Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung

Abstract

Abstract. Corporations contribute to environmental pollution by not making efforts to manage the waste they produce. Corporations often do not pay attention to environmental conditions in their production and business, causing enormous pollution, both in quantity and quality. At the practical level, many corporations have not managed the waste they produce in accordance with applicable regulations, as has been done by PT. Damai Indah in Bandung District. Where is PT. Damai Indah is a business entity or corporation in the textile industry that manages B3 waste without a permit, causing environmental pollution in the area. Based on Article 59 UUPPLH, that waste management must have a permit which is issued by the minister, governor, or regent/mayor. Meanwhile, waste management carried out by PT. Damai Indah did not comply with the established procedures and did not have a permit, so this case went to court and was decided by Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. This study aims to determine law enforcement on the management of B3 waste without a permit carried out by corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and to determine enforcement the law on the management of B3 waste without a permit by corporations is linked to Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. In compiling this research, the authors used normative juridical methods. Data collection techniques use library research methods using secondary data according to the problem being studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems, namely in law enforcement against waste management without a permit carried out by PT. Damai Indah which is not in accordance with applicable regulations. Sanctions imposed in the form of fines and additional punishment. Based on the applicable rules, the imposition of sanctions for parties who violate them can be in the form of imprisonment, fines and additional punishment.

Abstrak. Korporasi memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan dalam produksi dan usahanya, sehingga menimbulkan pencemaran yang sangat besar, baik secara kuantitas maupun kualitas pencemaran. Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis  menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan yaitu dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda dan pidana tambahan. Berdasarkan aturan yang berlaku penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ialah dapat berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.