Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Penyalahgunaan Dana Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Abstract

ABSTRACT-As a legal entity with specific social, religious and humanitarian goals, a foundation has important organs within it consisting of trustees, supervisors, and administrators. Despite the noble goals of fondations, they often deviate from what expected. Aksi Cepat Tanggap (ACT) is a social foundations in Indonesia that has been found to misuse the donations collected by ACT. This based on the finfings of PPATK. Suvh action are conrary to Article 6 paragraph (1) of Donation Collection. Therefore, this studi aims to determine the responsibility of the ACT Fondations administrators for the misuse of donation funds from the perspectibe of KUHPerdata, as well as to understand the responsibility of the ACT Fondations administrators for the misuse of fondation donation funds in connection with foundations laws. The reseacrh methofology used in this study and the analytical method being qualitative judical analysis. The results of the study conclude that the ACT administrators have committed an unlawful act by misusing donation funds. As they have taken donations beyond the maximum limit that meets the criteria for an unlawful act under Article 1365. This has caused material harm to ACT and a loss of public trust in the ACT Foundation. This case also imposes responsibility on the foundation's trustees for making mistakes in carrying out their duties in accordance with Article 35 paragraph (5) of the Foundation Law. In the event of Ultra Vires actions by the foundation's administrators, they are personally liable. Therefore, these actions give rise to personal legal liability for the ACT Foundation's trustees, in line with the theory of liability based on fault.

ABSTRAK-Sebagai badan hukum dengan tujuan spesifik yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan memiliki organ penting terdiri dari pembina,pengurus dan pengawas. Meskipun tujuan yayasan mulia, sering kali yayasan ini melenceng dari yang seharusnya. Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah yayasan sosial yang ada di Indonesia, ditemukan penyalahgunaaan donasi yang dikumpulkan oleh ACT. Hal tersebut berdasar pada penemuan PPATK. Tindak tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan ACT atas penyalahgunaan dana donasi yang ditinjau dari KUHPerdata serta mengetahui tanggung jawab pengurus Yayasan ACT terhadap penyalahgunaan dana donasi yayasan yang dihubungkan dengan undang-undang yayasan. Adapun metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini studi keperpustakaan, metode analis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengurus ACT melakukan melawan hukum atas penyalahgunaan dana donasi karena mengambil dana donasi lebih dari batas maksimal yang memenuhi kriteria perbuaatan melawan hukum dari Pasal 1365, yang merugikan materiil pada ACT dan juga kehilangannya kepercayaan masyarakat pada yayasan ACT itu. Ini juga menimbulkan tanggung jawab pada pembina yayasan karena sudah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Pasal 35 ayat (5) UU yayasan dimana apabila terjadinya Ultra Vires yang dilakukan pengurus yayasan maka wajib bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga perbuatan tersebut melahirkan tanggung hukum secara pribadi terhadap pembina yayasan ACT yang hal ini sesuai dengan teori tanggungjawab liability based of fault.