Tindakan Medik pada Pasien di Luar Informed Consent Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Abstract

Abstract. The right to health is a fundamental human right and a primary prerequisite for achieving quality of life and sustainable human resource development. The state is obliged to ensure the fulfillment of this right through the provision of healthcare services that are safe, high-quality, and accountable, as mandated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In healthcare practice, the legal relationship between doctors and patients is not solely medical but constitutes a therapeutic relationship that positions the patient as a legal subject with autonomy over their own body. One of the main instruments in this relationship is informed consent, which serves as the legal basis for any medical intervention and as an instrument for protecting patients’ rights. Although the legal obligation to obtain informed consent has been explicitly regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, healthcare practices sometimes still carry out actions beyond the scope of patient consent, including extended surgical procedures not previously agreed upon. Such actions potentially violate patient rights, disregard medical professional standards, and create legal liability for both doctors and healthcare institutions. The gap between legal provisions and practice highlights the need to strengthen understanding of the limits of medical authority, the principle of patient autonomy, and the legal consequences that arise when informed consent is not fulfilled. A normative juridical and descriptive-analytical approach is employed to examine legal provisions, documents, literature, and relevant practices, thereby providing a comprehensive understanding of the legal basis, doctors’ responsibilities, and the role of healthcare institutions in ensuring compliance with the principle of informed consent.

Abstrak. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi prasyarat utama bagi tercapainya kualitas hidup serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, tetapi juga merupakan hubungan terapeutik yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum dengan hak otonomi atas tubuhnya. Salah satu instrumen utama dalam hubungan ini adalah informed consent, yang menjadi dasar legalitas setiap tindakan medis dan perlindungan terhadap hak pasien. Meskipun kewajiban hukum untuk memperoleh informed consent telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik pelayanan medis terkadang masih melakukan tindakan di luar ruang lingkup persetujuan pasien, termasuk perluasan operasi yang tidak disepakati sebelumnya. Tindakan tersebut berpotensi menyalahi hak pasien, mengabaikan standar profesi kedokteran, dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi dokter maupun institusi pelayanan kesehatan. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman tentang batas kewenangan tindakan medis, prinsip otonomi pasien, serta konsekuensi hukum yang berlaku ketika informed consent tidak dipenuhi. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum, dokumen, literatur, dan praktik yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, tanggung jawab dokter, dan peran institusi kesehatan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip informed consent.