Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal

Abstract

Abstract. The development of internet has changed various conventional methods become more modern, including the field of commerce. Trade with internet technology is referred to as electronic commerce. E-commerce is a non-physical form of modern commerce. One of the obligations of e-commerce actors in Indonesia is to register electronic systems, especially in informal e-commerce that trades through social media. In e-commerce informal, there aren’t many business actors who carry out registration obligations in the electronic system, currently the electronic system operators registered by KOMINFO have only reached 2698 businesses. This figure isn’t comparable to the number of business players e-commerce in Indonesia which reached 26.6 million units. The research method is a normative juridical research method, the primary legal material used is Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The results of this study are that business actors e-commerce required to register electronic systems because business actors e-commerce  included in the category of electronic system operators that must be registered and have a trading business license through an electronic system. The implementation of e-commerce informal has not been fully implemented due to several things, namely the lack of clarity regarding the regulation on registration of e-commerce business actors, lack of support for business actors e-commerce informal, injustice in tax collection, and lack of socialization registration obligations to business actors e-Commerce Informal.

Abstrak. Perkembangan internet mengubah berbagai macam metode konvensional menjadi lebih modern, termasuk bidang perdagangan. Perdagangan dengan teknologi internet disebut perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce merupаkаn perdаgаngаn modern yаng bersifаt non-fisik. Salah satu kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia adalah melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagai bentuk pencegahan dari permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas e-commerce. Pada E-commerce informal belum banyak pelaku usahanya yang melakukan kewajiban pendaftaran dalam sistem elektronik, saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdata KOMINFO baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya merupakan usaha e-commerce informal. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang mencapai 26,6 juta unit. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha e-commerce wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik sehingga harus terdaftar dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Penerapan terhadap e-commerce informal belum sepenuhnya terimplementasi karena beberapa hal yaitu kurangnya kejelasan terkait pengaturan tentang pendaftaran pelaku usaha e-commerce, kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, ketidakadilan dalam penarikan pajak, dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran kepada para pelaku usaha e-Commerce Informal.