Tanggung Jawab PT Power Steel Indonesia atas Pencemaran Udara Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Abstract

Abstract. The right to a good and healthy environment is a fundamental right of every citizen as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, industrial activities still often cause air pollution that affects public health and the quality of the environment. This study analyzes the civil liability of of PT Power Steel Indonesia for air pollution caused by iron smelting activities in the Millenium Industrial Area, Tangerang Regency, based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications through the assessment of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that PT Power Steel Indonesia has an obligation to pay compensation and restore the environment. The compensation covers material losses in the form of medical expenses for the affected community due to health problems such as Acute Respiratory Infections (ARI), chronic cough, shortness of breath, and irritation due to air pollution. However, the implementation of this civil liability has not been optimal because law enforcement is still dominated by administrative sanctions.

Abstrak. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, aktivitas industri masih kerap menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab perdata PT Power Steel Indonesia atas pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kegiatan peleburan besi di Kawasan Industri Millenium, Kabupaten Tangerang, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Power Steel Indonesia memiliki kewajiban membayar ganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan hidup. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil berupa biaya pengobatan masyarakat terdampak akibat gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk kronis, sesak napas, dan iritasi akibat pencemaran udara. Namun demikian, implementasi tanggung jawab perdata tersebut belum berjalan optimal karena penegakan hukum masih didominasi oleh sanksi administratif.