Perlindungan terhadap Pemilik Surat Kepemilikan Tanah  (SKT) yang di Berikan oleh Desa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan

Muhamad Rifki  Khatulistiawan; Arif  Firmansyah

doi:10.29313/bcsls.v2i2.4398

Muhamad Rifki Khatulistiawan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
Arif Firmansyah Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

DOI: https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4398

Keywords: Sengketa Tanah, Sertifikat Kepemilikan Tanah, Peraturan Tanah

Abstract

Abstract. Land dispute cases are land ownership issues based on a legality review in the form of land ownership certificates. This happened in Merarai 1 Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency, involving the community and the village. This study aims to determine the protection of the holders of land ownership certificates (SKT) in terms of regulations in the land sector and to find out the legal position of land ownership certificates (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in land area. The research specification in this study is descriptive analysis and qualitative juridical data analysis, with qualitative analysis and finding solutions which can then be drawn conclusions. The protection of holders of land ownership certificates (SKT) in Merarai 1 Village is seen from the regulations in the land sector that the community cannot show strong evidence of land ownership, thus causing losses for the community itself. The legal position of the land ownership certificate (SKT) held by the community based on the applicable laws and regulations in Merarai 1 Village in terms of regulations in the land sector is illegal. This was canceled because in the process of submitting a Land Certificate (SKT) the land claimed was land on the green line, so it did not meet the requirements in the land registration application process.

Abstrak. Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan kepemilikkan tanah berdasarkan dengan tinjaun legalitas berupa surat kepemilikan tanah. Hal ini terjadi di Desa Merarai 1, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang yang melibatkan antara masyarakat dan pihak desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan dan mengetahui mengetahui kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data secara yuridis kualitatif, dengan analisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Perlindungan terhadap pemegang surat kepemilikian tanah (SKT) di Desa Merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan bahwa masyarakat tidak dapat dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam kepemilikkan tanah, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kedudukan hukum surat kepemilikan tanah (SKT) yang dipegang oleh masyarakat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Desa merarai 1 ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan berstatus illegal. Hal ini dibatalkan karena pada proses pengajuan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah yang diklaim merupakan tanah yang berada di jalur hijau, sehingga tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pendaftaran tanah.