Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Abstract

Abstract. Drugs are dangerous substances that can have a negative impact. Drugs are actually psychotropic compounds that are usually used to anesthetize patients before surgery or to treat certain diseases, but many people abuse drugs in society. Of course this can cause new problems and losses and affect the number of crimes in Indonesia, because the content of narcotics can affect the mental and spiritual aspects of people who abuse them. Indonesia has made efforts to tackle the narcotics problem by establishing a non-ministerial government agency specifically formed to deal with narcotics problems in Indonesia, namely the BNN (National Narcotics Agency) and several regulations related to this problem. If viewed from a juridical perspective, the distribution of Narcotics in Indonesia is legal if it has permission and supervision in accordance with applicable regulations. However, in practice, many parties abuse narcotics without supervision and licensing. In Law Number 35 of 2009 in the consideration section it is stated that importing, exporting, producing, growing, storing, distributing, and/or using Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics because it is very detrimental and is a very big danger to human life, society, nation and state as well as Indonesia's national security. The method used in this study uses normative juridical research methods, namely library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The purpose of this research is to find out about law enforcement on narcotics abuse in a city in Indonesia based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this study are to find out how law enforcement is for the problem of illicit narcotics trade in Binjai City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Abstrak. Narkoba adalah zat berbahaya yang dapat berdampak negatif. Narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum dilakukan tindakan operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu, tetapi banyak yang menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah dan kerugian baru serta mempengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, karena kandungan narkotika dapat mempengaruhi mental dan spiritual orang yang menyalahgunakannya. Indonesia telah melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan narkotika dengan membentuk suatu lembaga pemerintah non kementrian yang dibentuk khusus untuk menangani persoalan narkotika di Indonesia yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) dan beberapa peraturan terkait persoalan tersebut. Peredaran Narkotika di Indonesia apabila dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila memiliki izin dan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang menyalahgunakan pengedaran narkotika tanpa pengawasan dan perizinan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk pengetahui penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di salah satu kota di Indonesia berlandasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.