Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Extrajudicial Killing oleh Penegak Hukum di Kalimantan Barat

Abstract

Abstract. Extrajudicial killing refers to the act of killing carried out outside of a court's decision by state officials, characterized by actions that result in death, conducted without proper legal process, perpetrated by state officials, and performed not in self-defense or in the execution of lawful orders. This research focuses on a specific case of violence leading to the death of a suspect, RF, in Ketapang, West Kalimantan. The research employs a normative juridical method. The legal study involves analyzing secondary data through a review of regulations and literature relevant to the issue under investigation. The findings indicate that the violence perpetrated by investigators against RF qualifies as an act of extrajudicial killing. Consequently, the criminal liability for police investigators involved in extrajudicial killings is governed by Article 354 Paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP) in  conjunction with Article 55 of the Penal Code, carrying a criminal penalty of 10 (ten) years' imprisonment. Furthermore, pursuant to the explanation of Article 104 of the Human Rights Law, extrajudicial killing constitutes a gross violation of human rights. Therefore, police investigators who commit extrajudicial killings must be prosecuted in a human rights court to be held accountable for their actions.

Abstrak. Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan diluar putusan pengadilan oleh aparat negara dengan karakteristik melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara, dan tindakan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Peneliti lebih memfokuskan pada kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada tersangka RF di Ketapang, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat adalah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap RF masuk kedalam kualifikasi tindakan extrajudicial killing sehingga pertanggungjawaban pidana bagi penyidik kepolisian yang melakukan tindakan extrajudicial killing adalah dikenakan Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP dengan sanksi pidana 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang HAM, extrajudicial killing termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, maka penyidik kepolisian yang melakukan extrajudicial killing harus diadili di pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.