Analisis Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt menurut Pasal 105 KHI tentang Hadhanah yang Jatuh kepada Ayah

Abstract

Abstract. Child custody (hadhanah) is a crucial aspect of Islamic family law that often becomes a subject of dispute following divorce. Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) generally states that custody of a child who has not yet reached the age of discernment (mumayyiz) belongs to the mother, unless there are lawful reasons to decide otherwise. However, in the decision of the Religious Court of Lahat Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, the judge ruled that custody of a non-mumayyiz child be granted to the father. This raises a legal issue worthy of normative analysis. This research aims to analyze the judge's considerations and the ruling (amar putusan) in the case based on Article 105 of the KHI. The research method used is normative legal research with a library study approach, and the data is analyzed descriptively and deductively. Primary data is sourced from the official court ruling and relevant Islamic legal provisions. The findings reveal that the court's decision was based on the fact that the mother did not directly care for the child but instead handed the child over to her parents (the maternal grandparents), resulting in inadequate attention and care. The child experienced health problems and a lack of parental affection during this period. The judge concluded that this situation met the exception criteria under Article 105 of the KHI, and therefore, custody should be transferred to the father in the best interest of the child. The final ruling granted custody to the father until the child reaches the age of discernment. This decision illustrates that the application of Article 105 of the KHI is not absolute but may be adapted based on factual circumstances and the principle of the child’s best interests. This study is expected to contribute to the development of Islamic family law and serve as a reference for judicial practice in religious courts in Indonesia.

Abstrak. Hak asuh anak (hadhanah) merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang menjadi objek sengketa ketika terjadi perceraian. KHI Pasal 105 secara umum menyebutkan bahwa hadhanah yang belum mumayyiz berada pada ibunya, kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, hakim memutuskan bahwa hadhanah yang belum mumayyiz justru diberikan kepada ayahnya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan amar putusan dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif dan deduktif. Data utama bersumber dari salinan putusan pengadilan dan ketentuan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu dari anak tidak mengasuh secara langsung, bahkan menyerahkan anak kepada orang tuanya (nenek dari pihak ibu) tanpa perhatian dan pemeliharaan yang layak. Anak mengalami gangguan kesehatan dan kurang perhatian selama berada dalam asuhan tersebut. Hakim menilai bahwa kondisi ini memenuhi pengecualian dalam KHI Pasal 105, sehingga hak asuh kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktik peradilan agama di Indonesia. dapat dialihkan kepada ayah demi kepentingan terbaik anak. Amar putusan menyatakan bahwa hak hadhanah diberikan kepada ayah sampai anak mencapai usia mumayyiz. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 105 KHI tidak bersifat mutlak, melainkan dapat disesuaikan berdasarkan fakta dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga islam dan menjadi acuan bagi praktik peradilan di Pengadilan Agama di Indonesia.