PertanggungJawaban Pidana atas Tindak Pidana Penipuan terhadap Dana Nasabah PT Aku Digital Indonesia Dihubungkan dengan Pasal 378KUHP Tentang Penipuan

Abstract

Tindak pidana korporasi ialah suatu hal yang perbuatannya melawan hukum yang dilanggar oleh suatu badan hukum. Salah satu hal yang dalam tindak pidana korporasi adalah sulitnya suatu korporasi atau badan hukum diproses dengan hukum sampai ke pengadilan, baru pengurusnya saja yang diminta mengenai pertanggungjawaban pidana seperti dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengurus PT Aku Digital Indoneisa. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan mengenai Apakah PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat dikenakan Tindak Pidana Penipuan? Bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia dikaitkan dengan pasal 378 KUHP tentan penipuan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analis dan pendekatan metode yuridis normatif sebagai penelitian berbagai bahan kepustakaan dengan pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan serta didukung dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dilengkapi dengan kajian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini PT Aku Digital Indonesia sebagai korporasi dapat Dikenakan pasal 378 KUHP sebagai tindak penipuan, yang dapat dikenakannya pasal 378 KUHP tentang Penipuan untuk memberikan sanksi penjara kepada para pengurus PT Aku Digital Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan sanksi pidana denda kepada PT Aku Digital Indonesia sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Aku Digital Indonesia oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memproses PT Aku Digital Indonesia yang telah melakukan tindak pidana korporasi yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polrestabes Bandung untuk membuktikan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : korporasi, pertanggungjawaban, penipuan.