Analisis Kesesuaian Prosedur Pengadaan Perangkat EDC oleh BRI dari Vendor Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Abstract

Abstract. Procurement of goods and services by state-owned enterprises must comply with the applicable principles, ethics, and stages. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition prohibits tender collusion. In fact, the procurement of goods and services for EDC devices carried out by BRI was carried out through collusion. This study aims to understand the suitability of BRI's EDC device procurement procedures according to Presidential Regulation No. 46 of 2025, the Second Amendment to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The method used in this study is normative juridical by examining library materials or secondary data through literature studies, namely obtaining data from various written sources. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the procurement of EDC devices at BRI was carried out not in accordance with procedures due to violations of the principles, ethics and stages of BRI's EDC procurement in the process of determining the HPS and determining the tender winner.

Abstrak. Pengadaan barang dan jasa BUMN harus menaati prinsip, etika, serta tahapan yang berlaku. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang persekongkolan tender. Faktanya pengadaan barang dan jasa untuk perangkat EDC yang dilakukan oleh BRI dilakukan dengan persekongkolan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian prosedur pengadaan perangkat EDC BRI menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui studi pustaka yaitu memperoleh data dari berbagai sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan perangkat EDC di BRI dilakukan tidak sesuai prosedur karena adanya pelanggaran terhadap prinsip, etika dan tahapan pengadaan EDC BRI dalam proses penentuan HPS dan penetapan pemenang tender.