya sanksi bagi pihak-pihak penegak hukum yang mencari keuntungan dan mengenyampingkan rasa keadilan.

Pertanggungjawaban Hukum Komisaris terhadap Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas

2025-02-25T16:07:08+08:00

Abstract. Commissioners as a supervisory body have an important role in ensuring that the financial reports prepared by the board of directors reflect the company's condition honestly and transparently. The alleged manipulation of WIKA's financial reports that was revealed in 2023 highlighted the potential for negligence or deviations in the company's internal supervisory system, which could have implications for the legal liability of commissioners. Using normative legal research methods, this study analyzes the regulations governing the obligations and responsibilities of commissioners in supervising financial reports based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Financial Services Authority (OJK) Regulation, and the principles of good corporate governance in BUMN regulations. The results of the study indicate that commissioners are required to carry out their supervisory duties in good faith and with caution, and are responsible for any deviations that occur in the preparation of financial reports. In cases of financial report manipulation, commissioners can be held legally liable either civilly, criminally, or administratively, depending on the level of negligence or involvement in the violation. This study is expected to provide a deeper understanding of the role of commissioners in maintaining transparency and accountability of corporate finance, as well as being a basis for strengthening financial supervision policies in public companies, especially in the BUMN environment.

Abstrak. Komisaris sebagai organ pengawas memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan yang disusun oleh direksi mencerminkan kondisi perusahaan secara jujur dan transparan. Dugaan manipulasi laporan keuangan WIKA yang terungkap pada tahun 2023 menyoroti adanya potensi kelalaian atau penyimpangan dalam sistem pengawasan internal perusahaan, yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum komisaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab komisaris dalam pengawasan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam regulasi BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris wajib menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta bertanggung jawab atas setiap penyimpangan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada tingkat kelalaian atau keterlibatan dalam pelanggaran tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran komisaris dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan, serta menjadi landasan bagi penguatan kebijakan pengawasan keuangan di perusahaan publik, khususnya di lingkungan BUMN.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Berbahan Hidrokuinon Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2025-02-25T16:07:05+08:00

Abstract. This research is motivated by the problem of the phenomenon of rampant circulation of cosmetics made from hydroquinone in the market which causes harm to consumers so that it requires legal protection. The purpose of this research is to find out the implementation of BPOM supervision of the circulation of cosmetic products made from hydroquinone and to find out the implementation of legal protection for consumers who use cosmetic products made from hydroquinone in terms of Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results showed that the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has carried out all supervisory functions in accordance with Article 3 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. However, the implementation is still less effective and the application of legal protection still has many shortcomings in its implementation because consumer rights have not been fully fulfilled and protected.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai fenomena maraknya peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon di pasaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahan hidrokuinon serta untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahan hidrokuinon ditinjau Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan seluruh fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, implementasinya masih kurang efektif serta penerapan perlindungan hukum masih banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya karena belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi.

Kebijakan Kriminal terhadap Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal di Platform Digital dan Pengaruhnya terhadap Angka Kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia

2025-02-25T16:07:03+08:00

Abstract. This research discusses the criminal policy towards the illegal distribution of abortion drugs on digital platforms and its influence on the increase in Abortus Provocatus Criminalis cases in Indonesia. The phenomenon of the circulation of abortion drugs, such as Gastrul, is increasingly prevalent on digital platforms and has led to an increase in illegal abortions performed without medical supervision. This practice has a negative impact on health and safety, especially for women who have abortions using unsafe methods. This thesis uses an empirical juridical approach with data obtained from literature studies and interviews. The results show that there is a link between easy access to illegal abortion drugs and an increase in criminal abortion cases. In addition, although regulations related to abortion and drug distribution are regulated in the Criminal Code and the Health Law, illegal abortion practices are still difficult to control due to lack of supervision and weak law enforcement on digital platforms. This study recommends improvements in criminal policy and increased surveillance and education to reduce the number of illegal abortions in Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan kriminal terhadap peredaran obat aborsi secara ilegal di platform digital serta pengaruhnya terhadap peningkatan kasus Abortus Provocatus Criminalis di Indonesia. Fenomena peredaran obat aborsi, seperti Gastrul, semakin marak terjadi di platform digital dan memicu peningkatan aborsi ilegal yang dilakukan tanpa pengawasan medis. Praktik ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan, khususnya bagi perempuan yang melakukan aborsi dengan metode tidak aman. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara kemudahan akses terhadap obat aborsi ilegal dan peningkatan kasus aborsi kriminal. Selain itu, meskipun regulasi terkait aborsi dan peredaran obat diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, praktik aborsi ilegal masih sulit dikendalikan karena kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum di platform digital. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan kriminal dan peningkatan pengawasan serta edukasi untuk mengurangi angka aborsi ilegal di Indonesia.

