Tanggung Jawab Hukum PT XYZ dalam Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21936Keywords:
Surat Perintah Kerja, Jasa Konstruksi, Kewajiban PembayaranAbstract
Abstract. This research aims to analyze the legal responsibility of PT XYZ as the service user and the legal consequences arising for Kastari as the service provider in the implementation of the Work Order (Surat Perintah Kerja/SPK) for the Tenjo City Metropolis Housing Project in Bogor Regency. The legal relationship between the parties is based on the SPK, which creates rights and obligations to perform contractual obligations as agreed. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that Kastari has completed the construction work in accordance with the provisions of the SPK. However, PT XYZ failed to fully fulfill its payment obligations, including progress payments and the release of retention funds. Such conduct constitutes negligence in the fulfillment of contractual obligations, resulting in an imbalance in the legal relationship between the parties. The legal consequences of this negligence include Kastari’s right to claim outstanding payments, the release of retention funds, and compensation for actual financial losses incurred. If these obligations are not fulfilled voluntarily, Kastari has legal standing to pursue legal remedies through the court, which may result in an enforceable judgment. Therefore, this research emphasizes that payment obligations in construction service contracts constitute legal obligations that must be carried out in good faith to ensure legal certainty and protection for the parties involved.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT XYZ sebagai pengguna jasa serta akibat hukum yang timbul terhadap Kastari sebagai penyedia jasa dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) pada proyek Perumahan Tenjo City Metropolis Kabupaten Bogor. Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada SPK yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kastari telah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan SPK, namun PT XYZ tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara penuh, baik terkait pembayaran termin maupun pencairan dana retensi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban kontraktual yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum para pihak. Akibat hukum dari kelalaian tersebut adalah timbulnya hak bagi Kastari untuk menuntut pelunasan pembayaran, pencairan dana retensi, serta ganti kerugian atas kerugian finansial yang secara nyata dialami. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, Kastari memiliki kedudukan hukum untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan yang dapat menghasilkan putusan dengan kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban pembayaran dalam kontrak jasa konstruksi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
References
Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 35–40. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956
Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 95–102. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654
Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2), 117–123. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529
Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6–11. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634
Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 39–43. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178
Khilda Ishmah Fauziyah, & Ratna Januarita. (2025). Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 35–42. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6678
Muhammad Shofa Rahmatuloh. (2025). Implementasi Prinsip Mengenal Karyawan terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Fraud dalam Penyaluran Kredit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 43–50. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6682
Pasya, K., 1, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL
Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 113–120. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461
Rizal Ikhsan Rizkyawan, Lina Jamilah, & Salma Suroyya. (2025). Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 9–16. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6506
Amalya, T., Kamello, T., & Yudhistira, E. (2025). Kajian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerja proyek pelaksanaan pengadaan fire hydrant system (Analisis Putusan PT Medan No. 100/Pdt. G/2023/PT Mdn). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(1), 218-232.
Gea, J. N. (2025). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama di bidang konstruksi bangunan antara kontraktor dengan developer secara mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Skripsi). Universitas HKBP Nommensen.
Imani, M. N., Agustina, S. H., & MH, P. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. Lex Patrimonium, 3(1), 6.
Nur Kamila, S., Mulyanto, R., & Putri, E. C. (2025). Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. AMAR, 3(2), 58–69. https://doi.org/10.62734/amar.v3i2.761
Prodjodikoro, R. W. (1986). Azas-azas hukum perjanjian. Bale Bandung.
Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). Diakses dari https://kejari-sukoharjo.kejaksaan.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf.
Rizieq, M., Rosalinda, Y. S., Widodo, A. J. S. N., & Alfarizi, R. (2025). Tanggung jawab hukum perdata terhadap wanprestasi dalam kontrak pemborongan bangunan. Journal Sains Student Research, 3(2), 322-336.
Silitonga, G. C., Ikhsan, E., Leviza, J., & Harris, A. (2024). Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 55-63.
Sodik, M. F., Rofiqi, I., & Jasuli, D. (2021). Hukum penyelenggaraan dan perjanjian jasa konstruksi. Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA, 9(1), 39–45.
Sumual, G. F. (2021). Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi. LEX ADMINISTRATUM, 9(2).
