Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Dirumahkan Pada PT.X Kab.Bandung Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Abstract

ABSTRACT

In its quite fundamental role, of course, workers should receive proper and guaranteed protection. With the occurrence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic in Indonesia at the beginning of 2020, it certainly caused several changes in life, including in the field of employment in Indonesia. One of the problems arising from the Covid-19 pandemic is the non-payment of wages made by companies to workers without an agreement and not based on current government regulations. The incident occurred at one of the companies, PT.X Kab Bandung, which is engaged in the Textile/Garment business. In this research, of course, the aim is to find out the policy for laying off workers during the Covid-19 pandemic and also to find out legal protection from the government regarding workers who are sent home but are not paid their wages at PT X Kab Bandung during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis with the method of examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are carried out. The tertiary legal material in this study relates to workers who were laid off but were not given wages during the process of being sent home. The data analysis used was qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the Covid-19 pandemic at PT X Kab Bandung had not received fulfillment of their rights from the company regarding unpaid wages and also the wages that workers should have received, this is certainly not in accordance with the provisions Government Regulation No. 36 of 2021 Concerning Wages, Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation. and Circular Letter of the Minister of Manpower No. 3 of 2020 Concerning Worker/Labor Protection and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation of Covid-19. associated with Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, Law No.11 of 2020 concerning Job Creation and Minister of Manpower Circular Letter No.M/3/HK.04/III/2020 of 2020 concerning Protection of Labor Workers and Business Continuity in the Context of Prevention and Mitigation Covid-19

ABSTRAK

Dalam perannya yang cukup fundamental, tentunya tenaga kerja seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan juga terjamin. Dengan terjadinya peristiwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020, tentunya menyebabkan beberapa perubahan dalam kehidupan tidak terkecuali dalam lingkup ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pandemic Covid-19 ini adalah mengenai tidak dibayarkan upah yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa adanya kesepakatan dan tidak didasari dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perusahaan PT.X Kab Bandung yang bergerak dalam bidang usaha Textile/Garment. Dalam peneltian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam dirumahkannya parapekerja pada masa pandemi Covid-19 dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan Pekerja yang dirumahkan tetapi tidak diberikan upah selama proses dirumahkan Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19 di PT X Kab Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang tidak dibayarkan  dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tetang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Surat Edaran Mentri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.