Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina

  • Mardiah Saidah Hukum Keluarga Islam
  • Yandi Maryandi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Keywords: Hukum, Pernikahan, Hamil, Zina

Abstract

Abstract. Regarding the marriage of pregnant women due to adultery, there are differences of opinion between Islamic organizations such as Muhammadiyah and Persis in this matter they have different opinions. People are confused by the existence of different decisions, with those that allow it to be a negative impact for people to commit adultery in order to get married. To limit this problem, the author formulates the problem of how the legal basis and legal istinbath method used by the Tarjih Council in determining the law regarding marriage of pregnant women due to adultery and according to the Hisbah Council. The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. The method used in This research is a normative juridical method by collecting data in the form of: literature study and using secondary data types with primary materials. Then the data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of his research are that the law of marriage for pregnant women due to adultery according to the fatwa of the Tarjih PP Muhammadiyah assembly is that it is permissible to marry the woman as long as the man who impregnates her. Meanwhile, according to the PP Persis's Council Hisbah PP Persis, marriage for pregnant women due to adultery is not permissible except after the woman gives birth because they think that the period of iddah of a pregnant woman is seen after she gives birth.

Abstrak. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina terjadi perbedaan pendapat antar organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persis dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Masyarakat dibuat bingung dengan adanya keputusan yang berbeda, dengan adanya yang membolehkan menjadi dampak negatif untuk orang-orang melakukan perzinahan supaya dinikahkan. Untuk membatasi masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah bagaimana dasar hukum dan metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum tentang pernikahan wanita hamil karena zina dan menurut Dewan Hisbah. Tujuannya penelitian ini untukmenjawab rumusan masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut fatwa majelis Tarjih PP Muhammadiyah adalah boleh menikahi wanita tersebut asalkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Sementara hukum pernikahan wanita hamil karena zina menurut Dewan Hisbah PP Persis tidak diperbolehkan kecuali setelah wanita itu melahirkan karena mereka berpendapat masa iddah seorang wanita hamil itu dilihat setelah dia melahirkan.

Published
2022-08-06