Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Abstract

Abstract. Narcotics abuse remains a serious and complex problem with extensive impacts on individuals, society, and the state. Conventional punitive approaches have often proven ineffective in addressing the root causes of narcotics abuse, particularly in cases involving users rather than dealers. In response, the Restorative Justice (RJ) approach has emerged as an alternative model that prioritizes recovery, rehabilitation, and social reintegration. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in handling narcotics crimes at the Cimahi City Police based on Indonesian Police Regulation Number 8 of 2021, as well as to identify obstacles and assess its effectiveness. This research employs a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach, utilizing literature review, analysis of police documents, and case studies. The findings reveal that the implementation of RJ still faces several challenges, including limited human resources, insufficient training, and weak coordination among relevant institutions. Despite these constraints, RJ has demonstrated effectiveness in resolving minor narcotics abuse cases, particularly in reducing recidivism and promoting social rehabilitation. Furthermore, the application of RJ contributes to a more humane and proportional justice system, emphasizing accountability, victim recovery, and offender reintegration. Therefore, Restorative Justice holds significant potential as a fair, effective, and sustainable model for addressing narcotics-related offenses in Indonesia, especially in cases involving first-time offenders and minor drug abuse.

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius dan kompleks yang berdampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Pendekatan pemidanaan konvensional sering kali belum mampu memberikan solusi yang komprehensif, terutama dalam penanganan pelaku penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice (RJ) hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta mengkaji hambatan dan efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, analisis dokumen kepolisian, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Meskipun demikian, RJ terbukti cukup efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ringan, terutama dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan proses rehabilitasi sosial. Dengan demikian, Restorative Justice memiliki potensi besar sebagai model penyelesaian perkara narkotika yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan