Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial

  • Hana Regina Jawza Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
  • Dian Alan Setiawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Keywords: Tindak Pidana Pornografi, Penyebab, Media Sosial

Abstract

ABSTRACT. The Criminological Review of the Crime of Pornography Through Social Media Applications is based on the large amount of pornographic content that is widely spread on social media applications and the public's lack of understanding about the criminal act of pornography itself. The crime of pornography is regulated in Law No. 44 of 2008 concerning pornography, generally stated in article 4 paragraphs (1) and (2). Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem formulation of this research is what are the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media and what are the crime prevention efforts against the criminal act of distributing pornographic videos via social media. Using criminal law policy theory and the theory of the causes of crime (criminology). The research method used in this research is the juridical-normative method, namely by examining statutory regulations, legal theories, legal principles, and relevant legal doctrines to answer the legal problems being researched. The results of this research conclude that the factors causing the perpetrators to commit the criminal act of distributing pornographic videos via social media, namely the main motive of the perpetrators, the lack of legal awareness of the perpetrators, and the ease of use of social media. Responding to the existing phenomenon requires legal firmness, especially from officials who act in law enforcement as well as the important role of all levels of society to be aware of the dangers of pornographic content and to be more concerned about the surrounding environment. In tackling the criminal act of distributing pornographic videos via social media, this can be done by protecting victims, monitoring content on social media, counseling and education, as well as strict law enforcement.

References

Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, ”Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo”, Justitia Islamica, Vol. 10, No. 2, Dessember 2013, Hlm. 332

Noni Novika Sari dan Ridhoi Meilona Purba, ”Gambaran Perliaku Cybersex Pada Remaja Pelaku Cybersex Di Kota Medan”, Psikologia Online, Vol 7, No. 2, 2012, Hlm. 63

Sahat Maruli, Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Busana Pusaka, Depok, 2021, Hlm. 59

Yundiasari dan Neni Ruhaeni, ”Pembuatan Dan Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila Secara Elektronik Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Implementasinya Terhadap Kasus Penyebaran Video yang Bermuatan Asusila di Kota Banjarmasin”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, Agustus 2020, Hlm. 632

Arini Ferya Putri dan Tantimin, ”Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia”, Jurnal Justisia, Vol. 7, No. 1, September 2022, Hlm. 169

Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk., “Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, Hlm. 261

Sunarko dan Marsudi Utoyo, ”Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet Di Kota Palembang”, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 2, Juni 2022, Hlm. 225

Supriyanto dan Achmad Sulchan, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, Hlm. 548

Yandi Maryandi, “Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)”, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hlm. 26

dewandik.slemankab.go.id/post/detail/internet-dan-ancaman-pornografi diakses pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, pukul 22.30 WIB

Kompas, Terungkap, Penyebar dan Pemeran Video Porno di Kebun Teh Rancabali Ternyata Suami Istri, bandung.kompas.com/read/2023/05/22/144919278/terungkap-penyebar-dan-pemeran-video-porno-dikebun-teh-rancabali-ternyata?page=all#google_vignette (diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 14:17 WIB)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Mgn

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 109/Pid.B/2023/PN.Bdg

Published
2024-01-28