Implementasi Upaya Pemerintah dalam Peningkatan UMKM di Masa Pandemi

Abstract

Abstract. Micro, Small and Medium Enterprises are one of the main pillars of the economy where the existence of MSMEs can help open new jobs and increase state foreign exchange through business entity taxes. Various efforts have been made by the government to increase the number of MSMEs in each region. The role of the government is needed to provide stimulation to business actors based on applicable regulations. The corona pandemic entered Indonesia in March 2020. With the pandemic having an impact on MSMEs in Indonesia, one example is the cottage industry owned by a resident of Ciwaru Village. There has been a decline in purchasing power so that the impact of the covid-19 pandemic has made the yellow noodle cracker business income decreased by 60%. Therefore, there is a need for the Government's role in increasing MSMEs during the pandemic. The approach method in this study was carried out using a normative juridical approach, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In this study, researchers examine the role of the Government during a pandemic with laws and regulations relating to Micro, Small and Medium Enterprises and the Principles of Togetherness and Family Principles. The results of the study show that the Government has made various efforts to increase MSMEs during the pandemic such as the Job Creation Act program, the National Economic Recovery Program (PEN) for MSMEs, the Proudly Made Indonesian National Movement (Gernas BBI), and the Expansion of Indonesian Product Exports through ASEAN. Online Sale Day (AOSD). However, the researchers also examined the extent to which these efforts had an effect on MSMEs.

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu pilar utama perekonomian di mana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Pandemi corona masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020. Dengan adanya pandemi berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia salah satu contohnya industri rumahan yang dimiliki oleh seorang warga Kampung Ciwaru. Yang mana telah terjadi penurunan daya beli sehingga adanya dampak dari pandemi covid-19 ini membuat pendapatan usaha kerupuk mie kuning menurun hingga 60%. Maka dari itu perlunya peran Pemerintah dalam peningkatan UMKM pada masa pandemi. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peran Pemerintah dalam masa pandemi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Asas Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan UMKM pada masa pandemi seperti program Undang-undang Cipta Kerja, Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dan Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD). Namun disana peneliti mengkaji juga sejauh mana upaya tersebut berpengaruh terhadap UMKM.