Perlindungan Hukum Konsumen Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Layak Konsumsi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Abstract

Abstract. The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government initiative aimed at improving community nutrition, particularly for children and vulnerable groups. However, issues have arisen, including the provision of inedible food leading to poisoning cases, such as those in Cianjur. This has resulted in consumer losses and highlighted the need for adequate legal protection. This study analyzes the legal protections for MBG consumers facing issues with unsafe food and explores the legal avenues available based on the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The research employs a qualitative method with a normative legal approach, reviewing relevant regulations and legal literature. Findings show that consumer protection for MBG participants is governed by the Consumer Protection Law and reinforced by Minister of Health Regulation No. 2 of 2023, implementing Government Regulation No. 66 of 2014 on Environmental Health. These regulations outline consumer rights and obligations for businesses. Affected consumers can pursue legal recourse through both non-litigation and litigation channels, including out-of-court settlements and the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) to seek compensation and accountability from responsible entities.

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, muncul masalah seperti penyediaan makanan tidak layak konsumsi yang menyebabkan keracunan, seperti di Cianjur. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mendesak perlunya perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen MBG yang menghadapi masalah dengan makanan tidak layak konsumsi serta langkah hukum yang dapat diambil sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen MBG diatur dalam UUPK dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Regulasi ini mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik non-litigasi maupun litigasi, termasuk penyelesaian di luar pengadilan dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memperoleh ganti rugi dan akuntabilitas dari pihak yang bertanggung jawab.