Peran Notaris dalam Wasiat Aset Digital di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21699Keywords:
Notaris, Wasiat Digital, Siber NotarisAbstract
Abstract. Indonesian crypto transactions valued at IDR 556.53 trillion in 2024 have triggered a legal vacuum in digital inheritance. Using a normative juridical method with literature review for data collection, this study analyzes Notarial authority in drafting digital asset wills and the legal protection of heirs regarding digital assets under Indonesian positive law. The results indicate that although Article 15 of the Law on Notary Positions (UUJN) provides formal authority, Notaries are hindered by technical verification challenges and platform policies. Furthermore, legal protection for heirs via the saisine principle remains ineffective due to factual accessibility constraints. This study concludes that current Notarial authority is merely nominal and the rights of heirs remain uncertain. Consequently, reforms to the UUJN and the Civil Code (KUHPerdata), along with the development of Notarial professional standards adaptive to cyber technology, are essential to ensure legal certainty.
Abstrak. Transaksi kripto Indonesia senilai Rp556,53 triliun pada 2024 memicu kekosongan hukum pewarisan digital. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu studi pustaka, menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat aset digital dan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas aset digital menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan formal, Notaris terhambat verifikasi teknis dan kebijakan platform. Perlindungan ahli waris melalui prinsip saisine juga belum efektif akibat kendala aksesibilitas faktual. Simpulan menegaskan kewenangan Notaris masih bersifat nominal dan hak ahli waris belum pasti. Diperlukan reformasi UUJN, KUHPerdata, serta standar profesi Notaris yang adaptif terhadap teknologi siber guna menjamin kepastian hukum.
References
Asosiasi Fintech Indonesia, Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Digital, AFI, Jakarta, 2024.
Asriannor, dkk, “Tantangan dan Peluang Notaris di Era Digital”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 2 April-June, 2025.
Bappebti, Tumbuh 356,16 Persen Tahun Ini, Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun, Siaran Pers Bappebti, Jakarta, 27 Desember 2024.
Defita Permata Sari, “WasiatYang Ideal Dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia”, Officium Notarium, pp.1-12, 2024.
European Union, Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the Creation of a European Certificate of Succession (Brussels IV), Official Journal of the European Union, L 201/107, 27 July 2012
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2018.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
Hardiyansyah, dkk, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia," Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Vol. 6, No. 2, Desember 2024, hlm. 156-158.
Hari Widowati, "Lebih dari 60% Investor Kripto di Indonesia Berusia di Bawah 30 Tahun," Katadata, 31 Oktober 2024, Hlm. 1, https: //katadata.co.id/finansial/keuangan/ 672305 ed171d5/lebih-dari-60-investor-kripto di-indonesia-berusia-di-bawah-30-tahun (Diakses tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 11.22 WIB).
Muhammad Januar Rizki, "Investor Kripto Indonesia 3 Besar Dunia! OJK Perketat Pengawasan," Hukumonline, 11 Februari 2025, , https://www.hukumonline.com/berita/a/investor-kripto-indonesia-3-besar-dunia-ojk-perketat-pengawasan (Diakses tanggal 27 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB).
Naomi Cahn dan Evan Schaeffer, "Digital Assets and Fiduciary Duties," California Law Review, Vol. 105, No. 2, 2017.
Ralph Linton, The Study of Man: An Introduction, Appleton-Century, New York, 1936.
Sari, Dewi Ratna. "Pewarisan Akun Digital E-Commerce Menurut Hukum Waris Perdata Indonesia." Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2025.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009.
Sitaresmi, A., & Ristawati, R, Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya. Halu Oleo Law Review. Volume 9 No. 1, 2025.
Tegar W.M, Arista C.I, “Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia”, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4, No. 6, Oktober 2025.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Uniform Law Commission, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), Uniform Law Commission, Washington D.C., 2015.
Widjaja, G, "Regulasi Aset Digital di Indonesia: Tantangan dan Solusi". Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5, No. 2, 2020.
Hapipi, M. (2025). Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking. Jurnal Riset Manajemen Komunikasi, 37–46. https://doi.org/10.29313/jrmk.v5i1.5890
Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 89–94. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618
Pasya Mazaya, K., & Januarita, R. (2025). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. Law Out Loud. https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol
