Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2019/PN.Bdg)

Chania Kusuma Rahayu; Arinto Nurcahyono

doi:10.29313/bcsls.v3i1.4961

Chania Kusuma Rahayu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Arinto Nurcahyono Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

DOI: https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4961

Keywords: Kode Etik, Pelanggaran, Anggota Kepolisian

Abstract

Misuse of narcotics committed by members of the National Police is one of the violations of the police's professional code of ethics. The writing of this thesis aims to find out the relationship between violations of the code of ethics and violations of the law in cases of narcotics crimes committed by members of the national police and how to enforce the code of ethics in cases of narcotics crimes committed by members of the national police. By using the normative juridical approach method with qualitative analysis methods. After the passing of the process in the general court, the next process passed by the accused police officer who committed a criminal act is a form of enforcement of the Police professional code of ethics. In enforcing this code of ethics, the one who has a role is the Police Propam as the one in charge. In Police Regulation Number 7 of 2022, police members in this case are included in the heavy category of KEPP violations because they have committed narcotics crimes. Therefore, the sanctions that can be imposed in the violation of the KEPP of the severe category are administrative sanctions. A member of the police who has been proven to have committed the crime and has been decided in a court decision with permanent legal force can then be recommended to get administrative sanctions in the form of Disrespectful Dismissal. With the evidence that the police member has violated the code of ethics according to Propam, the enforcement of the code of ethics will be carried out by disrespectful dismissal or removal from the Police unit.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui relasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri dan bagaimana penegakan kode etik dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polri. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan metode analisis kualitatif. Setelah terlewatinya proses di peradilan umum maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. DalamPeraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelangaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri.