Pertanggungjawaban Hukum Developer atas Keterlambatan Serah Terima Unit Apartemen Green Cleosa Ciledug dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Abstract

Abstract. The construction of apartments as vertical housing in urban areas often raises legal issues, particularly regarding delays in the handover of units by developers, as was the case with the Green Cleosa Apartment. These delays cause losses for consumers who have made payments based on the Sale and Purchase Agreement (PPJB), while the apartment units cannot be used as agreed. This study aims to analyze legal protection for consumers, the developer's responsibility for delays in handing over units, and the validity of standard clauses in PPJB based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 20 of 2011 concerning Flats. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the delay in the handover of Green Cleosa Apartment units constitutes a breach of contract by the developer and that the PPJB used contains standard clauses that potentially violate Article 18 of the Consumer Protection Law. Therefore, consumers are entitled to legal protection in the form of fulfillment of performance, compensation, or cancellation of the agreement in accordance with applicable legal provisions. 

Abstrak. Pembangunan apartemen sebagai hunian vertikal di kawasan perkotaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait keterlambatan serah terima unit oleh developer, sebagaimana terjadi pada Apartemen Green Cleosa. Keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sementara unit apartemen tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab developer atas keterlambatan serah terima unit, serta keabsahan klausul baku dalam PPJB berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan serah terima unit Apartemen Green Cleosa merupakan bentuk wanprestasi developer dan PPJB yang digunakan mengandung klausul baku yang berpotensi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.