Tanggung Jawab Bea Cukai atas Pengenaan Penilaian Barang Hibah Taptilo yang Bukan Merupakan Objek Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Abstract

Abstract. This study examines the responsibility of the Directorate General of Customs and Excise in imposing an assessment of Taptilo grant goods that are not included in tax objects, based on Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The main focus of the study is on the case of imposing import duties on Braille keyboards that were donated to children with disabilities at Special Schools (SLB), which were detained for two years before being handed over to the recipient. This study aims to analyze the mechanism of imposing import duties and the legal responsibility of Customs in the context of grant goods, as well as the impact of this policy on grant recipients. The method used is a case study with a qualitative approach, involving an analysis of applicable regulations and practices. The results of the study indicate that the lack of understanding of the status of grant goods among related parties contributes to errors in taxation, which has the potential to harm recipients. This study is expected to provide recommendations for improving the Indonesian customs system, especially in protecting the rights of people with disabilities and more effective law enforcement in imposing taxes on grant goods.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengenaan penilaian barang hibah Taptilo yang tidak termasuk dalam objek pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Fokus utama penelitian adalah pada kasus pengenaan bea masuk terhadap keyboard Braille yang dihibahkan untuk anak-anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB), yang mengalami penahanan selama dua tahun sebelum diserahkan kepada penerima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengenaan bea masuk dan tanggung jawab hukum Bea Cukai dalam konteks barang hibah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap penerima hibah. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis peraturan dan praktik yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai status barang hibah di kalangan pihak terkait berkontribusi pada kesalahan pengenaan pajak, yang berpotensi merugikan penerima bantuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kepabeanan Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengenaan pajak atas barang hibah.