Implementasi Sanksi Kebiri Kimia sebagai Pemberatan dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak

Abstract

Abstract. Sexual exploitation targeting children is classified as an extraordinary crime due to its severe and long-term impacts on victims, thereby necessitating a firm legal response from the state. One of the policy measures adopted is the imposition of chemical castration as an additional punishment, as stipulated in Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020. Nevertheless, its implementation in practice continues to present various challenges. This study aims to examine the application of chemical castration sanctions within Indonesia’s criminal justice practice while simultaneously evaluating their effectiveness as a preventive measure against sexual violence against children. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the implementation of chemical castration has not yet been optimal due to technical, juridical, and ethical obstacles, as well as insufficient coordination among relevant institutions. Moreover, chemical castration has not demonstrated convincing effectiveness as a preventive instrument and remains largely symbolic in nature. Accordingly, this study concludes that the application of chemical castration must be accompanied by strengthened technical regulations, enhanced institutional coordination, and the integration of rehabilitative approaches in order to achieve more effective child protection.

Abstrak. Eksploitasi seksual yang menargetkan anak dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena menimbulkan dampak berat dan berjangka panjang bagi korban, sehingga menuntut respons hukum yang tegas dari negara. Salah satu langkah kebijakan yang diambil adalah penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih menyisakan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam praktik peradilan pidana di Indonesia sekaligus mengevaluasi tingkat efektivitasnya sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui penelaahan kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia belum berlangsung secara optimal akibat hambatan teknis, yuridis, dan etis, serta kurangnya sinergi antarlembaga terkait. Di samping itu, sanksi kebiri kimia belum menunjukkan efektivitas yang meyakinkan sebagai sarana pencegahan dan masih cenderung bersifat simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebiri kimia harus disertai dengan penguatan pengaturan teknis, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta integrasi pendekatan rehabilitatif agar tujuan perlindungan anak dapat dicapai secara lebih efektif.