Tinjauan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf

Abstract

Abstract. Endowment is a form of worship whose practice is not interrupted even though the endower has passed away. This research is motivated by the withdrawal of the endowment land of the Nurul Huda Mosque in Kramatlaban Village, Padarincang District, Serang Regency which was carried out by the heirs of the endowment. This withdrawal occurred because the community was still unfamiliar with endowments, both in procedures, management and development of endowments. One of them is the heirs of the endowment who are not yet competent and wise in implementing the endowment practices that have been implemented, and the nazir party is late in implementing legal registration according to the laws in Indonesia, namely the withdrawal of the endowment land of the Nurul Huda Mosque. The factor that caused the withdrawal of endowment land was the implementation of the endowment pledge which was only done verbally, so there was no endowment land certificate to be used as legal force. The purpose of this study is to review the law on the withdrawal of waqf land in the review of Law Number 41 of 2004 concerning waqf and the review of Islamic law at the Nurul Huda Mosque. The research method used is a qualitative research method, namely a study submitted to describe and analyze the phenomena that occurred at the Nurul Huda Mosque in Kramatlaban Village, Padarincang District. The results of this study are that waqf assets cannot be withdrawn. According to Law Number 41 of 2004, waqf assets cannot be pledged, sold, donated and inherited. And according to Islamic law as the hadith from Umar narrated by Bukhari and Muslim states that waqf assets cannot be sold, inherited, or given to others.

Abstrak. Perwakafan ialah suatu ibadah yang amalannya tidak terputus meskipun pewakaf tersebut sudah tiada. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penarikan tanah wakaf Masjid Nurul Huda di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang dilakukan oleh ahli waris dari waqif. Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih awam terkait wakaf, baik dalam prosedur, pengelolaan dan, pengembangan wakaf. Salah satunya adalah ahli waris dari waqif yang belum cakap dan bijak dalam menerapkan praktik wakaf yang sudah dilaksanakan, dan pihak dari nazir terlambat dalam pelaksnan pencatatan yang sah menurut hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu ditariknya tanah wakaf Masjid Nurul Huda. Faktor yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, sehingga belum ada sertifikat tanah wakaf untuk dijadikan kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk meninjau bagaimana hukum penarikan tanah wakaf dalam tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan dalam hukum Islam di Masjid Nurul Huda. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di Masjid Nurul Huda di Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang. Hasil dari penelitian ini ialah Aset wakaf tidak boleh ditarik kembali. Menurut undang-undang nomor 41 tahun tahun 2004 bahwa aset wakaf tidak boleh dijaminkan, dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dan menurut hukum Islam sebagaimana hadits dari Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain.