PELANGGARAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN TOOLS FOR HUMANITY DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Data Pribadi; Tindak Pidana; Tools for Humanity; Perlindungan Hukum; Pelindungan Data Pribadi

Abstract

Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.