Penerapan Prinsip Personalitas Pasif Warga Negara Indonesia Korban Tindak Pidana Filipina

2025-02-25T16:07:00+08:00

Abstract. Abstract.Technologi advances,especially in internet acces have contributed to increase in crime, making it easier for criminals to commit criminal acts, one of which is online labour fraud.The existing problem is the lack adequate employment opportunities in indonesia encourages many indonesian citizens seek opportunities as migrant workers and is included in transnational crimes and organised by illegal private agents.This research use a qualitative approach with a literature study method, which is descriptive in nature, data collection is done through literature study and conclusion are drawn descriptively qualitative, the results of his research show that fulfilment of the rights of migrant workers both illegal and illegal is still a challenge,eliminating the middlemen of illegal migrant workers.Factors that hinder the fulfilment of migrant workers' rights are the lack of institutions established by the government in providing adequate protection, the responsibility of the Indonesian migrant worker protection agency or bp2mi in protecting migrant workers from criminal acts of fraud is still not effective, besides that the role of the government in overseeing the rights of migrant workers, especially in the Philippines, still needs to be improved.

Abstrak. Kemajuan teknologi, khususnya dalam akses internet, telah berkontribusi pada peningkatan angka kejahatan, memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi jahat, salah satunya adalah penipuan kerja secara online.Permasalahan yang ada ialah kekurangan lapangan pekerjaan yang memadai di indonesia mendorong banyak warga negara indonesia untuk mencari peluang sebagai pekerja migran dan termasuk kedalam kejahatn transnasional serta diorganisir agen swasta secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran baik secara legal maupun ilegal, masih menjadi tantangan, penghapusan terhadap perantara pekerja migran ilegal, memberhentikan agen- agen swasta yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja migran adalah kurangnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai, tanggungjawab badan perlindungan pekerja migran Indonesia atau BP2MI dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan penipuan ini masih belum efektif, selain itu peran pemerintah dalam mengawasi hak-hak para pekerja migran, khususnya di filipina perlu ditingkatkan.

Pertanggungjawaban Dokter Dalam Dugaan Malpraktik Kasus Kelumpuhan Lengan Bayi Akibat Persalinan Di RSIA Allaudya Gunungkidul Dihubungkan Dengan Hak-Hak Pasien

2025-02-22T13:54:01+08:00

Abstract. Doctor's liability in negligenceof medical actions or what is oftenreferred to as malpractice is an obligationof a doctor that must be fulfilled. Thisstudy aims to provide in-depth insight intothe importance of physician accountabilityin health practice, especially in childbirth, to improve the quality of health servicesand protect patient rights. This researchuses a normative juridical approachmethod, which is carried out by examiningbook materials, laws and regulationsrelated to health and relevant legal theories. Data was collected throughliterature studies that included primarylegal materials such as the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as supportingsecondary and tertiary legal materials. This study shows that the responsibility ofdoctors is very crucial to maintain patientsafety. Negligence in medical practice canbe fatal, calls for accountability criminaland civil. Given the importance ofintegrity in health operations, the study found that violations of codes of ethicsand standard operating procedures canlead to significant legal repercussions. In addition, the relationship between rightsand obligations in health services must bemaintained to protect patient rights andhuman rights in the health sector. Hopefully education for medicalpersonnel, especially medicine, can bemore developed so that patients' rightscan be more guaranteed.

