Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Siar Pay-Per-View atas Pembajakan Live Streaming (Studi Kasus Byon Combat Showbiz Vol. 5)
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i2.24002Keywords:
Pay-Per-View, Live Streaming Piracy, Safe Harbor.Abstract
The rapid growth of the Pay-Per-View (PPV) broadcasting model in Indonesia's combat-sports entertainment industry has been accompanied by rising live streaming piracy on social media, illustrated by the illegal rebroadcast of Byon Combat Showbiz Vol. 5 PPV content through a TikTok account with roughly 518,000 followers. This study examines the legal responsibility of TikTok as an Electronic System Operator under the Safe Harbor doctrine, and the forms of legal protection available to PPV broadcasting-rights holders under Indonesia's Copyright Law (UUHC). The research applies a normative juridical method with a case approach and descriptive-analytical specification, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show TikTok bears an active duty to monitor content under Article 15 of the Electronic Information and Transactions Law and Government Regulation No. 71/2019, yet its Safe Harbor protection is potentially forfeited due to indications of financial benefit from virtual gifts and a slow response in removing the infringing broadcast. Rights holders are protected through two complementary regimes: copyright under Articles 9 and 25 of the UUHC, and preventive-repressive protection theory. The study concludes that normative protection is adequate, but implementation remains reactive and requires more proactive platform oversight.
References
Chudasama, D. (2021). Importance of intellectual property rights. Journal of Intellectual Property Rights Law, 4(2).
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu.
Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia. Sanskara Hukum dan HAM, 4(1).
Hendar, J., Adha, A. F., Trimelawati, R., & Anugrah, D. (2025). Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal. JIPRO: Journal of Intellectual Property.
Hendar, J. (2024, January). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Pengguna Enchanced Smart Architecture Frame (Esaf) oleh Pt Astra Honda Motor pada Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 4, No. 1, pp. 28-35).
Indiarsyah, M. R. (2025). Pelanggaran hak cipta atas tindakan pembajakan siaran olahraga yang menggunakan sistem Pay-Per-View (PPV) ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang].
Jaya, D. I. (2023). Analisis yuridis pengaturan safe harbor terkait pelanggaran hak cipta pada platform streaming YouTube [Disertasi, Universitas Hasanuddin].
Kartika Tua, M. O., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi dalam pembajakan film pada situs streaming ilegal (ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(4).
Kharisma, M. D. L., Hakim, N., & Mustafa, M. E. (2024). Peran digital right management sebagai teknologi pengaman atas upaya perlindungan hak cipta dari pembajakan. Blantika: Multidisciplinary Journal, 2(11).
Yusdiansyah, E., & Hendar, J. (2022). Implementasi Batik Mark Dalam Upaya Daya Saing Produk Batik Indonesia: Implementation Of Batik Mark In An Effort To Competitive Indonesian Batik Products. Anterior Jurnal, 21(2), 92-100.
Liputan6. (2025). Byon Combat Showbiz Vol. 5 cetak sejarah baru, pecahkan rekor PPV di Vidio. https://www.liputan6.com/bola/read/6100052/
Mufidah, G., Rahayu, K., & Selviany. (2025). Regulasi pelanggaran hak terkait (hak siar) atas penayangan film secara ilegal melalui live streaming. PLJ FH UPS Tegal.
Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas media sosial sebagai media promosi. Tirtayasa Ekonomika, 12(2).
Ramadhanty, S., dkk. (2020). Doktrin safe harbor: Upaya perlindungan hak cipta konten dalam platform user generated content. Jurnal Hukum, 12(2).
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Sudaryat, dkk. (2019). Hukum hak kekayaan intelektual: Cakupan dan prinsip dasar. Global Sinergi Indonesia.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
