penyalahgunaan Penyalahgunaan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Jo UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan penanganan secara khusus mengingat anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pembinaan, dan pemulihan demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Pengaturan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak dan wajib memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dibandingkan dengan penerapan pidana penjara. Pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikis anak dari ketergantungan narkotika, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Meskipun demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya keseragaman pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai penerapan rehabilitasi, terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum.