Upaya Hukum Konsumen atas Diperdagangkannya Beras Oplosan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Pangan

Abstract

Abstract. Rice is a staple food that plays an important role in meeting the consumption needs and food security of the Indonesian people, so the quality and safety of rice on the market must be guaranteed. High demand for rice opens up opportunities for trading practices that do not comply with standards, one of which is the distribution of adulterated rice by mixing good quality rice with low quality rice. This practice has the potential to cause losses to consumers, both economically and in terms of health, and is contrary to the principles of consumer protection and food safety. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and the legal measures that can be taken against business actors who distribute adulterated rice, as well as to examine the legal responsibility of business actors for the losses suffered by consumers. This study uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach through a review of legislation, legal doctrine, and relevant literature, guided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food. The results of the study show that aggrieved consumers have the right to obtain legal protection through dispute resolution mechanisms, both through litigation and non-litigation. In addition, business actors who trade in adulterated rice can be held legally responsible and obliged to provide compensation. This study emphasizes the importance of effective supervision and law enforcement to ensure consumer protection as well as the quality and safety of rice circulating in the community.

Abstrak. Beras merupakan bahan pangan pokok yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat Indonesia, sehingga kualitas dan keamanan beras yang beredar di pasaran harus terjamin. Tingginya permintaan terhadap beras membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan standar, salah satunya berupa peredaran beras oplosan yang dilakukan dengan mencampurkan beras bermutu baik dengan beras berkualitas rendah. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh akibat peredaran beras oplosan oleh pelaku usaha, sekaligus mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, pelaku usaha yang memperdagangkan beras oplosan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum serta dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif guna menjamin perlindungan konsumen serta mutu dan keamanan beras yang beredar di masyarakat.