Tata Kelola Keuangan Publik dan Kinerja Fiskal Provinsi Jawa Barat 2018–2025

Abstract

Abstract. This study analyzes public financial governance and fiscal performance in West Java Province during the 2018-2025 period, focusing on the implementation of transparency and accountability, the effectiveness of budget execution, and the obstacles to orderly and efficient public financial management. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was employed. Primary data were collected through in-depth interviews with informants from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) of West Java, while secondary data were drawn from the Regional Fiscal Assessment (KFR), Regional Government Financial Statements, and Audit Board (BPK) examination reports. Data were analyzed using the interactive model of (Matthew B. Miles et al., 2015), comprising data condensation, data display, and conclusion drawing, supported by source and data triangulation. The results show that the implementation of good governance principles has achieved relatively good formal outcomes, marked by a consistently Unqualified Opinion, although consistency at the substantive level remains limited. Budget absorption ranged between 88.13% and 96.31%, with expenditure realization still accumulating toward the final quarter of the fiscal year. The main obstacles stem from technical constraints in procurement, high turnover among financial-management personnel, and limited inter-agency coordination. The study recommends strengthening procurement-schedule compliance monitoring, expanding the use of e-purchasing, and optimizing existing coordination forums to improve regional public financial governance.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tata kelola keuangan publik dan kinerja fiskal Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2025, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta hambatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang tertib dan efisien. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, sedangkan data sekunder bersumber dari Kajian Fiskal Regional, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Analisis data dilakukan dengan model interaktif (Matthew B. Miles et al., 2015) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, didukung triangulasi narasumber dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance telah mencapai kinerja formal yang relatif baik, ditandai opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten, namun belum sepenuhnya konsisten pada level substantif. Tingkat penyerapan anggaran berada pada kisaran 88,13-96,31%, meskipun realisasi belanja masih menumpuk pada triwulan akhir tahun anggaran. Hambatan utama bersumber dari kendala teknis pengadaan barang/jasa, tingginya turnover sumber daya manusia pengelola keuangan, serta terbatasnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan monitoring kepatuhan jadwal pengadaan, perluasan penggunaan e-purchasing, dan optimalisasi forum koordinasi yang telah tersedia guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik daerah.