Analisis Kriminalisasi Kontrak Bisnis Melalui Prinsip Ultimum Remedium di Indonesia

Abstract

Abstract. The criminalization of business contracts is a phenomenon that arises when disputes stemming from the implementation of an agreement are processed through criminal mechanisms, even though the legal relationship between the parties is essentially civil. In law enforcement practice, failure to fulfill performance is often classified as a criminal act without a clear distinction between breach of contract and criminal offense. This study aims to analyze the criminalization of business contracts by emphasizing the application of the principle of ultimum remedium and the concept of praejudicieel geschil in resolving contractual disputes. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The data used are secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate differences in the construction of business contract dispute handling in criminal justice practice. In certain cases, the criminal element is examined separately from the implementation of the contract, while in other cases the criminal examination relies on the interpretation of contractual rights and obligations. The dependence of the criminal element on unresolved civil disputes blurs the line between breach of contract and criminal offense and opens up space for the criminalization of business contracts.

Abstrak. Kriminalisasi kontrak bisnis merupakan fenomena yang muncul ketika sengketa yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian diproses melalui mekanisme pidana, meskipun hubungan hukum para pihak pada dasarnya bersifat keperdataan. Dalam praktik penegakan hukum, kegagalan pemenuhan prestasi kerap dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pemisahan yang jelas antara wanprestasi dan delik pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi kontrak bisnis dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip ultimum remedium dan konsep praejudicieel geschil dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi penanganan sengketa kontrak bisnis dalam praktik peradilan pidana. Dalam perkara tertentu, unsur pidana diperiksa secara terpisah dari pelaksanaan kontrak, sedangkan dalam perkara lain pemeriksaan pidana justru bergantung pada penafsiran terhadap hak dan kewajiban kontraktual. Ketergantungan unsur pidana pada sengketa perdata yang belum diselesaikan mengaburkan batas antara wanprestasi dan tindak pidana serta membuka ruang terjadinya kriminalisasi kontrak bisnis.