PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI NON LITIGASI PADA PT. B KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 2 TAHUN 2004 PPHI JO UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

ABSRACT-Layoffs within a company can cause unrest and have a negative impact on workers both economically and mentally. Layoffs can be caused by economic factors such as decreased production output, economic instability, the company's inability to pay salaries, and rationalization policies. Employees' personal factors can also cause Termination of employment, such as lack of ability to work, bad behavior, lack of physical strength, and absence of employer's heirs. The 2004 PPHI Law regulates the process of settling industrial relations disputes between employers and workers through bipartite negotiations, mediation, conciliation, and arbitration. Industrial relations disputes can affect the psychological condition of workers. Legal protection for workers who have been laid off is provided by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. There are categories of industrial relations disputes, such as non-normative demands, normative demands, involvement of outsiders, and pressure from fellow workers. PP No. 35 of 2021 allows for dismissal for 14 specific reasons, but layoffs outside of these provisions is against the law. Employment agreements can end for several reasons such as worker death, expiration of the term of the work agreement, completion of certain jobs, court decisions, or certain events included in work agreements or company regulations. Settlement of industrial relations disputes is carried out through bipartite negotiations, mediation , conciliation, or arbitration, in accordance with the 2004 PPHI Law. Legal protection for laid-off workers is provided by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. Termination of Employment can only be carried out in accordance with the provisions stipulated in laws and regulations.

Keywords: Dispute Resolution, Industrial Relations, Employment

PHK di dalam perusahaan dapat menimbulkan keresahan dan berdampak buruk bagi para pekerja baik secara ekonomi maupun mental.PHK dapat disebabkan oleh faktor ekonomis seperti penurunan hasil produksi, ketidakstabilan ekonomi, ketidakmampuan perusahaan membayar gaji, dan kebijakan rasionalisasi.Faktor-faktor pribadi pekerja juga dapat menyebabkan PHK, seperti kurangnya kemampuan kerja, perilaku buruk, kurangnya kekuatan jasmani, dan tidak adanya ahli waris pengusaha.UU PPHI tahun 2004 mengatur proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.Perselisihan hubungan industrial dapat mempengaruhi kondisi psikis pekerja.Perlindungan hukum bagi pekerja yang kena PHK diberikan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Terdapat kategori-kategori perselisihan hubungan industrial, seperti tuntutan non-normatif, tuntutan normatif, keterlibatan pihak luar, dan tekanan dari sesama pekerja.PP Nomor 35 Tahun 2021 memperbolehkan PHK dengan 14 alasan tertentu, namun PHK diluar ketentuan tersebut adalah melawan hukum.Perjanjian kerja dapat berakhir karena beberapa alasan seperti kematian pekerja, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya pekerjaan tertentu, putusan pengadilan, atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai dengan UU PPHI tahun 2004. Perlindungan hukum bagi pekerja yang kena PHK diberikan oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PHK hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Penyelesaian Perselisihan, Hubungaan Industrial,Ketenagakerjaan