Studi Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Halmahera Selatan

Abstract

Abstract. This study is motivated by the high incidence of sexual violence against children in Indonesia, including South Halmahera Regency. Such violence often occurssecretly and repeatedly, making early detection difficult. Children, who lack adequate legal and psychological capacity, are particularly vulnerable to exploitation, persuasion, and pressure from adults around them. This situation underscores the state’s responsibility to provide legal protection and comprehensive recovery for child victims, as regulated in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Child Protection Law. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, interviews, observation, and documentation, and analyzed descriptively. The results show that sexual violence against children in South Halmahera Regency generally occurs over a long period and often involves multiple perpetrators, which complicates the evidentiary process. Although legal handling has followed applicable regulations, several obstacles remain, including limited resources, victims’ psychological conditions, and inadequate protection facilities. From a victimology perspective, legal protection has not fully applied a victim-centered approach, as the fulfillment of victims’ rights, psychosocial recovery, and social reintegration remain suboptimal. Therefore, stronger inter-agency coordination and optimization of DP3AKB are needed to ensure comprehensive and just protection for child victims.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Halmahera Selatan. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya terjadi secara tersembunyi dan berulang, sehingga sulit terdeteksi sejak dini. Anak yang belum memiliki kematangan hukum dan psikologis berada pada posisi rentan terhadap eksploitasi, bujuk rayu, dan tekanan dari orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum serta pemulihan yang menyeluruh bagi anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Halmahera Selatan umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Meskipun penanganan hukum telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pendukung, kondisi psikologis korban, serta belum optimalnya fasilitas perlindungan korban. Dari perspektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap anak korban belum sepenuhnya berorientasi pada korban, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi peran DP3AKB agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih komprehensif dan berkeadilan.