Perlindungan Hukum bagi Pihak dalam Perjanjian Tukar Menukar Tanah Akibat Pengubahan Perjanjian Secara Sepihak

Abstract

Abstract. The issue of default, which includes non-compliance with obligations in agreements, is a key focus, given its impact on land ownership and transfer. There was a dispute over a house swap agreement where the plaintiff alleged that the defendant had defaulted by refusing to pay the remaining agreed payment, increasing the payment price in the middle of performance and refusing to transfer the land until the payment was made to his satisfaction. The defendant also argued that the agreement was invalid because it violated the rights of his children as heirs who were not involved in the agreement. In addition, the land that was the object of the transfer was pledged to a bank. This research discusses defaults in land swap agreements that are pledged from the perspective of treaty law and national land law. The main problem in collateralized land swap agreements can lead to ownership conflicts and prolonged disputes. This research discusses defaults in collateralized land swap agreements from the perspective of treaty law and national land law. The main problem in collateralized land swap agreements can lead to ownership conflicts and prolonged disputes. This research uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach to analyze the legal provisions governing land swap agreements in Indonesia, especially those involving pledged land. The results show that defaults in such agreements often occur because a party does not fulfill its obligations, which has an impact on the rights of other parties. Thus, a better understanding of national land and covenant law can provide effective legal solutions and support the development of fair land rights transfer practices that comply with national regulations and fulfill material and formal requirements

Abstrak. Masalah wanprestasi, yang mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam perjanjian, menjadi fokus utama, mengingat dampaknya terhadap kepemilikan dan pengalihan tanah. Terdapat sengketa perjanjian tukar tambah rumah dimana pihak penggugat menyebut bahwa tergugat melakukan wanprestasi dengan menolak melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati, menaikkan harga pembayaran di tengah pelaksanaan prestasi dan enggan mengalihkan tanahnya hingga pembayaran tersebut dituruti sesuai dengan keinginannya. Tergugat pun berargumen bahwa perjanjian tidak sah karena melanggar hak anak-anaknya sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan dalam kesepakatan. Selain itu, adapun tanah yang menjadi objek peralihan berupa tanah yang diagunkan atau dijaminkan kepada bank. Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian tukar menukar tanah yang diagunkan ditinjau dari perspektif hukum perjanjian dan hukum pertanahan nasional. Masalah utama dalam perjanjian tukar-menukar tanah yang diagunkan dapat mengarah pada konflik kepemilikan dan sengketa yang berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tukar-menukar tanah di Indonesia, khususnya yang melibatkan tanah yang diagunkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian tersebut seringkali terjadi karena adanya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada hak-hak pihak lain. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perjanjian dan pertanahan nasional dapat memberikan solusi hukum yang efektif dan mendukung pengembangan praktik peralihan hak atas tanah yang adil dan sesuai dengan peraturan nasional serta memenuhi syarat materil dan formil.