Perlindungan Hukum bagi Borg dalam Borgtocht disertai Jaminan Hak Tanggungan Karena Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit menurut Hukum Jaminan Indonesia

Abstract

Abstract. Contracts serve as a fundamental instrument in establishing legal relations, including in lending and borrowing practices. In practice, debtors often fail to fulfill their obligations, thereby necessitating guarantees to provide legal certainty and protection for creditors. One form of guarantee regulated under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) is borgtocht, a suretyship agreement in which a third party acts as guarantor for the debtor’s obligations. The existence of borgtocht is significant because creditors may claim the debtor’s defaulted obligations from the guarantor. On the other hand, Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights grants creditors a preferential position through the principles of specialty and publicity. Nevertheless, borgtocht not only ensures creditor protection but also imposes legal consequences on the guarantor, who must be safeguarded against bearing liabilities beyond the agreed terms. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach. The findings indicate that legal protection for guarantors includes internal protection through contractual agreements, external protection as regulated in the Civil Code and the Mortgage Law, as well as preventive and repressive protection through litigation and mediation mechanisms. Therefore, the legal position of borgtocht must be understood proportionally to achieve a balanced protection of rights and obligations among creditors, debtors, and guarantors.

Abstrak. Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam membangun hubungan hukum, termasuk pada praktik pinjam-meminjam. Dalam implementasinya, tidak jarang debitur mengalami wanprestasi sehingga diperlukan adanya jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah perjanjian borgtocht, yaitu perjanjian di mana pihak ketiga bertindak sebagai penjamin atas utang debitur. Keberadaan borgtocht menjadi penting karena kreditur dapat menagih kewajiban debitur yang wanprestasi kepada penjamin. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kedudukan preferen bagi kreditur melalui asas spesialitas dan publisitas. Namun, borgtocht tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi penjamin yang harus dijaga agar tidak menanggung beban melampaui perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap borg meliputi perlindungan internal melalui perjanjian, perlindungan eksternal sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Hak Tanggungan, serta perlindungan preventif dan represif melalui mekanisme gugatan maupun mediasi. Dengan demikian, kedudukan borgtocht harus dipahami secara proporsional agar tercapai keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur, debitur, dan penjamin.