Pertanggungjawaban dan Upaya Hukum atas Kebocoran Soda Api oleh CV Yasindo

Abstract

Abstrak. Kasus kebocoran soda kaustik (NaOH) oleh CV Yasindo Multi Pratama di Kabupaten Bandung Barat telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan isu mengenai tanggung jawab korporasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum CV Yasindo Multi Pratama dan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Materi hukum dianalisis secara deskriptif dan analitis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dituntut secara pidana jika unsur-unsur tanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUPPLH terpenuhi. Dari aspek perdata, korban berhak atas kompensasi berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak jika persyaratan hukum terpenuhi. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum melalui sanksi administratif, gugatan perdata, dan proses pidana untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan.

Abstract. The soda leak (NaOH) leak case by CV Yasindo Multi Pratama in West Bandung Regency caused losses to the community and raised issues regarding corporate liability and legal remedies that can be taken. This study aims to analyze the form of legal liability of CV Yasindo Multi Pratama and legal remedies that can be taken to protect the rights of the affected community. This study uses a normative juridical method with a legal approach and a case approach. The legal material is analyzed descriptively and analytically based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and related laws and regulations. The results of the study indicate that corporations can be held criminally liable if the elements of liability as stipulated in the Criminal Code and the UUPPLH are met. From a civil aspect, victims are entitled to compensation based on the principle of strict liability if legal requirements are met. The government also has the authority to enforce the law through administrative sanctions, civil lawsuits, and criminal proceedings to ensure the protection of community rights and encourage corporate compliance with environmental protection provisions.