Abstrak. Pertanggungjawaban dokterdalam kelalaian tindakan medis atau yang sering disebut dengan malpraktikmerupakan kewajiban seorang dokteryang harus dipenuhi. Penelitian inibertujuan untuk memberikan wawasanmendalam mengenai pentingnyapertanggungjawaban dokter dalam praktikkesehatan terutama dalam persalinanuntuk meningkatkan kualitas pelayanankesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif , yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan serta teori-teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaanyang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bahan hukumsekunder dan tersier yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwatanggung jawab dokter sangat krusialuntuk menjaga keselamatan pasien. Kelalaian dalam praktik medis dapatberakibat fatal, menyerukanpertanggungjawaban pidana dan perdata. Mengingat pentingnya integritas dalamoperasi kesehatan, studi ini menemukanbahwa pelanggaran kode etik dan proseduroperasi standar dapat menyebabkandampak hukum yang signifikan. Selain itu, hubungan antara hak dan kewajibandalam pelayanan kesehatan harus dijagauntuk melindungi hak-hak pasien dan hakasasi manusia di bidang kesehatan.Semoga Pendidikan untuk tenaga medisterutama kedokteran bisa lebihberkembang sehingga hak-hak pasiendapat lebih terjamin.

Objek Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fiqih Pernikahan

2025-02-25T16:06:57+08:00

Abstract. This research is based on a marriage agreement whose object is property because it regulates the separation of husband and wife's assets. Article 29 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage only states that a married couple can make a marriage agreement. However, Article 29 does not regulate the contents of the marriage agreement, which includes not only the separation of property of husband and wife. The research that the author uses is descriptive analytical, namely the author analyzes using legal theories and the practice of implementing positive law relating to the problem. The method and technique of data collection used by the author is a literature study, namely the technique of collecting legal materials and the data obtained in this study are analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, when viewed from the applicable Marriage Law in Indonesia, the object of the marriage agreement other than property can be used as the content of the marriage agreement. This is in line with one of the principles in the marriage agreement, namely the principle of freedom of contract which gives freedom to the parties in determining the object to be agreed upon other than property. Then in the fiqh of marriage, the husband and wife may make conditions in the marriage agreement in order to achieve the purpose of the marriage.

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada perjanjian perkawinan yang objeknya adalah harta benda karena mengatur tentang pemisahan harta suami istri. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Namun, Pasal 29 tersebut tidak mengatur mengenai isi dari perjanjian perkawinan yang tidak hanya mencakup pemisahan harta suami dan istri. Penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dan data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, objek perjanjian perkawinan selain harta benda dapat dijadikan sebagai isi perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam perjanjian perkawinan yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan selain harta benda. Kemudian dalam fikih perkawinan, suami istri boleh membuat syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan.

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja di PT. X Jakarta Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2025-02-25T16:06:55+08:00

Abstract. Legal protection is an important aspect in ensuring the safety and security of workers from the risk of work accidents and physical and mental disorders. Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety confirms that every worker has the right to safety protection while working for the sake of welfare and increased productivity. This research examines legal protection related to work safety at PT. X West Jakarta, with reference to the Law and the company's responsibility for work accidents. The research uses a normative juridical approach, with descriptive analysis methods to evaluate applicable regulations and their implementation. The research results show that legal protection at PT. X West Jakarta is not yet optimal, as seen from the accident incident in May 2024 which revealed weaknesses in safety management, including a lack of PPE and safety training. Violation of Law no. 1 of 1970 and Law no. 13 of 2003 concerning Employment reflects the company's lack of commitment to protecting workers. However, PT. X has fulfilled his responsibilities by providing compensation and medical treatment in accordance with legal provisions

