Pertanggungjawaban Hukum Promotor terhadap Pembayaran Ganti Rugi dalam Penyelenggaraan Konser Musik DAY6 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21887Keywords:
Tanggung jawab promotor, Ganti rugi, Perlindungan KonsumenAbstract
Abstract. The DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" concert organized by PT Melania Cipta Permata (Mecimapro) on May 3, 2025, at Gelora Bung Karno Madya Stadium experienced serious issues including sudden venue change from Jakarta International Stadium to GBK, unilateral refunds by ticket platform, and delayed compensation payments promised for June 2025 but unresolved by December 2025. This study analyzes the promoter's legal responsibility for compensation payments and identifies legal remedies available to consumers. Using normative juridical method with descriptive-analytical approach, data was obtained through literature review of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code. Results show that Mecimapro bears absolute legal responsibility based on strict liability principle (Article 19 UUPK), breach of contract provisions (Article 1243 Civil Code), and government oversight (Government Regulation No. 58 of 2001). The promoter committed two breaches: non-conforming performance and delayed performance. The schedule conflict cannot be categorized as force majeure, obligating full compensation. Consumers have two dispute resolution channels: non-litigation (direct negotiation, YLKI, BPSK) and litigation (breach lawsuits or class actions). The study concludes that consumer protection laws provide comprehensive legal protection strengthening consumers' position in demanding rights fulfillment.
Abstrak. Konser DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" yang diselenggarakan PT Melania Cipta Permata (Mecimapro) pada 3 Mei 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno mengalami permasalahan serius meliputi perubahan venue mendadak dari Jakarta International Stadium ke GBK, refund sepihak platform tiket, dan keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dijanjikan Juni 2025 namun belum selesai hingga Desember 2025. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum promotor terhadap pembayaran ganti rugi dan mengidentifikasi upaya hukum konsumen. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh melalui studi kepustakaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Hasil menunjukkan Mecimapro memiliki tanggung jawab hukum mutlak berdasarkan prinsip strict liability (Pasal 19 UUPK), ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), dan pengawasan pemerintah (PP No 58 Tahun 2001). Promotor melakukan dua wanprestasi: prestasi tidak sesuai perjanjian dan terlambat memenuhi prestasi. Alasan bentrok jadwal tidak termasuk force majeure sehingga wajib ganti rugi penuh. Konsumen memiliki dua jalur: non-litigasi (negosiasi langsung, YLKI, BPSK) dan litigasi (gugatan wanprestasi atau class action). Penelitian menyimpulkan hukum perlindungan konsumen memberikan perlindungan menyeluruh memperkuat posisi konsumen menuntut pemenuhan hak.
References
Dhea Shabrina ‘Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 17–20. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112
Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 31–36. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121
@Maydayberserikat, Kronologi Pengembalian Dana (Refund) Yang Belum Diselesaikan Oleh Mecimapro Kepada Konsumen Konser DAY6 3RD WORLD TOUR In JAKARTA 2025. Https://X.Com/Mydayberserikat/Status/ 1947608897713541514?S=20. (Diakses 22 Juni 2025)
@Maydayberserikat, Pernyataan Resmi. Https://X.Com/ Mydayberserikat/Status/1983 880478026559556?S=20 (Diakses 30 Oktober 2025)
M. Maulina, Konsumen Yang Telah Membeli Tiket Berhak Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Kesepakatan, Mencakup Tempat Pelaksanaan, Waktu, Serta Mutu Pertunjukan. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
Ameira, R. Tanggung Jawab Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik.
Chotidjah, N. (2003). Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 4(3), 54.
CNN Indonesia, Pernyataan Lengkap Mecimapro Respons Konser DAY6 Di Jakarta Kacau, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Hiburan/20250507074113-227-1226553/Pernyataan-Lengkap-Mecimapro-Respons-Konser-Day6-Di-Jakarta-Kacau (Diakses 7 Mei 2025 Pukul 09:30 WIB)
CNN Indonesia. Kronologi Konser DAY6 Di Jakarta Kacau Hingga JYP Minta Maaf. Https://Www.Cnnindonesia.Com/Hiburan/20250505002817-227-1225639/Kronologi-Konser-DAY6-Di-Jakarta-Kacau-Hingga-Jyp-Minta-Maaf/1 (Diakses 4 Mei 2025 Pukul 09:30 WIB).
Fitriani, D. A. P. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Secara Sepihak Oleh Penyelenggara Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
IDN Times. Mecimapro Diprotes, Ini Rangkuman Kisruh Konser DAY6 Di Jakarta. Https://Www.Idntimes.Com/Korea/Kpop/Rangkuman-Kisruh-Konser-Day6-Di-Jakarta-00-Hwff8-Q9xgjl (Diakses 7 Mei 2025 Pukul 21:48 WIB)
Kemendag, Pastikan Perlindungan Konsumen, Kemendag Pantau Progres Pengembalian Dana Tiket Konser Dari Mecimapro [Siaran Pers], Https://Www.Kemendag .Go.Id/Public/News/Gpugrvox2mzmf7evtttqkshinxhiuowarcku6wai.Pdf (29 Mei 2025)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)
Kompas.Com. Kronologi Polemik Tiket Konser DAY6 Jakarta 2025. Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2025/05/03/084820766/Kronologi-Polemik-Tiket-Konser-Day6-Jakarta-2025. (Diakses 3 Mei 2025 Pukul 08:48 WIB)
Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
Lestari, A. D. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Tuntutan Refund Tiket Konser Yang Dibatalkan Oleh Founder Soundekerto (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
Longdong, V. V. M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif. Lex Administratum, 12(4).
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Purnamasari, H., & Imaniyati, N. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest Yang Diselenggarakan Oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, Pp. 192-200).
Raharjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. Nata Karya.
Simanjuntak, P. N. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Kencana. Jakarta.
Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Mitra Manajemen, 7(2).
Suara.Com. 9 Fakta Konser DAY6 Jakarta Diwarnai Kekecewaan Fans Ke Promotor. Https://Www.Suara.Com/Lifestyle/2025/05/04/103037/9-Fakta-Konser-Day6-Jakarta-Diwarnai-Kekecewaan-Fans-Ke-Promotor?Page=All (Diakses 4 Mei 2025 Pukul 10:30 WIB)
Subekti, R. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta.
Sumerta, I. P. E. et al., (2024). Consumer Protection For Ticket Promotors'compensation To Consumers Who Are Harmful Is Reviewed From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection Perlindungan Konsumen Atas Ganti Rugi Tiket Pihak Promotor Kepada Konsumen Yang Dirugikan Ditinjau Dari Undang-Undang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Yahman. (2016). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Kencana.
Zakiran, A. H. (2024). Indonesia Consumer Protection Law: Responding To The Responsibility Of Automotive Business Actors For Hidden Defective Products. Brazilian Journal Of Development, 10(12), E75946-E75946.
Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 37–42. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129
