Pertanggungjawaban Dan Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i2.23943Keywords:
Badan Pertanahan Nasional, Taman Nasional Tesso Nilo, SertifikatAbstract
ABSTRAK
Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kewenangan administrasipertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPN serta akibat hukum atas penerbitan SHM yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan konservasi bertentangandengan prinsip legalitas dan asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari penerbitan tersebut meliputi hapusnya hak atas tanah, pengembalian tanah kepada negara, serta adanya tanggung jawab administratif dan hukum bagi pejabat pertanahan yang menerbitkan sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pertanahan dan perlindungan kawasan hutan konservasi.
Kata Kunci : Badan Pertanahan Nasional, Taman Nasional Tesso Nilo, Sertipikat
ABSTRACT
The issuance of a Certificate of Ownership (SHM) by the National Land Agency (BPN) in the conservation forest area of Tesso Nilo National Park raises legal problems, especially related to land administration authority andlegal certainty of land rights. This study aims to analyze the form of legal accountability of BPN and the legalconsequences of the issuance of SHM in conservation forest areas, reviewed from the provisions of GovernmentRegulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the issuance of SHM in conservationforest areas is contrary to the principles of legality and the principle of prudence in land registration, so the certificates issued have the potential to be legally defective and can be canceled. The legal consequences of theissuance include the abolition of land rights, the return of land to the state, and the existence of administrative andlegal responsibilities for land officials who issue certificates. This research is expected to contribute to land law enforcement and the protection of conservation forest areas.
Keywords : National Land Agency, Tesso Nilo National Park, Certificates
References
Atika, N., & Rosando, A. F. “Kedudukan Sertifikat Hak Milik dalam Penguasaan Kawasan Hutan”. Journal Evidence of Law 2, no. 2, (2023): 37–46, https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.273.
Fadli, Muhammad. “Asas Contrarius Actus dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Indonesia. Jurnal RechtsVinding 10, no. 2, (2021).
Febri, N., & Mashur, D. “Kinerja Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia 4, no. 1, (2025): 373–380, https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6132.
Hermanto Ansam, “Menteri ATR/BPN: Pemerintah Sudah Cabut 400 Sertifikat Reforma Agraria di TNTN Pelalawan Riau, 1.758 Sertifikat Diperiksa” GoRiau.com, https://www.goriau.com/berita/baca/menteri-atrbpn-pemerintah-sudah-cabut-400 sertifikat-reforma-agraria-di-tntn-pelalawan-riau-1758-sertifikat-diperiksa.html. Diaksìes 10 Juli 2025, pukul 10.30 WIB.
Hirwansyah, “Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda” Jurnal Hukum Sasana 7, no. 1, (2021).
Khairunnas. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum Perkara Kasus Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo”. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9, no. 2, (2019). DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5119.
Mubarak, Ridho & Trisna, Wessy. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, no. 2, (2021): 174–182. DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5811.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
Saputra, Eka Yudha, “Mìentìeri ATR Imbaìu Pìemilik SHM di Taman Nasional Tìesso Nilo Batalkan Sìertifikat Sìecara Sìukarìela,”Tìempo.co, https://www.tìempo.co/politik/mìentìeri-atr-imbaìu-pìemilik-shm-di-taman- nasional-tìesso-nilo-batalkan-sìertifikat-sìecara-sìukarìela-1985579.
Sembiring, Rosnidar. Hukum Pertanahan Adat, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