Abstrak. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan pekerja dari risiko kecelakaan kerja serta gangguan fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan saat bekerja demi kesejahteraan dan peningkatan produktivitas. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terkait keselamatan kerja di PT. X Jakarta Barat, dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut dan tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode deskriptif analisis untuk mengevaluasi peraturan yang berlaku dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di PT. X Jakarta Barat belum optimal, seperti terlihat dari insiden kecelakaan pada Mei 2024 yang mengungkap kelemahan dalam manajemen keselamatan, termasuk kurangnya APD dan pelatihan keselamatan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencerminkan kurangnya komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja. Namun, PT. X telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi dan perawatan medis sesuai dengan ketentuan hukum.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang K3 di PT X Kabupaten Bandung

2025-02-25T16:06:47+08:00

Abstract. This research analyzes the implementation of government regulations related to the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) at PT X, Bandung Regency. The study focuses on labor law, emphasizing the application of OSH to protect workers and prevent workplace accidents. The purpose of this research is to evaluate the execution of OSH policies at PT X and the company's responsibilities regarding workplace accidents caused by negligence in implementing OSH standards. This study is crucial in identifying weaknesses in regulation enforcement and providing recommendations for improvement. The research employs normative juridical methods combined with an empirical approach, analyzing relevant legal frameworks and conducting interviews with related parties. The data collected comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively The findings reveal that PT X has not fully implemented OSHMS in compliance with existing regulations, such as inadequate provision of Personal Protective Equipment (PPE) and insufficient supervision. These shortcomings have contributed to a high number of workplace accidents, including a fatality due to exposure to toxic gas during the maintenance of a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The study recommends enhanced OSH training, adequate PPE provision, and stricter supervision to prevent similar incidents in the future.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan pemerintah terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT X, Kabupaten Bandung. Penelitian ini berfokus pada hukum ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada penerapan K3 untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan K3 di PT X serta tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian dalam penerapan standar K3. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis kerangka hukum yang relevan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X belum sepenuhnya menerapkan SMK3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti kurangnya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan lemahnya pengawasan. Hal ini berdampak pada tingginya angka kecelakaan kerja, termasuk kasus kematian akibat paparan gas beracun saat proses pembersihan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan K3, penyediaan APD yang memadai, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Akibat Hukum Pembelian Tanah Di Indonesia Melalui Perjanjian Pinjam Nama Antara WNI Dan WNA Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Studi Kasus Putusan MA Dengan Nomor : 137/PDT.G/2021/PN.GIN.

2025-02-25T16:06:40+08:00

Abstract. The earth, water and natural resources contained in the earth are the mainstays of the people's prosperity. Therefore, it must be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people, as regulated in Article 21 of the UUPA. That only citizens have rights to land in Indonesia and nominees are the occurrence of name-borrowing agreements made by foreign citizens to carry out legal smuggling so that the land can be controlled/owned by foreign citizens. Nominee is one of the anonymous agreements whose regulations are not contained in the Civil Code but its practice is quite often encountered. The method used by the author in this study is normative legal research, namely legal research that analyzes facts and realities in the midst of society and is discussed through a statutory regulatory approach. The data used in discussing this study, the author uses secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study are that the consequences arising from land purchases using nominee agreements make the deed made before a notary declared null and void by law and notaries who violate the Notary Law No. 2 of 2014 as well as the notary code of ethics can be subject to administrative sanctions and dishonorable dismissal.

