Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Penegakan Hukumnya di Lingkungan Kerja

Abstract

Abstract. Sexual violence in the workplace has shown a consistent increase in recent years. This phenomenon is influenced by various factors, including societal stigma, unequal power relations between superiors and subordinates, victims’ lack of trust in law enforcement authorities, and legal protection mechanisms that have not yet fully supported victims’ recovery. Victimology plays an important role as a scientific approach that focuses on victims, emphasizing protection, recognition of rights, and recovery processes. In Indonesia, sexual violence is regulated under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS); however, significant challenges remain in its implementation. Cases involving PT Hagis Mitra Sejahtera and the Komisi Penyiaran Indonesia illustrate the practical difficulties of enforcing victim-centered legal protection. PT Hagis Mitra Sejahtera dismissed an employee who experienced sexual violence without conducting a proper investigation, while the Indonesian Broadcasting Commission responded slowly and only took action after the case gained public attention and was accompanied by Komnas HAM. These cases demonstrate that the existence of legal regulations does not automatically guarantee effective protection for victims. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to examine legal regulations related to sexual violence and victim protection. The research aims to analyze victimological perspectives in protecting victims and to assess the implementation of the UU TPKS in workplace sexual violence cases. The findings show an increase in reported cases following the enactment of the UU TPKS, indicating higher public awareness. However, the persistence of inadequate case handling highlights the need for stronger oversight, inter-institutional cooperation, and a more victim-centered approach to law enforcement.

Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan kerja menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain stigma masyarakat terhadap korban, relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan, rendahnya kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum, serta mekanisme perlindungan hukum yang belum mampu mendampingi korban hingga proses pemulihan secara menyeluruh. Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang menempatkan korban sebagai fokus utama, dengan orientasi pada perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban. Di Indonesia, kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus yang terjadi di PT Hagis Mitra Sejahtera dan Komisi Penyiaran Indonesia menjadi contoh konkret sulitnya penerapan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. PT Hagis Mitra Sejahtera mengambil langkah dengan memecat karyawan yang mengalami kekerasan seksual tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara KPI dinilai lamban dalam menangani kasus hingga mendapat sorotan publik dan pendampingan dari Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pengundangan UU TPKS terjadi peningkatan laporan kekerasan seksual, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, masih banyak laporan yang belum ditangani secara optimal. Oleh karena itu, implementasi UU TPKS memerlukan pengawasan yang lebih kuat, kerja sama lintas institusi, serta pendekatan penegakan hukum yang lebih berpihak kepada korban.