Abstrak. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA. Bahwa hanya warga negara memiliki hak atas tanah di Indonesia dan nominee terjadinya perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh warga negara asing untuk melakukan penyelundupan hukum agar tanah tersebut dapat di kuasai/dimiliki oleh warga negara asing. Nominee adalah salah satu perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun praktiknya cukup sering dijumpai. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menganalisis fakta dan realita di tengah-tengah masyarakat serta dibahas melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini akibat yang timbul dari pembelian tanah dengan menggunakan perjanjian nomine membuat akta yang di buat di hadapan notaris dinyatakan batal oleh hukum serta notaris yang melanggar UU jabatan notaris no 2 tahun 2014 begitupun kode etik notaris dapat dikenai sanksi administrasi dan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus Revenge Porn

2025-02-25T16:06:42+08:00

Abstract. Revenge porn, or the distribution of intimate content without consent, is a form of electronic-based sexual violence that has become increasingly prevalent with the advancement of technology. This phenomenon creates serious psychological, social, and legal impacts for the victims, especially women. However, previous legal regulations in Indonesia were unable to provide effective protection and law enforcement against such cases. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) offers new hope in addressing revenge porn offenses comprehensively. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of revenge porn based on the applicable provisions, as well as evaluate the criminal liability for the perpetrators of these offenses. Using a normative and juridical approach, this research examines the regulation of revenge porn within the framework of Indonesia's positive law, particularly as outlined in UU TPKS, as well as previous regulations. The conclusion drawn from this research shows that UU TPKS has great potential to provide better legal protection for victims of revenge porn, in terms of prevention, handling, law enforcement, and victim recovery. However, the implementation of this law still faces challenges, such as the limited understanding of law enforcement officers, the lack of evidence, and the ambiguous interpretation of related articles. A more holistic approach is needed to ensure justice for victims and reduce the incidence of revenge porn in Indonesia.

Abstrak. Revenge porn, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Fenomena ini menciptakan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban, terutama perempuan. Namun, peraturan hukum di Indonesia sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan harapan baru dalam menangani tindak pidana revenge porn secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban revenge porn berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode normatif dan yuridis, penelitian ini mengkaji pengaturan revenge porn dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU TPKS, serta ketentuan sebelumnya.Keseimpilan yang dapat diambil dari penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti, dan multitafsir pasal-pasal terkait. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengurangi angka kejadian revenge porn di Indonesia.

Penerapan Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dihubungkan dengan Kasus Sengketa Merek Goto

2025-02-25T16:06:52+08:00

abstract. The current era of globalization has brought many business opportunities and business challenges for companies in Indonesia. The development of globalization has influenced the economic system, resulting in increased trade between countries. Thus, globalization provides extensive opportunities for the flow of trade in goods and services to penetrate geographical boundaries and reach global markets. Brands play an important role in advertising and marketing a product. In Indonesia, brands are regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Indonesia adheres to and applies the first to file principle, which means whoever registers first has the right. Based on Article 3 of Law no. 20 of 2016 states that rights to a brand are obtained after the brand is registered. So that there is protection for brand rights since the brand is officially registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia. What happens in the field is due to violations of brands carried out with the aim of making easy profits, by trying, imitating or counterfeiting brands that are already well known in the community. The brand dispute case that the author found here is between PT Application Karya Anak Bangsa and PT Tokopedia and PT Terbit Financial Technology regarding the similarity of the "GOTO" brand.

Abstrak. Era globalisasi saat ini telah membawa banyak peluang usaha dan tantangan bisnis bagi perusahaan di Indonesia berkembangnya globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian, mengakibatkan meningkatnya perdagangan antar negara. Dengan demikian, globalisasi memberikan peluang yang luas bagi arus perdagangan barang dan jasa untuk menembus batas-batas geografis dan menjangkau pasar global. Merek merupakan peran penting dalam periklanan dan pemasaran suatu produk. Di Indonesia, merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menganut dan menerapkan prinsip first to file yang berarti siapa yang mendaftar lebih dahulu, maka ialah yang berhak. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 menyebut bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sehingga adanya perlindungan atas hak merek sejak merek tersebut terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Yang terjadi di lapangan karena adanya pelanggaran terhadap merek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Perkara sengketa merek yang penulis temukan disini yaitu antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia dengan PT Terbit Financial Technology terkait persamaan merek "GOTO".